close

Bappeda Provinsi Gorontalo Menyelenggarakan Rapat Peningkatan Kualitas Para Perencana Dengan Tema Membangun Tata Kelola Perencanaan Daerah yang Lebih Berkualitas melalui Standarisasi Verifikasi Rencana Kerja Perangkat Daerah Berbasis GEDS

posted 1 day ago, BAPPEDA Prov. Gorontalo

GORONTALO, Jumat (16/10/2026) – Upaya memperkuat kualitas perencanaan daerah terus dilakukan Pemerintah Provinsi Gorontalo. Salah satunya melalui peningkatan kualitas para perencana. Tahun ini Provinsi Gorontalo berhasil mengirimkan 2 orang perwakilan pada kursus singkat yaitu Ilham Safarudin Maku dan Wiwik Junus Ismail. Short course ini selenggarakan oleh Australia Awards Indonesia (AAI) bersama Program SKALA selama 2 pekan di Australia dan diikuti oleh 27 peserta terpilih dari Provinsi Aceh dan provinsi-provinsi yang ada di bagian timur kawasan Indonesia. 

Sebagai tindaklanjut dari kursus tersebut, setiap peserta merancang proyek yang dapat memberikan dampak pada pembangunan di daerah masing-masing. Wiwik yang juga Perencana Ahli Madya di Bappeda merancang proyek yang berjudul “Membangun Tata Kelola Perencanaan Daerah yang Lebih Berkualitas melalui Standarisasi Verifikasi Rencana Kerja Perangkat Daerah Berbasis GEDSI”. Gagasan ini disampaikan di depan Kepala Bappeda Provinsi Gorontalo beserta para perencana dan para kepala bidang pada Jum’at (16/10/2026).

Pertemuan dibuka langsung oleh Kepala Bappeda Provinsi Gorontalo, Wahyudin Katili. Dengan suasana hangat, beliau mengajak seluruh peserta menyimak paparan dengan pikiran terbuka. Beliau menegaskan bahwa ilmu dari kursus tidak boleh berhenti di sertifikat, melainkan harus kembali menjadi manfaat bagi daerah. Tak hanya itu, Kepala Bappeda juga menyatakan dukungannya agar konsep ini dapat diimplementasikan dalam proses perencanaan di Provinsi Gorontalo.

Dalam pemaparannya, Wiwik bercerita tentang persoalan yang kerap muncul saat verifikasi Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah. Standar yang belum seragam membuat kualitas dokumen antar perangkat daerah berbeda-beda. Karena itu, proyek ini mengusulkan model asistensi yang lebih terintegrasi dan mendalam, dengan standar verifikasi yang memasukkan perspektif Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI).

“Perencanaan yang baik adalah perencanaan yang melihat semua orang,” demikian semangat yang ingin dibawa. Dengan perspektif GEDSI, program dan kegiatan daerah diharapkan lebih peka terhadap kebutuhan perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya, sekaligus memberi pegangan yang jelas bagi para verifikator saat mendampingi perangkat daerah.

Diskusi pun mengalir hangat. Para peserta memberikan masukan, terutama tentang bagaimana konsep ini dapat diterapkan dalam siklus perencanaan tahunan. Dengan dukungan pimpinan dan antusiasme rekan-rekan, gagasan ini diharapkan tidak berhenti di ruang rapat, tetapi tumbuh menjadi praktik nyata bagi perencanaan Gorontalo yang lebih berkualitas dan berpihak pada semua.


#Humas

 

PopulerBerita Populer
LainnyaTerbaru
  •  Pemprov Gorontalo Kaji Penerapan Teknologi Johkasou Jepang untuk Pengelolaan Air Limbah Rumah Sakit

    GORONTALO – Pemerintah Provinsi Gorontalo terus memperkuat kolaborasi dengan Prefektur Ehime, Jepang, dalam menjajaki penerapan teknologi ramah lingkungan, khususnya untuk pengelolaan air limbah fasilitas kesehatan.

