Bappeda Provinsi Gorontalo berkolaborasi dengan SKALA melaksanakan “Seminar Pemanfaatan Dashboard Kenaikan Muka Air Laut/Sea Level Rise (SLR) dan Sosialisasi Hasil Analisis Dampak SLR terhadap Layanan Dasar di Gorontalo” serta “Workshop penulisan Policy Brief tentang Dampak Kenaikan Muka Air Laut” pada 6-7 Mei 2026 di Aston Hotel Kota Gorontalo. Bidang Penelitian dan Pengembangan Bappeda Provinsi Gorontalo mengambil peran dalam memfasilitasi sekaligus menindaklanjuti hasil kerja sama antara Kementerian PPN/Bappenas dan SKALA yang telah melakukan Analisis Dampak Kenaikan Permukaan Air Laut untuk pengembangan Dashboard Sea Level Rise (SLR) sebagai alat analisis terintegrasi.
Seminar dan Sosialisasi ini dibuka oleh Bapak Drs. Risjon Sunge, M.Si selaku Staf Ahli Bidang Perekenomian, Keuangan, dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo. Kegiatan ini menghadirkan sejumlah narasumber yaitu Mohammad Irfan Saleh, S.T, MPP, PhD. (Direktur Sumber Daya Air, Kementerian PPN/Bappenas), Dr. Muhammad Cholifihani, SE, M.A. (Direktur Kependudukan dan Jaminan Sosial, Kementerian PPN/Bappenas), Benjamin Sibarani, ST, MM (Perencana Sekretariat direktorat jendral Bina Bangda Kemendagri), Dr. Wahyudin A. Katili, S.STP., MT, (Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Gorontalo), Rahman Dako (Climate Change Impact Specialist SKALA Gorontalo). Mereka mengulas mengenai bagaimana perubahan iklim dapat memberikan dampak pada kenaikan muka air laut, pengaruh Kenaikan muka air laut terhadap masyarakat miskin, layanan publik, Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan layanan dasar masyarakat, mitigasi dampak bencana akibat permukaan air laut, serta tantangan dan hambatan implementasi perencanaan berbasis bencana. Seminar dan Sosialisasi ini juga dihadiri oleh jajaran OPD Provinsi Gorontalo, OPD Kabupaten/Kota terkait, unsur perguruan tinggi, Mitra Pembangunan dan Jaringan Masyarakat Sipil, SKALA Gorontalo serta partisipan Penulisan Policy Brief yang tergabung dalam Forum Analis Kebijakan Publik Provinsi Gorontalo.
Kegiatan ini juga memperkenalkan Aplikasi SEPAKAT yang berfungsi untuk mengidentifikasi wilayah rawan SLR dan memberikan data-driven insight mencakup indikator sosial-ekonomi, capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM), Gender, Disabilitas, dan Inklusi Sosial (GEDSI), analisis jarak, kualitas belanja, hingga prediksi berbasis machine learning. Dengan adanya Dashboard ini diharapkan Pemerintah Provinsi Gorontalo dapat mengenali kondisi wilayahnya serta mengetahui jumlah potensi warga dan fasilitas layanan terdampak sehingga kebijakan dapat disusun untuk pencegahan maupun mitigasi.
Seminar dan Sosialisasi ini kemudian dilanjutkan dengan Workshop penulisan Policy Brief pada hari ke-2 yang dipandu oleh Lead dan Tim Public Policy SKALA Pusat serta Tim SEPAKAT Direktorat Kempendudukan dan jaminan sosial Bappenas dengan tema Policy Brief : “Dampak Kenaikan Muka Air Laut, terhadap Pendidikan, Kesehatan, dan Sosial Ekonomi”, menggunakan data yang bersumber pada aplikasi SEPAKAT yang mengacu pada data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek), Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) serta data dari Badan Pusat Statistik (BPS). Sesi ini memberikan arahan terkait tata cara penulisan, pembinaan, monitoring, presentasi hasil kerja penulisan dari masing-masing kelompok, dan penyampaian draft awal serta tindak lanjut Policy Brief.
