Gorontalo Selasa, 11 Agustus 2026, ( BAPPEDA ) Lomba keindahan dan kebersihan kantor mewarnai Hari Ulang Tahun (HUT) Republik Indonesia (RI) Ke-81 di Provinsi Gorontalo.

Lomba tersebut diikuti oleh seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) ditambah dengan kawasan dan kantor di lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo.

"Penilaian untuk kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Gorontalo di
lakukan pada hari selasa 11 Agustus 2026.

Tim penilai di pimpin oleh Ketua tim Ishak Ntoma dan para anggota Ramla Habibie, Triyanto Bialangi beserta Tim Pendamping dari Dinas Peternakan dan Perkebunan.

BAPPEDA Provinsi Gorontalo sudah termasuk kantor yang sangat baik dilihat dari struktur bangunan, kebersihan dan kesediaan ruangan maupun alat untuk pelayanan, serta keunikan dan kemegahan hiasan dngan tema semarak menyambut HUT RI ke 81 Tahun,. Tutur Mereka.

Kepala BAPPEDA Wahyudin Athar Katili, mengucapkan terimakasih dan ucapan apresiasi untuk seluruh jajaran kantor Badan Perencanaan Pembangunan daerah selalu menjaga kebersihan dan keasrian kantor agar tetap nyaman untuk memberikan pelayanan kepada Masyarakat.

dengan demikian BAPPEDA telalah memenuhi unsur penilaian lomba yang mengedepankan kebersihan dan keindahan kantor meliputi kebersihan gedung, kerapian, kenyamanan dan estetik serta adopsi kearifan lokal.

#Humas

GORONTALO - Dalam rangka memeriakan peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, Peraturan Baris-Berbaris (PBB) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Gorontalo (BAPPEDA) , ikut serta dalam Lomba PBB antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang diselenggarakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Gorontalo, Kamis 6 Agustus 2026 bertempat di Halaman KESBANGPOL.

Pasukan PBB Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Gorontalo terlihat sangat siap dalam mengikuti kegiatan tersebut, bahkan terlihat mereka di damping langsung oleh Sekretaris BAPPEDA Provinsi Gorontalo, Aisa Ibrahim dan pejabat lain, serta sporter yang sangat semangat dan meriah dalam memberikan dukungan.

Layaknya tujuan kegiatan ini diselenggarakan personil PBB BAPPEDA Provinsi Gorontalo tampil dengan percaya diri dapat terlihat dari penampilan mereka yang menyuguhkan kekompakan, dan kedisiplinan untuk memupuk rasa nasionalisme, dan semangat perjuangan.

Ucapan apresiasi dari Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Gorontalo, Wahyudin Athar Katili atas partisipasi dan penampilan yang sangat luar biasa dari personil PBB, serta kekompakan seluruh jajaran BAPPEDA Provinsi Gorontalo dalam memberikan semangat dan dukungan”.

#Humas

Gorontalo – Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Gorontalo melalui Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah menggelar Seminar Proposal Kajian Identifikasi dan Pemetaan Transformasi UMKM Potensial Menjadi Industri Kecil dan Menengah (IKM) pada Selasa, 28 Juli 2026, bertempat di Ruang Rapat Lantai 1 Bappeda Provinsi Gorontalo.

Seminar proposal dibuka oleh Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah Bappeda Provinsi Gorontalo, Tity Iriani Datau, S.TP., M.Si., yang mewakili Kepala Bappeda Provinsi Gorontalo. Kegiatan ini dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan, di antaranya akademisi, perwakilan Bank Indonesia, organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, serta pejabat di lingkungan Bappeda Provinsi Gorontalo.

Pelaksanaan seminar proposal ini merupakan tahapan awal dalam penyusunan kajian yang bertujuan memaparkan latar belakang, rumusan masalah, tujuan, serta metodologi penelitian yang akan digunakan dalam mengidentifikasi dan memetakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang memiliki potensi untuk bertransformasi menjadi Industri Kecil dan Menengah (IKM). Kajian ini diharapkan mampu menghasilkan gambaran yang komprehensif mengenai kesiapan UMKM di Provinsi Gorontalo untuk naik kelas sehingga dapat menjadi dasar penyusunan kebijakan pengembangan sektor industri daerah.