    Pada 13–15 Oktober 2026, Daiki Axis Indonesia melakukan kunjungan ke Gorontalo untuk berdiskusi dengan Bappeda, Dinas PUPR, dan manajemen RSUD dr. Hasri Ainun Habibie (HAH), sekaligus meninjau calon lokasi penerapan teknologi Johkasou. Penjajakan ini merupakan tindak lanjut dari kunjungan Gubernur Gorontalo ke Pusat Otak Nasional pada Agustus 2026 untuk mempelajari penerapan teknologi tersebut di lingkungan rumah sakit.

    Pada kesempatan kunjungan di Aula Manajemen RSUD dr. HAH, Daiki Axis Indonesia memaparkan profil perusahaan, regulasi pengelolaan air limbah, struktur produk, sistem pemeliharaan dan jejaring layanan, serta pengalaman pelaksanaan proyek. Sementara itu, manajemen RSUD dr. Hasri Ainun Habibie menyampaikan profil rumah sakit, blueprint pengembangan fasilitas, dan evaluasi kapasitas instalasi pengolahan air limbah (IPAL) yang tersedia saat ini.

    Dalam diskusi terungkap bahwa tingkat utilisasi IPAL eksisting RSUD dr. Hasri Ainun Habibie telah mencapai 87,5 persen, dengan sisa kapasitas sekitar 11 m³. Kondisi ini menjadi perhatian seiring rencana operasionalisasi gedung baru lima lantai yang akan meningkatkan kapasitas rumah sakit menjadi total 318 tempat tidur.

    Menindaklanjuti hasil pembahasan, Pemerintah Provinsi Gorontalo akan mengkaji kebutuhan kapasitas pengolahan air limbah, kesesuaian teknis penerapan Johkasou, pemenuhan ketentuan lingkungan, serta kebutuhan investasi dan pemeliharaan. Hasil kajian tersebut akan menjadi dasar penyusunan rekomendasi dan penentuan langkah implementasi yang sesuai dengan kebutuhan rumah sakit.

    Melalui kolaborasi Gorontalo–Ehime dan penjajakan bersama Daiki Axis Indonesia, Pemerintah Provinsi Gorontalo mendorong pemanfaatan teknologi yang berbasis kebutuhan, terukur secara teknis, dan berkelanjutan. Fokus selanjutnya adalah memastikan bahwa setiap keputusan penerapan teknologi didukung hasil kajian kelayakan, perhitungan kapasitas yang memadai, serta rencana operasional dan pemeliharaan yang jelas, sehingga peningkatan layanan kesehatan dapat berjalan selaras dengan perlindungan lingkungan.


    #HUMAS
    14 hours ago
  • Dorong Budaya Inovasi, Pemerintah Provinsi Gorontalo Gelar Inovasi Daerah Awards 2026: "Inovasi Berdampak, Gorontalo Maju

    GORONTALO, 20 OKTOBER 2026 – Dalam rangka mendorong penguatan budaya inovasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo serta meningkatkan kualitas dan keberlanjutan inovasi daerah, Pemerintah Provinsi Gorontalo melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) melaksanakan kegiatan presentasi dan penilaian bagi inovator terpilih pada Inovasi Daerah Awards Tingkat Provinsi Gorontalo Tahun 2026. Kegiatan yang mengusung tema “Inovasi Berdampak, Gorontalo Maju” ini diselenggarakan pada hari Selasa, 20 Oktober 2026 di Manna Hall Kota Gorontalo.

    Dalam laporan panitia yang disampaikan oleh Sekretaris Bappeda Provinsi Gorontalo, Aisa Ibrahim menjelaskan secara mendalam mengenai maksud dan tujuan dari pelaksanaan ajang ini. Maksud utama dari kegiatan ini adalah untuk memberikan ruang apresiasi serta motivasi kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Perangkat Daerah agar terus menciptakan pembaharuan dalam tata kelola pemerintahan, pelayanan publik, maupun bentuk inovasi lainnya. Selain itu, kegiatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa inovasi daerah yang dihasilkan tidak sekadar menjadi formalitas di atas kertas, tetapi memiliki standar kualitas yang tinggi, keberlanjutan yang terjamin, serta memberikan dampak nyata (impactful) bagi pembangunan daerah dan pelayanan publik.

