Bappeda Provinsi Gorontalo berkolaborasi dengan SKALA melaksanakan “Seminar Pemanfaatan Dashboard Kenaikan Muka Air Laut/Sea Level Rise (SLR) dan Sosialisasi Hasil Analisis Dampak SLR terhadap Layanan Dasar di Gorontalo” serta “Workshop penulisan Policy Brief tentang Dampak Kenaikan Muka Air Laut” pada 6-7 Mei 2026 di Aston Hotel Kota Gorontalo. Bidang Penelitian dan Pengembangan Bappeda Provinsi Gorontalo mengambil peran dalam memfasilitasi sekaligus menindaklanjuti hasil kerja sama antara Kementerian PPN/Bappenas dan SKALA yang telah melakukan Analisis Dampak Kenaikan Permukaan Air Laut untuk pengembangan Dashboard Sea Level Rise (SLR) sebagai alat analisis terintegrasi.
Seminar dan Sosialisasi ini dibuka oleh Bapak Drs. Risjon Sunge, M.Si selaku Staf Ahli Bidang Perekenomian, Keuangan, dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo. Kegiatan ini menghadirkan sejumlah narasumber yaitu Mohammad Irfan Saleh, S.T, MPP, PhD. (Direktur Sumber Daya Air, Kementerian PPN/Bappenas), Dr. Muhammad Cholifihani, SE, M.A. (Direktur Kependudukan dan Jaminan Sosial, Kementerian PPN/Bappenas), Benjamin Sibarani, ST, MM (Perencana Sekretariat direktorat jendral Bina Bangda Kemendagri), Dr. Wahyudin A. Katili, S.STP., MT, (Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Gorontalo), Rahman Dako (Climate Change Impact Specialist SKALA Gorontalo). Mereka mengulas mengenai bagaimana perubahan iklim dapat memberikan dampak pada kenaikan muka air laut, pengaruh Kenaikan muka air laut terhadap masyarakat miskin, layanan publik, Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan layanan dasar masyarakat, mitigasi dampak bencana akibat permukaan air laut, serta tantangan dan hambatan implementasi perencanaan berbasis bencana. Seminar dan Sosialisasi ini juga dihadiri oleh jajaran OPD Provinsi Gorontalo, OPD Kabupaten/Kota terkait, unsur perguruan tinggi, Mitra Pembangunan dan Jaringan Masyarakat Sipil, SKALA Gorontalo serta partisipan Penulisan Policy Brief yang tergabung dalam Forum Analis Kebijakan Publik Provinsi Gorontalo.
Kegiatan ini juga memperkenalkan Aplikasi SEPAKAT yang berfungsi untuk mengidentifikasi wilayah rawan SLR dan memberikan data-driven insight mencakup indikator sosial-ekonomi, capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM), Gender, Disabilitas, dan Inklusi Sosial (GEDSI), analisis jarak, kualitas belanja, hingga prediksi berbasis machine learning. Dengan adanya Dashboard ini diharapkan Pemerintah Provinsi Gorontalo dapat mengenali kondisi wilayahnya serta mengetahui jumlah potensi warga dan fasilitas layanan terdampak sehingga kebijakan dapat disusun untuk pencegahan maupun mitigasi.
Seminar dan Sosialisasi ini kemudian dilanjutkan dengan Workshop penulisan Policy Brief pada hari ke-2 yang dipandu oleh Lead dan Tim Public Policy SKALA Pusat serta Tim SEPAKAT Direktorat Kempendudukan dan jaminan sosial Bappenas dengan tema Policy Brief : “Dampak Kenaikan Muka Air Laut, terhadap Pendidikan, Kesehatan, dan Sosial Ekonomi”, menggunakan data yang bersumber pada aplikasi SEPAKAT yang mengacu pada data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek), Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) serta data dari Badan Pusat Statistik (BPS). Sesi ini memberikan arahan terkait tata cara penulisan, pembinaan, monitoring, presentasi hasil kerja penulisan dari masing-masing kelompok, dan penyampaian draft awal serta tindak lanjut Policy Brief.