Ketua tim peneliti, Rezkiawan Tantawi, S.E., M.M., menjelaskan bahwa transformasi UMKM menjadi IKM merupakan langkah strategis dalam memperkuat struktur industri daerah, memperluas kesempatan kerja, serta meningkatkan daya saing produk lokal di pasar nasional.

"Transformasi UMKM menjadi IKM dapat memberikan dampak sosial ekonomi yang lebih luas melalui peningkatan kesempatan kerja dan kesejahteraan masyarakat," jelas Rezkiawan.

Sementara itu, Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah Bappeda Provinsi Gorontalo, Tity Iriani Datau, S.TP., M.Si., menyampaikan bahwa seminar proposal merupakan forum penting untuk memperoleh berbagai masukan dari para pembahas dan peserta sebagai bahan penyempurnaan kajian.

"Melalui pelaksanaan seminar proposal ini, masukan konstruktif dari para pembahas dan seluruh peserta akan dihimpun guna menyempurnakan arah kajian. Hasil akhir penelitian ini diharapkan mampu menjadi rekomendasi strategis bagi para pemangku kebijakan dalam merumuskan program dan kegiatan yang mendukung pertumbuhan ekonomi di Provinsi Gorontalo," ujarnya.

Kajian ini dilaksanakan oleh tim peneliti dari Universitas Negeri Gorontalo (UNG) yang terdiri atas Rezkiawan Tantawi, S.E., M.M., Rifi Fazrina Djuuna, S.E., M.E., Yustina Hiola, M.S.A., C.A., dan Ivana Butolo, S.E., M.P. sebagai peneliti dari Bappeda Provinsi Gorontalo.

Melalui kajian ini, diharapkan tersusun peta potensi UMKM yang memiliki kapasitas untuk berkembang menjadi Industri Kecil dan Menengah, sehingga dapat menjadi acuan bagi Pemerintah Provinsi Gorontalo dalam merumuskan kebijakan, strategi, dan program pembinaan yang lebih tepat sasaran. Sinergi antara pemerintah, akademisi, dunia usaha, dan para pemangku kepentingan diharapkan mampu mendorong percepatan transformasi UMKM sebagai salah satu penggerak utama pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan. (ABM)Gorontalo – Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Gorontalo melalui Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah menggelar Seminar Proposal Kajian Identifikasi dan Pemetaan Transformasi UMKM Potensial Menjadi Industri Kecil dan Menengah (IKM) pada Selasa, 28 Juli 2026, bertempat di Ruang Rapat Lantai 1 Bappeda Provinsi Gorontalo.

Seminar proposal dibuka oleh Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah Bappeda Provinsi Gorontalo, Tity Iriani Datau, S.TP., M.Si., yang mewakili Kepala Bappeda Provinsi Gorontalo. Kegiatan ini dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan, di antaranya akademisi, perwakilan Bank Indonesia, organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, serta pejabat di lingkungan Bappeda Provinsi Gorontalo.

Pelaksanaan seminar proposal ini merupakan tahapan awal dalam penyusunan kajian yang bertujuan memaparkan latar belakang, rumusan masalah, tujuan, serta metodologi penelitian yang akan digunakan dalam mengidentifikasi dan memetakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang memiliki potensi untuk bertransformasi menjadi Industri Kecil dan Menengah (IKM). Kajian ini diharapkan mampu menghasilkan gambaran yang komprehensif mengenai kesiapan UMKM di Provinsi Gorontalo untuk naik kelas sehingga dapat menjadi dasar penyusunan kebijakan pengembangan sektor industri daerah.

Ketua tim peneliti, Rezkiawan Tantawi, S.E., M.M., menjelaskan bahwa transformasi UMKM menjadi IKM merupakan langkah strategis dalam memperkuat struktur industri daerah, memperluas kesempatan kerja, serta meningkatkan daya saing produk lokal di pasar nasional.

"Transformasi UMKM menjadi IKM dapat memberikan dampak sosial ekonomi yang lebih luas melalui peningkatan kesempatan kerja dan kesejahteraan masyarakat," jelas Rezkiawan.

