Limboto, — Pemerintah Provinsi Gorontalo melalui Badan Perencanaan, Penelitian, dan
Pengembangan Daerah (Bapppeda) Provinsi Gorontalo menyelenggarakan audiensi
antara Gubernur Gorontalo dan Tim Penyusun Kajian Perspektif Tahun Anggaran
2025. Kegiatan yang difasilitasi oleh Bidang Riset dan Inovasi Bapppeda Provinsi
Gorontalo ini berlangsung pada Sabtu, 26 Juli 2025, pukul 09.30 WITA, bertempat
di Orasawa Resto, Kelurahan Biyonga, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo.
Audiensi
ini menjadi forum awal dalam penyusunan kajian strategis tahunan yang akan
melibatkan berbagai perguruan tinggi di Provinsi Gorontalo. Kolaborasi ini
dirancang untuk mengintegrasikan hasil riset akademik ke dalam arah kebijakan publik
secara nyata dan terukur.
Dalam
sambutannya, Gubernur Gorontalo, Dr. Ir.
H. Gusnar Ismail, M.M. menegaskan pentingnya sinergi yang berkelanjutan
antara pemerintah daerah dan komunitas akademik.
“Pemerintah Provinsi Gorontalo berkomitmen untuk
terus mengembangkan kerja sama penelitian dengan perguruan tinggi. Penelitian
tidak boleh berhenti pada laporan semata, tetapi harus berkelanjutan dan
aplikatif dalam menjawab tantangan pembangunan,”
ujarnya.
Salah
satu akademisi yang hadir, Dr. Raghel
Yunginger, S.Pd., M.Si., memberikan pendapat tentang meningkatnya aktivitas
pertambangan bukan logam di sejumlah wilayah yang ada diwilayah Provinsi
Gorontalo.
“Kegiatan pertambangan bukan logam seperti batuan
dan pasir terus berkembang, namun perlu perhatian lebih terkait perizinan dan
metode pelaksanaannya. Kajian harus dapat menjawab bagaimana sektor ini
dikelola secara berkelanjutan tanpa mengabaikan dampak lingkungan dan social.”
ungkapnya.
Sementara
itu, Prof. Dr. Ir. Syarwani Canon, M.Si.
akademisi lain yang terlibat dalam penyusunan kajian, menyampaikan pandangan
strategis terkait pengelolaan kawasan perkotaan.
“Kota Gorontalo sebagai salah satu wilayah terpadat
memerlukan pendekatan manajemen kawasan yang lebih fungsional dan terintegrasi
dengan wilayah sekitarnya. Kajian ini penting untuk menyelaraskan fungsi Kota
Gorontalo dalam konteks regional. Kolaborasi lintas wilayah sangat dibutuhkan
agar pertumbuhan ekonomi dapat berjalan secara paralel dan merata,”
jelasnya.
Menutup
rangkaian audiensi, Kepala Bapppeda Provinsi Gorontalo, Dr. Wahyudin Athar Katili, S.STP., M.T., menyampaikan bahwa
kegiatan ini merupakan tonggak awal dari kolaborasi yang lebih erat antara
pemerintah dan dunia akademik.
“Kami melihat ini sebagai awal dari momen kolaborasi
yang lebih erat dengan para akademisi. Sinergi seperti inilah yang dibutuhkan
untuk menjawab kompleksitas pembangunan ke depan,”
tegasnya.
Dengan
mengusung tema “Sinergi Riset dan
Kebijakan untuk Akselerasi Pembangunan Daerah”, audiensi ini menjadi
langkah strategis dalam mendorong perencanaan pembangunan Provinsi Gorontalo
yang lebih inklusif, kolaboratif, dan berbasis bukti ilmiah. (ManyoeAgustinus)
GORONTALO — Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ( BAPPEDA ) Dinas Pariwisata Provinsi Gorontalo menggelar kegiatan sosialisasi Gorontalo Half Marathon pada Jumat, 2 Oktober 2026 di kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Gorontalo. Langkah ini dilakukan guna memacu antusiasme dan meningkatkan jumlah peserta menjelang penutupan masa pendaftaran.
Hingga saat ini, jumlah pendaftar tercatat baru mencapai kurang lebih 1.300 orang dari target keseluruhan sebanyak 7.500 peserta. Melalui sosialisasi ini, Dinas Pariwisata mengajak seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) dan tenaga penunjang di lingkungan Bappeda untuk ikut serta memeriahkan ajang lari bergengsi tingkat daerah tersebut.
Untuk menggenjot minat para pendaftar, Dinas Pariwisata menghadirkan penawaran spesial berupa promo potongan harga pendaftaran sebesar Rp75.000. Promo potongan khusus ini berlaku hingga tanggal 5 Oktober.
Sekretaris Dinas Pariwisata menyampaikan bahwa Gorontalo Half Marathon tidak hanya bertujuan untuk mempromosikan gaya hidup sehat dan olahraga lari, tetapi juga menjadi sarana penggerak ekonomi daerah serta daya tarik wisata (sport tourism) di Provinsi Gorontalo.
