close

Mendorong Kebijakan Adaptif Pesisir : Bappeda dan SKALA melaksanakan Seminar dan Workshop Dampak Sea Level Rise di Gorontalo

posted 5 hours ago, BAPPEDA Prov. Gorontalo

Bappeda Provinsi Gorontalo berkolaborasi dengan SKALA melaksanakan “Seminar Pemanfaatan Dashboard Kenaikan Muka Air Laut/Sea Level Rise (SLR) dan Sosialisasi Hasil Analisis Dampak SLR terhadap Layanan Dasar di Gorontalo” serta “Workshop penulisan Policy Brief tentang Dampak Kenaikan Muka Air Laut” pada 6-7 Mei 2026 di Aston Hotel Kota Gorontalo. Bidang Penelitian dan Pengembangan Bappeda Provinsi Gorontalo mengambil peran dalam memfasilitasi sekaligus menindaklanjuti hasil kerja sama antara Kementerian PPN/Bappenas dan SKALA yang telah melakukan Analisis Dampak Kenaikan Permukaan Air Laut untuk pengembangan Dashboard Sea Level Rise (SLR) sebagai alat analisis terintegrasi. 

Seminar dan Sosialisasi ini dibuka oleh Bapak Drs. Risjon Sunge, M.Si selaku Staf Ahli Bidang Perekenomian, Keuangan, dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo. Kegiatan ini menghadirkan sejumlah narasumber yaitu Mohammad Irfan Saleh, S.T, MPP, PhD. (Direktur Sumber Daya Air, Kementerian PPN/Bappenas), Dr. Muhammad Cholifihani, SE, M.A. (Direktur Kependudukan dan Jaminan Sosial, Kementerian PPN/Bappenas), Benjamin Sibarani, ST, MM (Perencana Sekretariat direktorat jendral Bina Bangda Kemendagri), Dr. Wahyudin A. Katili, S.STP., MT, (Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Gorontalo), Rahman Dako (Climate Change Impact Specialist SKALA Gorontalo). Mereka mengulas mengenai bagaimana perubahan iklim dapat memberikan dampak pada kenaikan muka air laut,  pengaruh Kenaikan muka air laut terhadap masyarakat miskin, layanan publik, Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan layanan dasar masyarakat, mitigasi dampak bencana akibat permukaan air laut, serta tantangan dan hambatan implementasi perencanaan berbasis bencana. Seminar dan Sosialisasi ini juga dihadiri oleh jajaran OPD Provinsi Gorontalo, OPD Kabupaten/Kota terkait, unsur perguruan tinggi, Mitra Pembangunan dan Jaringan Masyarakat Sipil, SKALA Gorontalo serta partisipan Penulisan Policy Brief  yang tergabung dalam Forum Analis Kebijakan Publik Provinsi Gorontalo.

Kegiatan ini juga memperkenalkan Aplikasi SEPAKAT yang berfungsi untuk mengidentifikasi wilayah rawan SLR dan memberikan data-driven insight mencakup indikator sosial-ekonomi, capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM), Gender, Disabilitas, dan Inklusi Sosial (GEDSI),   analisis jarak, kualitas belanja, hingga prediksi berbasis machine learning. Dengan adanya Dashboard ini diharapkan Pemerintah Provinsi Gorontalo dapat mengenali kondisi wilayahnya serta mengetahui jumlah potensi warga dan fasilitas layanan terdampak sehingga kebijakan dapat disusun untuk pencegahan maupun mitigasi.

Seminar dan Sosialisasi ini kemudian dilanjutkan dengan Workshop penulisan Policy Brief  pada hari ke-2 yang dipandu oleh Lead dan Tim Public Policy SKALA Pusat serta Tim SEPAKAT Direktorat Kempendudukan dan jaminan sosial Bappenas dengan tema Policy Brief : “Dampak Kenaikan Muka Air Laut, terhadap Pendidikan, Kesehatan, dan Sosial Ekonomi”, menggunakan data yang bersumber pada aplikasi SEPAKAT yang mengacu pada data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek), Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) serta data dari Badan Pusat Statistik (BPS). Sesi ini memberikan arahan terkait tata cara penulisan, pembinaan, monitoring, presentasi hasil kerja penulisan dari masing-masing kelompok, dan penyampaian draft awal serta tindak lanjut Policy Brief.

Kegiatan  yang berlangsung selama dua hari ini ditutup oleh Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Bappeda Provinsi Gorontalo, Tity Iriani Datau, S.PT., M.Si, yang menyampaikan hasil dari penulisan policy brief  ini sebagai sangat penting dalam analisis kebijakan yang akuntabel, efektif, berbasis bukti terhadap isu publik terkait dampak kenaikan muka air laut di Provinsi Gorontalo dan berkomitmen untuk mengawal hasilnya nanti untuk dapat di diseminasikan kepada pemangku kebijakan di provinsi dan kabupaten/kota dalam agenda perencanaan pembangunan daerah.

