Pemprov Gorontalo Bersama Program SKALA Perkuat Perencanaan dan Penganggaran SPM melalui Workshop Costing SPM Sosial
posted 2 hours ago, BAPPEDA Prov. Gorontalo
Boalemo, 14 Oktober 2026 — Pemerintah Provinsi Gorontalo melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) bersama Dinas Sosialdukcapil, Biro Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah, dan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), dengan dukungan Program SKALA, melaksanakan Workshop Penyusunan Costing Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sosial Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Provinsi Gorontalo di Vila Kencana, Kabupaten Boalemo, pada 13–14 Oktober 2026.
Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya memperkuat kualitas perencanaan dan penganggaran pelayanan dasar bidang sosial agar kebutuhan masyarakat yang berhak menerima layanan dapat diidentifikasi secara lebih tepat, terukur, dan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
SPM merupakan ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang wajib diperoleh setiap warga negara secara minimal. Dalam penerapannya, pemenuhan SPM tidak hanya berkaitan dengan penetapan target pelayanan, tetapi juga membutuhkan perhitungan kebutuhan penerima layanan, ketersediaan sumber daya, sarana dan prasarana, barang dan jasa, sumber daya manusia, serta kebutuhan pembiayaan yang harus diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah.
Melalui workshop ini, Pemerintah Provinsi Gorontalo mendorong penguatan pemahaman bersama mengenai penyusunan kebutuhan biaya SPM Sosial sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Permensos Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada SPM Bidang Sosial.
Kepala Bappeda: SPM Sosial Harus Berangkat dari Kebutuhan Masyarakat
Kepala Bappeda Provinsi Gorontalo, Dr. Wahyudina A. Katili, S.STP., M.T., dalam paparannya menegaskan bahwa pemenuhan SPM Sosial harus menjadi bagian integral dari perencanaan pembangunan daerah. Menurutnya, perencanaan pelayanan dasar perlu dimulai dari identifikasi masyarakat yang belum memperoleh pelayanan, pengukuran kesenjangan pelayanan, hingga penghitungan kebutuhan sumber daya dan biaya yang diperlukan.
Ia juga menekankan pentingnya membangun tata kelola data sasaran SPM Sosial yang terintegrasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Data penerima layanan yang akurat, terverifikasi, dan diperbarui secara berkala menjadi fondasi untuk menentukan jenis pelayanan, pembagian kewenangan, kebutuhan sumber daya, serta besaran pembiayaan yang diperlukan.
Menurutnya, Keterbatasan fiskal bukan alasan untuk mengabaikan kesenjangan pemenuhan SPM. Karena itu, penghitungan kebutuhan biaya harus menjadi dasar dalam menentukan prioritas, menyusun tahapan pemenuhan, meningkatkan efisiensi pembiayaan, dan mengoptimalkan kolaborasi sumber pendanaan sesuai ketentuan yang berlaku.
Dalam pelaksanaannya, peserta melakukan simulasi penghitungan kebutuhan biaya secara berkelompok berdasarkan jenis pelayanan dan kewenangan masing-masing tingkatan pemerintahan. Simulasi tersebut dilakukan dengan memperhitungkan jumlah penerima layanan, kebutuhan barang dan jasa, ketersediaan sumber daya, selisih kebutuhan, harga satuan, hingga estimasi biaya yang diperlukan. Peserta juga menelaah kemungkinan dukungan pelayanan dari pemerintah pusat, lembaga kesejahteraan sosial, dan pihak lainnya agar penghitungan kebutuhan daerah dapat dilakukan secara lebih komprehensif.
Workshop ini melibatkan perangkat daerah tingkat provinsi serta unsur pemerintah Kabupaten Boalemo dan Kabupaten Pohuwato, termasuk perangkat daerah yang menangani urusan sosial, perencanaan pembangunan, pengelolaan keuangan, tata pemerintahan, kebencanaan, pengawasan, dan pemberdayaan masyarakat. Perwakilan organisasi penyandang disabilitas dan lembaga kesejahteraan sosial juga dilibatkan untuk memperkaya perspektif mengenai kebutuhan pelayanan kelompok rentan.
Keterlibatan berbagai unsur tersebut menjadi penting mengingat pemenuhan SPM Sosial membutuhkan koordinasi lintas sektor dan keterpaduan pelaksanaan sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan pemerintahan.
Melalui langkah tersebut, Pemerintah Provinsi Gorontalo menegaskan pentingnya menjadikan SPM Sosial sebagai bagian integral dari agenda pembangunan daerah. Penguatan perencanaan dan penganggaran yang berbasis kebutuhan diharapkan dapat membantu pemerintah daerah menentukan prioritas pelayanan secara lebih tepat, meningkatkan efektivitas alokasi sumber daya, serta memperkuat pemenuhan pelayanan dasar bagi penyandang disabilitas telantar, anak telantar, lanjut usia telantar, gelandangan dan pengemis, serta masyarakat terdampak bencana sesuai dengan ketentuan yang berlaku.