close

Mendorong Kebijakan Adaptif Pesisir : Bappeda dan SKALA melaksanakan Seminar dan Workshop Dampak Sea Level Rise di Gorontalo

posted 5 hours ago, BAPPEDA Prov. Gorontalo

Bappeda Provinsi Gorontalo berkolaborasi dengan SKALA melaksanakan “Seminar Pemanfaatan Dashboard Kenaikan Muka Air Laut/Sea Level Rise (SLR) dan Sosialisasi Hasil Analisis Dampak SLR terhadap Layanan Dasar di Gorontalo” serta “Workshop penulisan Policy Brief tentang Dampak Kenaikan Muka Air Laut” pada 6-7 Mei 2026 di Aston Hotel Kota Gorontalo. Bidang Penelitian dan Pengembangan Bappeda Provinsi Gorontalo mengambil peran dalam memfasilitasi sekaligus menindaklanjuti hasil kerja sama antara Kementerian PPN/Bappenas dan SKALA yang telah melakukan Analisis Dampak Kenaikan Permukaan Air Laut untuk pengembangan Dashboard Sea Level Rise (SLR) sebagai alat analisis terintegrasi. 

Seminar dan Sosialisasi ini dibuka oleh Bapak Drs. Risjon Sunge, M.Si selaku Staf Ahli Bidang Perekenomian, Keuangan, dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo. Kegiatan ini menghadirkan sejumlah narasumber yaitu Mohammad Irfan Saleh, S.T, MPP, PhD. (Direktur Sumber Daya Air, Kementerian PPN/Bappenas), Dr. Muhammad Cholifihani, SE, M.A. (Direktur Kependudukan dan Jaminan Sosial, Kementerian PPN/Bappenas), Benjamin Sibarani, ST, MM (Perencana Sekretariat direktorat jendral Bina Bangda Kemendagri), Dr. Wahyudin A. Katili, S.STP., MT, (Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Gorontalo), Rahman Dako (Climate Change Impact Specialist SKALA Gorontalo). Mereka mengulas mengenai bagaimana perubahan iklim dapat memberikan dampak pada kenaikan muka air laut,  pengaruh Kenaikan muka air laut terhadap masyarakat miskin, layanan publik, Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan layanan dasar masyarakat, mitigasi dampak bencana akibat permukaan air laut, serta tantangan dan hambatan implementasi perencanaan berbasis bencana. Seminar dan Sosialisasi ini juga dihadiri oleh jajaran OPD Provinsi Gorontalo, OPD Kabupaten/Kota terkait, unsur perguruan tinggi, Mitra Pembangunan dan Jaringan Masyarakat Sipil, SKALA Gorontalo serta partisipan Penulisan Policy Brief  yang tergabung dalam Forum Analis Kebijakan Publik Provinsi Gorontalo.

Kegiatan ini juga memperkenalkan Aplikasi SEPAKAT yang berfungsi untuk mengidentifikasi wilayah rawan SLR dan memberikan data-driven insight mencakup indikator sosial-ekonomi, capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM), Gender, Disabilitas, dan Inklusi Sosial (GEDSI),   analisis jarak, kualitas belanja, hingga prediksi berbasis machine learning. Dengan adanya Dashboard ini diharapkan Pemerintah Provinsi Gorontalo dapat mengenali kondisi wilayahnya serta mengetahui jumlah potensi warga dan fasilitas layanan terdampak sehingga kebijakan dapat disusun untuk pencegahan maupun mitigasi.

Seminar dan Sosialisasi ini kemudian dilanjutkan dengan Workshop penulisan Policy Brief  pada hari ke-2 yang dipandu oleh Lead dan Tim Public Policy SKALA Pusat serta Tim SEPAKAT Direktorat Kempendudukan dan jaminan sosial Bappenas dengan tema Policy Brief : “Dampak Kenaikan Muka Air Laut, terhadap Pendidikan, Kesehatan, dan Sosial Ekonomi”, menggunakan data yang bersumber pada aplikasi SEPAKAT yang mengacu pada data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek), Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) serta data dari Badan Pusat Statistik (BPS). Sesi ini memberikan arahan terkait tata cara penulisan, pembinaan, monitoring, presentasi hasil kerja penulisan dari masing-masing kelompok, dan penyampaian draft awal serta tindak lanjut Policy Brief.