Sementara itu, Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah Bappeda Provinsi Gorontalo, Tity Iriani Datau, S.TP., M.Si., menyampaikan bahwa seminar proposal merupakan forum penting untuk memperoleh berbagai masukan dari para pembahas dan peserta sebagai bahan penyempurnaan kajian.

"Melalui pelaksanaan seminar proposal ini, masukan konstruktif dari para pembahas dan seluruh peserta akan dihimpun guna menyempurnakan arah kajian. Hasil akhir penelitian ini diharapkan mampu menjadi rekomendasi strategis bagi para pemangku kebijakan dalam merumuskan program dan kegiatan yang mendukung pertumbuhan ekonomi di Provinsi Gorontalo," ujarnya.

Kajian ini dilaksanakan oleh tim peneliti dari Universitas Negeri Gorontalo (UNG) yang terdiri atas Rezkiawan Tantawi, S.E., M.M., Rifi Fazrina Djuuna, S.E., M.E., Yustina Hiola, M.S.A., C.A., dan Ivana Butolo, S.E., M.P. sebagai peneliti dari Bappeda Provinsi Gorontalo.

Melalui kajian ini, diharapkan tersusun peta potensi UMKM yang memiliki kapasitas untuk berkembang menjadi Industri Kecil dan Menengah, sehingga dapat menjadi acuan bagi Pemerintah Provinsi Gorontalo dalam merumuskan kebijakan, strategi, dan program pembinaan yang lebih tepat sasaran. Sinergi antara pemerintah, akademisi, dunia usaha, dan para pemangku kepentingan diharapkan mampu mendorong percepatan transformasi UMKM sebagai salah satu penggerak utama pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan. (ABM)

#Humas

Gorontalo – Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Gorontalo melalui Bidang Penelitian dan Pengembangan menggelar Seminar Proposal Kajian Evaluasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Persampahan, pada Jumat, 24 Juli 2026, bertempat di Ruang Rapat Bappeda Provinsi Gorontalo.

Seminar proposal ini dibuka secara resmi oleh Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Bappeda Provinsi Gorontalo, Tity Iriani Datau, S.TP., M.Si., yang mewakili Kepala Bappeda Provinsi Gorontalo.

Dalam sambutannya disampaikan bahwa Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 telah menjadi landasan hukum dalam pelaksanaan pengurangan dan penanganan sampah di Provinsi Gorontalo. Namun, seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk, perubahan pola konsumsi masyarakat, pesatnya pertumbuhan industri, serta meningkatnya volume sampah organik dan anorganik, muncul berbagai tantangan baru yang tidak hanya berdampak pada aspek lingkungan, tetapi juga memengaruhi aspek sosial, ekonomi, dan tata kelola pemerintahan.

Salah satu isu strategis yang menjadi perhatian dalam seminar ini adalah kondisi Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Talumelito yang setiap hari menerima volume sampah dalam jumlah besar sehingga kapasitas daya tampung dan daya dukungnya telah mengalami overcapacity. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan pencemaran terhadap air, tanah, dan udara apabila tidak segera ditangani secara komprehensif.

Sejalan dengan arahan Kepala Bappeda Provinsi Gorontalo, kajian ini diharapkan dapat menjadi dasar ilmiah dalam mendorong percepatan operasional TPA Lonuo di Kabupaten Bone Bolango sebagai Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) yang menerapkan konsep Reduce, Reuse, dan Recycle (3R). Selain itu, hasil kajian diharapkan mampu menghasilkan regulasi yang lebih adaptif, berbasis ilmiah, serta memiliki landasan hukum yang kuat dalam mendukung sistem pengelolaan persampahan di Provinsi Gorontalo.

Sebagai narasumber utama, Prof. Dr. Sukirman Rahim, S.Pd., M.Si., selaku Tenaga Ahli Lingkungan dari Universitas Negeri Gorontalo memaparkan sejumlah temuan awal yang menjadi dasar urgensi evaluasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013. Beberapa poin penting yang disampaikan antara lain efektivitas pelaksanaan norma Perda yang belum sepenuhnya terpetakan, perlunya penelaahan terhadap instrumen pelaksanaan dan mekanisme pengawasan, kondisi empiris yang belum sepenuhnya mencerminkan tujuan pengaturan, perlunya memperjelas koordinasi kelembagaan dan pembagian peran antar pemangku kepentingan, serta pentingnya penyempurnaan substansi Perda agar selaras dengan perkembangan hukum, teknologi, dan konsep ekonomi sirkular.

