Kota Gorontalo, Bapppeda – Pemerintah Provinsi mengapresiasi kegiatan penyampaian informasi awal dan hasil survei pemetaan geologi dan geofisika kelautan dalam mendukung tata ruang geowisata dan geopark yang ada di perairan Gorontalo, bertempat di ruang rapat Bappeda Provinsi, Selasa (14/05/2024). Apresiasi ini disampaikan Plt. Asisten bidang Administrasi Umum Setda Provinsi, Yosef P. Koton, saat mewakili Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo, memberikan sambutan pada kegiatan tersebut.

“Ucapan terima kasih kepada Balai besar Survey dan Pemetaan Geologi Kelautan, Badan Geologi Kementerian ESDM RI, yang telah memilih Gorontalo sebagai lokasi legiatan di tahun 2024 ini. Di mana informasi Geologi dan Geofisika Kelautan yang akan dihasilkan dalam survey ini sangat diperlukan untuk mendukung keberlangsungan Geopark Gorontalo,” kata Yosep.

Dijelaskan Yosep, saat ini Provinsi Gorontalo sedang dalam tahap pengusulan untuk menjadi Geopark Nasional. Proses perencanaan telah dilewati dengan penyusunan rencana induk pengembangan Geopark Gorontalo yang mengangkat tema Gorontalo’s Earth Symphony: Exploring The Diversity Of Land and Ocean.

“Tema tersebut diangkat karena Geopark Gorontalo memiliki keindahan dan keajaiban bumi serta kehidupan bawah laut yang mengagumgkan. Dengan adanya survey dan pemetaan Geologi yang dilakukan oleh BBSPGL ini tentu memperkaya data Geologi Kelautan dan dapat menjadi tambahan penilaian pada saat Visitasi calon Geopark Nasional,” lanjutnya.

Berdasarkan Keputusan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Republik Indonesia (ESDM RI), Nomor 150K/GL.01/MEM.E/2023, tentang Penetapan Warisan Geologi (GEOHERITAGE), Bone Bolango, Kabupaten Gorontalo, Gorontalo Utara, dan Boalemo, Provinsi Gorontalo memiliki 24 (dua puluh empat) Situs Warisan Geologi (GEOSITE) yang berada dalam kawasan Geopark Nasional GEOSITE.

Kawasan tersebut, perlu dikembangkan dengan prinsip konservasi, edukasi, dan pembangunan perekonomian masyarakat. Termasuk mengembangkannya sebagai Destinasi Pariwisata yang berkelanjutan.

“Sehingganya kami berharap ada survei lanjutan untuk lokasi Gorontalo Utara yang juga masuk dalam kawasan Geopark. Namun data informasi yang mendukung masih sangat minim. Dan juga menghasilkan dokumen yang berkualitas dengan data-data dan informasi Geologi, Geofisika Kelautan, dan Hidro Oseanografi untuk mendukung keberlangsungan Geopark Gorontalo,” pungkasnya.

Pada survei tahun ini lokasi yang dipilih sesuai dengan deliniasi kawasan Geopark adalah Taludaa sampai Bolihutuo. Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala BBSPGL, Badan Geologi Kementrian ESDM RI, Kepala Bappeda Provinsi, Direktur Pascasarjana UNG, serta stakolder terkait. (Astrin Tobuto)

Bapppeda Provinsi Gorontalo bersama Biro Pengendalian Ekonomi dan Pembangunan Setda Provinsi Gorontalo menggelar sosialisasi penerapan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).

Kegiatan yang dilaksanakan di SMKN 2 GORONTALO  ini dibuka Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Handoyo Sugiharto  sekaligus merangkap  Plt Kepala Bapppeda Provinsi Gorontalo . Dalam sambutan pembukaannya, Handoyo Sugiharto menjelaskan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia saat ini tengah mendorong agar setiap SMK menjadi BLUD melalui Teaching Factory.

