close

Berita

Perkuat Sektor Pertanian, Provinsi Gorontalo dan Ehime Prefecture Jepang Rampungkan Kalender Budidaya Padi serta Manual Pengendalian Hama

BAPPEDA PROVINSI GORONTALO – Pemerintah Provinsi Gorontalo terus mematangkan kerja sama internasional dengan Ehime Prefecture, Jepang, di sektor pertanian. Langkah terbaru diwujudkan tanggal 15 Oktober 2026 melalui pertemuan virtual yang difasilitasi oleh Bappeda Provinsi Gorontalo dan mempertemukan tenaga ahli dari Jepang dengan perwakilan kelompok tani, Petugas Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan (POPT) serta Fungsional terkait Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Gorontalo.

Pertemuan intensif ini fokus pada agenda krusial yaitu finalisasi kalender budidaya padi dan penyusunan manual book (buku panduan) pengendalian hama. Sinergi ini diharapkan mampu mengadopsi teknologi pertanian canggih Jepang yang disesuaikan dengan kondisi lokal Gorontalo demi mendongkrak produktivitas dan kualitas pangan.

Tity Iriani Datau selaku kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan saat membuka kegiatan ini menyampaikan bahwa dalam kerjasama ini  transfer pengetahuan fokus pada metode budidaya padi yang lebih efisien dan ramah lingkungan. Melalui  kalender budidaya dapat menjadi panduan waktu tanam yang disesuaikan secara ilmiah untuk meminimalkan risiko gagal panen serta panduan taktis bagi petugas POPT dan petani untuk mendeteksi serta menangani hama ancaman penyakit blast, penggerek batang, dan tikus secara cepat dan aman

Dokumen strategis tersebut ditargetkan rampung dan diserahkan kepada Gubernur Gorontalo pada Desember 2026. Dalam kesempatan tersebut, Tenaga ahli dari Ehime Prefecture, Mr  Inari menyampaikan apresiasi atas dedikasi dan kolaborasi aktif tim Gorontalo selama proses penyusunan. Mereka berharap dokumen panduan ini tidak hanya menjadi arsip administratif, melainkan benar-benar menjadi instrumen praktis yang mudah dipahami dan diterapkan oleh para petani di lapangan. Dengan begitu, transfer teknologi ini dapat langsung berdampak pada peningkatan produktivitas, penurunan gagal panen, dan kesejahteraan petani Gorontalo secara berkelanjutan.


#HUMAS
posted 5 hours ago Baca lengkap
LainnyaTerbaru
  •  Gorontalo Siapkan Langkah Nyata agar Penyandang Disabilitas Lebih Mudah Mengakses Layanan dan Terlibat dalam Pembangunan

    GORONTALO – Mengurus dokumen kependudukan, terdata dengan baik, hingga ikut menyuarakan kebutuhan dalam perencanaan pembangunan. Inilah beberapa hal yang ingin dipermudah bagi penyandang disabilitas di Gorontalo lewat Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas (RAD PD) 2026–2029. Rencana ini dimatangkan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Gorontalo dalam pertemuan konfirmasi target dan kegiatan pada Selasa (13/10/2026).

    Pertemuan tersebut menghadirkan sejumlah dinas dan lembaga di daerah serta instansi vertikal, antara lain KPU, Bawaslu, Kementerian Agama, dan Kementerian Haji dan Umrah. Masing-masing diminta memastikan bahwa target dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya realistis dan dapat dijalankan hingga 2029. Kegiatan yang dibahas, misalnya, layanan administrasi kependudukan, pelatihan inklusi bagi petugas layanan haji, umroh dan pelaksana pemilu, pengembangan sistem data terpadu, serta pelibatan penyandang disabilitas dalam forum perencanaan seperti Musrenbang.

    Kepala Bappeda Provinsi Gorontalo, Wahyudin Athar Katili, menegaskan dukungannya. “Pembangunan yang baik adalah pembangunan yang bisa dirasakan semua orang, termasuk penyandang disabilitas. Lewat RAD ini, setiap dinas dan instansi punya target yang jelas dan bisa dipertanggungjawabkan. Kami mendukung penuh, dan yang terpenting, hasilnya harus terasa langsung oleh masyarakat,” tuturnya.

    Penyusunan RAD PD merupakan inisiatif Bappeda Provinsi Gorontalo yang didukung oleh Program SKALA, sebagai tindak lanjut dari Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. Hasil pertemuan ini akan menjadi bahan penyempurnaan draf Peraturan Gubernur tentang RAD Penyandang Disabilitas sebelum ditetapkan.