Dalam forum tersebut juga disampaikan bahwa sejumlah inovasi pengelolaan sampah organik maupun anorganik telah berkembang di masyarakat. Namun, berbagai inisiatif tersebut masih menghadapi kendala, terutama belum terbangunnya kerja sama dengan pemerintah daerah dalam mekanisme pemasaran hasil pengelolaan sampah. Salah satu contoh yang menjadi perhatian adalah program pengelolaan sampah MASARO di TPS3R Bulila, Kabupaten Gorontalo, yang hingga kini belum berjalan optimal. Apabila tidak segera mendapatkan perhatian dan dukungan bersama, sarana dan prasarana yang telah dibangun dikhawatirkan akan terbengkalai dan menjadi aset yang tidak termanfaatkan.

Selain itu, partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah dinilai masih perlu terus diperkuat dan tidak hanya meningkat pada saat pelaksanaan penilaian Adipura, tetapi menjadi budaya yang berkelanjutan dalam kehidupan sehari-hari.

Seminar Proposal Kajian ini dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan, di antaranya unsur pemerintah daerah, praktisi hukum dari Universitas Indonesia, tim pembahas dari Universitas Negeri Gorontalo, serta Fungsional Analis Hukum Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo. Kehadiran para peserta menghasilkan berbagai saran, masukan, dan rekomendasi yang kritis, konstruktif, serta komprehensif sebagai bahan penyempurnaan dokumen kajian sebelum memasuki tahapan penelitian berikutnya.

Melalui kajian ini, diharapkan evaluasi terhadap Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 dapat menghasilkan rekomendasi kebijakan yang mampu menjawab tantangan pengelolaan persampahan di Provinsi Gorontalo secara lebih efektif, berkelanjutan, dan berorientasi pada perlindungan lingkungan serta peningkatan kualitas hidup masyarakat.

#(ABM)

Gorontalo, Kamis, 23/07/26 – Bappeda Provinsi Gorontalo Gelar Rapat Sinkronisasi Kebijakan Manajemen Risiko Pembangunan Nasional (MRPN) Lintas Sektor dan Manajemen Risiko Organisasi Pemerintah Daerah.

Kegiatan di buka oleh Asisten III Administrasi umum Syukri Suratinoyo yang didampingi langsung oleh kepala Bappeda Provinsi Gorontalo, Dr, Wahyudin Katili.

Dalam sambutanya Syukri menyampaikan bahwa Manajemen Risiko Pembangunan Nasional (MRPN) menjadi instrumen utama dalam mendukung pencapaian target RPJMN 2025–2029 serta prioritas pembangunan nasional. Pemerintah daerah diharapkan mampu merespons berbagai risiko strategis, seperti perubahan iklim dan tantangan pembangunan lainnya, melalui penerapan manajemen risiko yang terintegrasi.,

“Pemerintah Provinsi Gorontalo telah melakukan penilaian risiko terhadap sasaran RPJMD, terutama pada sektor kesehatan dan pendidikan. Risiko utama yang teridentifikasi meliputi belum optimalnya koordinasi lintas sektor, keterbatasan kapasitas SDM, infrastruktur yang belum memadai, kelemahan perencanaan dan penganggaran, serta rendahnya partisipasi masyarakat”. Tutur kepala Bappeda Provinsi Gorontalo.

“Diakhir Syukri Suratinoyo selaku Asisten III menegaskan penerapan manajemen risiko memerlukan komitmen seluruh perangkat daerah. Kepala OPD sebagai Risk Owner bertanggung jawab memastikan pelaksanaan Rencana Tindak Pengendalian (RTP), melakukan pemantauan risiko secara berkala, serta melaporkan perkembangan pengelolaan risiko. Sementara itu, APIP/Inspektorat berperan memberikan assurance, konsultasi manajemen risiko, evaluasi efektivitas pengendalian, serta memfasilitasi penyempurnaan RTP sehingga tujuan pembangunan daerah dapat tercapai secara lebih efektif.

#HUMAS