Pihak Bappeda menyambut positif sosialisasi ini dan Sekretaris Aisa Ibrahim mewakili kepala Bappeda mengimbau jajarannya untuk memanfaatan kesempatan promo yang ada sebelum batas waktu berakhir, sekaligus berpartisipasi dalam event GOHM tersebut demi kesuksesan kegiatan dan menuntaskan target 7.500 pendaftar sebagaimana ditargetkan.
#HUMAS
GORONTALO - Bappeda Provinsi Gorontalo Menggelar Workshop Tindak Lanjuti Penelitian Dampak Perubahan Iklim terhadap Layanan Dasar untuk Perkuat Ketahanan Pangan dan Gizi Berbasis Potensi Lokal Daerah pada Kamis, 17/09/2026 di Hotel Aston Kota Gorontalo.
Ini sebagai langkah
konkrit dalam merespons hasil penelitian terkait dampak perubahan iklim
terhadap layanan dasar—khususnya kemampuan daerah dalam menjaga ketahanan
pangan—pemerintah daerah menggelar Workshop Penyusunan Rencana Aksi Daerah
Pangan, Gizi, dan Perubahan Iklim (RAD PGBPSLD) yang didukung
lewat Program Skala. Kegiatan ini melibatkan jajaran Organisasi Perangkat
Daerah (OPD) Provinsi terkait guna merumuskan langkah strategis dan kolaboratif
di tingkat daerah.
Perubahan iklim yang
berpotensi mengganggu ketersediaan dan keterjangkauan pangan menuntut adanya
adaptasi serta penguatan kapasitas daerah secara multisektoral. Melalui
penyusunan RAD PGBPSLD ini, diharapkan ketahanan pangan daerah serta status
gizi masyarakat dapat terus diperkuat secara berkelanjutan.
Workshop ini menghadirkan
narasumber utama dari kementerian teknis dan mitra pembangunan, di antaranya:
Kepala Bappeda, Dr.
Wahyudin Katili yang membuka acara secara resmi, menyampaikan dalam sambutannya
bahwa Penyusunan RAD PGBPSLD ini memberikan berbagai manfaat strategis bagi
daerah Menjadi pedoman perencanaan daerah, Menyelaraskan
kebijakan dan program, Menetapkan target dan indikator yang terukur,
Memperjelas pembagian peran, Menjadi dasar penganggaran, Mendorong koordinasi
lintas sektor, Memudahkan monitoring dan evaluasi, Meningkatkan efektivitas dan
efisiensi program program ketahanan pangan daerah
keluaran (output)
utama yang dihasilkan dari workshop ini meliputi Matriks Penajaman Strategi dan
Aksi, Formulasi Indikator Kinerja Aksi yang Valid, serta Rencana Kerja
Pokja/Forum Teknis. Dokumen-dokumen ini akan menjadi landasan operasional bagi
seluruh OPD terkait dalam mengimplementasikan aksi adaptasi iklim, ketahanan
pangan, dan perbaikan gizi masyarakat secara terintegrasi.
Dengan terlaksananya workshop ini, pemerintah daerah menegaskan komitmennya untuk menghadirkan kebijakan publik yang responsif iklim demi melindungi kesejahteraan masyarakat dan mewujudkan ketahanan pangan yang tangguh di masa depan.
Gorontalo — Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Gorontalo memfasilitasi kunjungan dinas tim Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dalam rangka sosialisasi dan pelatihan penggunaan Sistem Informasi GATOTKACA sebagai salah satu hasil riset BRIN yang dikembangkan untuk mendukung kajian kebijakan mitigasi kebencanaan dan adaptasi perubahan iklim di Provinsi Gorontalo.
Kegiatan
yang dilaksanakan pada hari Kamis, 10 September 2026, bertempat di Ballroom
Karawo Lantai III Kantor Bappeda Provinsi Gorontalo, diikuti oleh perwakilan
perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota yang memiliki keterkaitan dengan urusan
perencanaan pembangunan, kebencanaan, lingkungan hidup, pertanian, kelautan dan
perikanan, pekerjaan umum, serta pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah.
Kegiatan
tersebut dibuka oleh Sekretaris Bappeda Provinsi Gorontalo, Dra. Aisa
Ibrahim, dalam hal ini mewakili Kepala Bappeda Provinsi Gorontalo dan
menghadirkan tim periset BRIN, yaitu Dr. Noersomadi, Edy Maryadi, ST., MT., dan Tiin Sinatra, S.Si., M.Si.
Kehadiran tim BRIN menjadi bagian dari upaya memperkuat pemanfaatan hasil riset
dan teknologi dalam mendukung proses perencanaan serta perumusan kebijakan
pembangunan daerah berbasis data dan informasi.
Dalam
pelaksanaannya, tim BRIN memberikan sosialisasi mengenai Sistem Informasi
GATOTKACA sekaligus pelatihan kepada peserta terkait tata cara penggunaan
sistem. Peserta diperkenalkan pada fungsi dan fitur sistem serta bagaimana
informasi yang tersedia dapat dimanfaatkan dalam mendukung analisis terhadap
risiko dan dampak kebencanaan maupun perubahan iklim.