    Tity Iriani Datau selaku Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan dalam penjelasan materi dan teknis penilaian menyampaikan bahwa peserta dalam kegiatan ini sebanyak 13 Inovasi yang berhasil memenuhi 20 syarat  indikator, yang di persyaratkan dalam aplikasi Innovaitve Government Awards (IGA) Tahun 2026 Oleh BSKDN Kemendagri yaitu inovasi dari Dinas Kesehatan, PP dan KB sebanyak 7 inovasi, Dinas Penanaman Modal PTSP sebanyak 2 inovasi, Bappeda Provinsi Gorontalo 1 inovasi, Badan Keuangan dan Aset Daerah 1 inovasi, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebanyak 2 inovasi.

    Acara ini dibuka secara resmi oleh Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo. Dalam sambutannya, menekankan pentingnya mentransformasikan cara kerja birokrasi melalui inovasi yang berkelanjutan. "Mari kita jadikan inovasi sebagai budaya kerja, sebagai instrumen untuk meningkatkan kinerja pemerintahan, dan sebagai wujud tanggung jawab kita kepada masyarakat Gorontalo," ujar Sofian Ibrahim di hadapan para peserta dan tim penilai.

    Sekda juga menambahkan bahwa peluang untuk berinovasi sebenarnya terbuka sangat lebar di lingkungan pemerintahan jika para aparatur peka terhadap tanggung jawabnya. "Inovasi itu dimulai dari tugas dan fungsi kita sehari-hari. Munculkan banyak pertanyaan dari hambatan yang ada, lalu dari sana akan ditemukan satu inovasi yang tepat untuk memperlancar dan menyelesaikan setiap permasalahan pelayanan," pungkasnya.

    Melalui penilaian Inovasi Daerah Awards 2026 ini, Pemerintah Provinsi Gorontalo berharap dapat melahirkan terobosan-terobosan baru yang tidak hanya mempermudah kinerja birokrasi, tetapi secara nyata mampu mendongkrak kesejahteraan masyarakat dan membawa Gorontalo menuju kemajuan yang berkelanjutan.

     

    #HUMAS
    1 day ago
  • Perkuat Sektor Pertanian, Provinsi Gorontalo dan Ehime Prefecture Jepang Rampungkan Kalender Budidaya Padi serta Manual Pengendalian Hama

    BAPPEDA PROVINSI GORONTALO – Pemerintah Provinsi Gorontalo terus mematangkan kerja sama internasional dengan Ehime Prefecture, Jepang, di sektor pertanian. Langkah terbaru diwujudkan tanggal 15 Oktober 2026 melalui pertemuan virtual yang difasilitasi oleh Bappeda Provinsi Gorontalo dan mempertemukan tenaga ahli dari Jepang dengan perwakilan kelompok tani, Petugas Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan (POPT) serta Fungsional terkait Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Gorontalo.

    Pertemuan intensif ini fokus pada agenda krusial yaitu finalisasi kalender budidaya padi dan penyusunan manual book (buku panduan) pengendalian hama. Sinergi ini diharapkan mampu mengadopsi teknologi pertanian canggih Jepang yang disesuaikan dengan kondisi lokal Gorontalo demi mendongkrak produktivitas dan kualitas pangan.

