Badan Riset dan Inovasi Nasional
(BRIN) secara resmi meluncurkan Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) 2025 sebagai
instrumen strategis untuk memperkuat peran daerah dalam mendukung daya saing nasional
yang produktif dan inklusif. Peluncuran ini menjadi momentum penting dalam
mendorong transformasi pembangunan berbasis inovasi dan penguatan ekosistem
daerah.
Kegiatan rilis IDSD 2025
diselenggarakan di Auditorium Sumitro Djojohadikusumo, Jakarta, pada Selasa, 24
Februari 2026. Acara tersebut dihadiri langsung oleh Kepala BRIN Prof. Arif
Satria, Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, Kepala BPS Amalia
Adininggar Widyasanti, serta Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto.
Kegiatan yang digelar secara hybrid
ini dihadiri oleh perwakilan dari 10 Kementerian/Lembaga serta diikuti oleh 546
Kepala Daerah dari seluruh Indonesia, baik secara luring maupun daring.
Penguatan daya saing dalam kerangka
IDSD mencakup penciptaan lingkungan yang kondusif bagi produktivitas jangka
panjang. Hal ini meliputi peningkatan kualitas sumber daya manusia, perbaikan
iklim usaha, penguatan sistem keuangan, hingga optimalisasi pemanfaatan
teknologi dan inovasi dalam pembangunan daerah.
Pada kesempatan tersebut, Gubernur
Gorontalo yang diwakili oleh Staf Khusus Gubernur Bidang Infrastruktur dan
Pariwisata, Bapak Boni Mochtar Ointoe, menerima sertifikat apresiasi dari
Kepala BRIN atas capaian IDSD 2025 Provinsi Gorontalo dengan skor 3,58, yang
berada di atas rata-rata nasional sebesar 3,50. Capaian ini menjadi wujud
komitmen Pemerintah Provinsi Gorontalo dalam memperkuat daya saing dan inovasi
daerah secara berkelanjutan.
Dari 12 pilar yang diukur dalam IDS
yang meliputi aspek lingkungan pendukung, sumber daya manusia, pasar, serta
ekosistem inovasi, Provinsi Gorontalo mencatat peningkatan signifikan pada
pilar infrastruktur dan sistem keuangan. Dibandingkan tahun 2024, skor kedua
pilar tersebut meningkat sebesar 0,5 poin, menunjukkan perbaikan yang cukup
progresif dalam mendukung aktivitas ekonomi dan investasi daerah.
Kepala Bappeda Provinsi Gorontalo,
Dr. Wahyudin Athar Katili, S.STP, MT, menyampaikan bahwa tantangan ke depan
adalah memenuhi target Indikator Kinerja Utama Daerah dalam RPJMD 2025–2029.
“Pada tahun 2026, Provinsi
Gorontalo menargetkan skor IDSD sebesar 3,68 atau meningkat 0,1 poin dari
capaian tahun ini. Untuk itu, dibutuhkan upaya kolaboratif seluruh pemangku
kepentingan dalam memperkuat kualitas pembangunan daerah,” ujarnya.
Pemerintah Provinsi Gorontalo optimistis bahwa dengan penguatan kebijakan berbasis riset dan inovasi, serta sinergi lintas sektor, target peningkatan daya saing daerah dapat tercapai secara berkelanjutan, sekaligus berkontribusi nyata terhadap peningkatan daya saing nasional.
Gorontalo — Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Gorontalo memfasilitasi kunjungan dinas tim Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dalam rangka sosialisasi dan pelatihan penggunaan Sistem Informasi GATOTKACA sebagai salah satu hasil riset BRIN yang dikembangkan untuk mendukung kajian kebijakan mitigasi kebencanaan dan adaptasi perubahan iklim di Provinsi Gorontalo.
Kegiatan
yang dilaksanakan pada hari Kamis, 10 September 2026, bertempat di Ballroom
Karawo Lantai III Kantor Bappeda Provinsi Gorontalo, diikuti oleh perwakilan
perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota yang memiliki keterkaitan dengan urusan
perencanaan pembangunan, kebencanaan, lingkungan hidup, pertanian, kelautan dan
perikanan, pekerjaan umum, serta pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah.
Kegiatan
tersebut dibuka oleh Sekretaris Bappeda Provinsi Gorontalo, Dra. Aisa
Ibrahim, dalam hal ini mewakili Kepala Bappeda Provinsi Gorontalo dan
menghadirkan tim periset BRIN, yaitu Dr. Noersomadi, Edy Maryadi, ST., MT., dan Tiin Sinatra, S.Si., M.Si.
