close

Bappeda Provinsi Gorontalo Gelar Sosialisasi dan Bimtek SIPD Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

posted 5 days ago, BAPPEDA Prov. Gorontalo

Gorontalo – Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Gorontalo melaksanakan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis (Bimtek) penginputan Sistem Informasi Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah (SIPD DALEV), yang berlangsung di Ballroom Karawo Bappeda Provinsi Gorontalo, Jumat (24/4/2026).

Kegiatan tersebut di Pimpin langsung oleh Kepala BAPPEDA Provinsi Gorontalo Dr. Wahyudin Katili, S.STP.MT serta diikuti oleh para pejabat fungsional perencana dan pelaksana dari seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo. Sosialisasi ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman serta kapasitas OPD dalam penginputan data pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah melalui sistem SIPD.

Kepala Bappeda Provinsi Gorontalo, Wahyudin A. Katili, dalam sambutannya menyampaikan bahwa penerapan SIPD merupakan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Pada Pasal 8 disebutkan bahwa hasil evaluasi capaian kinerja dan keuangan, termasuk faktor pendukung dan penghambat dalam pencapaian target kinerja, menjadi bagian dari data dan informasi perencanaan pembangunan daerah yang dikelola secara elektronik.

“Penerapan SIPD saat ini terus dikembangkan oleh Kementerian Dalam Negeri sebagai salah satu instrumen penting dalam mewujudkan akuntabilitas dan transparansi sistem pemerintahan yang terintegrasi, mulai dari perencanaan, penganggaran hingga monitoring dan evaluasi,” ujar Wahyudin.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa SIPD DALEV diharapkan mampu menjadi instrumen utama dalam pengendalian dan evaluasi kinerja, sehingga dapat menjadi tolok ukur pencapaian kinerja organisasi secara terukur dan berkelanjutan.

Ke depan, Bappeda juga mendorong peran Dinas Komunikasi dan Informatika untuk mengembangkan dashboard kinerja bagi pimpinan daerah. Hal ini bertujuan agar Gubernur dan Wakil Gubernur dapat memantau capaian kinerja secara lebih komprehensif, tidak hanya melalui aplikasi monitoring dan evaluasi, tetapi juga melalui SIPD DALEV sebagai bagian integral dari sistem evaluasi kinerja daerah.

Melalui kegiatan ini, diharapkan seluruh OPD dapat mengoptimalkan pemanfaatan SIPD DALEV dalam mendukung proses pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah yang lebih efektif, transparan, dan akuntabel.

#Humas

PopulerBerita Populer
LainnyaTerbaru
  •  Pemprov Gorontalo Gelar Konsultasi Publik Revisi RTRW Tahun 2023-2024

    Kota Gorontalo, Kominfotik – Pemerintah Provinsi Gorontalo dalam hal ini Dinas PUPR PKP menggelar konsultasi publik Muatan Substansi Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2024. Kegiatan ini dibuka langsung oleh Penjabat Gubernur Ismail Pakaya bertempat di Ruang Ballroom Karawo, Kantor Bappeda Provinsi Gorontalo, Kamis (22/6/2023).

    “Namanya konsultasi publik ini akan menguji apakah usulan bapak ibu terhadap RTRW yang akan diajukan masuk didalamnya atau tidak. Kalau tidak tentu akan ada penjelasannya, kita butuh penjelasan apa yang perlu dirubah bukan apa yang harus berubah dari Perda Nomor 4 Tahun 2011,” ungkap Ismail.

    Usai membuka kegiatan konsultasi publik ini, Penjagub Ismail turut mengikuti pemaparan yang dibawakan oleh Kepala Bappeda Provinsi Gorontalo Sofyan Ibrahim. Menurutnya, Perda Tata Ruang perlu percepatan setelah sekian lama dibahas karena mempengaruhi perencanaan pembangunan yang berwawasan pada lingkungan Pemprov Gorontalo.

    Penjagub Ismail menegaskan seluruh stakeholder yang hadir dapat memahami dan mengikuti dengan cermat revisi ranperda yang akan diusulkan ke DPRD itu. Ia tidak ingin timbul protes dari kabupaten/kota setelah ranperda diusulkan.

    “Kabupaten/kota yang mewakili ada yang paham tentang tata ruang? Tolong ini diperhatikan dengan baik, jangan nanti sudah masuk ke DPR kemudian komplein kenapa PKSN nya bertambah, PKL nya berubah,” tanya sekaligus tegas Ismail.

    Sementara itu, Sofyan Ibrahim dalam paparannya menjelaskan empat tahapan terakhir revisi ranperda RTRW diantaranya perubahan materi teknis RZWP3K dan proses asistensi teknis dengan Subdit Wilayah II Kementerian ATR BPN pada Oktober 2021 – Desember 2022. Kemudian target mendapatkan persetujuan teknis Kementerian KKP dan Rekom Peta Dasar dari BIG pada Mei-Agustus 2022.

    Tahapan berikutnya penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Integrasi sejak Oktober 2022 -Juni 2023. Hingga pada hari ini termasuk pada tahapan keempat yakni pembahasan lintas sektor RTRW Provinsi Gorontalo yang ditindaklanjuti dengan konsultasi publik.
    2 years ago