Bappeda Provinsi Gorontalo berkolaborasi dengan SKALA melaksanakan “Seminar Pemanfaatan Dashboard Kenaikan Muka Air Laut/Sea Level Rise (SLR) dan Sosialisasi Hasil Analisis Dampak SLR terhadap Layanan Dasar di Gorontalo” serta “Workshop penulisan Policy Brief tentang Dampak Kenaikan Muka Air Laut” pada 6-7 Mei 2026 di Aston Hotel Kota Gorontalo. Bidang Penelitian dan Pengembangan Bappeda Provinsi Gorontalo mengambil peran dalam memfasilitasi sekaligus menindaklanjuti hasil kerja sama antara Kementerian PPN/Bappenas dan SKALA yang telah melakukan Analisis Dampak Kenaikan Permukaan Air Laut untuk pengembangan Dashboard Sea Level Rise (SLR) sebagai alat analisis terintegrasi.
Seminar dan Sosialisasi ini dibuka oleh Bapak Drs. Risjon Sunge, M.Si selaku Staf Ahli Bidang Perekenomian, Keuangan, dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo. Kegiatan ini menghadirkan sejumlah narasumber yaitu Mohammad Irfan Saleh, S.T, MPP, PhD. (Direktur Sumber Daya Air, Kementerian PPN/Bappenas), Dr. Muhammad Cholifihani, SE, M.A. (Direktur Kependudukan dan Jaminan Sosial, Kementerian PPN/Bappenas), Benjamin Sibarani, ST, MM (Perencana Sekretariat direktorat jendral Bina Bangda Kemendagri), Dr. Wahyudin A. Katili, S.STP., MT, (Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Gorontalo), Rahman Dako (Climate Change Impact Specialist SKALA Gorontalo). Mereka mengulas mengenai bagaimana perubahan iklim dapat memberikan dampak pada kenaikan muka air laut, pengaruh Kenaikan muka air laut terhadap masyarakat miskin, layanan publik, Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan layanan dasar masyarakat, mitigasi dampak bencana akibat permukaan air laut, serta tantangan dan hambatan implementasi perencanaan berbasis bencana. Seminar dan Sosialisasi ini juga dihadiri oleh jajaran OPD Provinsi Gorontalo, OPD Kabupaten/Kota terkait, unsur perguruan tinggi, Mitra Pembangunan dan Jaringan Masyarakat Sipil, SKALA Gorontalo serta partisipan Penulisan Policy Brief yang tergabung dalam Forum Analis Kebijakan Publik Provinsi Gorontalo.
Kegiatan ini juga memperkenalkan Aplikasi SEPAKAT yang berfungsi untuk mengidentifikasi wilayah rawan SLR dan memberikan data-driven insight mencakup indikator sosial-ekonomi, capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM), Gender, Disabilitas, dan Inklusi Sosial (GEDSI), analisis jarak, kualitas belanja, hingga prediksi berbasis machine learning. Dengan adanya Dashboard ini diharapkan Pemerintah Provinsi Gorontalo dapat mengenali kondisi wilayahnya serta mengetahui jumlah potensi warga dan fasilitas layanan terdampak sehingga kebijakan dapat disusun untuk pencegahan maupun mitigasi.
Seminar dan Sosialisasi ini kemudian dilanjutkan dengan Workshop penulisan Policy Brief pada hari ke-2 yang dipandu oleh Lead dan Tim Public Policy SKALA Pusat serta Tim SEPAKAT Direktorat Kempendudukan dan jaminan sosial Bappenas dengan tema Policy Brief : “Dampak Kenaikan Muka Air Laut, terhadap Pendidikan, Kesehatan, dan Sosial Ekonomi”, menggunakan data yang bersumber pada aplikasi SEPAKAT yang mengacu pada data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek), Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) serta data dari Badan Pusat Statistik (BPS). Sesi ini memberikan arahan terkait tata cara penulisan, pembinaan, monitoring, presentasi hasil kerja penulisan dari masing-masing kelompok, dan penyampaian draft awal serta tindak lanjut Policy Brief.
