Manado, Bapppeda Provinsi
Gorontalo – Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi
Gorontalo menggelar Forum Bapppeda Tingkat Provinsi Gorontalo Tahun 2024 dengan
mengangkat tema “Strategi Akselerasi Peningkatan Capaian Indikator Pembangunan
Daerah dirangkaikan dengan Optimalisasi Peran Funsional Perencana Dan Peneliti
Dalam Meningkatkan Akuntabilitas Pelayanan Publik, di Hotel Sutan Raja Convention
Manado, Kamis (13/6/2024).
Dalam
sambutannya, Assisten
Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Gorontalo Ir. Handoyo Sugiharto,
MM.IPM mewakili Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo menyatakan bahwa ajang
Forum Bapppeda ini merupakan sarana silahturami insan Perencana seluruh
Provinsi Gorontalo dan Kabupaten/Kota dalam membahas tematik yang
berkenaan dengan capaian indikator makro pembangunan daerah di Provinsi
Gorontalo. Indikator makro kita masih mendapatkan raport merah saat dinilai
oleh Pemerintah Pusat, kata Handoyo. Oleh sebab itu, mari kita pikirkan dan
analisa bersama secara akurat dan komprehensif permasalahan-permasalahan apa
yang membuat indikator makro antara lain pertumbuhan ekonomi, pengendalian
inflasi, kemiskinan, stunting, gini ratio masih dinilai rendah pencapaiannya,
sambungnya.
Selain membahas
indikator makro pada kesempatan yang sama diundang
juga narasumber dari Kementerian PAN RB, BKN RI dan Pusat Pembinaan Pendidikan
dan Pelatihan Perencanaan (Pusbindiklatren) Bappenas RI dalam rangka penguatan
kompetensi Fungsional Perencana
di OPD se Provinsi dan Kabupaten/Kota serta memastikan kedudukan Pejabat Fungsional
Perencana pasca penyetaraan sesuai ketentuan Permenpan No 6 Tahun 2022.
Selanjutnya Handoyo Sugiharto mengatakan,
saya yakin dan percaya jika kita berkolaborasi dalam mewujudkan indikator makro
perencanaan pembangunan daerah yang lebih baik, maka pasti akan ada jalan
keluar dan solusinya, karena semua yang kita rencanakan dan implementasikan ini
demi Kesejahteraan Rakyat.
Masalah Kemiskinan juga turut
diangkat dalam Forum ini “Dalam menekan angka kemiskinan di Provinsi Gorontalo
kita harus bersinergi antara Provinsi maupun Kabupaten Kota, maka saya berharap
melalui Forum Bapppeda ini kita bisa melakukan kesepakatan untuk berkolaborasi
demi menekan angka kemiskinan di Provinsi Gorontalo,” imbuhnya.
Kemudian kegiatan diakhiri dengan
Penandatanganan Kesepakatan Provinsi dan Kabupaten/Kota pada Forum Bapppeda
Tingkat Provinsi Gorontalo Tahun 2024.
Kota Gorontalo, Kominfotik – Pemerintah Provinsi Gorontalo dalam hal ini Dinas PUPR PKP menggelar konsultasi publik Muatan Substansi Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2024. Kegiatan ini dibuka langsung oleh Penjabat Gubernur Ismail Pakaya bertempat di Ruang Ballroom Karawo, Kantor Bappeda Provinsi Gorontalo, Kamis (22/6/2023).
“Namanya konsultasi publik ini akan menguji apakah usulan bapak ibu terhadap RTRW yang akan diajukan masuk didalamnya atau tidak. Kalau tidak tentu akan ada penjelasannya, kita butuh penjelasan apa yang perlu dirubah bukan apa yang harus berubah dari Perda Nomor 4 Tahun 2011,” ungkap Ismail.
Usai membuka kegiatan konsultasi publik ini, Penjagub Ismail turut mengikuti pemaparan yang dibawakan oleh Kepala Bappeda Provinsi Gorontalo Sofyan Ibrahim. Menurutnya, Perda Tata Ruang perlu percepatan setelah sekian lama dibahas karena mempengaruhi perencanaan pembangunan yang berwawasan pada lingkungan Pemprov Gorontalo.
Penjagub Ismail menegaskan seluruh stakeholder yang hadir dapat memahami dan mengikuti dengan cermat revisi ranperda yang akan diusulkan ke DPRD itu. Ia tidak ingin timbul protes dari kabupaten/kota setelah ranperda diusulkan.
“Kabupaten/kota yang mewakili ada yang paham tentang tata ruang? Tolong ini diperhatikan dengan baik, jangan nanti sudah masuk ke DPR kemudian komplein kenapa PKSN nya bertambah, PKL nya berubah,” tanya sekaligus tegas Ismail.
Sementara itu, Sofyan Ibrahim dalam paparannya menjelaskan empat tahapan terakhir revisi ranperda RTRW diantaranya perubahan materi teknis RZWP3K dan proses asistensi teknis dengan Subdit Wilayah II Kementerian ATR BPN pada Oktober 2021 – Desember 2022. Kemudian target mendapatkan persetujuan teknis Kementerian KKP dan Rekom Peta Dasar dari BIG pada Mei-Agustus 2022.
Tahapan berikutnya penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Integrasi sejak Oktober 2022 -Juni 2023. Hingga pada hari ini termasuk pada tahapan keempat yakni pembahasan lintas sektor RTRW Provinsi Gorontalo yang ditindaklanjuti dengan konsultasi publik.