GORONTALO – Pemerintah Provinsi Gorontalo terus memperkuat kolaborasi dengan Prefektur Ehime, Jepang, dalam menjajaki penerapan teknologi ramah lingkungan, khususnya untuk pengelolaan air limbah fasilitas kesehatan.
Pada 13–15 Oktober 2026, Daiki Axis
Indonesia melakukan kunjungan ke Gorontalo untuk berdiskusi dengan Bappeda,
Dinas PUPR, dan manajemen RSUD dr. Hasri Ainun Habibie (HAH), sekaligus
meninjau calon lokasi penerapan teknologi Johkasou. Penjajakan ini merupakan
tindak lanjut dari kunjungan Gubernur Gorontalo ke Pusat Otak Nasional pada
Agustus 2026 untuk mempelajari penerapan teknologi tersebut di lingkungan rumah
sakit.
Pada kesempatan kunjungan di Aula Manajemen
RSUD dr. HAH, Daiki Axis Indonesia memaparkan profil perusahaan, regulasi
pengelolaan air limbah, struktur produk, sistem pemeliharaan dan jejaring
layanan, serta pengalaman pelaksanaan proyek. Sementara itu, manajemen RSUD dr.
Hasri Ainun Habibie menyampaikan profil rumah sakit, blueprint pengembangan
fasilitas, dan evaluasi kapasitas instalasi pengolahan air limbah (IPAL) yang
tersedia saat ini.
Dalam diskusi terungkap bahwa tingkat
utilisasi IPAL eksisting RSUD dr. Hasri Ainun Habibie telah mencapai 87,5
persen, dengan sisa kapasitas sekitar 11 m³. Kondisi ini menjadi perhatian
seiring rencana operasionalisasi gedung baru lima lantai yang akan meningkatkan
kapasitas rumah sakit menjadi total 318 tempat tidur.
Menindaklanjuti hasil pembahasan,
Pemerintah Provinsi Gorontalo akan mengkaji kebutuhan kapasitas pengolahan air
limbah, kesesuaian teknis penerapan Johkasou, pemenuhan ketentuan lingkungan,
serta kebutuhan investasi dan pemeliharaan. Hasil kajian tersebut akan menjadi
dasar penyusunan rekomendasi dan penentuan langkah implementasi yang sesuai
dengan kebutuhan rumah sakit.
Melalui kolaborasi Gorontalo–Ehime dan penjajakan bersama Daiki Axis Indonesia, Pemerintah Provinsi Gorontalo mendorong pemanfaatan teknologi yang berbasis kebutuhan, terukur secara teknis, dan berkelanjutan. Fokus selanjutnya adalah memastikan bahwa setiap keputusan penerapan teknologi didukung hasil kajian kelayakan, perhitungan kapasitas yang memadai, serta rencana operasional dan pemeliharaan yang jelas, sehingga peningkatan layanan kesehatan dapat berjalan selaras dengan perlindungan lingkungan.
GORONTALO — Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ( BAPPEDA ) Dinas Pariwisata Provinsi Gorontalo menggelar kegiatan sosialisasi Gorontalo Half Marathon pada Jumat, 2 Oktober 2026 di kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Gorontalo. Langkah ini dilakukan guna memacu antusiasme dan meningkatkan jumlah peserta menjelang penutupan masa pendaftaran.
Hingga saat ini, jumlah pendaftar tercatat baru mencapai kurang lebih 1.300 orang dari target keseluruhan sebanyak 7.500 peserta. Melalui sosialisasi ini, Dinas Pariwisata mengajak seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) dan tenaga penunjang di lingkungan Bappeda untuk ikut serta memeriahkan ajang lari bergengsi tingkat daerah tersebut.
Untuk menggenjot minat para pendaftar, Dinas Pariwisata menghadirkan penawaran spesial berupa promo potongan harga pendaftaran sebesar Rp75.000. Promo potongan khusus ini berlaku hingga tanggal 5 Oktober.
Sekretaris Dinas Pariwisata menyampaikan bahwa Gorontalo Half Marathon tidak hanya bertujuan untuk mempromosikan gaya hidup sehat dan olahraga lari, tetapi juga menjadi sarana penggerak ekonomi daerah serta daya tarik wisata (sport tourism) di Provinsi Gorontalo.
Pihak Bappeda menyambut positif sosialisasi ini dan Sekretaris Aisa Ibrahim mewakili kepala Bappeda mengimbau jajarannya untuk memanfaatan kesempatan promo yang ada sebelum batas waktu berakhir, sekaligus berpartisipasi dalam event GOHM tersebut demi kesuksesan kegiatan dan menuntaskan target 7.500 pendaftar sebagaimana ditargetkan.
#HUMAS
GORONTALO - Bappeda Provinsi Gorontalo Menggelar Workshop Tindak Lanjuti Penelitian Dampak Perubahan Iklim terhadap Layanan Dasar untuk Perkuat Ketahanan Pangan dan Gizi Berbasis Potensi Lokal Daerah pada Kamis, 17/09/2026 di Hotel Aston Kota Gorontalo.
Ini sebagai langkah
konkrit dalam merespons hasil penelitian terkait dampak perubahan iklim
terhadap layanan dasar—khususnya kemampuan daerah dalam menjaga ketahanan
pangan—pemerintah daerah menggelar Workshop Penyusunan Rencana Aksi Daerah
Pangan, Gizi, dan Perubahan Iklim (RAD PGBPSLD) yang didukung
lewat Program Skala. Kegiatan ini melibatkan jajaran Organisasi Perangkat
Daerah (OPD) Provinsi terkait guna merumuskan langkah strategis dan kolaboratif
di tingkat daerah.
Perubahan iklim yang
berpotensi mengganggu ketersediaan dan keterjangkauan pangan menuntut adanya
adaptasi serta penguatan kapasitas daerah secara multisektoral. Melalui
penyusunan RAD PGBPSLD ini, diharapkan ketahanan pangan daerah serta status
gizi masyarakat dapat terus diperkuat secara berkelanjutan.
Workshop ini menghadirkan
narasumber utama dari kementerian teknis dan mitra pembangunan, di antaranya:
Kepala Bappeda, Dr.
Wahyudin Katili yang membuka acara secara resmi, menyampaikan dalam sambutannya
bahwa Penyusunan RAD PGBPSLD ini memberikan berbagai manfaat strategis bagi
daerah Menjadi pedoman perencanaan daerah, Menyelaraskan
kebijakan dan program, Menetapkan target dan indikator yang terukur,
Memperjelas pembagian peran, Menjadi dasar penganggaran, Mendorong koordinasi
lintas sektor, Memudahkan monitoring dan evaluasi, Meningkatkan efektivitas dan
efisiensi program program ketahanan pangan daerah
keluaran (output)
utama yang dihasilkan dari workshop ini meliputi Matriks Penajaman Strategi dan
Aksi, Formulasi Indikator Kinerja Aksi yang Valid, serta Rencana Kerja
Pokja/Forum Teknis. Dokumen-dokumen ini akan menjadi landasan operasional bagi
seluruh OPD terkait dalam mengimplementasikan aksi adaptasi iklim, ketahanan
pangan, dan perbaikan gizi masyarakat secara terintegrasi.
Dengan terlaksananya workshop ini, pemerintah daerah menegaskan komitmennya untuk menghadirkan kebijakan publik yang responsif iklim demi melindungi kesejahteraan masyarakat dan mewujudkan ketahanan pangan yang tangguh di masa depan.