GORONTALO - Bappeda Provinsi Gorontalo Menggelar Workshop Tindak Lanjuti Penelitian Dampak Perubahan Iklim terhadap Layanan Dasar untuk  Perkuat Ketahanan Pangan dan Gizi Berbasis Potensi Lokal Daerah pada Kamis, 17/09/2026 di Hotel Aston Kota Gorontalo. 

Ini sebagai langkah konkrit dalam merespons hasil penelitian terkait dampak perubahan iklim terhadap layanan dasar—khususnya kemampuan daerah dalam menjaga ketahanan pangan—pemerintah daerah menggelar Workshop Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pangan, Gizi, dan Perubahan Iklim (RAD PGBPSLD) yang didukung lewat Program Skala. Kegiatan ini melibatkan jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi terkait guna merumuskan langkah strategis dan kolaboratif di tingkat daerah.

Perubahan iklim yang berpotensi mengganggu ketersediaan dan keterjangkauan pangan menuntut adanya adaptasi serta penguatan kapasitas daerah secara multisektoral. Melalui penyusunan RAD PGBPSLD ini, diharapkan ketahanan pangan daerah serta status gizi masyarakat dapat terus diperkuat secara berkelanjutan.

Workshop ini menghadirkan narasumber utama dari kementerian teknis dan mitra pembangunan, di antaranya:

1. Direktorat Penanggulangan Kemiskinan dan Kesejahteraan Sosial, Kementerian PPN/Bappenas
2. Direktorat Kesehatan dan Gizi Masyarakat (DKGM), Kementerian PPN/Bappenas
3. Subdirektorat Pertanian Pangan, Kementerian Dalam Negeri
4. Tim Ahli SDPI Skala

Kepala Bappeda, Dr. Wahyudin Katili yang membuka acara secara resmi, menyampaikan dalam sambutannya bahwa Penyusunan RAD PGBPSLD ini memberikan berbagai manfaat strategis bagi daerah Menjadi pedoman perencanaan daerah, Menyelaraskan kebijakan dan program, Menetapkan target dan indikator yang terukur, Memperjelas pembagian peran, Menjadi dasar penganggaran, Mendorong koordinasi lintas sektor, Memudahkan monitoring dan evaluasi, Meningkatkan efektivitas dan efisiensi program program ketahanan pangan daerah

keluaran (output) utama yang dihasilkan dari workshop ini meliputi Matriks Penajaman Strategi dan Aksi, Formulasi Indikator Kinerja Aksi yang Valid, serta Rencana Kerja Pokja/Forum Teknis. Dokumen-dokumen ini akan menjadi landasan operasional bagi seluruh OPD terkait dalam mengimplementasikan aksi adaptasi iklim, ketahanan pangan, dan perbaikan gizi masyarakat secara terintegrasi.

Dengan terlaksananya workshop ini, pemerintah daerah menegaskan komitmennya untuk menghadirkan kebijakan publik yang responsif iklim demi melindungi kesejahteraan masyarakat dan mewujudkan ketahanan pangan yang tangguh di masa depan.

#Humas

Gorontalo — Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Gorontalo memfasilitasi kunjungan dinas tim Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dalam rangka sosialisasi dan pelatihan penggunaan Sistem Informasi GATOTKACA sebagai salah satu hasil riset BRIN yang dikembangkan untuk mendukung kajian kebijakan mitigasi kebencanaan dan adaptasi perubahan iklim di Provinsi Gorontalo.

Kegiatan yang dilaksanakan pada hari Kamis, 10 September 2026, bertempat di Ballroom Karawo Lantai III Kantor Bappeda Provinsi Gorontalo, diikuti oleh perwakilan perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota yang memiliki keterkaitan dengan urusan perencanaan pembangunan, kebencanaan, lingkungan hidup, pertanian, kelautan dan perikanan, pekerjaan umum, serta pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah.

Kegiatan tersebut dibuka oleh Sekretaris Bappeda Provinsi Gorontalo, Dra. Aisa Ibrahim, dalam hal ini mewakili Kepala Bappeda Provinsi Gorontalo dan menghadirkan tim periset BRIN, yaitu Dr. Noersomadi, Edy Maryadi, ST., MT., dan Tiin Sinatra, S.Si., M.Si. Kehadiran tim BRIN menjadi bagian dari upaya memperkuat pemanfaatan hasil riset dan teknologi dalam mendukung proses perencanaan serta perumusan kebijakan pembangunan daerah berbasis data dan informasi.

Dalam pelaksanaannya, tim BRIN memberikan sosialisasi mengenai Sistem Informasi GATOTKACA sekaligus pelatihan kepada peserta terkait tata cara penggunaan sistem. Peserta diperkenalkan pada fungsi dan fitur sistem serta bagaimana informasi yang tersedia dapat dimanfaatkan dalam mendukung analisis terhadap risiko dan dampak kebencanaan maupun perubahan iklim.