Kegiatan yang berlangsung selama dua hari ini ditutup oleh Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Bappeda Provinsi Gorontalo, Tity Iriani Datau, S.PT., M.Si, yang menyampaikan hasil dari penulisan policy brief ini sebagai sangat penting dalam analisis kebijakan yang akuntabel, efektif, berbasis bukti terhadap isu publik terkait dampak kenaikan muka air laut di Provinsi Gorontalo dan berkomitmen untuk mengawal hasilnya nanti untuk dapat di diseminasikan kepada pemangku kebijakan di provinsi dan kabupaten/kota dalam agenda perencanaan pembangunan daerah.
GORONTALO — Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ( BAPPEDA ) Dinas Pariwisata Provinsi Gorontalo menggelar kegiatan sosialisasi Gorontalo Half Marathon pada Jumat, 2 Oktober 2026 di kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Gorontalo. Langkah ini dilakukan guna memacu antusiasme dan meningkatkan jumlah peserta menjelang penutupan masa pendaftaran.
Hingga saat ini, jumlah pendaftar tercatat baru mencapai kurang lebih 1.300 orang dari target keseluruhan sebanyak 7.500 peserta. Melalui sosialisasi ini, Dinas Pariwisata mengajak seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) dan tenaga penunjang di lingkungan Bappeda untuk ikut serta memeriahkan ajang lari bergengsi tingkat daerah tersebut.
Untuk menggenjot minat para pendaftar, Dinas Pariwisata menghadirkan penawaran spesial berupa promo potongan harga pendaftaran sebesar Rp75.000. Promo potongan khusus ini berlaku hingga tanggal 5 Oktober.
Sekretaris Dinas Pariwisata menyampaikan bahwa Gorontalo Half Marathon tidak hanya bertujuan untuk mempromosikan gaya hidup sehat dan olahraga lari, tetapi juga menjadi sarana penggerak ekonomi daerah serta daya tarik wisata (sport tourism) di Provinsi Gorontalo.
Pihak Bappeda menyambut positif sosialisasi ini dan Sekretaris Aisa Ibrahim mewakili kepala Bappeda mengimbau jajarannya untuk memanfaatan kesempatan promo yang ada sebelum batas waktu berakhir, sekaligus berpartisipasi dalam event GOHM tersebut demi kesuksesan kegiatan dan menuntaskan target 7.500 pendaftar sebagaimana ditargetkan.
#HUMAS
GORONTALO - Bappeda Provinsi Gorontalo Menggelar Workshop Tindak Lanjuti Penelitian Dampak Perubahan Iklim terhadap Layanan Dasar untuk Perkuat Ketahanan Pangan dan Gizi Berbasis Potensi Lokal Daerah pada Kamis, 17/09/2026 di Hotel Aston Kota Gorontalo.
Ini sebagai langkah
konkrit dalam merespons hasil penelitian terkait dampak perubahan iklim
terhadap layanan dasar—khususnya kemampuan daerah dalam menjaga ketahanan
pangan—pemerintah daerah menggelar Workshop Penyusunan Rencana Aksi Daerah
Pangan, Gizi, dan Perubahan Iklim (RAD PGBPSLD) yang didukung
lewat Program Skala. Kegiatan ini melibatkan jajaran Organisasi Perangkat
Daerah (OPD) Provinsi terkait guna merumuskan langkah strategis dan kolaboratif
di tingkat daerah.
Perubahan iklim yang
berpotensi mengganggu ketersediaan dan keterjangkauan pangan menuntut adanya
adaptasi serta penguatan kapasitas daerah secara multisektoral. Melalui
penyusunan RAD PGBPSLD ini, diharapkan ketahanan pangan daerah serta status
gizi masyarakat dapat terus diperkuat secara berkelanjutan.
Workshop ini menghadirkan
narasumber utama dari kementerian teknis dan mitra pembangunan, di antaranya:
Kepala Bappeda, Dr.