Kehadiran tim BRIN menjadi bagian dari upaya memperkuat pemanfaatan hasil riset
dan teknologi dalam mendukung proses perencanaan serta perumusan kebijakan
pembangunan daerah berbasis data dan informasi.
Dalam
pelaksanaannya, tim BRIN memberikan sosialisasi mengenai Sistem Informasi
GATOTKACA sekaligus pelatihan kepada peserta terkait tata cara penggunaan
sistem. Peserta diperkenalkan pada fungsi dan fitur sistem serta bagaimana
informasi yang tersedia dapat dimanfaatkan dalam mendukung analisis terhadap
risiko dan dampak kebencanaan maupun perubahan iklim.
Pemanfaatan
sistem informasi tersebut diharapkan dapat memperkuat kapasitas pemerintah
daerah dalam mengidentifikasi berbagai potensi risiko, memahami kondisi wilayah
yang memiliki kerentanan terhadap bencana dan perubahan iklim, serta
menyediakan informasi yang dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan
kebijakan dan perencanaan pembangunan.
Sekretaris
Bappeda Provinsi Gorontalo, Dra. Aisa Ibrahim, dalam pembukaan kegiatan
menyampaikan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah dan lembaga riset
nasional dalam memastikan hasil penelitian dapat dimanfaatkan secara nyata
dalam proses pembangunan daerah. Pemanfaatan hasil riset dan dukungan teknologi
informasi dinilai penting untuk memperkuat perencanaan pembangunan yang
responsif terhadap berbagai tantangan, termasuk risiko bencana dan perubahan
iklim.
Kegiatan ini
melibatkan sejumlah perangkat daerah dan unit kerja terkait, antara lain
Bappeda Provinsi Gorontalo, Bappeda Kabupaten/Kota, Dinas Lingkungan Hidup dan
Kehutanan Provinsi Gorontalo, Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
Provinsi Gorontalo, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Gorontalo, BPBD
Provinsi Gorontalo, Dinas PUPR-PKP Provinsi Gorontalo, serta bidang-bidang
terkait di lingkungan Bappeda Provinsi Gorontalo.
Keterlibatan
lintas perangkat daerah tersebut diharapkan dapat mendorong pemanfaatan Sistem
Informasi GATOTKACA secara lebih luas sesuai dengan kebutuhan masing-masing
sektor. Selain itu, kegiatan ini menjadi ruang untuk membangun pemahaman
bersama mengenai pentingnya integrasi data, riset, dan informasi kebencanaan
serta perubahan iklim dalam proses perencanaan pembangunan daerah.
Melalui
kegiatan sosialisasi dan pelatihan ini, Bappeda Provinsi Gorontalo bersama BRIN
mendorong agar hasil riset dan inovasi teknologi tidak berhenti pada tahap
penelitian, tetapi dapat diimplementasikan dan dimanfaatkan sebagai instrumen
pendukung kebijakan. Dengan demikian, ketersediaan informasi yang lebih baik
diharapkan dapat membantu pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan mitigasi
bencana dan adaptasi perubahan iklim yang lebih tepat sasaran, terukur, dan
berbasis bukti.
Kegiatan ini sekaligus memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan BRIN dalam mendorong penerapan evidence-based policy sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas perencanaan dan pembangunan daerah di Provinsi Gorontalo.
GORONTALO - Bappeda Provinsi Gorontalo Menyelenggarakan Rapat Koordinasi Manajemen Risiko Tingkat Pemerintah Daerah Yang Dipimpin Oleh Sekretaris Bappeda Dra. Aisa Ibrahim, Dengan Menghadirkan Korwas Akuntabilitas Pemerintah Daerah Dan Auditor Madya Bpkp Perwakilan Provinsi Gorontalo Serta Inspektorat Provinsi Gorontalo Pada Selasa (01/09/2026) Di Ruang Rapat Huyula Kantor Gubernur.
Bappeda Provinsi Gorontalo Selaku Koordinator Komite Pengelolaa Risiko Sebagaimana Dalam Peraturan Gubernur Nomor 32 Tahun 2022 Menghendaki Integrasi Manajemen Risiko Dengan Proses Perencanaan Dan Penganggaran Agar Pada Saat Merencanakan Kinerja Sudah Disertai Dengan Antisipasi Potensi Masalah Ke Depan, Sehingga Kemungkinan Keberhasilannya Semakin Tinggi.