Hal ini dimaksudkan agar pengelolaan keuangan SMK yang dihasilkan produk yang bernilai jual di masyarakat dan mampu dikelola oleh SMK untuk peningkatan kapasitas SDM dan kompetensi siswa," berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), maka akan dilaksanakankunjungan ke Sekolah Menegah Kejuruan Negeri (SMKN) oleh Tim Penilai BLUD Provinsi Gorontalo kata bpk Handoyo Sugiharto…

Saat ini Pemerintah Provinsi Gorontalo melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan telah mengusulkan 3 SMK Negeri yang selanjutnya akan dilakukan penelitian oleh Tim BLUD Provinsi Gorontalo.

Sosialisasi penerapan BLUD SMK ini mendapatkan apresiasi dari Pemerintah Provinsi Gorontalo, kegiatan ini sebagai penjabaran Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 79 tahun 2019 tentang BLUD pasal 30 bahwa Badan Usaha Layanan Umum Daerah (BLUD) itu dilaksanakan oleh UPT dinas/badan yang bersifat operasional dalam penyediaan barang atau jasa layanan umum.

Selain itu, sosialisasi ini bertujuan mendorong seluruh SMK di Provinsi Gorontalo mampu mendapatkan keuntungan dan mampu mengelola keuntungan yang dihasilkan dari kualitas SDM.

Tujuan utama program penerapan BLUD untuk SMK ini diharapkan agar seluruh SMK yang ada di Provinsi Gorontalo mampu memanfaatkan fasilitas di SMK untuk menciptakan semi barang/jasa ataupun produk produk unggulan yang layak untuk dipasarkan di masyarakat.. (Safwan)

BAPPPEDA PROVINSI GORONTALO,  Bidang PPM -  Kepala bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (PPM) Abd. Wahab Otaya memimpin pembahasan penajaman rencana kerja (renja) mitra OPD bidang PPM di ruang rapat Olele Bapppeda Provinsi Gorontalo, Senin (6/5/2024). Pembahasan ini diawali dengan pemaparan dari Kepala Bada Kepegawaian Daerah (BKD) dalam hal ini diwakili oleh Sekretaris BKD, Sofyan Tambipi.

“Badan Kepegawaian Daerah merupakan OPD yang bertugas dalam memberikan pelayanan khususnya pelayanan kepegawaian, dimana Sejak tahun 2019 BKD sudah melaksanakan seleksi masuk penerimaan ASN, BKD sudah membuka 5 lowongan jabatan pelaksana yang bisa diikuti oleh kab/kota kami berharap dukungan dari Bapppeda untuk optimalisasi tupoksi” kata Sofyan.

Sementara itu Kepala Bidang PPM  Abd. Wahab Otaya mengatakan, Berdasarkan UU 25 2004 tentang SPPN, kemampuan fiskal menjadi salah satu dasar dalam perencanaan Pembangunan, Tahun depan sudah tidak ada lagi pelaksanaan Pemilu, sehingga kapasitas fiskal daerah tidak terlalu terbebani Tahun 2025, diproyeksikan pagu APBD sebesar 1,4 triliun, turun 500 miliar dibandingkan tahun 2024. Wahab mengungkapkan salah satu sumber pendapatan daerah yang berasal dari penerimaan pajak kenderaan bermotor cakupannya masih sangat rendah, Tahun 2025 target indeks reformasi birokrasi sebesar 88,3% Implementasi sistem merit menjadi fokus kepala daerah untuk bisa dilaksanakan secara optimal.

“Dengan kondisi ini BKD kami harapkan menjadi leading dalam mengoptimalkan sistem merit di Provinsi Gorontalo untuk mendukung capaian indeks reformasi birokrasi, Dimana Salah satu isu strategis pembangunan tahun 2025 adalah Belum optimalnya Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan dengan Salah satu unsur tema RKPD 2025 adalah Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Stabilitas Keamanan Daerah dengan sasaran Meningkatnya stabilitas  keamanan dan penguatan demokrasi  daerah dan Meningkatnya Kualitas Tata  Kelola Pemerintahan,” Pungkas Wahab. (Febry)

Kepala Bidang Perekonomian dan SDA, Max Moerad, SE, MM Memimpin rapat pembahasan rencana kerja mitra OPD Bidang Perekonomian dan SDA Tahun 2025 di dampingi Ketua TIM sektor Bidang Perekonomian dan SDA, Pejabat Fungsional Perencana Ahli Madya dan Pejabat Fungsional Perencana Ahli Muda serta pelaksana di Bidang Perekonomian dan SDA.

