close

BAPPEDA Provinsi Gorontalo Gelar Rapat Koordinasi Dan Evaluasi Penyusunan LKPJ Gubernur Gorontalo Tahun 2025 Dan Perumusan Materi Refleksi Kinerja 1 (Satu) Tahun Kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur

posted 3 months ago, BAPPEDA Prov. Gorontalo

Menjelang 1 (satu) Tahun Kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Gorontalo, Bappeda menyelenggarkan Rapat Koordinasi Dan Evaluasi Penyusunan LKPJ Gubernur Gorontalo Tahun 2025 Dan Perumusan Materi Refleksi Kinerja 1 (Satu) Tahun Kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur. Kamis (5/2/2026)

Bertempat di Aula Karawo Bappeda Provinsi Gorontalo yang dihadiri Sekretaris dan Pejabat Fungsional Perencana OPD se Provinsi Gorontalo.

Tujuan dari pertemuan ini membahas penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Gorontalo Tahun 2025 dan dalam rangka penyusunan materi Refleksi Kinerja 1 (Satu) Tahun Masa Kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur.

Kegiatan ini merupakan proses bersama untuk memaksimalkan penyusunan dokumen LKPJ Gubernur sebagai laporan pertanggungjawaban kinerja yang akan disampaikan Kepala Daerah kepada DPRD, dan menjadi bahan evaluasi Kementerian Dalam Negeri RI terhadap Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Gorontalo sebagaimana diatur dalam Undang-undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Kepala Bappeda Provinsi Gorontalo yang diwakili Kepala Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Max Moerad menyampaikan bahwa Tahun 2025 merupakan tahun transisi perencanaan sehingga masih perlu dilakukan penyesuaian-penyesuaian terhadap beberapa capaian kinerja Pembangunan. Lebih lanjut disampaikan LKPJ Tahun 2025 merupakan LKPJ perdana yang akan disampaikan Gubernur Gorontalo dalam Sidang Paripurna Penyampaian LKPJ Gubernur. Olehnya kami berharap perlu adanya pencermatan terhadap laporan-laporan kinerja yang telah disampaikan.

Disaat yang sama juga dibahas beberapa Program Kegiatan strategis daerah yang dilaksanakan termasuk Program Unggulan dan dukungan terhadap prioritas Nasional, serta capaian kinerja pembangunan daerah yang menjadi muatan dalam refleksi kinerja 1 tahun masa kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur periode 2025-2029. Materi ini nantinya akan kita maksimalkan bersama dengan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik dalam penyeleaiannya, tentunya dengan dukungan dari seluruh OPD lingkup Pemerintah Provinsi Gorontalo.

LKPJ Gubernur dan penyusunan materi dalam rangka refleksi kinerja Gubernur dan Wakil Gubernur dalam 1 (satu) tahun kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur, merupakan bagian dari proses evaluasi terhadap kinerja-kinerja pembangunan daerah.  Oleh karenanya hal ini menjadi momentum yang tepat dalam mefleksikan hal-hal yang telah kita laksanakan dan wujudkan bersama pencapaian visi misi Kepala Daerah periode 2025-2029.

Pewarta: Trisye/Humas

PopulerBerita Populer
LainnyaTerbaru
  •  PEMBENTUKAN DAN PENGUATAN PERAN BRIDA/BAPPERIDA DI PROVINSI GORONTALO

    Gorontalo Utara - Bapppeda Provinsi Gorontalo dan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) resmi memulai kolaborasi pembentukan dan penguatan Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA)/Badan Perencanaan, Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA) sebagai bagian dari upaya memperkuat riset dan inovasi di tingkat daerah. Bapppeda Provinsi Gorontalo, yang diwakili oleh Peneliti Ahli Muda Bidang Riset dan Inovasi Daerah, Mahyudin Humalanggi, menyatakan bahwa pembentukan BRIDA merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kualitas penelitian dan pengembangan inovasi yang sesuai dengan kebutuhan lokal.