Proram Atau Kegiatan Yang Berpotensi Gagal Melalui Analisis Risiko Lebih Awal, Masih Bisa Digantikan Dengan Program Lain Yang Lebih Dimungkinkan Keberhasilan Dan Kemanfaatannya. Kegiatan Pengendalian Atau Mitigasi Risiko Dapat Di Rencanakan Pada Y-1 Sehingga Pada Tahun Anggaran Selanjutnya Dapat Langsung Dilaksanakan Kegiatan Tindak Pengendaliannya.
Substansi Lain Dari Kegiatan Ini Adalah
Internalisasi Manajemen Risiko Pemda Ke Dalam Dokumen Perencanaan Perangkat
Daerah Tahun 2027. Ini Artinya Bappeda Melalui Bidang-Bidang Teknis Mitra Opd
Berperan Memastikan Pelaksanaan Rencana Tindak Pengendalian (Rtp) Risiko Yang
Sudah Ditetapkan, Dapat Diakomodir Melalui Dokumen Renja Opd Untuk Risiko
Operasionalnya Dan Dokumen Renstra Untuk Risiko Strategisnya.
Di Sesi Akhir Kegiatan Telah Dirumuskan Pula Manajemen Risiko Bappeda Tahun 2027 Berdasarkan Indikator Kinerja Strategis Tahun 2025-2029 Yang Selanjutnya Akan Dintegrasikan Ke Dalam Dokumen Renja Dan Menjadi Acuan Implementasi Mitigasi Risiko Perangkat Daerah.
Gorontalo
- BAPPEDA Provinsi Gorontalo menggelar kegiatan Fasilitasi Rancangan
Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah RKPD Kabupaten Pohuwato Tahun
2026 secara virtual melalui Zoom Meeting, kegiatan ini dibuka dan dipimpin oleh
Kepala BAPPEDA Provinsi Gorontalo, Moderator Kepala Bidang P2EPD pada hari Rabu
(19/8/2026).
Turut
hadir Kepala Bidang (PSDA), Kepala Bidang (PPM), Kepala Bidang (IK) BAPPEDA
Provinsi Gorontalo, Pejabat Fungsional Perencana dan Pelaksana Teknis Lingkup
BAPPEDA Provinsi Gorontalo. Dari Kabupaten Pohuwato hadir Kepala BAPPEDA
Kabupaten Pohuwato, Pejabat Administrator, Pejabat Fungsional dan Pejabat
Teknis terkait Lingkup BAPPEDA Kabupaten Pohuwato.
Kepala
Bappeda sangat apresiasi kepada Kabupaten Pohuwato yang telah melakukan fasilitasi
Perubahan RKPD Tahun 2026, tahapan RKPD untuk kondisi sekarang bukan lagi
tahapan yang bersifat normatif tetapi sudah menjadi hal yang substantif
sehingga perlu dipersiapkan dengan baik segala kelengkapan kebutuhan baik
dokumen maupun inputan sampai dilakukan fasilitasi, semua ada histori pada
SIPD.
Dalam Paparan fasilitasi tersebut Bapak Wahyudin Athar Katili
menyampaikan bahwa, ‘’Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan RKPD memiliki
peran strategis, selain menjadi dasar penetapan Perubahan Renja Perangkat
Lebih
lanjut Wahyudin Athar Katili menambahkan ‘’Ruang Lingkup Perubahan RKPD 2026
meliputi kerangka ekonomi dan keuangan daerah, Target sasaran pembangunan
daerah, prioritas pembangunan daerah, penambahan dan/atau pengurangan program
dan kegiatan Perangkat Daerah, target kinerja penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah, dijelaskan pula bahwa penambahan kegiatan baru dalam RKPD harus
ditindak lanjuti dengan perubahan dan/atau penambahan kegiatan dalam Renstra Perangkat
Daerah sebagai acuan penyusunan Renja Perangkat Daerah’’.
