Bappeda Provinsi Gorontalo berkolaborasi dengan SKALA melaksanakan “Seminar Pemanfaatan Dashboard Kenaikan Muka Air Laut/Sea Level Rise (SLR) dan Sosialisasi Hasil Analisis Dampak SLR terhadap Layanan Dasar di Gorontalo” serta “Workshop penulisan Policy Brief tentang Dampak Kenaikan Muka Air Laut” pada 6-7 Mei 2026 di Aston Hotel Kota Gorontalo. Bidang Penelitian dan Pengembangan Bappeda Provinsi Gorontalo mengambil peran dalam memfasilitasi sekaligus menindaklanjuti hasil kerja sama antara Kementerian PPN/Bappenas dan SKALA yang telah melakukan Analisis Dampak Kenaikan Permukaan Air Laut untuk pengembangan Dashboard Sea Level Rise (SLR) sebagai alat analisis terintegrasi.
Seminar dan Sosialisasi ini dibuka oleh Bapak Drs. Risjon Sunge, M.Si selaku Staf Ahli Bidang Perekenomian, Keuangan, dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo. Kegiatan ini menghadirkan sejumlah narasumber yaitu Mohammad Irfan Saleh, S.T, MPP, PhD. (Direktur Sumber Daya Air, Kementerian PPN/Bappenas), Dr. Muhammad Cholifihani, SE, M.A. (Direktur Kependudukan dan Jaminan Sosial, Kementerian PPN/Bappenas), Benjamin Sibarani, ST, MM (Perencana Sekretariat direktorat jendral Bina Bangda Kemendagri), Dr. Wahyudin A. Katili, S.STP., MT, (Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Gorontalo), Rahman Dako (Climate Change Impact Specialist SKALA Gorontalo). Mereka mengulas mengenai bagaimana perubahan iklim dapat memberikan dampak pada kenaikan muka air laut, pengaruh Kenaikan muka air laut terhadap masyarakat miskin, layanan publik, Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan layanan dasar masyarakat, mitigasi dampak bencana akibat permukaan air laut, serta tantangan dan hambatan implementasi perencanaan berbasis bencana. Seminar dan Sosialisasi ini juga dihadiri oleh jajaran OPD Provinsi Gorontalo, OPD Kabupaten/Kota terkait, unsur perguruan tinggi, Mitra Pembangunan dan Jaringan Masyarakat Sipil, SKALA Gorontalo serta partisipan Penulisan Policy Brief yang tergabung dalam Forum Analis Kebijakan Publik Provinsi Gorontalo.
Kegiatan ini juga memperkenalkan Aplikasi SEPAKAT yang berfungsi untuk mengidentifikasi wilayah rawan SLR dan memberikan data-driven insight mencakup indikator sosial-ekonomi, capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM), Gender, Disabilitas, dan Inklusi Sosial (GEDSI), analisis jarak, kualitas belanja, hingga prediksi berbasis machine learning. Dengan adanya Dashboard ini diharapkan Pemerintah Provinsi Gorontalo dapat mengenali kondisi wilayahnya serta mengetahui jumlah potensi warga dan fasilitas layanan terdampak sehingga kebijakan dapat disusun untuk pencegahan maupun mitigasi.
Seminar dan Sosialisasi ini kemudian dilanjutkan dengan Workshop penulisan Policy Brief pada hari ke-2 yang dipandu oleh Lead dan Tim Public Policy SKALA Pusat serta Tim SEPAKAT Direktorat Kempendudukan dan jaminan sosial Bappenas dengan tema Policy Brief : “Dampak Kenaikan Muka Air Laut, terhadap Pendidikan, Kesehatan, dan Sosial Ekonomi”, menggunakan data yang bersumber pada aplikasi SEPAKAT yang mengacu pada data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek), Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) serta data dari Badan Pusat Statistik (BPS). Sesi ini memberikan arahan terkait tata cara penulisan, pembinaan, monitoring, presentasi hasil kerja penulisan dari masing-masing kelompok, dan penyampaian draft awal serta tindak lanjut Policy Brief.
