Gorontalo, Kamis, 23/07/26 – Bappeda Provinsi Gorontalo Gelar Rapat Sinkronisasi Kebijakan Manajemen Risiko Pembangunan Nasional (MRPN) Lintas Sektor dan Manajemen Risiko Organisasi Pemerintah Daerah.

Kegiatan di buka oleh Asisten III Administrasi umum Syukri Suratinoyo yang didampingi langsung oleh kepala Bappeda Provinsi Gorontalo, Dr, Wahyudin Katili.

Dalam sambutanya Syukri menyampaikan bahwa Manajemen Risiko Pembangunan Nasional (MRPN) menjadi instrumen utama dalam mendukung pencapaian target RPJMN 2025–2029 serta prioritas pembangunan nasional. Pemerintah daerah diharapkan mampu merespons berbagai risiko strategis, seperti perubahan iklim dan tantangan pembangunan lainnya, melalui penerapan manajemen risiko yang terintegrasi.,

“Pemerintah Provinsi Gorontalo telah melakukan penilaian risiko terhadap sasaran RPJMD, terutama pada sektor kesehatan dan pendidikan. Risiko utama yang teridentifikasi meliputi belum optimalnya koordinasi lintas sektor, keterbatasan kapasitas SDM, infrastruktur yang belum memadai, kelemahan perencanaan dan penganggaran, serta rendahnya partisipasi masyarakat”. Tutur kepala Bappeda Provinsi Gorontalo.

“Diakhir Syukri Suratinoyo selaku Asisten III menegaskan penerapan manajemen risiko memerlukan komitmen seluruh perangkat daerah. Kepala OPD sebagai Risk Owner bertanggung jawab memastikan pelaksanaan Rencana Tindak Pengendalian (RTP), melakukan pemantauan risiko secara berkala, serta melaporkan perkembangan pengelolaan risiko. Sementara itu, APIP/Inspektorat berperan memberikan assurance, konsultasi manajemen risiko, evaluasi efektivitas pengendalian, serta memfasilitasi penyempurnaan RTP sehingga tujuan pembangunan daerah dapat tercapai secara lebih efektif.

#HUMAS