GORONTALO, 19 Februari 2026 — BAPPEDA Provinsi Gorontalo bersama perwakilan JIKTI (Jaringan Ikatan Peneliti Indonesia) wilayah timur yang di koordinir oleh Dr. Hijrah Lahaling S.H.I., M.H menggelar diskusi strategis sebagai persiapan Stakeholders Meeting dan Workshop Kolaborasi yang akan dilaksanakan pada 25–26 Februari 2026 di Gorontalo.

Kegiatan ini merupakan tindak lanjut Forum Pengetahuan Peneliti Indonesia Timur 2025 hasil kolaborasi BaKTI–KONEKSI dan Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo, dalam rangka menyusun proposal riset kolaboratif untuk memperkuat kebijakan berbasis bukti.

Dalam diskusi tersebut, beberapa tema yang sebelumnya dihimpun kembali dikerucutkan berdasarkan tingkat urgensinya. Lima tema yang dibahas meliputi pemberdayaan UMKM dan entrepreneurship berbasis potensi lokal, kebijakan inklusi sosial dan disabilitas, konservasi lingkungan dan energi terbarukan, penguatan tata kelola pemerintahan berbasis teknologi, serta pengembangan ekonomi hijau.

Adapun hasil diskusi ini menunjukkan bahwa forum sepakat memfokuskan pada tiga tema utama yang memiliki urgensi tinggi dan memberikan dampak langsung bagi masyarakat Gorontalo serta mengacu pada program strategis nasional dan prioritas provinsi gorontalo yang dituangkan dalam RPJMD 2025-2029. "Kalau tiga tema itu kan kita sudah tetapkan, tinggal merumuskan judul penelitian yang tepat untuk masing-masing tema,” ujar Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan, Tity Iriani Datau, STP, M.Si.

Workshop yang akan dilaksanakan selama dua hari nanti akan difasilitasi oleh BaKTI-KONEKSI dan diikuti oleh tiga puluh lima orang peneliti aktif yang tergabung dalam JIKTI. Harapnya Kegiatan kolaboratif berikutnya akan menitikberatkan pada penyusunan judul penelitian, perumusan masalah, pemilihan metode, dan penetapan hasil yang jelas. Langkah ini memastikan setiap proposal siap dikembangkan lebih lanjut dan diajukan dalam skema kolaboratif yang terstruktur.

Matsuyama, Jepang – Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Gorontalo, Dr. Wahyudin Athar Katili, S.STP, MT, mendampingi Gubernur Gorontalo Dr. Ir. H. Gusnar Ismail, MM sebagai Pembicara Utama pada Seminar City-to-City Collaboration for Low Carbon Society yang digelar tanggal 5-6 Februari 2026 di Kota Matsuyama, Ehime Prefecture, Jepang. Kehadiran delegasi Provinsi Gorontalo juga sekaligus memenuhi undangan kehormatan Gubernur Ehime Prefecture, Tokihiro Nakamura.

Seminar internasional tersebut dihadiri perwakilan Kementerian Lingkungan Hidup Jepang serta delegasi dari berbagai negara peserta program City-to-City Collaboration for Low Carbon Society. Forum ini menjadi ajang berbagi pengalaman dan praktik terbaik antarwilayah dalam mendorong pembangunan berwawasan lingkungan dan rendah emisi karbon.

Dalam pemaparannya, Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail menjelaskan strategi Pemerintah Provinsi Gorontalo dalam pengelolaan dan pengendalian perubahan iklim, termasuk komitmen terhadap pembangunan rendah karbon yang inklusif dan berkelanjutan. Upaya tersebut dilakukan melalui penguatan perencanaan pembangunan, pemanfaatan teknologi ramah lingkungan, serta kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan.

Pada pertemuan khusus dengan Gubernur Ehime Prefecture, Gusnar Ismail bersama jajaran Pemerintah Provinsi Gorontalo membahas keberlanjutan kerja sama di sejumlah sektor strategis, antara lain lingkungan hidup (kelanjutan pekerjaan pengolahan air lindi di UPTD TPA Talumelito), pertanian (padi dan jeruk), perikanan (tuna), serta peningkatan kompetensi sumber daya manusia (SDM). Dalam kesempatan itu juga dibahas kontribusi Ehime Prefecture melalui donasi empat unit ambulans yang saat ini telah beroperasional di RSU Hasri Ainun Habibie Provinsi Gorontalo.

 Penguatan kerja sama tersebut dimotori oleh Bappeda Provinsi Gorontalo bersama OPD terkait, dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan di daerah. Kolaborasi ini diharapkan mampu memberikan dampak nyata bagi pembangunan daerah, khususnya dalam mendukung agenda pembangunan berkelanjutan.