    Tity Iriani Datau selaku kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan saat membuka kegiatan ini menyampaikan bahwa dalam kerjasama ini  transfer pengetahuan fokus pada metode budidaya padi yang lebih efisien dan ramah lingkungan. Melalui  kalender budidaya dapat menjadi panduan waktu tanam yang disesuaikan secara ilmiah untuk meminimalkan risiko gagal panen serta panduan taktis bagi petugas POPT dan petani untuk mendeteksi serta menangani hama ancaman penyakit blast, penggerek batang, dan tikus secara cepat dan aman

    Dokumen strategis tersebut ditargetkan rampung dan diserahkan kepada Gubernur Gorontalo pada Desember 2026. Dalam kesempatan tersebut, Tenaga ahli dari Ehime Prefecture, Mr  Inari menyampaikan apresiasi atas dedikasi dan kolaborasi aktif tim Gorontalo selama proses penyusunan. Mereka berharap dokumen panduan ini tidak hanya menjadi arsip administratif, melainkan benar-benar menjadi instrumen praktis yang mudah dipahami dan diterapkan oleh para petani di lapangan. Dengan begitu, transfer teknologi ini dapat langsung berdampak pada peningkatan produktivitas, penurunan gagal panen, dan kesejahteraan petani Gorontalo secara berkelanjutan.


    #HUMAS
    4 days ago
  • Gorontalo Siapkan Langkah Nyata agar Penyandang Disabilitas Lebih Mudah Mengakses Layanan dan Terlibat dalam Pembangunan

    GORONTALO – Mengurus dokumen kependudukan, terdata dengan baik, hingga ikut menyuarakan kebutuhan dalam perencanaan pembangunan. Inilah beberapa hal yang ingin dipermudah bagi penyandang disabilitas di Gorontalo lewat Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas (RAD PD) 2026–2029. Rencana ini dimatangkan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Gorontalo dalam pertemuan konfirmasi target dan kegiatan pada Selasa (13/10/2026).

    Pertemuan tersebut menghadirkan sejumlah dinas dan lembaga di daerah serta instansi vertikal, antara lain KPU, Bawaslu, Kementerian Agama, dan Kementerian Haji dan Umrah. Masing-masing diminta memastikan bahwa target dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya realistis dan dapat dijalankan hingga 2029. Kegiatan yang dibahas, misalnya, layanan administrasi kependudukan, pelatihan inklusi bagi petugas layanan haji, umroh dan pelaksana pemilu, pengembangan sistem data terpadu, serta pelibatan penyandang disabilitas dalam forum perencanaan seperti Musrenbang.

    Kepala Bappeda Provinsi Gorontalo, Wahyudin Athar Katili, menegaskan dukungannya. “Pembangunan yang baik adalah pembangunan yang bisa dirasakan semua orang, termasuk penyandang disabilitas. Lewat RAD ini, setiap dinas dan instansi punya target yang jelas dan bisa dipertanggungjawabkan. Kami mendukung penuh, dan yang terpenting, hasilnya harus terasa langsung oleh masyarakat,” tuturnya.

    Penyusunan RAD PD merupakan inisiatif Bappeda Provinsi Gorontalo yang didukung oleh Program SKALA, sebagai tindak lanjut dari Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. Hasil pertemuan ini akan menjadi bahan penyempurnaan draf Peraturan Gubernur tentang RAD Penyandang Disabilitas sebelum ditetapkan.

