Bappeda Provinsi Gorontalo berkolaborasi dengan SKALA melaksanakan “Seminar Pemanfaatan Dashboard Kenaikan Muka Air Laut/Sea Level Rise (SLR) dan Sosialisasi Hasil Analisis Dampak SLR terhadap Layanan Dasar di Gorontalo” serta “Workshop penulisan Policy Brief tentang Dampak Kenaikan Muka Air Laut” pada 6-7 Mei 2026 di Aston Hotel Kota Gorontalo. Bidang Penelitian dan Pengembangan Bappeda Provinsi Gorontalo mengambil peran dalam memfasilitasi sekaligus menindaklanjuti hasil kerja sama antara Kementerian PPN/Bappenas dan SKALA yang telah melakukan Analisis Dampak Kenaikan Permukaan Air Laut untuk pengembangan Dashboard Sea Level Rise (SLR) sebagai alat analisis terintegrasi.
Seminar dan Sosialisasi ini dibuka oleh Bapak Drs. Risjon Sunge, M.Si selaku Staf Ahli Bidang Perekenomian, Keuangan, dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo. Kegiatan ini menghadirkan sejumlah narasumber yaitu Mohammad Irfan Saleh, S.T, MPP, PhD. (Direktur Sumber Daya Air, Kementerian PPN/Bappenas), Dr. Muhammad Cholifihani, SE, M.A. (Direktur Kependudukan dan Jaminan Sosial, Kementerian PPN/Bappenas), Benjamin Sibarani, ST, MM (Perencana Sekretariat direktorat jendral Bina Bangda Kemendagri), Dr. Wahyudin A. Katili, S.STP., MT, (Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Gorontalo), Rahman Dako (Climate Change Impact Specialist SKALA Gorontalo). Mereka mengulas mengenai bagaimana perubahan iklim dapat memberikan dampak pada kenaikan muka air laut, pengaruh Kenaikan muka air laut terhadap masyarakat miskin, layanan publik, Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan layanan dasar masyarakat, mitigasi dampak bencana akibat permukaan air laut, serta tantangan dan hambatan implementasi perencanaan berbasis bencana. Seminar dan Sosialisasi ini juga dihadiri oleh jajaran OPD Provinsi Gorontalo, OPD Kabupaten/Kota terkait, unsur perguruan tinggi, Mitra Pembangunan dan Jaringan Masyarakat Sipil, SKALA Gorontalo serta partisipan Penulisan Policy Brief yang tergabung dalam Forum Analis Kebijakan Publik Provinsi Gorontalo.
Kegiatan ini juga memperkenalkan Aplikasi SEPAKAT yang berfungsi untuk mengidentifikasi wilayah rawan SLR dan memberikan data-driven insight mencakup indikator sosial-ekonomi, capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM), Gender, Disabilitas, dan Inklusi Sosial (GEDSI), analisis jarak, kualitas belanja, hingga prediksi berbasis machine learning. Dengan adanya Dashboard ini diharapkan Pemerintah Provinsi Gorontalo dapat mengenali kondisi wilayahnya serta mengetahui jumlah potensi warga dan fasilitas layanan terdampak sehingga kebijakan dapat disusun untuk pencegahan maupun mitigasi.
Seminar dan Sosialisasi ini kemudian dilanjutkan dengan Workshop penulisan Policy Brief pada hari ke-2 yang dipandu oleh Lead dan Tim Public Policy SKALA Pusat serta Tim SEPAKAT Direktorat Kempendudukan dan jaminan sosial Bappenas dengan tema Policy Brief : “Dampak Kenaikan Muka Air Laut, terhadap Pendidikan, Kesehatan, dan Sosial Ekonomi”, menggunakan data yang bersumber pada aplikasi SEPAKAT yang mengacu pada data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek), Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) serta data dari Badan Pusat Statistik (BPS). Sesi ini memberikan arahan terkait tata cara penulisan, pembinaan, monitoring, presentasi hasil kerja penulisan dari masing-masing kelompok, dan penyampaian draft awal serta tindak lanjut Policy Brief.
Kegiatan yang berlangsung selama dua hari ini ditutup oleh Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Bappeda Provinsi Gorontalo, Tity Iriani Datau, S.PT., M.Si, yang menyampaikan hasil dari penulisan policy brief ini sebagai sangat penting dalam analisis kebijakan yang akuntabel, efektif, berbasis bukti terhadap isu publik terkait dampak kenaikan muka air laut di Provinsi Gorontalo dan berkomitmen untuk mengawal hasilnya nanti untuk dapat di diseminasikan kepada pemangku kebijakan di provinsi dan kabupaten/kota dalam agenda perencanaan pembangunan daerah.
Gorontalo, 22 April 2025 — Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan
Daerah (BAPPPEDA) Provinsi Gorontalo menggelar rapat koordinasi bersama
sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam rangka pemenuhan data Rencana
Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Daerah (RIPJ
PID) serta pemetaan ekosistem riset dan inovasi daerah untuk mendukung
pengembangan Produk Unggulan Daerah (PUD) Provinsi Gorontalo.
Rapat yang berlangsung
di ruang rapat lantai 1 Kantor BAPPPEDA Provinsi Gorontalo ini dipimpin
langsung oleh Tity Iriani Datau, STP, M.Si selaku Kepala Bidang Riset dan
Inovasi BAPPPEDA Provinsi Gorontalo. Kegiatan ini turut dihadiri oleh OPD
pengampu program prioritas dan Tenaga Ahli Dr. Raqhel Yunginger serta Peneliti
dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Bapak Suhandojo.