Kegiatan yang berlangsung selama dua hari ini ditutup oleh Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Bappeda Provinsi Gorontalo, Tity Iriani Datau, S.PT., M.Si, yang menyampaikan hasil dari penulisan policy brief ini sebagai sangat penting dalam analisis kebijakan yang akuntabel, efektif, berbasis bukti terhadap isu publik terkait dampak kenaikan muka air laut di Provinsi Gorontalo dan berkomitmen untuk mengawal hasilnya nanti untuk dapat di diseminasikan kepada pemangku kebijakan di provinsi dan kabupaten/kota dalam agenda perencanaan pembangunan daerah.
Gorontalo
- BAPPEDA Provinsi Gorontalo menggelar kegiatan Fasilitasi Rancangan
Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah RKPD Kabupaten Pohuwato Tahun
2026 secara virtual melalui Zoom Meeting, kegiatan ini dibuka dan dipimpin oleh
Kepala BAPPEDA Provinsi Gorontalo, Moderator Kepala Bidang P2EPD pada hari Rabu
(19/8/2026).
Turut
hadir Kepala Bidang (PSDA), Kepala Bidang (PPM), Kepala Bidang (IK) BAPPEDA
Provinsi Gorontalo, Pejabat Fungsional Perencana dan Pelaksana Teknis Lingkup
BAPPEDA Provinsi Gorontalo. Dari Kabupaten Pohuwato hadir Kepala BAPPEDA
Kabupaten Pohuwato, Pejabat Administrator, Pejabat Fungsional dan Pejabat
Teknis terkait Lingkup BAPPEDA Kabupaten Pohuwato.
Kepala
Bappeda sangat apresiasi kepada Kabupaten Pohuwato yang telah melakukan fasilitasi
Perubahan RKPD Tahun 2026, tahapan RKPD untuk kondisi sekarang bukan lagi
tahapan yang bersifat normatif tetapi sudah menjadi hal yang substantif
sehingga perlu dipersiapkan dengan baik segala kelengkapan kebutuhan baik
dokumen maupun inputan sampai dilakukan fasilitasi, semua ada histori pada
SIPD.
Dalam Paparan fasilitasi tersebut Bapak Wahyudin Athar Katili
menyampaikan bahwa, ‘’Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan RKPD memiliki
peran strategis, selain menjadi dasar penetapan Perubahan Renja Perangkat
Lebih
lanjut Wahyudin Athar Katili menambahkan ‘’Ruang Lingkup Perubahan RKPD 2026
meliputi kerangka ekonomi dan keuangan daerah, Target sasaran pembangunan
daerah, prioritas pembangunan daerah, penambahan dan/atau pengurangan program
dan kegiatan Perangkat Daerah, target kinerja penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah, dijelaskan pula bahwa penambahan kegiatan baru dalam RKPD harus
ditindak lanjuti dengan perubahan dan/atau penambahan kegiatan dalam Renstra Perangkat
Daerah sebagai acuan penyusunan Renja Perangkat Daerah’’.
Bappeda
Gorontalo juga menyampaikan beberapa hal yang perlu menjadi perhatian dalam
Perubahan RKPD Kabupaten/Kota yaitu agar menjaga konsistensi antara dokumen
perencanaan dan dokumen anggaran, menjustifikasi pemanfaatan SILPA tahun
anggaran sebelumnya pada tahun anggaran berjalan, menjaga legitimasi kegiatan
baru dalam Perubahan RKPD Kabupaten/Kota melalui pertimbangan isu-isu
strategis, kesesuaian peraturan perundang-undangan terbaru, dan upaya menjamin
pencapaian target outcome hasil pengendalian dan evaluasi RKPD Tindak lanjut
yang disepakati, segera melakukan penyempurnaan Rancangan Akhir Perubahan RKPD
Kabupaten/Kota Tahun 2026 sesuai Surat Hasil Fasilitasi Segera menetapkan
Peraturan Bupati/Walikota tentang Perubahan RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2026 agar
dapat menjadi pedoman penyusunan KUA-PPAS Tahun 2026 Menyampaikan Peraturan
Bupati/Walikota tentang Perubahan RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2026 kepada
Gubernur Gorontalo melalui BAPPEDA Provinsi paling lambat 7 hari”.