Kegiatan yang berlangsung selama dua hari ini ditutup oleh Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Bappeda Provinsi Gorontalo, Tity Iriani Datau, S.PT., M.Si, yang menyampaikan hasil dari penulisan policy brief ini sebagai sangat penting dalam analisis kebijakan yang akuntabel, efektif, berbasis bukti terhadap isu publik terkait dampak kenaikan muka air laut di Provinsi Gorontalo dan berkomitmen untuk mengawal hasilnya nanti untuk dapat di diseminasikan kepada pemangku kebijakan di provinsi dan kabupaten/kota dalam agenda perencanaan pembangunan daerah.
Sekretariat
SDGs Provinsi Gorontalo menyelenggarakan workshop penyusunan Rencana Aksi
Daerah (RAD) SDGs 2025–2030, yang difokuskan pada pembahasan capaian,
tantangan, dan strategi pelaksanaan Pilar Sosial serta Pilar Hukum dan Tata
Kelola.
Kegiatan ini
menjadi bagian penting dari tahapan penyusunan dokumen RAD SDGs, yang akan
menjadi pedoman arah kebijakan pembangunan berkelanjutan Provinsi Gorontalo
untuk lima tahun ke depan. Kegiatan workshop dibuka secara resmi oleh Kepala
Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bappeda Provinsi Gorontalo, Abd
Wahab Otaya.
Dalam
sambutannya, Abdul Wahab menyampaikan bahwa penyusunan RAD SDGs bukan sekadar
memenuhi komitmen global, tetapi juga menjadi upaya bersama untuk memastikan
pembangunan daerah mampu menjawab isu-isu prioritas lokal, terutama di bidang
sosial dan tata kelola pemerintahan.
“Sinergi
lintas sektor menjadi kunci dalam memastikan SDGs tidak berhenti pada dokumen,
tetapi hadir dalam aksi nyata yang dirasakan masyarakat,” ujarnya.
Sementara itu,
Penanggung jawab kegiatan Wiwik Junus Ismail menyampaikan, bahwa diskusi
berlangsung interaktif dan produktif, menghasilkan berbagai masukan strategis
untuk memperkuat kebijakan dan program pada Pilar Sosial serta Pilar Hukum dan
Tata Kelola.
“Beberapa isu
yang mengemuka meliputi Indikator Prevalence of Undernourishment (POU) yang
mengukur persentase populasi yang mengalam kekurangan gizi dan kalori. Selain
itu juga terkait Anak tidak Sekolah, peningkatan kualitas pelayanan sosial
dasar, penguatan kelembagaan dan partisipasi masyarakat, serta pengembangan
tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel,” jelasnya.
Melalui kegiatan
ini, Sekretariat SDGs Provinsi Gorontalo menegaskan komitmennya untuk
memperkuat kolaborasi antar pemangku kepentingan dalam penyusunan RAD SDGs
2025–2030.
Dokumen ini
diharapkan menjadi instrumen strategis, yang tidak hanya mendukung pencapaian
target SDGs di tingkat provinsi, tetapi juga mempercepat transformasi
pembangunan yang inklusif, adaptif, dan berkelanjutan bagi masyarakat
Gorontalo.
Workshop ini dihadiri oleh perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Gorontalo, instansi vertikal, serta mitra pembangunan. Narasumber berasal dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Gorontalo dan kalangan akademisi, yang memberikan paparan mengenai kondisi capaian indikator sosial dan tata kelola serta pendekatan kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy) dalam mendukung implementasi SDGs. (Adv)
Sekretariat SDGs Provinsi Gorontalo bersama SDGs Center Universitas Negeri Gorontalo (UNG) melakukan pendampingan atas kunjungan mitra pembangunan internasional Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) di Kabupaten Gorontalo. Kunjungan ini bertujuan untuk mendokumentasikan praktik pengembangan ternak sapi di Desa Hutabohu, Kecamatan Limboto Barat, yang selama ini dikenal sebagai salah satu model kolaborasi multi pihak di tingkat lokal.