Selain mengikuti rangkaian seminar, delegasi Provinsi Gorontalo juga menyaksikan demonstrasi teknologi lingkungan dari perusahaan di Ehime Prefecture, yakni Daiki Axis dan Aiken Kakoki. Teknologi yang diperkenalkan berfokus pada pengelolaan limbah dan sistem lingkungan berkelanjutan.

 Ke depan, Pemerintah Provinsi Gorontalo berharap dapat menerapkan teknologi Joukatsu di berbagai sektor, termasuk fasilitas industri, rumah sakit, dan lokasi strategis lainnya di Gorontalo, sebagai bagian dari upaya penguatan pembangunan rendah karbon dan peningkatan kualitas lingkungan hidup.

_Humas

Gorontalo — Pemerintah Provinsi Gorontalo menerima kunjungan Tim Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri RI) dalam rangka monitoring dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan pembangunan urusan sosial di daerah. Kegiatan ini difokuskan pada tiga agenda utama, yakni evaluasi kinerja pengentasan kemiskinan, pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial, serta implementasi Program Sekolah Rakyat (SR).

Rapat kerja yang berlangsung di Aula Lantai 3 Bappeda Provinsi Gorontalo tersebut dibuka secara resmi oleh Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo, Sofian Ibrahim. Dalam sambutannya, Sekda menekankan pentingnya sinergi dan kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota, serta dukungan akademisi, dunia usaha, dan masyarakat dalam memastikan program pembangunan sosial berjalan efektif dan berkelanjutan.

Pertemuan ini dihadiri oleh peserta lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Gorontalo serta OPD Kabupaten/Kota se-Provinsi Gorontalo. Forum rapat kerja dimanfaatkan untuk menyelaraskan kebijakan pusat dan daerah, sekaligus mengevaluasi capaian dan tantangan pelaksanaan program-program prioritas di wilayah se-Provinsi Gorontalo.

Dalam kegiatan tersebut, Pemerintah Pusat melalui Kemendagri RI menyampaikan apresiasi atas kinerja Pemerintah Provinsi Gorontalo dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Gorontalo yang dinilai mampu menjaga komitmen pelaksanaan program pengentasan kemiskinan dan pemenuhan SPM Bidang Sosial, serta mendorong implementasi Program Sekolah Rakyat secara bertahap.

Salah satu capaian yang mendapat perhatian adalah keberhasilan Program Sekolah Rakyat yang telah beroperasi di Kabupaten Boalemo. Program ini dinilai sebagai langkah konkret dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia bagi masyarakat kurang mampu dan menjadi contoh implementasi kebijakan strategis nasional di daerah, serta diharapkan dapat menjadi rujukan dan direplikasi oleh daerah lain di wilayah Provinsi Gorontalo. Selain itu, Tim Kemendagri RI juga mencatat kinerja Pemerintah Provinsi Gorontalo dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Gorontalo dalam pemenuhan layanan dasar melalui Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial yang telah mencapai 97,35 persen, serta kinerja penurunan angka kemiskinan yang menunjukkan tren konsisten dari tahun ke tahun

Tim Kemendagri RI yang dipimpin oleh Kepala Direktorat Sosial Budaya Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah (Bina Bangda) menegaskan pentingnya sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan program antara pemerintah pusat dan daerah agar setiap kebijakan memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Melalui kegiatan ini, diharapkan terbangun penguatan koordinasi dan keselarasan kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah dalam mendukung percepatan pengentasan kemiskinan, pemenuhan SPM Bidang Sosial, serta pengembangan Program Sekolah Rakyat di Provinsi Gorontalo.

Humas 

Gorontalo — Pemerintah Provinsi Gorontalo menerima kunjungan Tim Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri RI) dalam rangka monitoring dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan pembangunan urusan sosial di daerah. Kegiatan ini difokuskan pada tiga agenda utama, yakni evaluasi kinerja pengentasan kemiskinan, pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial, serta implementasi Program Sekolah Rakyat (SR).

Rapat kerja yang berlangsung di Aula Lantai 3 Bappeda Provinsi Gorontalo tersebut dibuka secara resmi oleh Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo, Sofian Ibrahim. Dalam sambutannya, Sekda menekankan pentingnya sinergi dan kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota, serta dukungan akademisi, dunia usaha, dan masyarakat dalam memastikan program pembangunan sosial berjalan efektif dan berkelanjutan.

Pertemuan ini dihadiri oleh peserta lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Gorontalo serta OPD Kabupaten/Kota se-Provinsi Gorontalo. Forum rapat kerja dimanfaatkan untuk menyelaraskan kebijakan pusat dan daerah, sekaligus mengevaluasi capaian dan tantangan pelaksanaan program-program prioritas di wilayah se-Provinsi Gorontalo.