Diakhir
diskusi, beliau menegaskan “Setelah ditetapkan Melalui fasilitasi ini
diharapkan Perubahan RKPD Kabupaten Pohuwato dapat disusun tepat waktu,
akuntabel, dan selaras dengan arah kebijakan pembangunan Provinsi Gorontalo” kata
Wahyudin Athar Katili menutup kegiatan fasilitasi.
Gorontalo, Jumat, 14 Agustust 2026 - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Gorontalo ( BAPPEDA ) menyelenggarakan Pencanangnan Pekan Olahraga dan Seni dalam rangka memeriahkan Hari Ulang Tahun RI ke-81. Kegiatan ini dibuka langsung oleh Kepala BAPPEDA Wahyudin Athar Katili, S.STP, MT Jumat, 14, Agustus 2026 di Lapangan Halaman BAPPEDA Provinsi Gorontalo.
Kegiatan diawali dengan senam kebugaran lalu dilanjutkan dengan perlombaan antar bidang lingkup BAPPEDA Provinsi Gorontalo, adapun lomba yang dipertandingkan ada beberapa di antaranya: VolleyBall, Bulutangkis, Karaoke sambung lirik, lari naga balon, serta beberapa permainan tradisional lainya.
“Melalui kegiatan ini Kepala Bappeda Wahyudin berharap Kegiatan ini dapat menjadi ajang untuk mempererat silaturahmi baik antara Bidang, meningkatkan kembali semangat juang dan loyalitas agar lebih semangat dalam melakukan pengabdian dan pelayanan kepada Masyarakat lebih khusus Masyarakat Provinsi Gorontalo.
Pekan Olahraga dan Seni ini akan dilaksanakan selama seminggu pekan dimulai pada 14 Agustus 2026 sampai dengan 21 Agustus 2026 nanti acara penutup sekaligus disertai dengan penyerahan hadiah.
#Humas
Gorontalo Selasa, 11 Agustus 2026, ( BAPPEDA ) Lomba
keindahan dan kebersihan kantor mewarnai Hari Ulang Tahun (HUT) Republik
Indonesia (RI) Ke-81 di Provinsi Gorontalo.
Lomba tersebut diikuti oleh seluruh organisasi
perangkat daerah (OPD) ditambah dengan kawasan dan kantor di lingkungan
Pemerintah Provinsi Gorontalo.
"Penilaian untuk kantor Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah Provinsi Gorontalo di
lakukan pada hari selasa 11 Agustus 2026.
Tim penilai di pimpin oleh Ketua tim Ishak Ntoma
dan para anggota Ramla Habibie, Triyanto Bialangi beserta Tim Pendamping dari
Dinas Peternakan dan Perkebunan.
BAPPEDA Provinsi Gorontalo sudah termasuk kantor yang sangat baik
dilihat dari struktur bangunan, kebersihan dan kesediaan ruangan maupun alat
untuk pelayanan, serta keunikan dan kemegahan hiasan dngan tema semarak
menyambut HUT RI ke 81 Tahun,. Tutur Mereka.
Kepala BAPPEDA Wahyudin Athar Katili,
mengucapkan terimakasih dan ucapan apresiasi untuk seluruh jajaran kantor Badan
Perencanaan Pembangunan daerah selalu menjaga kebersihan dan keasrian kantor
agar tetap nyaman untuk memberikan pelayanan kepada Masyarakat.
dengan demikian BAPPEDA telalah memenuhi unsur
penilaian lomba yang mengedepankan kebersihan dan keindahan kantor meliputi
kebersihan gedung, kerapian, kenyamanan dan estetik serta adopsi kearifan
lokal.
#Humas
GORONTALO - Dalam
rangka memeriakan peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik
Indonesia, Peraturan Baris-Berbaris (PBB) Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah Provinsi Gorontalo (BAPPEDA) , ikut serta dalam Lomba PBB antar
Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang diselenggarakan oleh Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Gorontalo, Kamis 6 Agustus 2026 bertempat
di Halaman KESBANGPOL.