Pemanfaatan sistem informasi tersebut diharapkan dapat memperkuat kapasitas pemerintah daerah dalam mengidentifikasi berbagai potensi risiko, memahami kondisi wilayah yang memiliki kerentanan terhadap bencana dan perubahan iklim, serta menyediakan informasi yang dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan.

Sekretaris Bappeda Provinsi Gorontalo, Dra. Aisa Ibrahim, dalam pembukaan kegiatan menyampaikan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah dan lembaga riset nasional dalam memastikan hasil penelitian dapat dimanfaatkan secara nyata dalam proses pembangunan daerah. Pemanfaatan hasil riset dan dukungan teknologi informasi dinilai penting untuk memperkuat perencanaan pembangunan yang responsif terhadap berbagai tantangan, termasuk risiko bencana dan perubahan iklim.

Kegiatan ini melibatkan sejumlah perangkat daerah dan unit kerja terkait, antara lain Bappeda Provinsi Gorontalo, Bappeda Kabupaten/Kota, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Gorontalo, Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Gorontalo, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Gorontalo, BPBD Provinsi Gorontalo, Dinas PUPR-PKP Provinsi Gorontalo, serta bidang-bidang terkait di lingkungan Bappeda Provinsi Gorontalo.

Keterlibatan lintas perangkat daerah tersebut diharapkan dapat mendorong pemanfaatan Sistem Informasi GATOTKACA secara lebih luas sesuai dengan kebutuhan masing-masing sektor. Selain itu, kegiatan ini menjadi ruang untuk membangun pemahaman bersama mengenai pentingnya integrasi data, riset, dan informasi kebencanaan serta perubahan iklim dalam proses perencanaan pembangunan daerah.

Melalui kegiatan sosialisasi dan pelatihan ini, Bappeda Provinsi Gorontalo bersama BRIN mendorong agar hasil riset dan inovasi teknologi tidak berhenti pada tahap penelitian, tetapi dapat diimplementasikan dan dimanfaatkan sebagai instrumen pendukung kebijakan. Dengan demikian, ketersediaan informasi yang lebih baik diharapkan dapat membantu pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan mitigasi bencana dan adaptasi perubahan iklim yang lebih tepat sasaran, terukur, dan berbasis bukti.

Kegiatan ini sekaligus memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan BRIN dalam mendorong penerapan evidence-based policy sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas perencanaan dan pembangunan daerah di Provinsi Gorontalo.

#ABM

GORONTALO - Bappeda Provinsi Gorontalo Menyelenggarakan Rapat Koordinasi Manajemen Risiko Tingkat Pemerintah Daerah Yang Dipimpin Oleh Sekretaris Bappeda Dra. Aisa Ibrahim, Dengan Menghadirkan Korwas Akuntabilitas Pemerintah Daerah  Dan Auditor Madya  Bpkp Perwakilan Provinsi Gorontalo Serta Inspektorat Provinsi Gorontalo Pada Selasa (01/09/2026) Di Ruang Rapat Huyula Kantor Gubernur.

Bappeda Provinsi Gorontalo Selaku Koordinator Komite Pengelolaa Risiko Sebagaimana Dalam Peraturan Gubernur Nomor 32 Tahun 2022 Menghendaki Integrasi Manajemen Risiko Dengan Proses Perencanaan Dan Penganggaran Agar Pada Saat Merencanakan Kinerja Sudah Disertai Dengan Antisipasi Potensi Masalah Ke Depan, Sehingga Kemungkinan Keberhasilannya Semakin Tinggi.

Proram Atau Kegiatan Yang Berpotensi Gagal Melalui Analisis Risiko Lebih Awal, Masih Bisa Digantikan Dengan Program Lain Yang Lebih Dimungkinkan Keberhasilan Dan Kemanfaatannya. Kegiatan Pengendalian Atau Mitigasi Risiko Dapat Di Rencanakan Pada Y-1 Sehingga Pada Tahun Anggaran Selanjutnya Dapat Langsung Dilaksanakan Kegiatan Tindak Pengendaliannya.

Substansi Lain Dari Kegiatan Ini Adalah Internalisasi Manajemen Risiko Pemda Ke Dalam Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Tahun 2027. Ini Artinya Bappeda Melalui Bidang-Bidang Teknis Mitra Opd Berperan Memastikan Pelaksanaan Rencana Tindak Pengendalian (Rtp) Risiko Yang Sudah Ditetapkan, Dapat Diakomodir Melalui Dokumen Renja Opd Untuk Risiko Operasionalnya Dan Dokumen Renstra Untuk Risiko Strategisnya.

 Di Sesi Akhir Kegiatan Telah Dirumuskan Pula Manajemen Risiko Bappeda Tahun 2027 Berdasarkan Indikator Kinerja Strategis Tahun 2025-2029 Yang Selanjutnya Akan Dintegrasikan Ke Dalam Dokumen Renja Dan Menjadi Acuan Implementasi Mitigasi Risiko Perangkat Daerah.