Wahyudin Katili yang membuka acara secara resmi, menyampaikan dalam sambutannya
bahwa Penyusunan RAD PGBPSLD ini memberikan berbagai manfaat strategis bagi
daerah Menjadi pedoman perencanaan daerah, Menyelaraskan
kebijakan dan program, Menetapkan target dan indikator yang terukur,
Memperjelas pembagian peran, Menjadi dasar penganggaran, Mendorong koordinasi
lintas sektor, Memudahkan monitoring dan evaluasi, Meningkatkan efektivitas dan
efisiensi program program ketahanan pangan daerah
keluaran (output)
utama yang dihasilkan dari workshop ini meliputi Matriks Penajaman Strategi dan
Aksi, Formulasi Indikator Kinerja Aksi yang Valid, serta Rencana Kerja
Pokja/Forum Teknis. Dokumen-dokumen ini akan menjadi landasan operasional bagi
seluruh OPD terkait dalam mengimplementasikan aksi adaptasi iklim, ketahanan
pangan, dan perbaikan gizi masyarakat secara terintegrasi.
Dengan terlaksananya workshop ini, pemerintah daerah menegaskan komitmennya untuk menghadirkan kebijakan publik yang responsif iklim demi melindungi kesejahteraan masyarakat dan mewujudkan ketahanan pangan yang tangguh di masa depan.
Gorontalo — Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Gorontalo memfasilitasi kunjungan dinas tim Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dalam rangka sosialisasi dan pelatihan penggunaan Sistem Informasi GATOTKACA sebagai salah satu hasil riset BRIN yang dikembangkan untuk mendukung kajian kebijakan mitigasi kebencanaan dan adaptasi perubahan iklim di Provinsi Gorontalo.
Kegiatan
yang dilaksanakan pada hari Kamis, 10 September 2026, bertempat di Ballroom
Karawo Lantai III Kantor Bappeda Provinsi Gorontalo, diikuti oleh perwakilan
perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota yang memiliki keterkaitan dengan urusan
perencanaan pembangunan, kebencanaan, lingkungan hidup, pertanian, kelautan dan
perikanan, pekerjaan umum, serta pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah.
Kegiatan
tersebut dibuka oleh Sekretaris Bappeda Provinsi Gorontalo, Dra. Aisa
Ibrahim, dalam hal ini mewakili Kepala Bappeda Provinsi Gorontalo dan
menghadirkan tim periset BRIN, yaitu Dr. Noersomadi, Edy Maryadi, ST., MT., dan Tiin Sinatra, S.Si., M.Si.
Kehadiran tim BRIN menjadi bagian dari upaya memperkuat pemanfaatan hasil riset
dan teknologi dalam mendukung proses perencanaan serta perumusan kebijakan
pembangunan daerah berbasis data dan informasi.
Dalam
pelaksanaannya, tim BRIN memberikan sosialisasi mengenai Sistem Informasi
GATOTKACA sekaligus pelatihan kepada peserta terkait tata cara penggunaan
sistem. Peserta diperkenalkan pada fungsi dan fitur sistem serta bagaimana
informasi yang tersedia dapat dimanfaatkan dalam mendukung analisis terhadap
risiko dan dampak kebencanaan maupun perubahan iklim.
Pemanfaatan
sistem informasi tersebut diharapkan dapat memperkuat kapasitas pemerintah
daerah dalam mengidentifikasi berbagai potensi risiko, memahami kondisi wilayah
yang memiliki kerentanan terhadap bencana dan perubahan iklim, serta
menyediakan informasi yang dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan
kebijakan dan perencanaan pembangunan.
Sekretaris
Bappeda Provinsi Gorontalo, Dra. Aisa Ibrahim, dalam pembukaan kegiatan
menyampaikan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah dan lembaga riset
nasional dalam memastikan hasil penelitian dapat dimanfaatkan secara nyata
dalam proses pembangunan daerah. Pemanfaatan hasil riset dan dukungan teknologi
informasi dinilai penting untuk memperkuat perencanaan pembangunan yang
responsif terhadap berbagai tantangan, termasuk risiko bencana dan perubahan
iklim.
