Sekretariat SDGs Provinsi Gorontalo menyelenggarakan workshop penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) SDGs 2025–2030, yang difokuskan pada pembahasan capaian, tantangan, dan strategi pelaksanaan Pilar Sosial serta Pilar Hukum dan Tata Kelola.

Kegiatan ini menjadi bagian penting dari tahapan penyusunan dokumen RAD SDGs, yang akan menjadi pedoman arah kebijakan pembangunan berkelanjutan Provinsi Gorontalo untuk lima tahun ke depan. Kegiatan workshop dibuka secara resmi oleh Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bappeda Provinsi Gorontalo, Abd Wahab Otaya.

Dalam sambutannya, Abdul Wahab menyampaikan bahwa penyusunan RAD SDGs bukan sekadar memenuhi komitmen global, tetapi juga menjadi upaya bersama untuk memastikan pembangunan daerah mampu menjawab isu-isu prioritas lokal, terutama di bidang sosial dan tata kelola pemerintahan.

“Sinergi lintas sektor menjadi kunci dalam memastikan SDGs tidak berhenti pada dokumen, tetapi hadir dalam aksi nyata yang dirasakan masyarakat,” ujarnya.

Sementara itu, Penanggung jawab kegiatan Wiwik Junus Ismail menyampaikan, bahwa diskusi berlangsung interaktif dan produktif, menghasilkan berbagai masukan strategis untuk memperkuat kebijakan dan program pada Pilar Sosial serta Pilar Hukum dan Tata Kelola.

“Beberapa isu yang mengemuka meliputi Indikator Prevalence of Undernourishment (POU) yang mengukur persentase populasi yang mengalam kekurangan gizi dan kalori. Selain itu juga terkait Anak tidak Sekolah, peningkatan kualitas pelayanan sosial dasar, penguatan kelembagaan dan partisipasi masyarakat, serta pengembangan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel,” jelasnya.

Melalui kegiatan ini, Sekretariat SDGs Provinsi Gorontalo menegaskan komitmennya untuk memperkuat kolaborasi antar pemangku kepentingan dalam penyusunan RAD SDGs 2025–2030.

Dokumen ini diharapkan menjadi instrumen strategis, yang tidak hanya mendukung pencapaian target SDGs di tingkat provinsi, tetapi juga mempercepat transformasi pembangunan yang inklusif, adaptif, dan berkelanjutan bagi masyarakat Gorontalo.

Workshop ini dihadiri oleh perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Gorontalo, instansi vertikal, serta mitra pembangunan. Narasumber berasal dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Gorontalo dan kalangan akademisi, yang memberikan paparan mengenai kondisi capaian indikator sosial dan tata kelola serta pendekatan kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy) dalam mendukung implementasi SDGs. (Adv) 

https://pojok6.id/workshop-penyusunan-rad-sdgs-2025-2030-bahas-strategi-pelaksanaan-pilar-sosial-dan-tata-kelola/ 

Sekretariat SDGs Provinsi Gorontalo bersama SDGs Center Universitas Negeri Gorontalo (UNG) melakukan pendampingan atas kunjungan mitra pembangunan internasional Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) di Kabupaten Gorontalo. Kunjungan ini bertujuan untuk mendokumentasikan praktik pengembangan ternak sapi di Desa Hutabohu, Kecamatan Limboto Barat, yang selama ini dikenal sebagai salah satu model kolaborasi multi pihak di tingkat lokal.

Pada hari pertama (11/11/2025), tim GIZ melakukan diskusi bersama pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program, antara lain Fakultas Peternakan UNG dan Dinas Pertanian Provinsi Gorontalo. Diskusi ini menggali informasi terkait latar belakang, proses pendampingan, serta dampak ekonomi dan sosial yang dihasilkan dari model kemitraan peternakan sapi yang telah berjalan. Program ini dinilai mampu memperkuat perekonomian desa, meningkatkan kapasitas peternak, serta mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals).