Pasukan PBB Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi
Gorontalo terlihat sangat siap dalam mengikuti kegiatan tersebut, bahkan
terlihat mereka di damping langsung oleh Sekretaris BAPPEDA Provinsi Gorontalo,
Aisa Ibrahim dan pejabat lain, serta sporter yang sangat semangat dan meriah
dalam memberikan dukungan.
Layaknya
tujuan kegiatan ini diselenggarakan personil PBB BAPPEDA Provinsi Gorontalo tampil
dengan percaya diri dapat terlihat dari penampilan mereka yang menyuguhkan kekompakan,
dan kedisiplinan untuk memupuk rasa nasionalisme, dan semangat perjuangan.
Ucapan apresiasi dari Kepala Badan Perencanaan dan
Pembangunan Daerah Provinsi Gorontalo, Wahyudin Athar Katili atas partisipasi
dan penampilan yang sangat luar biasa dari personil PBB, serta kekompakan
seluruh jajaran BAPPEDA Provinsi Gorontalo dalam memberikan semangat dan
dukungan”.
#Humas
Gorontalo – Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah (Bappeda) Provinsi Gorontalo melalui Bidang Penelitian dan Pengembangan
Daerah menggelar Seminar Proposal Kajian Identifikasi dan Pemetaan
Transformasi UMKM Potensial Menjadi Industri Kecil dan Menengah (IKM) pada Selasa,
28 Juli 2026, bertempat di Ruang Rapat Lantai 1 Bappeda Provinsi Gorontalo.
Seminar
proposal dibuka oleh Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah
Bappeda Provinsi Gorontalo, Tity Iriani Datau, S.TP., M.Si., yang mewakili
Kepala Bappeda Provinsi Gorontalo. Kegiatan ini dihadiri oleh berbagai pemangku
kepentingan, di antaranya akademisi, perwakilan Bank Indonesia, organisasi
perangkat daerah (OPD) terkait, serta pejabat di lingkungan Bappeda Provinsi
Gorontalo.
Pelaksanaan
seminar proposal ini merupakan tahapan awal dalam penyusunan kajian yang
bertujuan memaparkan latar belakang, rumusan masalah, tujuan, serta metodologi
penelitian yang akan digunakan dalam mengidentifikasi dan memetakan Usaha
Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang memiliki potensi untuk bertransformasi
menjadi Industri Kecil dan Menengah (IKM). Kajian ini diharapkan mampu
menghasilkan gambaran yang komprehensif mengenai kesiapan UMKM di Provinsi
Gorontalo untuk naik kelas sehingga dapat menjadi dasar penyusunan kebijakan
pengembangan sektor industri daerah.
Ketua tim
peneliti, Rezkiawan Tantawi, S.E., M.M., menjelaskan bahwa transformasi
UMKM menjadi IKM merupakan langkah strategis dalam memperkuat struktur industri
daerah, memperluas kesempatan kerja, serta meningkatkan daya saing produk lokal
di pasar nasional.
"Transformasi
UMKM menjadi IKM dapat memberikan dampak sosial ekonomi yang lebih luas melalui
peningkatan kesempatan kerja dan kesejahteraan masyarakat," jelas
Rezkiawan.
Sementara
itu, Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah Bappeda Provinsi
Gorontalo, Tity Iriani Datau, S.TP., M.Si., menyampaikan bahwa seminar
proposal merupakan forum penting untuk memperoleh berbagai masukan dari para
pembahas dan peserta sebagai bahan penyempurnaan kajian.
"Melalui
pelaksanaan seminar proposal ini, masukan konstruktif dari para pembahas dan
seluruh peserta akan dihimpun guna menyempurnakan arah kajian. Hasil akhir
penelitian ini diharapkan mampu menjadi rekomendasi strategis bagi para
pemangku kebijakan dalam merumuskan program dan kegiatan yang mendukung
pertumbuhan ekonomi di Provinsi Gorontalo," ujarnya.
Kajian ini
dilaksanakan oleh tim peneliti dari Universitas Negeri Gorontalo (UNG)
yang terdiri atas Rezkiawan Tantawi, S.E., M.M., Rifi Fazrina Djuuna, S.E.,
M.E., Yustina Hiola, M.S.A., C.A., dan Ivana Butolo, S.E., M.P.
sebagai peneliti dari Bappeda Provinsi Gorontalo.