Kegiatan yang berlangsung selama dua hari ini ditutup oleh Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Bappeda Provinsi Gorontalo, Tity Iriani Datau, S.PT., M.Si, yang menyampaikan hasil dari penulisan policy brief ini sebagai sangat penting dalam analisis kebijakan yang akuntabel, efektif, berbasis bukti terhadap isu publik terkait dampak kenaikan muka air laut di Provinsi Gorontalo dan berkomitmen untuk mengawal hasilnya nanti untuk dapat di diseminasikan kepada pemangku kebijakan di provinsi dan kabupaten/kota dalam agenda perencanaan pembangunan daerah.
Gorontalo, 6 Januari 2025 – Badan Perencanaan,
Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapppeda) Provinsi Gorontalo menggelar
rapat evaluasi semester II Tahun 2024 dan pemantapan Rencana Kerja (Renja) Tahun
2025 serta dirangkaikan dengan pembinaan ASN dan Non ASN lingkup Bappppeda
Provinsi Gorontalo. Acara yang berlangsung di Ballroom Karawo Bapppeda Provinsi
Gorontalo ini dihadiri oleh seluruh pejabat struktural, pejabat fungsional
serta staf ASN dan Non ASN di lingkup Bapppeda.
Kepala Bappeda Provinsi Gorontalo, Dr. Wahyudin Athar Katili,
S.STP, MT, dalam sambutannya menegaskan pentingnya evaluasi karena ini sebagai
langkah strategis untuk mengukur capaian kinerja sepanjang tahun 2024 dan hasil
evaluasi ini akan menjadi acuan utama dalam pelaksanaan kinerja 2025, dari segi
laporan realisasi anggaran untuk tahun 2024 Bapppeda mencapai 98 %. Selain
evaluasi kinerja, acara ini dirangkaikan dengan pembinaan bagi seluruh aparatur
sipil negara (ASN) dan tenaga Non-ASN di lingkungan Bapppeda kolaborasi dan
diskusi sangatlah penting karena itu merupakan kunci utama dalam menciptakan
lingkungan kerja yang produktif dan inovatif. Rapat ditutup dengan Penandatanganan
Perjanjian Kinerja dan Pakta Integritas Bapppeda Tahun 2025.
GORONTALO - Plt Kepala Bapppeda Provinsi Gorontalo, Nalienly Grace F.
Rawung Sp, M.Si secara simbolis menyerahkan penghargaan Satya Lancana Karya
Satya kepada sejumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) Lingkup Badan Perencanaan,
Penelitian Pembangunan Daerah Provinsi Gorontalo, atas pengabdian masa kerja
selama 20 tahun.
Penyerahan dilakukan usai pelaksanan Apel
Kerja Pagi Senin, 09 Desember 2024 yang dilaksanakan di Halaman Kantor Bapppeda
Provinsi Gorontalo.
Satya Lancana Karya Satya adalah tanda
kehormatan yang diberikan atau yang dianugerahkan kepada Pegawai Negeri Sipil
sebagai penghargaan atas dedikasi pelaksanaan tugasnya yang telah menunjukan
kesetiaan, pengabdian, kecakapan, kejujuran dan kedisiplinan serta telah
bekerja secara terus menerus sekurang-kurangnya 10 tahun, 20 tahun atau 30
tahun. Satyalancana Karya Satya diperuntukan bagi para PNS yang dalam waktu
yang cukup lama untuk setia terhadap Negara, cakap dan rajin dalam melaksanakan
tugasnya sehingga dapat dijadikan sebagai teladan bagi Pegawai yang lain.
“Semoga Dengan diterimahnya Penghargaan Satya
Lancana ini tidak mengurangi semangat kerja Pegawai melainkan menambah semangat
untuk pengabdian dengan tulus Kepada Negara dan Daerah Tercinta” Tutup
Nalienly,.
Berikut Daftar nama-nama Penerima Penganugrahan
Tanda Kehormatan Satya Lancana Karya Satya :
Kabupaten
Gorontalo, – Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) bekerja sama dengan Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah (Bapppeda) Provinsi Gorontalo, Badan Pengawas Obat dan
Makanan (BPOM) Provinsi Gorontalo, serta Pemerintah Daerah di 3 (Tiga)
Kabupaten terpilih.