Kepala Bappeda Provinsi Gorontalo selaku Kepala Sekretariat SDGs, Wahyudin Katili menyampaikan apresiasinya atas perhatian mitra pembangunan internasional terhadap inisiatif lokal Gorontalo. “Kunjungan GIZ ini menjadi pengakuan bahwa praktik baik dari Gorontalo memiliki nilai strategis untuk pembelajaran global. Kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dan masyarakat yang dibangun melalui program ini menunjukkan bahwa pendekatan lokal bisa menjadi solusi nyata bagi pembangunan berkelanjutan,” ujar Wahyudin.

Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Abd wahab Otaya, menambahkan bahwa praktik baik di Desa Hutabohu mencerminkan semangat kolaboratif yang menjadi inti dari pelaksanaan SDGs. “Kunci keberhasilan program ini ada pada sinergi lintas pihak pemerintah, universitas, dan masyaraka yang saling mendukung. Kami berharap hasil dokumentasi GIZ dapat memperluas dampak positif dari inisiatif ini,” jelasnya.

Sementara itu, perwakilan GIZ Indonesia, Lingga Kartika Suyud, mengapresiasi kolaborasi yang terjalin di Gorontalo. Menurutnya, model kemitraan seperti di Desa Hutabohu menunjukkan bahwa pembangunan yang partisipatif dan berbasis kebutuhan masyarakat dapat menciptakan perubahan nyata. “Kami melihat pendekatan yang kuat antara masyarakat dan pemerintah daerah. Inisiatif ini bisa menjadi contoh bagi wilayah lain di Indonesia,” ungkapnya.

Kunjungan dilanjutkan pada hari kedua (12/11/2025) ke lokasi praktik baik di Desa Hutabohu untuk mendokumentasikan secara langsung proses pengelolaan ternak sapi, peran masyarakat, serta dukungan dari pemerintah desa dan mitra pendukung lainnya.

Koordinator Sekretariat SDGs Provinsi Gorontalo, Wiwik Junus Ismail menginformasikan hari ketiga (13/11/2025) dilakukan pelatihan pendokumentasian praktek baik melalui platform kolaborasi. “Tujuannya agar tim Sekretariat SDGs bersama SDGs Center UNG memiliki kemampuan untuk melakukan pengelolaan pengetahuan, sehingga informasi terkait kegiatan SDGs dapat terdokumentasikan dan terinformasi dengan baik kepada seluruh pihak”, ujarnya.

Melalui kegiatan ini, Sekretariat SDGs berharap praktik baik dari Gorontalo dapat menjadi inspirasi global tentang bagaimana kemitraan lokal dapat memperkuat ekonomi masyarakat dan mendukung pencapaian SDGs.

Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bapppeda) Provinsi Gorontalo menggelar kegiatan presentasi inovasi dalam rangka Seleksi Inovator Terbaik Provinsi Gorontalo Tahun 2025, Senin (3/11/2025), bertempat di Lantai 3 (Tiga) Kantor Bapppeda Provinsi Gorontalo.

Kegiatan tersebut dibuka secara langsung oleh Kepala Bapppeda Provinsi Gorontalo, Wahyudin A. Katili, dan diikuti oleh 19 inovator dari berbagai perangkat daerah Provinsi Gorontalo, yang telah memenuhi seluruh indikator penilaian Innovative Government Award (IGA) Tahun 2025 dan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) Tahun 2025.

Dalam sambutannya, Wahyudin menyampaikan, bahwa ajang ini bukan sekadar kompetisi, melainkan ruang apresiasi dan pembelajaran bersama untuk mendorong budaya inovasi di lingkungan pemerintahan daerah.

“Kita berharap kegiatan ini dapat menjadi wadah untuk berbagi inspirasi dan memperkuat semangat berinovasi, dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” ujar Wahyudin.