Bappeda
Gorontalo juga menyampaikan beberapa hal yang perlu menjadi perhatian dalam
Perubahan RKPD Kabupaten/Kota yaitu agar menjaga konsistensi antara dokumen
perencanaan dan dokumen anggaran, menjustifikasi pemanfaatan SILPA tahun
anggaran sebelumnya pada tahun anggaran berjalan, menjaga legitimasi kegiatan
baru dalam Perubahan RKPD Kabupaten/Kota melalui pertimbangan isu-isu
strategis, kesesuaian peraturan perundang-undangan terbaru, dan upaya menjamin
pencapaian target outcome hasil pengendalian dan evaluasi RKPD Tindak lanjut
yang disepakati, segera melakukan penyempurnaan Rancangan Akhir Perubahan RKPD
Kabupaten/Kota Tahun 2026 sesuai Surat Hasil Fasilitasi Segera menetapkan
Peraturan Bupati/Walikota tentang Perubahan RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2026 agar
dapat menjadi pedoman penyusunan KUA-PPAS Tahun 2026 Menyampaikan Peraturan
Bupati/Walikota tentang Perubahan RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2026 kepada
Gubernur Gorontalo melalui BAPPEDA Provinsi paling lambat 7 hari”.
Diakhir
diskusi, beliau menegaskan “Setelah ditetapkan Melalui fasilitasi ini
diharapkan Perubahan RKPD Kabupaten Pohuwato dapat disusun tepat waktu,
akuntabel, dan selaras dengan arah kebijakan pembangunan Provinsi Gorontalo” kata
Wahyudin Athar Katili menutup kegiatan fasilitasi.
Gorontalo, Jumat, 14 Agustust 2026 - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Gorontalo ( BAPPEDA ) menyelenggarakan Pencanangnan Pekan Olahraga dan Seni dalam rangka memeriahkan Hari Ulang Tahun RI ke-81. Kegiatan ini dibuka langsung oleh Kepala BAPPEDA Wahyudin Athar Katili, S.STP, MT Jumat, 14, Agustus 2026 di Lapangan Halaman BAPPEDA Provinsi Gorontalo.
Kegiatan diawali dengan senam kebugaran lalu dilanjutkan dengan perlombaan antar bidang lingkup BAPPEDA Provinsi Gorontalo, adapun lomba yang dipertandingkan ada beberapa di antaranya: VolleyBall, Bulutangkis, Karaoke sambung lirik, lari naga balon, serta beberapa permainan tradisional lainya.
“Melalui kegiatan ini Kepala Bappeda Wahyudin berharap Kegiatan ini dapat menjadi ajang untuk mempererat silaturahmi baik antara Bidang, meningkatkan kembali semangat juang dan loyalitas agar lebih semangat dalam melakukan pengabdian dan pelayanan kepada Masyarakat lebih khusus Masyarakat Provinsi Gorontalo.
Pekan Olahraga dan Seni ini akan dilaksanakan selama seminggu pekan dimulai pada 14 Agustus 2026 sampai dengan 21 Agustus 2026 nanti acara penutup sekaligus disertai dengan penyerahan hadiah.
#Humas
Gorontalo Selasa, 11 Agustus 2026, ( BAPPEDA ) Lomba
keindahan dan kebersihan kantor mewarnai Hari Ulang Tahun (HUT) Republik
Indonesia (RI) Ke-81 di Provinsi Gorontalo.
Lomba tersebut diikuti oleh seluruh organisasi
perangkat daerah (OPD) ditambah dengan kawasan dan kantor di lingkungan
Pemerintah Provinsi Gorontalo.
"Penilaian untuk kantor Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah Provinsi Gorontalo di
lakukan pada hari selasa 11 Agustus 2026.
Tim penilai di pimpin oleh Ketua tim Ishak Ntoma
dan para anggota Ramla Habibie, Triyanto Bialangi beserta Tim Pendamping dari
Dinas Peternakan dan Perkebunan.
BAPPEDA Provinsi Gorontalo sudah termasuk kantor yang sangat baik
dilihat dari struktur bangunan, kebersihan dan kesediaan ruangan maupun alat
untuk pelayanan, serta keunikan dan kemegahan hiasan dngan tema semarak
menyambut HUT RI ke 81 Tahun,. Tutur Mereka.
Kepala BAPPEDA Wahyudin Athar Katili,
mengucapkan terimakasih dan ucapan apresiasi untuk seluruh jajaran kantor Badan
Perencanaan Pembangunan daerah selalu menjaga kebersihan dan keasrian kantor
agar tetap nyaman untuk memberikan pelayanan kepada Masyarakat.
dengan demikian BAPPEDA telalah memenuhi unsur
penilaian lomba yang mengedepankan kebersihan dan keindahan kantor meliputi
kebersihan gedung, kerapian, kenyamanan dan estetik serta adopsi kearifan
lokal.
#Humas