Rapat penajaman rencana kerja (RENJA) Tahun 2025 OPD Mitra Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam Bapppeda Provinsi Gorontalo dilksanakan mulai Tanggal 3 Mei 2024 sd 13 Mei 2024 di Ruang Rapat LT.2 Bapppeda Provinsi Gorontalo

Pada pertemuan pertama pembahasan renja mitra OPD Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo bahwa rapat ini tindak lanjut dari hasil Musrenbang RKPD Provinsi Gorontalo pada tanggal 23 ssampai dengan 25 April Tahun 2024 di Hotel Aston Kota Gorontalo, bahwa Tahun 2025 itu yang menjadi pijakan pembagunan perencanaan, oleh karena itu perencanaan Tahun 2025 itu adalah awal tahun perencanaan 20 Tahun, 2025-2045 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) selaras dengan RPJMN dalam rangka pencapaian Indonesia Emas.

Oleh karena itu menetapkan tema  RKPD Tahun 2025 Tahun pertama pelaksana RPJPD Tahap pertama sehingga tema sudah mulai diselaraskan dengan tahapan pembangunan RPJPD sehingga inilah “transformasi Sosial Ekonomi Hilirisasi Sumber Daya Alam Berkelanjutan” yang didukung Tata Kelola Pemerintahan.Ungkap Max Moerad.

Sehingga tujuan dilaksanakannya Penajaman Rencana Kerja Mitra OPD adalah digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja  Daerah (APBD) dengan sebagai dasar pengusulan Program/Kegiatan yang akan dibaiayi APBD Provinsi dan APBN.

KOTA GORONTALO, BAPPPEDA- Kepala Bapppeda Provinsi Gorontao Budiyanto Sidiki berbagi pengalaman terkait tata kelola dan management SDGs di Provinsi Gorontalo pada acara Worksop yang dilaksanakan oleh GIZ Jerman yang merupakan mitra kerjasama internasional. Kegiatan yang dibuka oleh Kepala Sekretariat Nasional SDGs yang juga Staf Ahli Bidang Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Bappenas Bapak Pungkas Bahjuri Ali ini diselenggarakan di Hotel Aloft Jakarta pada Senin 13 Mei 2024. Event ini dihadri langsung oleh Principal Advisor Bapak Zulazmi dari GIZ dan tim GFA bersama secretariat SDGs dan SDGs Center dari 4 provinsi pilot.

Provinsi Gorontalo menjadi salah satu dari 4 provinsi yang dipilih oleh GIZ menjadi provinsi pilot untuk implementasi proyek kerjasama pembangunan Indonesia-Jerman dengan nama Strengthening Capacity for Policy Planning for the Implementation of the 2030 agenda in Indonesia and in the Global South (SDGs-SSTC). Proyek ini berlangsung selama periode 2020-2024.

Dalam paparannya, Kepala Bapppeda sekaligus Kepala Sekretariat SDGs Provinsi Gorontalo ini menyampaikan progress tata Kelola SDGs di Provinsi Gorontalo selama intervensi proyek ini. Perubahan yang terjadi antara lain perubahan struktur sekretaiat yang telah menggambarkan tugas dan fungsi yang dijalankan. Selain itu juga peningkatan keterlibatan aktor non pemerintah pada pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. “Sekretariat SDGs Provinsi Gorontalo juga telah melakukan pengelolaan pengetahuan berupa pendokumentasian hasil kerja melalui media sosial dan Web Gorontalo SDGs”, ujar Budiyanto.

Wiwik Junus Ismail selaku Sekretaris pada Sekretariat SDGs Provinsi Gorontalo Juga Menambahkan  ‘’Meski demikian, beberapa tantangan yang masih perlu menjadi perhatian, diantaranya komitmen para pengambil kebijakan yang belum terbangun secara merata, sumber daya pengelola SDGs juga masih perlu untuk ditingkatkan serta memastikan keterlibatan pemerintah kabupaten dan kota dalam penyelenggaraan SDGs di masing-masing wilayah.