Sementara itu, untuk pelaksanaan presentasi dibagi menjadi dua sesi. Sesi pertama diikuti oleh 10 (Sepuluh) inovator yang memaparkan inovasinya sejak pagi hingga waktu istirahat. Sementara 9 (Sembilan) inovator lainnya tampil pada sesi kedua setelah istirahat.

Setiap peserta diberikan waktu 15 menit untuk mempresentasikan inovasinya, termasuk sesi tanya jawab bersama dewan juri berjumlah lima orang, diantaranya Dr. Ir. H. Yosef P. Koton, M.Si, Dr. Yola Oktavia Mokoagow, S.Sos, M.Si, Boby Rantow Payu, S.Si, ME, Fried Dewi H. Ahmad, S.Kom., M.Eng dan Wiwik Junus Ismail, SS,M.Pd.

Dalam proses pelaksanaan seleksi tersebut, dewan juri menganalisis, mengevaluasi, dan menilai setiap inovasi yang diajukan, dengan fokus pada aspek kebaruan, manfaat, relevansi dan kesesuaian, kelayakan, kreativitas, keberlanjutan, replikasi, serta kualitas presentasi dari masing-masing peserta. Penilaian ini menjadi dasar penting dalam menentukan inovator terbaik.

Para inovator menyampaikan gagasan mereka dalam bentuk presentasi PowerPoint maksimal 8 (delapan) slide, serta diperbolehkan menampilkan media pendukung sesuai kebutuhan.

Melalui kegiatan ini, Bapppeda Provinsi Gorontalo berharap dapat menjaring inovasi terbaik yang layak menjadi representasi daerah, dalam berbagai ajang kompetisi inovasi tingkat nasional, sekaligus memperkuat ekosistem inovasi daerah menuju tata kelola pemerintahan yang adaptif dan berkelanjutan. (Adv)

https://pojok6.id/seleksi-inovator-terbaik-provinsi-gorontalo-2025-19-inovator-paparkan-gagasan-di-hadapan-dewan-juri/

Gorontalo, 28 Juli 2025 — Dalam rangka percepatan pelaporan Indeks Inovasi Daerah yang dilakukan secara elektronik melalui laman resmi Kementerian Dalam Negeri (https://indeks.inovasi.bskdn.kemendagri.go.id), Bapppeda Provinsi Gorontalo melalui Bidang Riset dan Inovasi menyelenggarakan kegiatan Pendampingan Pengisian Data Inovasi bagi seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemerintah Provinsi Gorontalo, Senin (28/07), bertempat di Ruang Karawo Bapppeda Provinsi Gorontalo.

Kegiatan ini secara resmi dibuka oleh Kepala Bidang Riset dan Inovasi Bapppeda Provinsi Gorontalo, Tity Iriani Datau, STP, M.Si, yang dalam sambutannya menyampaikan pentingnya optimalisasi pelaporan inovasi oleh setiap OPD guna meningkatkan skor Indeks Inovasi Daerah Provinsi Gorontalo. Ia juga menekankan bahwa pendampingan ini menjadi bagian penting dari strategi perbaikan mutu data dan pemenuhan persyaratan khusus yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri RI.

“Kita hanya memiliki waktu beberapa hari ke depan hingga batas pengisian tanggal 2 Agustus 2025. Maka kehadiran Bapak/Ibu yang mewakili OPD hari ini sangat penting dalam memastikan data inovasi yang dilaporkan benar-benar lengkap, akurat, dan memenuhi kriteria penilaian,” ujarnya.

Pendampingan ini diikuti oleh pejabat fungsional, inovator, dan operator pelaporan inovasi dari berbagai OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo. Tim Rumah Inovasi Gorontalo (RinovGO) bertindak sebagai fasilitator dan narasumber teknis, membantu peserta memahami tata cara pengisian data, perbaikan dokumen pendukung, serta strategi peningkatan nilai kematangan inovasi.