Melalui
kajian ini, diharapkan tersusun peta potensi UMKM yang memiliki kapasitas untuk
berkembang menjadi Industri Kecil dan Menengah, sehingga dapat menjadi acuan
bagi Pemerintah Provinsi Gorontalo dalam merumuskan kebijakan, strategi, dan
program pembinaan yang lebih tepat sasaran. Sinergi antara pemerintah,
akademisi, dunia usaha, dan para pemangku kepentingan diharapkan mampu
mendorong percepatan transformasi UMKM sebagai salah satu penggerak utama
pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan. (ABM)
Seminar
proposal dibuka oleh Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah
Bappeda Provinsi Gorontalo, Tity Iriani Datau, S.TP., M.Si., yang mewakili
Kepala Bappeda Provinsi Gorontalo. Kegiatan ini dihadiri oleh berbagai pemangku
kepentingan, di antaranya akademisi, perwakilan Bank Indonesia, organisasi
perangkat daerah (OPD) terkait, serta pejabat di lingkungan Bappeda Provinsi
Gorontalo.
Pelaksanaan
seminar proposal ini merupakan tahapan awal dalam penyusunan kajian yang
bertujuan memaparkan latar belakang, rumusan masalah, tujuan, serta metodologi
penelitian yang akan digunakan dalam mengidentifikasi dan memetakan Usaha
Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang memiliki potensi untuk bertransformasi
menjadi Industri Kecil dan Menengah (IKM). Kajian ini diharapkan mampu
menghasilkan gambaran yang komprehensif mengenai kesiapan UMKM di Provinsi
Gorontalo untuk naik kelas sehingga dapat menjadi dasar penyusunan kebijakan
pengembangan sektor industri daerah.
Ketua tim
peneliti, Rezkiawan Tantawi, S.E., M.M., menjelaskan bahwa transformasi
UMKM menjadi IKM merupakan langkah strategis dalam memperkuat struktur industri
daerah, memperluas kesempatan kerja, serta meningkatkan daya saing produk lokal
di pasar nasional.
"Transformasi
UMKM menjadi IKM dapat memberikan dampak sosial ekonomi yang lebih luas melalui
peningkatan kesempatan kerja dan kesejahteraan masyarakat," jelas
Rezkiawan.
Sementara
itu, Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah Bappeda Provinsi
Gorontalo, Tity Iriani Datau, S.TP., M.Si., menyampaikan bahwa seminar
proposal merupakan forum penting untuk memperoleh berbagai masukan dari para
pembahas dan peserta sebagai bahan penyempurnaan kajian.
"Melalui
pelaksanaan seminar proposal ini, masukan konstruktif dari para pembahas dan
seluruh peserta akan dihimpun guna menyempurnakan arah kajian. Hasil akhir
penelitian ini diharapkan mampu menjadi rekomendasi strategis bagi para
pemangku kebijakan dalam merumuskan program dan kegiatan yang mendukung
pertumbuhan ekonomi di Provinsi Gorontalo," ujarnya.
Kajian ini
dilaksanakan oleh tim peneliti dari Universitas Negeri Gorontalo (UNG)
yang terdiri atas Rezkiawan Tantawi, S.E., M.M., Rifi Fazrina Djuuna, S.E.,
M.E., Yustina Hiola, M.S.A., C.A., dan Ivana Butolo, S.E., M.P.
sebagai peneliti dari Bappeda Provinsi Gorontalo.
Melalui kajian ini, diharapkan tersusun peta potensi UMKM yang memiliki kapasitas untuk berkembang menjadi Industri Kecil dan Menengah, sehingga dapat menjadi acuan bagi Pemerintah Provinsi Gorontalo dalam merumuskan kebijakan, strategi, dan program pembinaan yang lebih tepat sasaran. Sinergi antara pemerintah, akademisi, dunia usaha, dan para pemangku kepentingan diharapkan mampu mendorong percepatan transformasi UMKM sebagai salah satu penggerak utama pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan. (ABM)
#Humas