    Bappeda mengajak masyarakat, organisasi penyandang disabilitas, dan media ikut mengawal pelaksanaannya agar Gorontalo semakin inklusif bagi semua.
    7 hours ago
  • Pemprov Gorontalo Bersama Program SKALA Perkuat Perencanaan dan Penganggaran SPM melalui Workshop Costing SPM Sosial
    Boalemo, 14 Oktober 2026 — Pemerintah Provinsi Gorontalo melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) bersama Dinas Sosialdukcapil, Biro Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah, dan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), dengan dukungan Program SKALA, melaksanakan Workshop Penyusunan Costing Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sosial Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Provinsi Gorontalo di Vila Kencana, Kabupaten Boalemo, pada 13–14 Oktober 2026.
    Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya memperkuat kualitas perencanaan dan penganggaran pelayanan dasar bidang sosial agar kebutuhan masyarakat yang berhak menerima layanan dapat diidentifikasi secara lebih tepat, terukur, dan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
    SPM merupakan ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang wajib diperoleh setiap warga negara secara minimal. Dalam penerapannya, pemenuhan SPM tidak hanya berkaitan dengan penetapan target pelayanan, tetapi juga membutuhkan perhitungan kebutuhan penerima layanan, ketersediaan sumber daya, sarana dan prasarana, barang dan jasa, sumber daya manusia, serta kebutuhan pembiayaan yang harus diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah.
    Melalui workshop ini, Pemerintah Provinsi Gorontalo mendorong penguatan pemahaman bersama mengenai penyusunan kebutuhan biaya SPM Sosial sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Permensos Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada SPM Bidang Sosial.
    Kepala Bappeda: SPM Sosial Harus Berangkat dari Kebutuhan Masyarakat
    Kepala Bappeda Provinsi Gorontalo, Dr. Wahyudina A. Katili, S.STP., M.T., dalam paparannya menegaskan bahwa pemenuhan SPM Sosial harus menjadi bagian integral dari perencanaan pembangunan daerah. Menurutnya, perencanaan pelayanan dasar perlu dimulai dari identifikasi masyarakat yang belum memperoleh pelayanan, pengukuran kesenjangan pelayanan, hingga penghitungan kebutuhan sumber daya dan biaya yang diperlukan.
    Ia juga menekankan pentingnya membangun tata kelola data sasaran SPM Sosial yang terintegrasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Data penerima layanan yang akurat, terverifikasi, dan diperbarui secara berkala menjadi fondasi untuk menentukan jenis pelayanan, pembagian kewenangan, kebutuhan sumber daya, serta besaran pembiayaan yang diperlukan.
    Menurutnya, Keterbatasan fiskal bukan alasan untuk mengabaikan kesenjangan pemenuhan SPM. Karena itu, penghitungan kebutuhan biaya harus menjadi dasar dalam menentukan prioritas, menyusun tahapan pemenuhan, meningkatkan efisiensi pembiayaan, dan mengoptimalkan kolaborasi sumber pendanaan sesuai ketentuan yang berlaku.
    Dalam pelaksanaannya, peserta melakukan simulasi penghitungan kebutuhan biaya secara berkelompok berdasarkan jenis pelayanan dan kewenangan masing-masing tingkatan pemerintahan. Simulasi tersebut dilakukan dengan memperhitungkan jumlah penerima layanan, kebutuhan barang dan jasa, ketersediaan sumber daya, selisih kebutuhan, harga satuan, hingga estimasi biaya yang diperlukan. Peserta juga menelaah kemungkinan dukungan pelayanan dari pemerintah pusat, lembaga kesejahteraan sosial, dan pihak lainnya agar penghitungan kebutuhan daerah dapat dilakukan secara lebih komprehensif.
    Workshop ini melibatkan perangkat daerah tingkat provinsi serta unsur pemerintah Kabupaten Boalemo dan Kabupaten Pohuwato, termasuk perangkat daerah yang menangani urusan sosial, perencanaan pembangunan, pengelolaan keuangan, tata pemerintahan, kebencanaan, pengawasan, dan pemberdayaan masyarakat. Perwakilan organisasi penyandang disabilitas dan lembaga kesejahteraan sosial juga dilibatkan untuk memperkaya perspektif mengenai kebutuhan pelayanan kelompok rentan.
    Keterlibatan berbagai unsur tersebut menjadi penting mengingat pemenuhan SPM Sosial membutuhkan koordinasi lintas sektor dan keterpaduan pelaksanaan sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan pemerintahan.
    Melalui langkah tersebut, Pemerintah Provinsi Gorontalo menegaskan pentingnya menjadikan SPM Sosial sebagai bagian integral dari agenda pembangunan daerah. Penguatan perencanaan dan penganggaran yang berbasis kebutuhan diharapkan dapat membantu pemerintah daerah menentukan prioritas pelayanan secara lebih tepat, meningkatkan efektivitas alokasi sumber daya, serta memperkuat pemenuhan pelayanan dasar bagi penyandang disabilitas telantar, anak telantar, lanjut usia telantar, gelandangan dan pengemis, serta masyarakat terdampak bencana sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
    1 day ago
  • DORONG LAYANAN DASAR MERATA DAN TEPAT SASARAN_ PEMPROV GORONTALO UJI INSTRUMEN MONEV SPM UNTUK POHUWATO DAN BOALEMO
    BOALEMO — Pemerintah Provinsi Gorontalo menyelenggarakan Workshop Koordinasi, Pembinaan, dan Pengawasan Standar Pelayanan Minimal (Korbinwas SPM) sekaligus uji coba instrumen monitoring dan evaluasi SPM untuk Kabupaten Pohuwato dan Boalemo di Cabana Resort, Boalemo, pada 1–2 Oktober 2026.
    Kegiatan yang didukung SKALA_Australia ini dibuka langsung oleh Kepala Bappeda Provinsi Gorontalo, Dr. Wahyudin A. Katili, S.STP., M.T. Workshop bertujuan memperkuat penerapan SPM sekaligus menguji instrumen pemantauan dan evaluasi agar pembinaan serta pengawasan pelayanan dasar semakin terukur dan berbasis bukti.

