GORONTALO, 20 OKTOBER 2026 – Dalam rangka mendorong penguatan budaya inovasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo serta meningkatkan kualitas dan keberlanjutan inovasi daerah, Pemerintah Provinsi Gorontalo melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) melaksanakan kegiatan presentasi dan penilaian bagi inovator terpilih pada Inovasi Daerah Awards Tingkat Provinsi Gorontalo Tahun 2026. Kegiatan yang mengusung tema “Inovasi Berdampak, Gorontalo Maju” ini diselenggarakan pada hari Selasa, 20 Oktober 2026 di Manna Hall Kota Gorontalo.

Dalam laporan panitia yang disampaikan oleh Sekretaris Bappeda Provinsi Gorontalo, Aisa Ibrahim menjelaskan secara mendalam mengenai maksud dan tujuan dari pelaksanaan ajang ini. Maksud utama dari kegiatan ini adalah untuk memberikan ruang apresiasi serta motivasi kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Perangkat Daerah agar terus menciptakan pembaharuan dalam tata kelola pemerintahan, pelayanan publik, maupun bentuk inovasi lainnya. Selain itu, kegiatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa inovasi daerah yang dihasilkan tidak sekadar menjadi formalitas di atas kertas, tetapi memiliki standar kualitas yang tinggi, keberlanjutan yang terjamin, serta memberikan dampak nyata (impactful) bagi pembangunan daerah dan pelayanan publik.

Tity Iriani Datau selaku Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan dalam penjelasan materi dan teknis penilaian menyampaikan bahwa peserta dalam kegiatan ini sebanyak 13 Inovasi yang berhasil memenuhi 20 syarat  indikator, yang di persyaratkan dalam aplikasi Innovaitve Government Awards (IGA) Tahun 2026 Oleh BSKDN Kemendagri yaitu inovasi dari Dinas Kesehatan, PP dan KB sebanyak 7 inovasi, Dinas Penanaman Modal PTSP sebanyak 2 inovasi, Bappeda Provinsi Gorontalo 1 inovasi, Badan Keuangan dan Aset Daerah 1 inovasi, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebanyak 2 inovasi.

Acara ini dibuka secara resmi oleh Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo. Dalam sambutannya, menekankan pentingnya mentransformasikan cara kerja birokrasi melalui inovasi yang berkelanjutan. "Mari kita jadikan inovasi sebagai budaya kerja, sebagai instrumen untuk meningkatkan kinerja pemerintahan, dan sebagai wujud tanggung jawab kita kepada masyarakat Gorontalo," ujar Sofian Ibrahim di hadapan para peserta dan tim penilai.

Sekda juga menambahkan bahwa peluang untuk berinovasi sebenarnya terbuka sangat lebar di lingkungan pemerintahan jika para aparatur peka terhadap tanggung jawabnya. "Inovasi itu dimulai dari tugas dan fungsi kita sehari-hari. Munculkan banyak pertanyaan dari hambatan yang ada, lalu dari sana akan ditemukan satu inovasi yang tepat untuk memperlancar dan menyelesaikan setiap permasalahan pelayanan," pungkasnya.

Melalui penilaian Inovasi Daerah Awards 2026 ini, Pemerintah Provinsi Gorontalo berharap dapat melahirkan terobosan-terobosan baru yang tidak hanya mempermudah kinerja birokrasi, tetapi secara nyata mampu mendongkrak kesejahteraan masyarakat dan membawa Gorontalo menuju kemajuan yang berkelanjutan.

#HUMAS

GORONTALO, Jumat (16/10/2026) – Upaya memperkuat kualitas perencanaan daerah terus dilakukan Pemerintah Provinsi Gorontalo. Salah satunya melalui peningkatan kualitas para perencana. Tahun ini Provinsi Gorontalo berhasil mengirimkan 2 orang perwakilan pada kursus singkat yaitu Ilham Safarudin Maku dan Wiwik Junus Ismail. Short course ini selenggarakan oleh Australia Awards Indonesia (AAI) bersama Program SKALA selama 2 pekan di Australia dan diikuti oleh 27 peserta terpilih dari Provinsi Aceh dan provinsi-provinsi yang ada di bagian timur kawasan Indonesia. 

Sebagai tindaklanjut dari kursus tersebut, setiap peserta merancang proyek yang dapat memberikan dampak pada pembangunan di daerah masing-masing. Wiwik yang juga Perencana Ahli Madya di Bappeda merancang proyek yang berjudul “Membangun Tata Kelola Perencanaan Daerah yang Lebih Berkualitas melalui Standarisasi Verifikasi Rencana Kerja Perangkat Daerah Berbasis GEDSI”. Gagasan ini disampaikan di depan Kepala Bappeda Provinsi Gorontalo beserta para perencana dan para kepala bidang pada Jum’at (16/10/2026).

Pertemuan dibuka langsung oleh Kepala Bappeda Provinsi Gorontalo, Wahyudin Katili. Dengan suasana hangat, beliau mengajak seluruh peserta menyimak paparan dengan pikiran terbuka. Beliau menegaskan bahwa ilmu dari kursus tidak boleh berhenti di sertifikat, melainkan harus kembali menjadi manfaat bagi daerah. Tak hanya itu, Kepala Bappeda juga menyatakan dukungannya agar konsep ini dapat diimplementasikan dalam proses perencanaan di Provinsi Gorontalo.

