close

Bappeda Provinsi Gorontalo Genggelar Workshop Tindak Lanjuti Penelitian Dampak Perubahan Iklim terhadap Layanan Dasar untuk Perkuat Ketahanan Pangan dan Gizi Berbasis Potensi Lokal Daerah

posted 2 hours ago, BAPPEDA Prov. Gorontalo

GORONTALO - Bappeda Provinsi Gorontalo Menggelar Workshop Tindak Lanjuti Penelitian Dampak Perubahan Iklim terhadap Layanan Dasar untuk  Perkuat Ketahanan Pangan dan Gizi Berbasis Potensi Lokal Daerah pada Kamis, 17/09/2026 di Hotel Aston Kota Gorontalo. 

Ini sebagai langkah konkrit dalam merespons hasil penelitian terkait dampak perubahan iklim terhadap layanan dasar—khususnya kemampuan daerah dalam menjaga ketahanan pangan—pemerintah daerah menggelar Workshop Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pangan, Gizi, dan Perubahan Iklim (RAD PGBPSLD) yang didukung lewat Program Skala. Kegiatan ini melibatkan jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi terkait guna merumuskan langkah strategis dan kolaboratif di tingkat daerah.

Perubahan iklim yang berpotensi mengganggu ketersediaan dan keterjangkauan pangan menuntut adanya adaptasi serta penguatan kapasitas daerah secara multisektoral. Melalui penyusunan RAD PGBPSLD ini, diharapkan ketahanan pangan daerah serta status gizi masyarakat dapat terus diperkuat secara berkelanjutan.

Workshop ini menghadirkan narasumber utama dari kementerian teknis dan mitra pembangunan, di antaranya:

  1. Direktorat Penanggulangan Kemiskinan dan Kesejahteraan Sosial, Kementerian PPN/Bappenas
  2. Direktorat Kesehatan dan Gizi Masyarakat (DKGM), Kementerian PPN/Bappenas
  3. Subdirektorat Pertanian Pangan, Kementerian Dalam Negeri
  4. Tim Ahli SDPI Skala

Kepala Bappeda, Dr. Wahyudin Katili yang membuka acara secara resmi, menyampaikan dalam sambutannya bahwa Penyusunan RAD PGBPSLD ini memberikan berbagai manfaat strategis bagi daerah Menjadi pedoman perencanaan daerah, Menyelaraskan kebijakan dan program, Menetapkan target dan indikator yang terukur, Memperjelas pembagian peran, Menjadi dasar penganggaran, Mendorong koordinasi lintas sektor, Memudahkan monitoring dan evaluasi, Meningkatkan efektivitas dan efisiensi program program ketahanan pangan daerah

keluaran (output) utama yang dihasilkan dari workshop ini meliputi Matriks Penajaman Strategi dan Aksi, Formulasi Indikator Kinerja Aksi yang Valid, serta Rencana Kerja Pokja/Forum Teknis. Dokumen-dokumen ini akan menjadi landasan operasional bagi seluruh OPD terkait dalam mengimplementasikan aksi adaptasi iklim, ketahanan pangan, dan perbaikan gizi masyarakat secara terintegrasi.

Dengan terlaksananya workshop ini, pemerintah daerah menegaskan komitmennya untuk menghadirkan kebijakan publik yang responsif iklim demi melindungi kesejahteraan masyarakat dan mewujudkan ketahanan pangan yang tangguh di masa depan.


#Humas

 

PopulerBerita Populer
LainnyaTerbaru
  •  Pemprov Gorontalo Gelar Konsultasi Publik Revisi RTRW Tahun 2023-2024

    Kota Gorontalo, Kominfotik – Pemerintah Provinsi Gorontalo dalam hal ini Dinas PUPR PKP menggelar konsultasi publik Muatan Substansi Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2024. Kegiatan ini dibuka langsung oleh Penjabat Gubernur Ismail Pakaya bertempat di Ruang Ballroom Karawo, Kantor Bappeda Provinsi Gorontalo, Kamis (22/6/2023).

    “Namanya konsultasi publik ini akan menguji apakah usulan bapak ibu terhadap RTRW yang akan diajukan masuk didalamnya atau tidak. Kalau tidak tentu akan ada penjelasannya, kita butuh penjelasan apa yang perlu dirubah bukan apa yang harus berubah dari Perda Nomor 4 Tahun 2011,” ungkap Ismail.

    Usai membuka kegiatan konsultasi publik ini, Penjagub Ismail turut mengikuti pemaparan yang dibawakan oleh Kepala Bappeda Provinsi Gorontalo Sofyan Ibrahim. Menurutnya, Perda Tata Ruang perlu percepatan setelah sekian lama dibahas karena mempengaruhi perencanaan pembangunan yang berwawasan pada lingkungan Pemprov Gorontalo.

    Penjagub Ismail menegaskan seluruh stakeholder yang hadir dapat memahami dan mengikuti dengan cermat revisi ranperda yang akan diusulkan ke DPRD itu. Ia tidak ingin timbul protes dari kabupaten/kota setelah ranperda diusulkan.

    “Kabupaten/kota yang mewakili ada yang paham tentang tata ruang? Tolong ini diperhatikan dengan baik, jangan nanti sudah masuk ke DPR kemudian komplein kenapa PKSN nya bertambah, PKL nya berubah,” tanya sekaligus tegas Ismail.

    Sementara itu, Sofyan Ibrahim dalam paparannya menjelaskan empat tahapan terakhir revisi ranperda RTRW diantaranya perubahan materi teknis RZWP3K dan proses asistensi teknis dengan Subdit Wilayah II Kementerian ATR BPN pada Oktober 2021 – Desember 2022. Kemudian target mendapatkan persetujuan teknis Kementerian KKP dan Rekom Peta Dasar dari BIG pada Mei-Agustus 2022.

    Tahapan berikutnya penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Integrasi sejak Oktober 2022 -Juni 2023. Hingga pada hari ini termasuk pada tahapan keempat yakni pembahasan lintas sektor RTRW Provinsi Gorontalo yang ditindaklanjuti dengan konsultasi publik.
    2 years ago