    Dalam arahannya, Wahyudin menegaskan pentingnya membangun kerja sama dan kolaborasi yang efektif antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Sinergi antar perangkat daerah diperlukan untuk menyelaraskan target dan indikator pencapaian SPM dengan Perencanaan, Penganggaran, Pelaksanaan Pelayanan Dasar Hingga Monitoring Dan Evaluasi.

    Ia menekankan bahwa pemenuhan SPM merupakan mandat undang-undang yang wajib dilaksanakan pemerintah daerah. Pelaksanaannya harus mendorong pemerataan dan inklusi, sehingga seluruh masyarakat, termasuk kelompok rentan, memperoleh pelayanan dasar yang layak tanpa ada yang tertinggal.
    Untuk memastikan ketepatan sasaran, Wahyudin turut menyoroti pentingnya pemanfaatan data yang akurat. Data yang telah tersedia, seperti DTSEN, DTKS, REGSOSEK, serta data lainnya yang bersumber dari BPS dan lembaga resmi lainnya, perlu dimanfaatkan secara selaras sebagai dasar dalam mengidentifikasi penerima manfaat, memetakan kebutuhan, dan menentukan prioritas pelayanan.

    Sejalan dengan arahan tersebut, uji coba instrumen monev dalam workshop ini diarahkan untuk menilai aspek kelembagaan dan tata kelola, tahapan penerapan SPM, integrasi perencanaan dan penganggaran, capaian pelayanan, kepatuhan pelaporan, serta inklusi dan data terpilah. Pengujian ini menjadi bagian dari upaya memastikan bahwa capaian yang dilaporkan sesuai dengan kondisi pelayanan di lapangan.
    Hasil workshop diharapkan menjadi dasar penyempurnaan instrumen monev dan penyusunan rencana tindak lanjut dengan penanggung jawab serta tenggat waktu yang jelas. Melalui langkah tersebut, penguatan penerapan SPM di Pohuwato dan Boalemo diharapkan menghasilkan pelayanan dasar yang semakin merata, tepat sasaran, dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
    (PPM-Ical)
    1 day ago
  • GUBERNUR GUSNAR ISMAIL HARAPKAN PERUBAHAN MINDSET KIAT KERJA OPD
    Harapan Gubernur Gusnar Ismail ini terungkap dari Kepala Bappeda Provinsi Gorontalo Wahyudin A Katili saat mendampingi Tim Kementerian ESDM saat melakukan Mutual Check 0 (MC-0) Pekerjaan Pusat Informasi Geologi (PIG) Geopark Gorontalo 13/10 di Gedung Eks Kantor DKP Provinsi Gorontalo Kelurahan Ipilo Kota Gorontalo.

    “Alhamdulillah dengan mindset jemput bola, buka sinergi dan arahkan dampak optimal bagi daerah, hari ini Tim Kementrian ESDM segera memulai pekerjaan Pusat Informasi Geologi Geopark Gorontalo. Program ini tidak datang tiba-tiba, tapi tentu melalui proses yang sudah berjalan lebih dari setahun. Bagaimana kita bersinergi dan yakinkan pusat bahwa Gorontalo layak dan dipercaya menjadi lokasi program strategisnya” jelas Wahyudin

    Dengan nominal anggaran proyek 3,5 Miliar ini menjadi langkah strategis untuk mengangkat kekayaan geologi Gorontalo, memperkuat daya tarik pariwisata, serta membuka peluang pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat dan pelaku UMKM di daerah.” Jelas Wahyudin yang juga selaku Direktur Eksekutif Badan Pengelola Geopark Gorontalo.

    Ke depan, Gorontalo akan memiliki Pusat Informasi Geologi Geopark yang modern, futuristik, dan menarik dengan pemanfaatan teknologi terkini untuk menyajikan informasi geologi secara interaktif dan edukatif. Fasilitas ini diharapkan menjadi destinasi pembelajaran inovatif bagi pelajar, mahasiswa, peneliti, wisatawan, dan masyarakat umum sekaligus sarana promosi potensi geopark Gorontalo.

    #HUMAS
    1 day ago
PopulerBerita Populer