    Dalam Rapat Koordinasi Pembentukan dan Penguatan BRIDA di Kabupaten Gorontalo Utara yang dihadiri oleh Kepala-Kepala OPD Kabupaten Gorontalo Utara, tanggal 08 mei 2024, Mahyudin Humalanggi menekankan pentingnya riset dan inovasi sebagai kunci pembangunan daerah. "Dengan BRIDA, kita harapkan dapat mengoptimalkan potensi daerah melalui riset yang intensif dan inovasi yang relevan, guna mendukung pengambilan kebijakan yang lebih tepat berdasarkan kajian mendalam,"

    Selain itu, Badan Riset dan Inovasi yang diwakili oleh Deliyanti Ganesha selaku Perekayasa Ahli Muda Bidang Riset dan Inovasi Daerah BRIN, menyatakan dukungannya terhadap pembentukan BRIDA di Gorontalo. "BRIN siap mendukung setiap daerah yang berkomitmen membentuk BRIDA. Ini adalah langkah penting untuk memastikan setiap kebijakan daerah berbasis pada data dan penelitian yang solid."

    Proses pembentukan BRIDA di Gorontalo saat ini sedang dalam tahap surat pertimbangan dan sudah selesai. BRIDA diharapkan dapat menjadi motor penggerak utama dalam mengatasi berbagai tantangan daerah melalui inovasi dan penelitian yang aplikatif.

    Dengan adanya BRIDA, Provinsi Gorontalo diharapkan mampu meningkatkan daya saingnya dan mendorong pembangunan yang lebih berkelanjutan dan inovatif, serta memberikan kontribusi signifikan terhadap kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia. (Agustinus)
    1 year ago
  • Bapppeda Provinsi Gorontalo gelar Rapat Pembahasan Indeks Kualitas Perencanaan.
    KOTA GORONTALO,  BAPPPEDA– Indeks Kualitas Perencanaan (IKP) ini merupakan tuntutan akan kemajuan pembangunan daerah dalam upaya merencanakan pembangunan yang akurat, berkualitas, bersinergi dan memiliki harmonisasi dengan perencanaan pembangunan baik dari tingkat nasional, provinsi hingga daerah, maka Badan Perencanaan, Peneletian dan Pengembangan Daerah (BAPPPEDA) menggelar Rapat Pembahasan Indeks Kualitas Perencanaan (IKP) rapat ini di hadiri oleh pejabat struktural, pejabat fungsional dan Tim Penilai dan  dibuka oleh Kepala bapppeda Provinsi Gorontalo dalam hal ini diwakili oleh Sekretaris Bapppeda Provinsi Gorontalo Ibu Nalienly Grace F. Rawung, SP, M.Si   bertempat di Bapppeda Prov Gorontalo pada Selasa, 30 April 2023 (30/4/24).

    Dalam sambutannya Grace menyampaikan bahwa pembahasan IKP ini adalah merupakan tindak lanjut dari Surat Edaran Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengukuran Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional.
    “IKP dimana dalam penilaian IKP ini ditujukan  mengukur perencanaan berbasis kinerja, ataupun mengukur konsistensi program – program yang di rencanakan oleh Pemerintah daerah  sesuai dengan tujuan dan sasaran pembangunan. Adapun sasaran pelaksanaan penilaian IKP ini akan dilaksanakan di kabupaten kota se provinsi Gorontalo” Ucap Grace.

    Dalam rapat ini Nalienly Grace Rawung mengatakan pejabat struktural, pejabat fungsional dan Tim Penilai telah menyepakati dan menghasilkan rumusan instrumen yang akan di gunakan dalam pengukuran IKP
    “Hal penting yang di bahas dalam rapat hari ini antara lain adalah komponen aspek penilaian beserta indikator dan sub inikator yang akan dijadikan sebagai alat ukur penilaian IKP. Komponen aspek penilaian yang akan di nilai yaitu : Sinergi, Kualitas Perencanaan serta Keterhubungan Perencanaan Pembangunan dengan Perencanaan Kinerja. Kegiatan penilaian IKP ini bekerjsama dengan SKALA dan Universitas Negeri Gorontalo” sambung Grace.
    Sementara itu akhir sambutannya Nalienly Grace Menyampaikan Laporan kegiatan pelaksanaan penyusunan Indeks Kualitas Perencanaan Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo Tahun 2023” tutupnya.