Setelah sebelumnya sukses di
Kabupaten Pohuwato dan Kabupaten Boalemo. Hari ini pelatihan dilaksanakan di
Desa Pongongalia Kecamatan Pulubala Kabupaten Gorontalo. Pelatihan ini bertujuan
untuk meningkatkan keterampilan masyarakat lokal dalam memanfaatkan potensi
kelapa yang melimpah di daerah tersebut. Disisi lain diharapkan peserta dapat
mengembangkan usaha mikro berbasis pengolahan minyak kelapa, yang dapat
menunjang ekonomi keluarga dan meningkatkan kualitas produk lokal.
Dalam sambutannya, perwakilan
BRIN, Agus Sucipto menyatakan bahwa pelatihan ini merupakan bagian dari program
pemberdayaan masyarakat berbasis inovasi yang diinisiasi oleh BRIN. “Kami
berharap pelatihan ini tidak hanya menghasilkan produk berkualitas tinggi,
tetapi juga membuka peluang usaha baru bagi masyarakat di Desa Pongongalia dan
sekitarnya,” ujarnya.
Kepala Bapppeda Provinsi
Gorontalo dalam hal ini diwakili oleh Kepala Bidang Riset dan Inovasi, Titi
Iriani Datau juga menambahkan bahwa kolaborasi ini adalah langkah penting untuk
mendorong pembangunan berkelanjutan di tingkat lokal. “Kami berkomitmen untuk
terus mendukung inisiatif-inisiatif seperti ini, yang sejalan dengan visi
pembangunan Provinsi Gorontalo, khususnya dalam sektor industri rumahan yang
ramah lingkungan,” ungkapnya.
Selain BRIN dan Bapppeda, BPOM
Provinsi Gorontalo turut memberikan pendampingan dalam aspek keamanan dan
kualitas produk. Mereka memastikan bahwa produk minyak kelapa yang dihasilkan
oleh masyarakat memenuhi standar kesehatan yang telah ditetapkan, sehingga
layak dipasarkan secara luas.
Para peserta pelatihan, yang
terdiri dari warga Desa Pongongalia dan beberapa desa sekitar, sangat antusias
mengikuti kegiatan ini. Mereka berharap ilmu yang diperoleh bisa diaplikasikan
dan membawa dampak positif bagi ekonomi keluarga mereka. Bahkan mereka
beranggapan bahwa inovasi pembuatan minyak kelapa dari BRIN ini lebih efektif
dari aspek waktu karena lebih cepat proses fermentasinya. Irma salah satu
peserta merasa bahwa ilmu yang didapatkan tentang cara membuat minyak kelapa
semakin bertambah. “ Saya rasa yang kami peroleh dalam pelatihan ini lebih
efektif dari segi waktu karena hanya 1 jam proses pengendapan (fermentasi)
sudah bisa langsung dimasak, biasanya di endapkan semalaman” pungkasnya dengan
gembira.
Para peserta juga diberikan panduan teknis mengenai pengemasan dan pemasaran produk, guna meningkatkan daya saing produk minyak kelapa lokal di pasar yang lebih luas.
Dengan terselenggaranya pelatihan
ini, kolaborasi antara BRIN, Bapppeda, BPOM, dan Pemerintah Daerah Kabupaten setempat
diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan perekonomian
daerah, sekaligus mendorong inovasi di sektor pengolahan produk lokal.
Gorontalo,
1 Oktober 2024 – Sebagai bentuk rencana aksi kerjasama city to city
antara Pemerintah Provinsi Gorontalo dan Prefecture Ehime, Jepang, Tim Ehime
melakukan survey dan focus group discussion tentang Kualitas Ikan Tuna
yang baik dan Budidaya Jeruk yang juga merupakan komoditi unggulan di
Prefecture Ehime.