    Bappeda mengajak masyarakat, organisasi penyandang disabilitas, dan media ikut mengawal pelaksanaannya agar Gorontalo semakin inklusif bagi semua.
    4 days ago
  • Pemprov Gorontalo Bersama Program SKALA Perkuat Perencanaan dan Penganggaran SPM melalui Workshop Costing SPM Sosial
    Boalemo, 14 Oktober 2026 — Pemerintah Provinsi Gorontalo melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) bersama Dinas Sosialdukcapil, Biro Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah, dan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), dengan dukungan Program SKALA, melaksanakan Workshop Penyusunan Costing Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sosial Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Provinsi Gorontalo di Vila Kencana, Kabupaten Boalemo, pada 13–14 Oktober 2026.
    Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya memperkuat kualitas perencanaan dan penganggaran pelayanan dasar bidang sosial agar kebutuhan masyarakat yang berhak menerima layanan dapat diidentifikasi secara lebih tepat, terukur, dan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
    SPM merupakan ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang wajib diperoleh setiap warga negara secara minimal. Dalam penerapannya, pemenuhan SPM tidak hanya berkaitan dengan penetapan target pelayanan, tetapi juga membutuhkan perhitungan kebutuhan penerima layanan, ketersediaan sumber daya, sarana dan prasarana, barang dan jasa, sumber daya manusia, serta kebutuhan pembiayaan yang harus diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah.
    Melalui workshop ini, Pemerintah Provinsi Gorontalo mendorong penguatan pemahaman bersama mengenai penyusunan kebutuhan biaya SPM Sosial sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Permensos Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada SPM Bidang Sosial.
    Kepala Bappeda: SPM Sosial Harus Berangkat dari Kebutuhan Masyarakat
    Kepala Bappeda Provinsi Gorontalo, Dr. Wahyudina A. Katili, S.STP., M.T., dalam paparannya menegaskan bahwa pemenuhan SPM Sosial harus menjadi bagian integral dari perencanaan pembangunan daerah. Menurutnya, perencanaan pelayanan dasar perlu dimulai dari identifikasi masyarakat yang belum memperoleh pelayanan, pengukuran kesenjangan pelayanan, hingga penghitungan kebutuhan sumber daya dan biaya yang diperlukan.
    Ia juga menekankan pentingnya membangun tata kelola data sasaran SPM Sosial yang terintegrasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Data penerima layanan yang akurat, terverifikasi, dan diperbarui secara berkala menjadi fondasi untuk menentukan jenis pelayanan, pembagian kewenangan, kebutuhan sumber daya, serta besaran pembiayaan yang diperlukan.
    Menurutnya, Keterbatasan fiskal bukan alasan untuk mengabaikan kesenjangan pemenuhan SPM. Karena itu, penghitungan kebutuhan biaya harus menjadi dasar dalam menentukan prioritas, menyusun tahapan pemenuhan, meningkatkan efisiensi pembiayaan, dan mengoptimalkan kolaborasi sumber pendanaan sesuai ketentuan yang berlaku.
    Dalam pelaksanaannya, peserta melakukan simulasi penghitungan kebutuhan biaya secara berkelompok berdasarkan jenis pelayanan dan kewenangan masing-masing tingkatan pemerintahan. Simulasi tersebut dilakukan dengan memperhitungkan jumlah penerima layanan, kebutuhan barang dan jasa, ketersediaan sumber daya, selisih kebutuhan, harga satuan, hingga estimasi biaya yang diperlukan. Peserta juga menelaah kemungkinan dukungan pelayanan dari pemerintah pusat, lembaga kesejahteraan sosial, dan pihak lainnya agar penghitungan kebutuhan daerah dapat dilakukan secara lebih komprehensif.
    Workshop ini melibatkan perangkat daerah tingkat provinsi serta unsur pemerintah Kabupaten Boalemo dan Kabupaten Pohuwato, termasuk perangkat daerah yang menangani urusan sosial, perencanaan pembangunan, pengelolaan keuangan, tata pemerintahan, kebencanaan, pengawasan, dan pemberdayaan masyarakat. Perwakilan organisasi penyandang disabilitas dan lembaga kesejahteraan sosial juga dilibatkan untuk memperkaya perspektif mengenai kebutuhan pelayanan kelompok rentan.
    Keterlibatan berbagai unsur tersebut menjadi penting mengingat pemenuhan SPM Sosial membutuhkan koordinasi lintas sektor dan keterpaduan pelaksanaan sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan pemerintahan.
    Melalui langkah tersebut, Pemerintah Provinsi Gorontalo menegaskan pentingnya menjadikan SPM Sosial sebagai bagian integral dari agenda pembangunan daerah. Penguatan perencanaan dan penganggaran yang berbasis kebutuhan diharapkan dapat membantu pemerintah daerah menentukan prioritas pelayanan secara lebih tepat, meningkatkan efektivitas alokasi sumber daya, serta memperkuat pemenuhan pelayanan dasar bagi penyandang disabilitas telantar, anak telantar, lanjut usia telantar, gelandangan dan pengemis, serta masyarakat terdampak bencana sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
    5 days ago