Kegiatan  yang berlangsung selama dua hari ini ditutup oleh Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Bappeda Provinsi Gorontalo, Tity Iriani Datau, S.PT., M.Si, yang menyampaikan hasil dari penulisan policy brief  ini sebagai sangat penting dalam analisis kebijakan yang akuntabel, efektif, berbasis bukti terhadap isu publik terkait dampak kenaikan muka air laut di Provinsi Gorontalo dan berkomitmen untuk mengawal hasilnya nanti untuk dapat di diseminasikan kepada pemangku kebijakan di provinsi dan kabupaten/kota dalam agenda perencanaan pembangunan daerah.

PopulerBerita Populer
LainnyaTerbaru
  •  Bappeda Provinsi Gorontalo Gelar Rakor FKPPD Regional Timur

    Gorontalo InfoPublik – Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda) Provinsi Gorontalo menggelar Rapat Koordinasi Forum Komunikasi Penelitian dan Pengembangan Daerah (FKPPD) Regional Timur Indonesia di ballroom Hotel Damhil Kota Gorontalo, Selasa (4/12/2018). Rakor yang mengambil tema ‘Sinergitas Implementasi Inovasi Daerah’, dibuka oleh Wakil Gubernur Gorontalo H. Idris Rahim.

    Dalam sambutannya Idris Rahim mengatakan, sebagai daerah otonom, baik provinsi maupun kabupaten/kota di regional timur Indonesia menginginkan daerah yang maju dan berhasil, sehingga bisa sejajar dengan daerah-daerah lain di Indonesia.

    “Untuk maju dan berhasil tidak datang begitu saja. Perlu kerja keras, kerja cerdas, dan kerja ikhlas, salah satunya dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian,” kata Idris.

    Wagub mengutarakan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui kegiatan penelitian menjadi tantangan bagi setiap daerah. Menurutnya, keberhasilan dalam penelitian yang memanfaatkan sumber daya ilmu pengetahuan akan mempercepat kinerja pemerintah daerah.
    2 years ago
  • Pemprov Gorontalo Gelar Konsultasi Publik Revisi RTRW Tahun 2023-2024

    Kota Gorontalo, Kominfotik – Pemerintah Provinsi Gorontalo dalam hal ini Dinas PUPR PKP menggelar konsultasi publik Muatan Substansi Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2024. Kegiatan ini dibuka langsung oleh Penjabat Gubernur Ismail Pakaya bertempat di Ruang Ballroom Karawo, Kantor Bappeda Provinsi Gorontalo, Kamis (22/6/2023).

    “Namanya konsultasi publik ini akan menguji apakah usulan bapak ibu terhadap RTRW yang akan diajukan masuk didalamnya atau tidak. Kalau tidak tentu akan ada penjelasannya, kita butuh penjelasan apa yang perlu dirubah bukan apa yang harus berubah dari Perda Nomor 4 Tahun 2011,” ungkap Ismail.

    Usai membuka kegiatan konsultasi publik ini, Penjagub Ismail turut mengikuti pemaparan yang dibawakan oleh Kepala Bappeda Provinsi Gorontalo Sofyan Ibrahim. Menurutnya, Perda Tata Ruang perlu percepatan setelah sekian lama dibahas karena mempengaruhi perencanaan pembangunan yang berwawasan pada lingkungan Pemprov Gorontalo.

    Penjagub Ismail menegaskan seluruh stakeholder yang hadir dapat memahami dan mengikuti dengan cermat revisi ranperda yang akan diusulkan ke DPRD itu. Ia tidak ingin timbul protes dari kabupaten/kota setelah ranperda diusulkan.

    “Kabupaten/kota yang mewakili ada yang paham tentang tata ruang? Tolong ini diperhatikan dengan baik, jangan nanti sudah masuk ke DPR kemudian komplein kenapa PKSN nya bertambah, PKL nya berubah,” tanya sekaligus tegas Ismail.

    Sementara itu, Sofyan Ibrahim dalam paparannya menjelaskan empat tahapan terakhir revisi ranperda RTRW diantaranya perubahan materi teknis RZWP3K dan proses asistensi teknis dengan Subdit Wilayah II Kementerian ATR BPN pada Oktober 2021 – Desember 2022. Kemudian target mendapatkan persetujuan teknis Kementerian KKP dan Rekom Peta Dasar dari BIG pada Mei-Agustus 2022.

    Tahapan berikutnya penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Integrasi sejak Oktober 2022 -Juni 2023. Hingga pada hari ini termasuk pada tahapan keempat yakni pembahasan lintas sektor RTRW Provinsi Gorontalo yang ditindaklanjuti dengan konsultasi publik.
    2 years ago