Melalui kegiatan ini, diharapkan setiap OPD dapat menyelesaikan pelaporan inovasi dengan baik, serta berkontribusi pada peningkatan kinerja inovasi daerah secara menyeluruh. Bapppeda Provinsi Gorontalo berkomitmen untuk terus memberikan dukungan teknis kepada perangkat daerah guna menciptakan tata kelola pemerintahan yang inovatif dan adaptif. (ManyoeAgustinus)

Limboto, 26 Juli 2025 — Pemerintah Provinsi Gorontalo melalui Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bapppeda) Provinsi Gorontalo menyelenggarakan audiensi antara Gubernur Gorontalo dan Tim Penyusun Kajian Perspektif Tahun Anggaran 2025. Kegiatan yang difasilitasi oleh Bidang Riset dan Inovasi Bapppeda Provinsi Gorontalo ini berlangsung pada Sabtu, 26 Juli 2025, pukul 09.30 WITA, bertempat di Orasawa Resto, Kelurahan Biyonga, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo.

Audiensi ini menjadi forum awal dalam penyusunan kajian strategis tahunan yang akan melibatkan berbagai perguruan tinggi di Provinsi Gorontalo. Kolaborasi ini dirancang untuk mengintegrasikan hasil riset akademik ke dalam arah kebijakan publik secara nyata dan terukur.

Dalam sambutannya, Gubernur Gorontalo, Dr. Ir. H. Gusnar Ismail, M.M. menegaskan pentingnya sinergi yang berkelanjutan antara pemerintah daerah dan komunitas akademik.

“Pemerintah Provinsi Gorontalo berkomitmen untuk terus mengembangkan kerja sama penelitian dengan perguruan tinggi. Penelitian tidak boleh berhenti pada laporan semata, tetapi harus berkelanjutan dan aplikatif dalam menjawab tantangan pembangunan,” ujarnya.

Salah satu akademisi yang hadir, Dr. Raghel Yunginger, S.Pd., M.Si., memberikan pendapat tentang meningkatnya aktivitas pertambangan bukan logam di sejumlah wilayah yang ada diwilayah Provinsi Gorontalo.

“Kegiatan pertambangan bukan logam seperti batuan dan pasir terus berkembang, namun perlu perhatian lebih terkait perizinan dan metode pelaksanaannya. Kajian harus dapat menjawab bagaimana sektor ini dikelola secara berkelanjutan tanpa mengabaikan dampak lingkungan dan social.” ungkapnya.

Sementara itu, Prof. Dr. Ir. Syarwani Canon, M.Si. akademisi lain yang terlibat dalam penyusunan kajian, menyampaikan pandangan strategis terkait pengelolaan kawasan perkotaan.

“Kota Gorontalo sebagai salah satu wilayah terpadat memerlukan pendekatan manajemen kawasan yang lebih fungsional dan terintegrasi dengan wilayah sekitarnya. Kajian ini penting untuk menyelaraskan fungsi Kota Gorontalo dalam konteks regional. Kolaborasi lintas wilayah sangat dibutuhkan agar pertumbuhan ekonomi dapat berjalan secara paralel dan merata,” jelasnya.

Menutup rangkaian audiensi, Kepala Bapppeda Provinsi Gorontalo, Dr. Wahyudin Athar Katili, S.STP., M.T., menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan tonggak awal dari kolaborasi yang lebih erat antara pemerintah dan dunia akademik.

“Kami melihat ini sebagai awal dari momen kolaborasi yang lebih erat dengan para akademisi. Sinergi seperti inilah yang dibutuhkan untuk menjawab kompleksitas pembangunan ke depan,” tegasnya.

Dengan mengusung tema “Sinergi Riset dan Kebijakan untuk Akselerasi Pembangunan Daerah”, audiensi ini menjadi langkah strategis dalam mendorong perencanaan pembangunan Provinsi Gorontalo yang lebih inklusif, kolaboratif, dan berbasis bukti ilmiah. (ManyoeAgustinus)