Kegiatan ini
melibatkan sejumlah perangkat daerah dan unit kerja terkait, antara lain
Bappeda Provinsi Gorontalo, Bappeda Kabupaten/Kota, Dinas Lingkungan Hidup dan
Kehutanan Provinsi Gorontalo, Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
Provinsi Gorontalo, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Gorontalo, BPBD
Provinsi Gorontalo, Dinas PUPR-PKP Provinsi Gorontalo, serta bidang-bidang
terkait di lingkungan Bappeda Provinsi Gorontalo.
Keterlibatan
lintas perangkat daerah tersebut diharapkan dapat mendorong pemanfaatan Sistem
Informasi GATOTKACA secara lebih luas sesuai dengan kebutuhan masing-masing
sektor. Selain itu, kegiatan ini menjadi ruang untuk membangun pemahaman
bersama mengenai pentingnya integrasi data, riset, dan informasi kebencanaan
serta perubahan iklim dalam proses perencanaan pembangunan daerah.
Melalui
kegiatan sosialisasi dan pelatihan ini, Bappeda Provinsi Gorontalo bersama BRIN
mendorong agar hasil riset dan inovasi teknologi tidak berhenti pada tahap
penelitian, tetapi dapat diimplementasikan dan dimanfaatkan sebagai instrumen
pendukung kebijakan. Dengan demikian, ketersediaan informasi yang lebih baik
diharapkan dapat membantu pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan mitigasi
bencana dan adaptasi perubahan iklim yang lebih tepat sasaran, terukur, dan
berbasis bukti.
Kegiatan ini sekaligus memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan BRIN dalam mendorong penerapan evidence-based policy sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas perencanaan dan pembangunan daerah di Provinsi Gorontalo.
GORONTALO - Bappeda Provinsi Gorontalo Menyelenggarakan Rapat Koordinasi Manajemen Risiko Tingkat Pemerintah Daerah Yang Dipimpin Oleh Sekretaris Bappeda Dra. Aisa Ibrahim, Dengan Menghadirkan Korwas Akuntabilitas Pemerintah Daerah Dan Auditor Madya Bpkp Perwakilan Provinsi Gorontalo Serta Inspektorat Provinsi Gorontalo Pada Selasa (01/09/2026) Di Ruang Rapat Huyula Kantor Gubernur.
Bappeda Provinsi Gorontalo Selaku Koordinator Komite Pengelolaa Risiko Sebagaimana Dalam Peraturan Gubernur Nomor 32 Tahun 2022 Menghendaki Integrasi Manajemen Risiko Dengan Proses Perencanaan Dan Penganggaran Agar Pada Saat Merencanakan Kinerja Sudah Disertai Dengan Antisipasi Potensi Masalah Ke Depan, Sehingga Kemungkinan Keberhasilannya Semakin Tinggi.
Proram Atau Kegiatan Yang Berpotensi Gagal Melalui Analisis Risiko Lebih Awal, Masih Bisa Digantikan Dengan Program Lain Yang Lebih Dimungkinkan Keberhasilan Dan Kemanfaatannya. Kegiatan Pengendalian Atau Mitigasi Risiko Dapat Di Rencanakan Pada Y-1 Sehingga Pada Tahun Anggaran Selanjutnya Dapat Langsung Dilaksanakan Kegiatan Tindak Pengendaliannya.
Substansi Lain Dari Kegiatan Ini Adalah
Internalisasi Manajemen Risiko Pemda Ke Dalam Dokumen Perencanaan Perangkat
Daerah Tahun 2027. Ini Artinya Bappeda Melalui Bidang-Bidang Teknis Mitra Opd
Berperan Memastikan Pelaksanaan Rencana Tindak Pengendalian (Rtp) Risiko Yang
Sudah Ditetapkan, Dapat Diakomodir Melalui Dokumen Renja Opd Untuk Risiko
Operasionalnya Dan Dokumen Renstra Untuk Risiko Strategisnya.
Di Sesi Akhir Kegiatan Telah Dirumuskan Pula Manajemen Risiko Bappeda Tahun 2027 Berdasarkan Indikator Kinerja Strategis Tahun 2025-2029 Yang Selanjutnya Akan Dintegrasikan Ke Dalam Dokumen Renja Dan Menjadi Acuan Implementasi Mitigasi Risiko Perangkat Daerah.