Dalam pemaparannya, Wiwik bercerita tentang persoalan yang kerap muncul saat verifikasi Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah. Standar yang belum seragam membuat kualitas dokumen antar perangkat daerah berbeda-beda. Karena itu, proyek ini mengusulkan model asistensi yang lebih terintegrasi dan mendalam, dengan standar verifikasi yang memasukkan perspektif Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI).

“Perencanaan yang baik adalah perencanaan yang melihat semua orang,” demikian semangat yang ingin dibawa. Dengan perspektif GEDSI, program dan kegiatan daerah diharapkan lebih peka terhadap kebutuhan perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya, sekaligus memberi pegangan yang jelas bagi para verifikator saat mendampingi perangkat daerah.

Diskusi pun mengalir hangat. Para peserta memberikan masukan, terutama tentang bagaimana konsep ini dapat diterapkan dalam siklus perencanaan tahunan. Dengan dukungan pimpinan dan antusiasme rekan-rekan, gagasan ini diharapkan tidak berhenti di ruang rapat, tetapi tumbuh menjadi praktik nyata bagi perencanaan Gorontalo yang lebih berkualitas dan berpihak pada semua.

#Humas

BAPPEDA PROVINSI GORONTALO – Pemerintah Provinsi Gorontalo terus mematangkan kerja sama internasional dengan Ehime Prefecture, Jepang, di sektor pertanian. Langkah terbaru diwujudkan tanggal 15 Oktober 2026 melalui pertemuan virtual yang difasilitasi oleh Bappeda Provinsi Gorontalo dan mempertemukan tenaga ahli dari Jepang dengan perwakilan kelompok tani, Petugas Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan (POPT) serta Fungsional terkait Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Gorontalo.

Pertemuan intensif ini fokus pada agenda krusial yaitu finalisasi kalender budidaya padi dan penyusunan manual book (buku panduan) pengendalian hama. Sinergi ini diharapkan mampu mengadopsi teknologi pertanian canggih Jepang yang disesuaikan dengan kondisi lokal Gorontalo demi mendongkrak produktivitas dan kualitas pangan.

Tity Iriani Datau selaku kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan saat membuka kegiatan ini menyampaikan bahwa dalam kerjasama ini  transfer pengetahuan fokus pada metode budidaya padi yang lebih efisien dan ramah lingkungan. Melalui  kalender budidaya dapat menjadi panduan waktu tanam yang disesuaikan secara ilmiah untuk meminimalkan risiko gagal panen serta panduan taktis bagi petugas POPT dan petani untuk mendeteksi serta menangani hama ancaman penyakit blast, penggerek batang, dan tikus secara cepat dan aman

Dokumen strategis tersebut ditargetkan rampung dan diserahkan kepada Gubernur Gorontalo pada Desember 2026. Dalam kesempatan tersebut, Tenaga ahli dari Ehime Prefecture, Mr  Inari menyampaikan apresiasi atas dedikasi dan kolaborasi aktif tim Gorontalo selama proses penyusunan. Mereka berharap dokumen panduan ini tidak hanya menjadi arsip administratif, melainkan benar-benar menjadi instrumen praktis yang mudah dipahami dan diterapkan oleh para petani di lapangan. Dengan begitu, transfer teknologi ini dapat langsung berdampak pada peningkatan produktivitas, penurunan gagal panen, dan kesejahteraan petani Gorontalo secara berkelanjutan.

#HUMAS

GORONTALO – Mengurus dokumen kependudukan, terdata dengan baik, hingga ikut menyuarakan kebutuhan dalam perencanaan pembangunan. Inilah beberapa hal yang ingin dipermudah bagi penyandang disabilitas di Gorontalo lewat Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas (RAD PD) 2026–2029. Rencana ini dimatangkan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Gorontalo dalam pertemuan konfirmasi target dan kegiatan pada Selasa (13/10/2026).

Pertemuan tersebut menghadirkan sejumlah dinas dan lembaga di daerah serta instansi vertikal, antara lain KPU, Bawaslu, Kementerian Agama, dan Kementerian Haji dan Umrah. Masing-masing diminta memastikan bahwa target dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya realistis dan dapat dijalankan hingga 2029. Kegiatan yang dibahas, misalnya, layanan administrasi kependudukan, pelatihan inklusi bagi petugas layanan haji, umroh dan pelaksana pemilu, pengembangan sistem data terpadu, serta pelibatan penyandang disabilitas dalam forum perencanaan seperti Musrenbang.

Kepala Bappeda Provinsi Gorontalo, Wahyudin Athar Katili, menegaskan dukungannya. “Pembangunan yang baik adalah pembangunan yang bisa dirasakan semua orang, termasuk penyandang disabilitas. Lewat RAD ini, setiap dinas dan instansi punya target yang jelas dan bisa dipertanggungjawabkan. Kami mendukung penuh, dan yang terpenting, hasilnya harus terasa langsung oleh masyarakat,” tuturnya.

Penyusunan RAD PD merupakan inisiatif Bappeda Provinsi Gorontalo yang didukung oleh Program SKALA, sebagai tindak lanjut dari Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. Hasil pertemuan ini akan menjadi bahan penyempurnaan draf Peraturan Gubernur tentang RAD Penyandang Disabilitas sebelum ditetapkan.

Bappeda mengajak masyarakat, organisasi penyandang disabilitas, dan media ikut mengawal pelaksanaannya agar Gorontalo semakin inklusif bagi semua.