PopulerBerita Populer
LainnyaTerbaru
  •  PEMBENTUKAN DAN PENGUATAN PERAN BRIDA/BAPPERIDA DI PROVINSI GORONTALO

    Gorontalo Utara - Bapppeda Provinsi Gorontalo dan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) resmi memulai kolaborasi pembentukan dan penguatan Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA)/Badan Perencanaan, Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA) sebagai bagian dari upaya memperkuat riset dan inovasi di tingkat daerah. Bapppeda Provinsi Gorontalo, yang diwakili oleh Peneliti Ahli Muda Bidang Riset dan Inovasi Daerah, Mahyudin Humalanggi, menyatakan bahwa pembentukan BRIDA merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kualitas penelitian dan pengembangan inovasi yang sesuai dengan kebutuhan lokal.

    Dalam Rapat Koordinasi Pembentukan dan Penguatan BRIDA di Kabupaten Gorontalo Utara yang dihadiri oleh Kepala-Kepala OPD Kabupaten Gorontalo Utara, tanggal 08 mei 2024, Mahyudin Humalanggi menekankan pentingnya riset dan inovasi sebagai kunci pembangunan daerah. "Dengan BRIDA, kita harapkan dapat mengoptimalkan potensi daerah melalui riset yang intensif dan inovasi yang relevan, guna mendukung pengambilan kebijakan yang lebih tepat berdasarkan kajian mendalam,"

    Selain itu, Badan Riset dan Inovasi yang diwakili oleh Deliyanti Ganesha selaku Perekayasa Ahli Muda Bidang Riset dan Inovasi Daerah BRIN, menyatakan dukungannya terhadap pembentukan BRIDA di Gorontalo. "BRIN siap mendukung setiap daerah yang berkomitmen membentuk BRIDA. Ini adalah langkah penting untuk memastikan setiap kebijakan daerah berbasis pada data dan penelitian yang solid."

    Proses pembentukan BRIDA di Gorontalo saat ini sedang dalam tahap surat pertimbangan dan sudah selesai. BRIDA diharapkan dapat menjadi motor penggerak utama dalam mengatasi berbagai tantangan daerah melalui inovasi dan penelitian yang aplikatif.

    Dengan adanya BRIDA, Provinsi Gorontalo diharapkan mampu meningkatkan daya saingnya dan mendorong pembangunan yang lebih berkelanjutan dan inovatif, serta memberikan kontribusi signifikan terhadap kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia. (Agustinus)
    1 year ago
  • Bapppeda Provinsi Gorontalo gelar Rapat Pembahasan Indeks Kualitas Perencanaan.
    KOTA GORONTALO,  BAPPPEDA– Indeks Kualitas Perencanaan (IKP) ini merupakan tuntutan akan kemajuan pembangunan daerah dalam upaya merencanakan pembangunan yang akurat, berkualitas, bersinergi dan memiliki harmonisasi dengan perencanaan pembangunan baik dari tingkat nasional, provinsi hingga daerah, maka Badan Perencanaan, Peneletian dan Pengembangan Daerah (BAPPPEDA) menggelar Rapat Pembahasan Indeks Kualitas Perencanaan (IKP) rapat ini di hadiri oleh pejabat struktural, pejabat fungsional dan Tim Penilai dan  dibuka oleh Kepala bapppeda Provinsi Gorontalo dalam hal ini diwakili oleh Sekretaris Bapppeda Provinsi Gorontalo Ibu Nalienly Grace F. Rawung, SP, M.Si   bertempat di Bapppeda Prov Gorontalo pada Selasa, 30 April 2023 (30/4/24).

    Dalam sambutannya Grace menyampaikan bahwa pembahasan IKP ini adalah merupakan tindak lanjut dari Surat Edaran Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengukuran Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional.
    “IKP dimana dalam penilaian IKP ini ditujukan  mengukur perencanaan berbasis kinerja, ataupun mengukur konsistensi program – program yang di rencanakan oleh Pemerintah daerah  sesuai dengan tujuan dan sasaran pembangunan. Adapun sasaran pelaksanaan penilaian IKP ini akan dilaksanakan di kabupaten kota se provinsi Gorontalo” Ucap Grace.

    Dalam rapat ini Nalienly Grace Rawung mengatakan pejabat struktural, pejabat fungsional dan Tim Penilai telah menyepakati dan menghasilkan rumusan instrumen yang akan di gunakan dalam pengukuran IKP
    “Hal penting yang di bahas dalam rapat hari ini antara lain adalah komponen aspek penilaian beserta indikator dan sub inikator yang akan dijadikan sebagai alat ukur penilaian IKP. Komponen aspek penilaian yang akan di nilai yaitu : Sinergi, Kualitas Perencanaan serta Keterhubungan Perencanaan Pembangunan dengan Perencanaan Kinerja. Kegiatan penilaian IKP ini bekerjsama dengan SKALA dan Universitas Negeri Gorontalo” sambung Grace.
    Sementara itu akhir sambutannya Nalienly Grace Menyampaikan Laporan kegiatan pelaksanaan penyusunan Indeks Kualitas Perencanaan Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo Tahun 2023” tutupnya.