Lokasi
pertama yang dikunjungi adalah tempat pelelangan ikan di Kelurahan Tenda,
wilayah pesisir Tanjung Kramat dan beberapa Unit Pengolahan Ikan Tuna di Kota
Gorontalo. Tim Ehime Prefecture yang didampingi oleh Tim Japan Nus, Pemimpin
Uwajima Project dan NS Corporation, telah melihat langsung bagaimana
proses penanganan ikan tuna dimulai dari pendaratan, pengangkutan ke Unit Pengolahan
Ikan dan kemudian proses pembersihan dan penyimpanan. Pada FGD yang
dilaksanakan di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Gorontalo tanggal 25
September 2024, Tim Ahli Ehime menjelaskan tentang bagaimana menjaga kualitas
ikan tuna di Gorontalo. Beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk menaikkan
kualitas ikan tuna adalah meningkatkan kesadaran dan kerja sama dari nelayan,
pembeli, pelaku pasar dan pabrik pengolahan. Melalui upaya semua pihak dan
kerjasama yang baik bisa menciptkan produk yang bagus dan menguntungkan semua
pihak, ujar Kawamura, dari Tim Japan Nus.
Pada bidang pertanian, Tim melakukan survey perkebunan jeruk di Desa Wonosari Kabupaten Boalemo. Di lokasi tersebut, tim menjelaskan tentang cara pruning yang tujuannya supaya pohon menjadi rendah sehingga memudahkan proses pemanenan dan penyinaran matahari merata. Selain itu ada juga proses “Tekika” yaitu pemetikan/pengurangan biji jeruk di pohon. Kalau proses ini tidak dlakukan, tahun berikutnya pohon jeruk tidak akan berbuah atau buahnya sedikit. Dengan pengurangan buah jeruk, tahun berikutnya panen jeruk akan tetap stabil, sehingga pendapatan petani jeruk pun tetap stabil. Pada pelaksanaan FGD tanggal 27 September 2024 yang berlangsung di Dinas Pertanian Provinsi Gorontalo, Mulyadi selaku kepala Dinas Pertanian Provinsi Gorontalo memberikan apresiasi terhadap kegiatan ini. Provinsi Gorontalo juga memeiliki komoditi unggulan yaitu padi dan kami berharap kedepannya, komoditi padi ini dapat menjadi tema pelaksanaan FGD maupun pelatihan bagi petani padi dimulai dari budidaya, pengolahan pasca panen dan diversifikasi produk. Sehingga akan lebih banyak yang menerima manfaat dari kerjasama ini, ujar Mulyadi.
GORONTALO - Bappeda Provinsi
Gorontalo sekarang ini tengah melaksanakan kegiatan pengukuran Indeks Kualitas
Perencanaan Kabupaten Kota se-Provinsi Gorontalo yang telah diawali dengan
kegiatan Sosialisasi secara roadshow ke kabupaten kota baru-baru ini.
Pengukuran Indeks itu sendiri bertujuan untuk memastikan kualitas perencanaan
yang telah disusun oleh seluruh instansi pemerintah berbasis dampak (outcome)
yang menjamin kebermanfaatan terhadap masyarakat serta seluruh pihak terkait.
Apresiasi Kabupaten
Kota atas respon cepat Bapppeda Provinsi Gorontalo dalam menjawab keinginan
Kabupaten Kota terkait dengan pengisian angka Indeks Kualitas Perencanaan dalam
Portal Nasional Reformasi Birokrasi karena sebagaimana diketahui dengan
keluarnya Surat Edaran Kementerian Bappenas No. 3 tahun 2023 tentang Pedoman
Penilaian Perencanaan Pembangunan Nasional/K/L/Pemerintah Dareah dimana dalam
isi edarannya menyatakan dengan jelas bahwa penilaian Indeks Kualitas
Perencanaan tidak dilakukan secara mandiri yang artinya secara berjenjang Provinsi
di nilai oleh Kementerian dan Kabupaten Kota dinilai oleh Provinsi. Adapun IKP
Provinsi Gorontalo tahun 2023 adalah predikat baik dengan nilai 87,64 yang
disertai dengan beberapa rekomendasi untuk menjadi masukkan dalam meningkatkan
kualitas perencanaan pembangunan daerah.
Dengan tetap mengacu dalam Surat Edaran Bappenas, instrumen yang digunakan terdapat sedikit penyesuaian pada beberapa subindikator dan data tambahan sesuai kebutuhan daerah. Kegaitan ini pula turut di dukung penuh oleh SKALA Provinsi Gorontalo. ( Hamid Ibrahim)