Pada hari pertama (11/11/2025), tim GIZ melakukan diskusi bersama pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program, antara lain Fakultas Peternakan UNG dan Dinas Pertanian Provinsi Gorontalo. Diskusi ini menggali informasi terkait latar belakang, proses pendampingan, serta dampak ekonomi dan sosial yang dihasilkan dari model kemitraan peternakan sapi yang telah berjalan. Program ini dinilai mampu memperkuat perekonomian desa, meningkatkan kapasitas peternak, serta mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals).
Kepala Bappeda Provinsi Gorontalo selaku Kepala Sekretariat SDGs, Wahyudin Katili menyampaikan apresiasinya atas perhatian mitra pembangunan internasional terhadap inisiatif lokal Gorontalo. “Kunjungan GIZ ini menjadi pengakuan bahwa praktik baik dari Gorontalo memiliki nilai strategis untuk pembelajaran global. Kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dan masyarakat yang dibangun melalui program ini menunjukkan bahwa pendekatan lokal bisa menjadi solusi nyata bagi pembangunan berkelanjutan,” ujar Wahyudin.
Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Abd wahab Otaya, menambahkan bahwa praktik baik di Desa Hutabohu mencerminkan semangat kolaboratif yang menjadi inti dari pelaksanaan SDGs. “Kunci keberhasilan program ini ada pada sinergi lintas pihak pemerintah, universitas, dan masyaraka yang saling mendukung. Kami berharap hasil dokumentasi GIZ dapat memperluas dampak positif dari inisiatif ini,” jelasnya.
Sementara itu, perwakilan GIZ Indonesia, Lingga Kartika Suyud, mengapresiasi kolaborasi yang terjalin di Gorontalo. Menurutnya, model kemitraan seperti di Desa Hutabohu menunjukkan bahwa pembangunan yang partisipatif dan berbasis kebutuhan masyarakat dapat menciptakan perubahan nyata. “Kami melihat pendekatan yang kuat antara masyarakat dan pemerintah daerah. Inisiatif ini bisa menjadi contoh bagi wilayah lain di Indonesia,” ungkapnya.
Kunjungan dilanjutkan pada hari kedua (12/11/2025) ke lokasi praktik baik di Desa Hutabohu untuk mendokumentasikan secara langsung proses pengelolaan ternak sapi, peran masyarakat, serta dukungan dari pemerintah desa dan mitra pendukung lainnya.
Koordinator Sekretariat SDGs Provinsi Gorontalo, Wiwik Junus Ismail menginformasikan hari ketiga (13/11/2025) dilakukan pelatihan pendokumentasian praktek baik melalui platform kolaborasi. “Tujuannya agar tim Sekretariat SDGs bersama SDGs Center UNG memiliki kemampuan untuk melakukan pengelolaan pengetahuan, sehingga informasi terkait kegiatan SDGs dapat terdokumentasikan dan terinformasi dengan baik kepada seluruh pihak”, ujarnya.
Melalui kegiatan ini, Sekretariat SDGs berharap praktik baik dari Gorontalo dapat menjadi inspirasi global tentang bagaimana kemitraan lokal dapat memperkuat ekonomi masyarakat dan mendukung pencapaian SDGs.
Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bapppeda) Provinsi Gorontalo menggelar kegiatan presentasi inovasi dalam rangka Seleksi Inovator Terbaik Provinsi Gorontalo Tahun 2025, Senin (3/11/2025), bertempat di Lantai 3 (Tiga) Kantor Bapppeda Provinsi Gorontalo.
Kegiatan tersebut dibuka secara langsung oleh Kepala Bapppeda Provinsi Gorontalo, Wahyudin A. Katili, dan diikuti oleh 19 inovator dari berbagai perangkat daerah Provinsi Gorontalo, yang telah memenuhi seluruh indikator penilaian Innovative Government Award (IGA) Tahun 2025 dan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) Tahun 2025.