    (Frengky)
    2 years ago
  • Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan menggelar Pembahasan Usulan Prioritas Kab/Kota se-Provinsi Gorontalo
    Kab. Gorontalo, Bapppeda - Sehubungan dengan pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbangda) Provinsi Gorontalo Tahun 2024 yang akan dilaksanakan tanggal 23 – 25 April 2024, maka akan dilaksanakan rapat pembahasan awal usulan program/kegiatan TA 2025 Kabupaten/Kota Mitra bidang infrastruktur dan kewilayahan, Senin 22 april 2024  bertempat di white castle kabupaten Gorontalo. 

    Pertemuan ini dalam rangka koordinasi pembahasan usulan terhadap program prioritas provinsi untuk seluruh kabupaten/kota se-Provinsi Gorontalo yang di hadiri oleh unsur Bapppeda dan mitra OPD Kabupaten/Kota terutama yang terkait langsung dengan indikator dan usulan yang akan dibahas.

    "Kami Sudah menyurat ke kabupaten/kota untuk mengirimkan maksimal 10 usulan untuk masing-masing kabupaten/kota dengan memperhatikan kewenangan daerah dan kamus usulan yang telah ditetapkan dan diinput ke dalam aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) untuk dibahas pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbangda) Tingkat Provinsi Gorontalo akan dilaksanakan pada tanggal 23 April s.d 25 April Tahun 202" Kata Winardi Kabid Infrastruktur dan Kewilayahan

    Lebih lanjut kepala bidang infrastruktur dan kewilayahan menambahkan Pelaksanaan Musrenbang mencakup kegiatan pembukaan dan desk indikator makro serta usulan prioritas untuk seluruh kabupaten/kota se-provinsi Gorontalo.

    "Penyampaian usulan dilengkapi dengan Readiness Criteria dan dukungan program dan kegiatan kabupaten/kota terhadap usulan nya"tutup nya

    (Noval)
    2 years ago
  • Bapppeda Provinsi Gorontalo Bagikan 100 Paket Takjil Gratis
    Kota Gorontalo, BapppedaProv – Memasuki hari ke-26 Ramadan 1445 Hijriah jajaran Bapppeda Provinsi Gorontalo melakukan pembagian Takjil untuk buka puasa, Sabtu (06/04/2024) bertempat di Panti Asuhan Yayasan Toyip Pido Salman Habibie
    “Alhamdulillah pada hari ini 26 ramadan kami Bapppeda Provinsi Gorontalo memberikan takjil kepada anak-anak yang berada di panti asuhan, Adapun kegiatan ini merupakan kegiatan yang rutin dilakukan di bulan Ramadan,” kata Sekretaris Bapppeda Provinsi Gorontalo Nalienly Grace Rawung.
    Kegiatan ini merupakan bagian dari kegiatan sosial pemerintah untuk membantu masyarakat yang sedang menjalankan ibadah puasa.
    “Pengurus dan anak-anak panti asuhan sangat senang dan antusias dengan kegiatan ini dan ke depan kami berharap kegiatan-kegiatan berbagi seperti ini bisa menumbuhkan jiwa sosial jajaran Bapppeda Provinsi untuk saling membantu tidak hanya pada momen tertentu tapi pada saat setiap masyarakat membutuhkan,” tutup Nalienly.
    2 years ago
  • Bapppeda Provinsi Gorontalo Gelar Rapat Koordinasi Percepatan Pembangunan Sanitasi
    Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo melalui Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapppeda) menyelenggarakan Rapat Koordinasi Pokja PKP Provinsi Gorontalo Tahun 2024. Kegiatan ini di hadiri oleh BPPW Gorontalo, Satker Penyediaan Perumahan Wilayah Gorontalo dan beberapa OPD terkait sebagai anggota Pokja PKP.
    Kegiatan rapat koordinasi ini dilaksanakan dalam rangka percepatan pembangunan sanitasi di Provinsi Gorontalo  untuk menuntaskan stop buang air besar sembarangan (SBS) di kelurahan/desa sebagai wujud kolaborasi kesepakatan percepatan pencapaian SBS 100% desa/kelurahan bebas ODF yang di mulai dengan merestrukturisasi SK Pokja PKP Provinsi Gorontalo sekaligus berbagai upaya optimis yang akan dilakukan  dengan menargetkan Gorontalo akan menjadi Provinsi dalam percepatan Stop Buang Air Besar Sembarangan SBS. (Noval)
    2 years ago