BAPPEDA PROVINSI GORONTALO – Pemerintah Provinsi Gorontalo terus mematangkan kerja sama internasional dengan Ehime Prefecture, Jepang, di sektor pertanian. Langkah terbaru diwujudkan tanggal 15 Oktober 2026 melalui pertemuan virtual yang difasilitasi oleh Bappeda Provinsi Gorontalo dan mempertemukan tenaga ahli dari Jepang dengan perwakilan kelompok tani, Petugas Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan (POPT) serta Fungsional terkait Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Gorontalo.
Pertemuan intensif ini fokus pada agenda krusial yaitu finalisasi
kalender budidaya padi dan penyusunan manual book (buku panduan) pengendalian
hama. Sinergi ini diharapkan mampu mengadopsi teknologi pertanian canggih
Jepang yang disesuaikan dengan kondisi lokal Gorontalo demi mendongkrak
produktivitas dan kualitas pangan.
Tity Iriani Datau selaku kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan
saat membuka kegiatan ini menyampaikan bahwa dalam kerjasama ini transfer pengetahuan fokus pada metode
budidaya padi yang lebih efisien dan ramah lingkungan. Melalui kalender budidaya dapat menjadi panduan waktu
tanam yang disesuaikan secara ilmiah untuk meminimalkan risiko gagal panen
serta panduan taktis bagi petugas POPT dan petani untuk mendeteksi serta
menangani hama ancaman penyakit blast, penggerek batang, dan tikus secara cepat
dan aman
Dokumen strategis tersebut ditargetkan rampung dan diserahkan kepada Gubernur Gorontalo pada Desember 2026. Dalam kesempatan tersebut, Tenaga ahli dari Ehime Prefecture, Mr Inari menyampaikan apresiasi atas dedikasi dan kolaborasi aktif tim Gorontalo selama proses penyusunan. Mereka berharap dokumen panduan ini tidak hanya menjadi arsip administratif, melainkan benar-benar menjadi instrumen praktis yang mudah dipahami dan diterapkan oleh para petani di lapangan. Dengan begitu, transfer teknologi ini dapat langsung berdampak pada peningkatan produktivitas, penurunan gagal panen, dan kesejahteraan petani Gorontalo secara berkelanjutan.
Gorontalo InfoPublik – Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda) Provinsi Gorontalo menggelar Rapat Koordinasi Forum Komunikasi Penelitian dan Pengembangan Daerah (FKPPD) Regional Timur Indonesia di ballroom Hotel Damhil Kota Gorontalo, Selasa (4/12/2018). Rakor yang mengambil tema ‘Sinergitas Implementasi Inovasi Daerah’, dibuka oleh Wakil Gubernur Gorontalo H. Idris Rahim.
Dalam sambutannya Idris Rahim mengatakan, sebagai daerah otonom, baik provinsi maupun kabupaten/kota di regional timur Indonesia menginginkan daerah yang maju dan berhasil, sehingga bisa sejajar dengan daerah-daerah lain di Indonesia.
“Untuk maju dan berhasil tidak datang begitu saja. Perlu kerja keras, kerja cerdas, dan kerja ikhlas, salah satunya dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian,” kata Idris.
Wagub mengutarakan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui kegiatan penelitian menjadi tantangan bagi setiap daerah. Menurutnya, keberhasilan dalam penelitian yang memanfaatkan sumber daya ilmu pengetahuan akan mempercepat kinerja pemerintah daerah.
Kota Gorontalo, Kominfotik – Pemerintah Provinsi Gorontalo dalam hal ini Dinas PUPR PKP menggelar konsultasi publik Muatan Substansi Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2024. Kegiatan ini dibuka langsung oleh Penjabat Gubernur Ismail Pakaya bertempat di Ruang Ballroom Karawo, Kantor Bappeda Provinsi Gorontalo, Kamis (22/6/2023).
“Namanya konsultasi publik ini akan menguji apakah usulan bapak ibu terhadap RTRW yang akan diajukan masuk didalamnya atau tidak. Kalau tidak tentu akan ada penjelasannya, kita butuh penjelasan apa yang perlu dirubah bukan apa yang harus berubah dari Perda Nomor 4 Tahun 2011,” ungkap Ismail.
Usai membuka kegiatan konsultasi publik ini, Penjagub Ismail turut mengikuti pemaparan yang dibawakan oleh Kepala Bappeda Provinsi Gorontalo Sofyan Ibrahim. Menurutnya, Perda Tata Ruang perlu percepatan setelah sekian lama dibahas karena mempengaruhi perencanaan pembangunan yang berwawasan pada lingkungan Pemprov Gorontalo.
Penjagub Ismail menegaskan seluruh stakeholder yang hadir dapat memahami dan mengikuti dengan cermat revisi ranperda yang akan diusulkan ke DPRD itu. Ia tidak ingin timbul protes dari kabupaten/kota setelah ranperda diusulkan.
“Kabupaten/kota yang mewakili ada yang paham tentang tata ruang? Tolong ini diperhatikan dengan baik, jangan nanti sudah masuk ke DPR kemudian komplein kenapa PKSN nya bertambah, PKL nya berubah,” tanya sekaligus tegas Ismail.
Sementara itu, Sofyan Ibrahim dalam paparannya menjelaskan empat tahapan terakhir revisi ranperda RTRW diantaranya perubahan materi teknis RZWP3K dan proses asistensi teknis dengan Subdit Wilayah II Kementerian ATR BPN pada Oktober 2021 – Desember 2022. Kemudian target mendapatkan persetujuan teknis Kementerian KKP dan Rekom Peta Dasar dari BIG pada Mei-Agustus 2022.
Tahapan berikutnya penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Integrasi sejak Oktober 2022 -Juni 2023. Hingga pada hari ini termasuk pada tahapan keempat yakni pembahasan lintas sektor RTRW Provinsi Gorontalo yang ditindaklanjuti dengan konsultasi publik.