Dalam kegiatan tersebut, Pemerintah Pusat melalui Kemendagri RI menyampaikan apresiasi atas kinerja Pemerintah Provinsi Gorontalo dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Gorontalo yang dinilai mampu menjaga komitmen pelaksanaan program pengentasan kemiskinan dan pemenuhan SPM Bidang Sosial, serta mendorong implementasi Program Sekolah Rakyat secara bertahap.

Salah satu capaian yang mendapat perhatian adalah keberhasilan Program Sekolah Rakyat yang telah beroperasi di Kabupaten Boalemo. Program ini dinilai sebagai langkah konkret dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia bagi masyarakat kurang mampu dan menjadi contoh implementasi kebijakan strategis nasional di daerah, serta diharapkan dapat menjadi rujukan dan direplikasi oleh daerah lain di wilayah Provinsi Gorontalo. Selain itu, Tim Kemendagri RI juga mencatat kinerja Pemerintah Provinsi Gorontalo dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Gorontalo dalam pemenuhan layanan dasar melalui Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial yang telah mencapai 97,35 persen, serta kinerja penurunan angka kemiskinan yang menunjukkan tren konsisten dari tahun ke tahun

Tim Kemendagri RI yang dipimpin oleh Kepala Direktorat Sosial Budaya Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah (Bina Bangda) menegaskan pentingnya sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan program antara pemerintah pusat dan daerah agar setiap kebijakan memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Melalui kegiatan ini, diharapkan terbangun penguatan koordinasi dan keselarasan kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah dalam mendukung percepatan pengentasan kemiskinan, pemenuhan SPM Bidang Sosial, serta pengembangan Program Sekolah Rakyat di Provinsi Gorontalo.

Menjelang 1 (satu) Tahun Kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Gorontalo, Bappeda menyelenggarkan Rapat Koordinasi Dan Evaluasi Penyusunan LKPJ Gubernur Gorontalo Tahun 2025 Dan Perumusan Materi Refleksi Kinerja 1 (Satu) Tahun Kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur. Kamis (5/2/2026)

Bertempat di Aula Karawo Bappeda Provinsi Gorontalo yang dihadiri Sekretaris dan Pejabat Fungsional Perencana OPD se Provinsi Gorontalo.

Tujuan dari pertemuan ini membahas penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Gorontalo Tahun 2025 dan dalam rangka penyusunan materi Refleksi Kinerja 1 (Satu) Tahun Masa Kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur.

Kegiatan ini merupakan proses bersama untuk memaksimalkan penyusunan dokumen LKPJ Gubernur sebagai laporan pertanggungjawaban kinerja yang akan disampaikan Kepala Daerah kepada DPRD, dan menjadi bahan evaluasi Kementerian Dalam Negeri RI terhadap Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Gorontalo sebagaimana diatur dalam Undang-undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Kepala Bappeda Provinsi Gorontalo yang diwakili Kepala Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Max Moerad menyampaikan bahwa Tahun 2025 merupakan tahun transisi perencanaan sehingga masih perlu dilakukan penyesuaian-penyesuaian terhadap beberapa capaian kinerja Pembangunan. Lebih lanjut disampaikan LKPJ Tahun 2025 merupakan LKPJ perdana yang akan disampaikan Gubernur Gorontalo dalam Sidang Paripurna Penyampaian LKPJ Gubernur. Olehnya kami berharap perlu adanya pencermatan terhadap laporan-laporan kinerja yang telah disampaikan.

Disaat yang sama juga dibahas beberapa Program Kegiatan strategis daerah yang dilaksanakan termasuk Program Unggulan dan dukungan terhadap prioritas Nasional, serta capaian kinerja pembangunan daerah yang menjadi muatan dalam refleksi kinerja 1 tahun masa kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur periode 2025-2029. Materi ini nantinya akan kita maksimalkan bersama dengan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik dalam penyeleaiannya, tentunya dengan dukungan dari seluruh OPD lingkup Pemerintah Provinsi Gorontalo.

LKPJ Gubernur dan penyusunan materi dalam rangka refleksi kinerja Gubernur dan Wakil Gubernur dalam 1 (satu) tahun kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur, merupakan bagian dari proses evaluasi terhadap kinerja-kinerja pembangunan daerah.  Oleh karenanya hal ini menjadi momentum yang tepat dalam mefleksikan hal-hal yang telah kita laksanakan dan wujudkan bersama pencapaian visi misi Kepala Daerah periode 2025-2029.

Pewarta: Trisye/Humas