Pemanfaatan
sistem informasi tersebut diharapkan dapat memperkuat kapasitas pemerintah
daerah dalam mengidentifikasi berbagai potensi risiko, memahami kondisi wilayah
yang memiliki kerentanan terhadap bencana dan perubahan iklim, serta
menyediakan informasi yang dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan
kebijakan dan perencanaan pembangunan.
Sekretaris
Bappeda Provinsi Gorontalo, Dra. Aisa Ibrahim, dalam pembukaan kegiatan
menyampaikan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah dan lembaga riset
nasional dalam memastikan hasil penelitian dapat dimanfaatkan secara nyata
dalam proses pembangunan daerah. Pemanfaatan hasil riset dan dukungan teknologi
informasi dinilai penting untuk memperkuat perencanaan pembangunan yang
responsif terhadap berbagai tantangan, termasuk risiko bencana dan perubahan
iklim.
Kegiatan ini
melibatkan sejumlah perangkat daerah dan unit kerja terkait, antara lain
Bappeda Provinsi Gorontalo, Bappeda Kabupaten/Kota, Dinas Lingkungan Hidup dan
Kehutanan Provinsi Gorontalo, Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
Provinsi Gorontalo, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Gorontalo, BPBD
Provinsi Gorontalo, Dinas PUPR-PKP Provinsi Gorontalo, serta bidang-bidang
terkait di lingkungan Bappeda Provinsi Gorontalo.
Keterlibatan
lintas perangkat daerah tersebut diharapkan dapat mendorong pemanfaatan Sistem
Informasi GATOTKACA secara lebih luas sesuai dengan kebutuhan masing-masing
sektor. Selain itu, kegiatan ini menjadi ruang untuk membangun pemahaman
bersama mengenai pentingnya integrasi data, riset, dan informasi kebencanaan
serta perubahan iklim dalam proses perencanaan pembangunan daerah.
Melalui
kegiatan sosialisasi dan pelatihan ini, Bappeda Provinsi Gorontalo bersama BRIN
mendorong agar hasil riset dan inovasi teknologi tidak berhenti pada tahap
penelitian, tetapi dapat diimplementasikan dan dimanfaatkan sebagai instrumen
pendukung kebijakan. Dengan demikian, ketersediaan informasi yang lebih baik
diharapkan dapat membantu pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan mitigasi
bencana dan adaptasi perubahan iklim yang lebih tepat sasaran, terukur, dan
berbasis bukti.
Kegiatan ini sekaligus memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan BRIN dalam mendorong penerapan evidence-based policy sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas perencanaan dan pembangunan daerah di Provinsi Gorontalo.
GORONTALO - Bappeda Provinsi Gorontalo Menyelenggarakan Rapat Koordinasi Manajemen Risiko Tingkat Pemerintah Daerah Yang Dipimpin Oleh Sekretaris Bappeda Dra. Aisa Ibrahim, Dengan Menghadirkan Korwas Akuntabilitas Pemerintah Daerah Dan Auditor Madya Bpkp Perwakilan Provinsi Gorontalo Serta Inspektorat Provinsi Gorontalo Pada Selasa (01/09/2026) Di Ruang Rapat Huyula Kantor Gubernur.
Bappeda Provinsi Gorontalo Selaku Koordinator Komite Pengelolaa Risiko Sebagaimana Dalam Peraturan Gubernur Nomor 32 Tahun 2022 Menghendaki Integrasi Manajemen Risiko Dengan Proses Perencanaan Dan Penganggaran Agar Pada Saat Merencanakan Kinerja Sudah Disertai Dengan Antisipasi Potensi Masalah Ke Depan, Sehingga Kemungkinan Keberhasilannya Semakin Tinggi.
Proram Atau Kegiatan Yang Berpotensi Gagal Melalui Analisis Risiko Lebih Awal, Masih Bisa Digantikan Dengan Program Lain Yang Lebih Dimungkinkan Keberhasilan Dan Kemanfaatannya. Kegiatan Pengendalian Atau Mitigasi Risiko Dapat Di Rencanakan Pada Y-1 Sehingga Pada Tahun Anggaran Selanjutnya Dapat Langsung Dilaksanakan Kegiatan Tindak Pengendaliannya.
Substansi Lain Dari Kegiatan Ini Adalah
Internalisasi Manajemen Risiko Pemda Ke Dalam Dokumen Perencanaan Perangkat
Daerah Tahun 2027. Ini Artinya Bappeda Melalui Bidang-Bidang Teknis Mitra Opd
Berperan Memastikan Pelaksanaan Rencana Tindak Pengendalian (Rtp) Risiko Yang
Sudah Ditetapkan, Dapat Diakomodir Melalui Dokumen Renja Opd Untuk Risiko
Operasionalnya Dan Dokumen Renstra Untuk Risiko Strategisnya.
Di Sesi Akhir Kegiatan Telah Dirumuskan Pula Manajemen Risiko Bappeda Tahun 2027 Berdasarkan Indikator Kinerja Strategis Tahun 2025-2029 Yang Selanjutnya Akan Dintegrasikan Ke Dalam Dokumen Renja Dan Menjadi Acuan Implementasi Mitigasi Risiko Perangkat Daerah.