    (Frengky)
    2 years ago
  • Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan menggelar Pembahasan Usulan Prioritas Kab/Kota se-Provinsi Gorontalo
    Kab. Gorontalo, Bapppeda - Sehubungan dengan pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbangda) Provinsi Gorontalo Tahun 2024 yang akan dilaksanakan tanggal 23 – 25 April 2024, maka akan dilaksanakan rapat pembahasan awal usulan program/kegiatan TA 2025 Kabupaten/Kota Mitra bidang infrastruktur dan kewilayahan, Senin 22 april 2024  bertempat di white castle kabupaten Gorontalo. 

    Pertemuan ini dalam rangka koordinasi pembahasan usulan terhadap program prioritas provinsi untuk seluruh kabupaten/kota se-Provinsi Gorontalo yang di hadiri oleh unsur Bapppeda dan mitra OPD Kabupaten/Kota terutama yang terkait langsung dengan indikator dan usulan yang akan dibahas.

    "Kami Sudah menyurat ke kabupaten/kota untuk mengirimkan maksimal 10 usulan untuk masing-masing kabupaten/kota dengan memperhatikan kewenangan daerah dan kamus usulan yang telah ditetapkan dan diinput ke dalam aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) untuk dibahas pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbangda) Tingkat Provinsi Gorontalo akan dilaksanakan pada tanggal 23 April s.d 25 April Tahun 202" Kata Winardi Kabid Infrastruktur dan Kewilayahan

    Lebih lanjut kepala bidang infrastruktur dan kewilayahan menambahkan Pelaksanaan Musrenbang mencakup kegiatan pembukaan dan desk indikator makro serta usulan prioritas untuk seluruh kabupaten/kota se-provinsi Gorontalo.

    "Penyampaian usulan dilengkapi dengan Readiness Criteria dan dukungan program dan kegiatan kabupaten/kota terhadap usulan nya"tutup nya

    (Noval)
    2 years ago
  • Bapppeda Provinsi Gorontalo Bagikan 100 Paket Takjil Gratis
    Kota Gorontalo, BapppedaProv – Memasuki hari ke-26 Ramadan 1445 Hijriah jajaran Bapppeda Provinsi Gorontalo melakukan pembagian Takjil untuk buka puasa, Sabtu (06/04/2024) bertempat di Panti Asuhan Yayasan Toyip Pido Salman Habibie
    “Alhamdulillah pada hari ini 26 ramadan kami Bapppeda Provinsi Gorontalo memberikan takjil kepada anak-anak yang berada di panti asuhan, Adapun kegiatan ini merupakan kegiatan yang rutin dilakukan di bulan Ramadan,” kata Sekretaris Bapppeda Provinsi Gorontalo Nalienly Grace Rawung.
    Kegiatan ini merupakan bagian dari kegiatan sosial pemerintah untuk membantu masyarakat yang sedang menjalankan ibadah puasa.
    “Pengurus dan anak-anak panti asuhan sangat senang dan antusias dengan kegiatan ini dan ke depan kami berharap kegiatan-kegiatan berbagi seperti ini bisa menumbuhkan jiwa sosial jajaran Bapppeda Provinsi untuk saling membantu tidak hanya pada momen tertentu tapi pada saat setiap masyarakat membutuhkan,” tutup Nalienly.
    2 years ago
  • Bapppeda Provinsi Gorontalo Gelar Rapat Koordinasi Percepatan Pembangunan Sanitasi
    Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo melalui Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapppeda) menyelenggarakan Rapat Koordinasi Pokja PKP Provinsi Gorontalo Tahun 2024. Kegiatan ini di hadiri oleh BPPW Gorontalo, Satker Penyediaan Perumahan Wilayah Gorontalo dan beberapa OPD terkait sebagai anggota Pokja PKP.
    Kegiatan rapat koordinasi ini dilaksanakan dalam rangka percepatan pembangunan sanitasi di Provinsi Gorontalo  untuk menuntaskan stop buang air besar sembarangan (SBS) di kelurahan/desa sebagai wujud kolaborasi kesepakatan percepatan pencapaian SBS 100% desa/kelurahan bebas ODF yang di mulai dengan merestrukturisasi SK Pokja PKP Provinsi Gorontalo sekaligus berbagai upaya optimis yang akan dilakukan  dengan menargetkan Gorontalo akan menjadi Provinsi dalam percepatan Stop Buang Air Besar Sembarangan SBS. (Noval)
    2 years ago