Dalam sambutannya, Wahyudin menyampaikan, bahwa ajang ini bukan sekadar kompetisi, melainkan ruang apresiasi dan pembelajaran bersama untuk mendorong budaya inovasi di lingkungan pemerintahan daerah.
“Kita berharap kegiatan ini dapat menjadi wadah untuk berbagi inspirasi dan memperkuat semangat berinovasi, dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” ujar Wahyudin.
Sementara itu, untuk pelaksanaan presentasi dibagi menjadi dua sesi. Sesi pertama diikuti oleh 10 (Sepuluh) inovator yang memaparkan inovasinya sejak pagi hingga waktu istirahat. Sementara 9 (Sembilan) inovator lainnya tampil pada sesi kedua setelah istirahat.
Setiap peserta diberikan waktu 15 menit untuk mempresentasikan inovasinya, termasuk sesi tanya jawab bersama dewan juri berjumlah lima orang, diantaranya Dr. Ir. H. Yosef P. Koton, M.Si, Dr. Yola Oktavia Mokoagow, S.Sos, M.Si, Boby Rantow Payu, S.Si, ME, Fried Dewi H. Ahmad, S.Kom., M.Eng dan Wiwik Junus Ismail, SS,M.Pd.
Dalam proses pelaksanaan seleksi tersebut, dewan juri menganalisis, mengevaluasi, dan menilai setiap inovasi yang diajukan, dengan fokus pada aspek kebaruan, manfaat, relevansi dan kesesuaian, kelayakan, kreativitas, keberlanjutan, replikasi, serta kualitas presentasi dari masing-masing peserta. Penilaian ini menjadi dasar penting dalam menentukan inovator terbaik.
Para inovator menyampaikan gagasan mereka dalam bentuk presentasi PowerPoint maksimal 8 (delapan) slide, serta diperbolehkan menampilkan media pendukung sesuai kebutuhan.
Melalui kegiatan ini, Bapppeda Provinsi Gorontalo berharap dapat menjaring inovasi terbaik yang layak menjadi representasi daerah, dalam berbagai ajang kompetisi inovasi tingkat nasional, sekaligus memperkuat ekosistem inovasi daerah menuju tata kelola pemerintahan yang adaptif dan berkelanjutan. (Adv)
https://pojok6.id/seleksi-inovator-terbaik-provinsi-gorontalo-2025-19-inovator-paparkan-gagasan-di-hadapan-dewan-juri/
GORONTALO - Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bappeda)
Provinsi Gorontalo, turut berpartisipasi dalam gelaran Gorontalo Karnaval
Karawo (GKK) 2025, yang diselenggarakan Dinas Pariwisata Provinsi Gorontalo
bersama Bank Indonesia (BI) Perwakilan Gorontalo, Sabtu (27/9/2025), di Jl.
Andalas, tepatnya di depan gedung Grand Palace Convention Center (GPCC) Kota
Gorontalo.
Kepala Bappeda Provinsi
Gorontalo, Wahyudin Katili mengungkapkan, pada Gorontalo Karnaval Karawo tahun
2025 ini, Bappeda Provinsi Gorontalo mengusung tema “Harmoni Nusantara,
Gorontalo dan Betawi Bersatu”. Tema ini mengandung makna semangat, kolaboratif
dan keharmonisan nusantara, dimana dua budaya yang berbeda namun dapat
disatukan menjadi sesuatu yang nilainya sangat indah, dan menunjukan dimana
perbedaan bukanlah hal yang buruk, melaikan satu keindahan jika di selaraskan
dengan baik.