Dalam sambutannya,
Kepala Bidang Riset dan Inovasi menekankan pentingnya sinergi antar-OPD dalam
menghadirkan data dan informasi yang akurat serta terkini untuk memperkuat arah
kebijakan riset dan inovasi daerah yang sejalan dengan program prioritas
provinsi, potensi unggulan dan kebutuhan masyarakat.
“Pemenuhan data ini
sangat krusial sebagai dasar dalam menyusun roadmap riset dan inovasi, sekaligus
untuk memetakan aktor, infrastruktur, serta jejaring yang mendukung
pengembangan produk unggulan daerah secara berkelanjutan,” ujarnya.
Rapat ini membahas
secara rinci 6 instrumen utama yang menjadi komponen penting dalam
pemetaan ekosistem riset dan inovasi daerah, mulai dari Kebijakan Infrastruktur
Riset dan Inovasi di Daerah, Kapasitas kelembagaan dan daya dukung Riset dan
Inovasi, Kemitraan Riset dan Inovasi, Budaya Riset dan Inovasi, Keterpaduan
atau koherensi Riset dan Inovasi di daerah, hingga Penyelarasan dengan perkembangan global.
Diharapkan melalui
pertemuan ini, BAPPPEDA dan seluruh OPD terkait dapat mempercepat proses
pengumpulan data serta mengidentifikasi potensi riset yang mampu mendukung
pencapaian visi pembangunan daerah berbasis inovasi. (Agus)
MAHASISWA UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO (UNG)
SIAP BERKONTRIBUSI DALAM RISET DAN INOVASI DAERAH
Gorontalo, 17 April 2025 – Mahasiswa Universitas Negeri Gorontalo (UNG)
yang tengah menjalani program magang di Bidang Riset dan Inovasi Bappeda
Provinsi Gorontalo melaksanakan presentasi awal kegiatan pada Selasa, 17 April
2025. Kegiatan ini merupakan bagian dari Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka
(MBKM) yang dikonversi menjadi 20 Satuan Kredit Semester (SKS).
Magang ini telah dimulai
sejak bulan Februari 2025 dan dirancang untuk memberi mahasiswa pengalaman
kerja nyata di lingkungan pemerintahan, khususnya dalam bidang riset dan
inovasi pembangunan daerah. Dalam presentasi awal tersebut, mahasiswa
menyampaikan progres kerja, rencana implementasi lanjutan, serta arah capaian
yang ditargetkan sesuai dengan mata kuliah yang akan dikonversi.
Presentasi ini juga
menjadi respon atas evaluasi dari pelaksanaan magang sebelumnya, di mana pihak
universitas mengalami kesulitan dalam menilai laporan mahasiswa untuk kebutuhan
konversi ke mata kuliah. Oleh karena itu, kegiatan ini penting untuk memastikan
keterukuran progres magang dan relevansi kegiatan dengan kompetensi akademik
yang dituju.
Tity Iriani Datau, STP,
M.Si selaku Kepala Bidang Riset dan Inovasi Bapppeda Provinsi Gorontalo menyampaikan,
bahwa pihaknya berkomitmen untuk terus memberikan ruang pembelajaran yang
bermakna bagi mahasiswa. “Presentasi ini adalah titik penting untuk
menyelaraskan ekspektasi antara mahasiswa, universitas, dan instansi. Ke depan,
kegiatan magang akan dilaksanakan secara lebih intens agar hasil yang diperoleh
lebih optimal, baik bagi mahasiswa maupun bagi pemerintah daerah,” ungkapnya.
Para mahasiswa juga
menyambut baik kegiatan ini sebagai langkah untuk memperkuat arah dan fokus
magang mereka. Mereka berharap pengalaman ini bisa memberikan kontribusi riil
terhadap pengembangan riset dan inovasi di Provinsi Gorontalo, serta mendukung
capaian akademik mereka di kampus.
Bapppeda Provinsi Gorontalo - Rapat Pembahasan Target Indikator Makro Ekonomi Daerah mebahas terkait pertumbuhan ekonomi , inflasi, kemiskinan, IPM, indek Gini dan tingkat pengangguran tebuka beserta asumsi-asumsi terhadap penetapan target.
Kepala Bidang Perekonomisan SDA, Max Moerad mewakili kepala Bapppeda membahas terkait arah kebijakan pembangunan nasional daerah Provinsi Gorontalo tahun 2025-2029.
Ada empat outline Kebijakan Pembangunan Nasional dan Daerah Provinsi Gorontalo, yang pertama Capaian Kinerja Indikator Makro Pembangunan gorontalo, kedua Arah Pembangunan Nasional di Provinsi Gorontalo (RPJMN 2025 - 2029), ketiga Visi misi dan arah lebijakan Pembangunan Daerah (Ranwal RPJMD 2025 - 2029), Tdan keempat Target Indikator Kinerja Makro Daerah, ungkap Max moerad. (25/02/2025).
Max Moerad juga menyampaikan ketimpangan di Provinsi Gorontalo september 2024 menurun terhadap maret 2024 dilihat menurut wilayah, Gini Ratio diperkotaan mengalami kenaikan, sedangkan gini Ratio diwilayah pedesaan mengalami penurunan. (Aib)