“Terlebih Gorontalo dan
Betawi mempunyai kesamaan akar budaya, budaya melayu yang menjadi dasar serta
adanya kesamaan dalam semangat gotong royong. Kemudian motif pakaian budaya dan
ekspresi seni musik yang ditampilkan melalui atraksi, seperti pertunjukan musik
tanjidor dan gerakan tarian, jadi sangat sinkron kedua budaya ini disatukan,”
kata Wahyudin saat menghadiri pembukaan GKK 2025.
Selain itu, ia menambahkan dalam GKK 2025 Bappeda Provinsi
Gorontalo juga menonjolkan perpaduan kain sulaman karawo dan seni tradisional,
yang menjadi ciri khas Gorontalo dan Betawi.
“Dengan demikian, melalui
partisipasi di Gorontalo Karnaval Karawo 2025 ini, Bappeda Provinsi Gorontalo
tidak hanya menampilkan kekayaan budaya dan kolaboratif, tetapi juga menegaskan
komitmen dalam mendukung tujuan Gubernur Gorontalo untuk mendorong karawo
sebagai ikon unik dan warisan budaya Gorontalo yang mendunia, serta sebagai
penggerak ekonomi kreatif daerah,” pungkasnya.
Diketahui untuk penampilan
Bappeda Provinsi Gorontalo dalam Gorontalo Karnaval Karawo 2025, turut
diarahkan langsung oleh Kepala Bappeda Provinsi Gorontalo, Wahyudin Katili,
dengan penanggung jawab Kasubag Umum dan Kepegawaian, Roya Mada, beserta
seluruh tim pendukung Bappeda Provinsi Gorontalo. (Frengki)
Gorontalo, - Dalam rangka percepatan pelaporan Indeks Inovasi Daerah yang dilakukan secara
elektronik melalui laman resmi Kementerian Dalam Negeri (https://indeks.inovasi.bskdn.kemendagri.go.id),
Bapppeda Provinsi Gorontalo melalui Bidang Riset dan Inovasi menyelenggarakan
kegiatan Pendampingan Pengisian Data Inovasi bagi seluruh Organisasi Perangkat
Daerah (OPD) lingkup Pemerintah Provinsi Gorontalo, Senin (28/07), bertempat di
Ruang Karawo Bapppeda Provinsi Gorontalo.
Kegiatan ini secara resmi dibuka
oleh Kepala Bidang Riset dan Inovasi Bapppeda Provinsi Gorontalo, Tity Iriani Datau, STP, M.Si, yang
dalam sambutannya menyampaikan pentingnya optimalisasi pelaporan inovasi oleh
setiap OPD guna meningkatkan skor Indeks Inovasi Daerah Provinsi Gorontalo. Ia
juga menekankan bahwa pendampingan ini menjadi bagian penting dari strategi
perbaikan mutu data dan pemenuhan persyaratan khusus yang ditetapkan oleh
Kementerian Dalam Negeri RI.
“Kita
hanya memiliki waktu beberapa hari ke depan hingga batas pengisian tanggal 2
Agustus 2025. Maka kehadiran Bapak/Ibu yang mewakili OPD hari ini sangat
penting dalam memastikan data inovasi yang dilaporkan benar-benar lengkap,
akurat, dan memenuhi kriteria penilaian,” ujarnya.
Pendampingan ini diikuti oleh
pejabat fungsional, inovator, dan operator pelaporan inovasi dari berbagai OPD
di lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo. Tim Rumah Inovasi Gorontalo
(RinovGO) bertindak sebagai fasilitator dan narasumber teknis, membantu peserta
memahami tata cara pengisian data, perbaikan dokumen pendukung, serta strategi
peningkatan nilai kematangan inovasi.
Melalui kegiatan ini, diharapkan
setiap OPD dapat menyelesaikan pelaporan inovasi dengan baik, serta
berkontribusi pada peningkatan kinerja inovasi daerah secara menyeluruh. Bapppeda
Provinsi Gorontalo berkomitmen untuk terus memberikan dukungan teknis kepada
perangkat daerah guna menciptakan tata kelola pemerintahan yang inovatif dan
adaptif. (ManyoeAgustinus)