close

Bappeda Provinsi Gorontalo Gelar Rapat Sinkronisasi Kebijakan Manajemen Risiko Pembangunan Nasional (MRPN) Lintas Sektor dan Manajemen Risiko Organisasi Pemerintah Daerah.

posted 1 week ago, BAPPEDA Prov. Gorontalo

Gorontalo, Kamis, 23/07/26 – Bappeda Provinsi Gorontalo Gelar Rapat Sinkronisasi Kebijakan Manajemen Risiko Pembangunan Nasional (MRPN) Lintas Sektor dan Manajemen Risiko Organisasi Pemerintah Daerah.

Kegiatan di buka oleh Asisten III Administrasi umum Syukri Suratinoyo yang didampingi langsung oleh kepala Bappeda Provinsi Gorontalo, Dr, Wahyudin Katili.


Dalam sambutanya Syukri menyampaikan bahwa Manajemen Risiko Pembangunan Nasional (MRPN) menjadi instrumen utama dalam mendukung pencapaian target RPJMN 2025–2029 serta prioritas pembangunan nasional. Pemerintah daerah diharapkan mampu merespons berbagai risiko strategis, seperti perubahan iklim dan tantangan pembangunan lainnya, melalui penerapan manajemen risiko yang terintegrasi.,


“Pemerintah Provinsi Gorontalo telah melakukan penilaian risiko terhadap sasaran RPJMD, terutama pada sektor kesehatan dan pendidikan. Risiko utama yang teridentifikasi meliputi belum optimalnya koordinasi lintas sektor, keterbatasan kapasitas SDM, infrastruktur yang belum memadai, kelemahan perencanaan dan penganggaran, serta rendahnya partisipasi masyarakat”. Tutur kepala Bappeda Provinsi Gorontalo.


“Diakhir Syukri Suratinoyo selaku Asisten III menegaskan penerapan manajemen risiko memerlukan komitmen seluruh perangkat daerah. Kepala OPD sebagai Risk Owner bertanggung jawab memastikan pelaksanaan Rencana Tindak Pengendalian (RTP), melakukan pemantauan risiko secara berkala, serta melaporkan perkembangan pengelolaan risiko. Sementara itu, APIP/Inspektorat berperan memberikan assurance, konsultasi manajemen risiko, evaluasi efektivitas pengendalian, serta memfasilitasi penyempurnaan RTP sehingga tujuan pembangunan daerah dapat tercapai secara lebih efektif.

 

#HUMAS

 

 

PopulerBerita Populer
LainnyaTerbaru
  •  Bapppeda Provinsi Gorontalo Gelar Rapat Koordinasi Percepatan Pembangunan Sanitasi
    Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo melalui Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapppeda) menyelenggarakan Rapat Koordinasi Pokja PKP Provinsi Gorontalo Tahun 2024. Kegiatan ini di hadiri oleh BPPW Gorontalo, Satker Penyediaan Perumahan Wilayah Gorontalo dan beberapa OPD terkait sebagai anggota Pokja PKP.
    Kegiatan rapat koordinasi ini dilaksanakan dalam rangka percepatan pembangunan sanitasi di Provinsi Gorontalo  untuk menuntaskan stop buang air besar sembarangan (SBS) di kelurahan/desa sebagai wujud kolaborasi kesepakatan percepatan pencapaian SBS 100% desa/kelurahan bebas ODF yang di mulai dengan merestrukturisasi SK Pokja PKP Provinsi Gorontalo sekaligus berbagai upaya optimis yang akan dilakukan  dengan menargetkan Gorontalo akan menjadi Provinsi dalam percepatan Stop Buang Air Besar Sembarangan SBS. (Noval)
    2 years ago
  • Bappeda Provinsi Gorontalo Gelar Rakor FKPPD Regional Timur

    Gorontalo InfoPublik – Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda) Provinsi Gorontalo menggelar Rapat Koordinasi Forum Komunikasi Penelitian dan Pengembangan Daerah (FKPPD) Regional Timur Indonesia di ballroom Hotel Damhil Kota Gorontalo, Selasa (4/12/2018). Rakor yang mengambil tema ‘Sinergitas Implementasi Inovasi Daerah’, dibuka oleh Wakil Gubernur Gorontalo H. Idris Rahim.

    Dalam sambutannya Idris Rahim mengatakan, sebagai daerah otonom, baik provinsi maupun kabupaten/kota di regional timur Indonesia menginginkan daerah yang maju dan berhasil, sehingga bisa sejajar dengan daerah-daerah lain di Indonesia.

    “Untuk maju dan berhasil tidak datang begitu saja. Perlu kerja keras, kerja cerdas, dan kerja ikhlas, salah satunya dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian,” kata Idris.

    Wagub mengutarakan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui kegiatan penelitian menjadi tantangan bagi setiap daerah. Menurutnya, keberhasilan dalam penelitian yang memanfaatkan sumber daya ilmu pengetahuan akan mempercepat kinerja pemerintah daerah.
    2 years ago
  • Pemprov Gorontalo Gelar Konsultasi Publik Revisi RTRW Tahun 2023-2024

    Kota Gorontalo, Kominfotik – Pemerintah Provinsi Gorontalo dalam hal ini Dinas PUPR PKP menggelar konsultasi publik Muatan Substansi Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2024. Kegiatan ini dibuka langsung oleh Penjabat Gubernur Ismail Pakaya bertempat di Ruang Ballroom Karawo, Kantor Bappeda Provinsi Gorontalo, Kamis (22/6/2023).

    “Namanya konsultasi publik ini akan menguji apakah usulan bapak ibu terhadap RTRW yang akan diajukan masuk didalamnya atau tidak. Kalau tidak tentu akan ada penjelasannya, kita butuh penjelasan apa yang perlu dirubah bukan apa yang harus berubah dari Perda Nomor 4 Tahun 2011,” ungkap Ismail.

    Usai membuka kegiatan konsultasi publik ini, Penjagub Ismail turut mengikuti pemaparan yang dibawakan oleh Kepala Bappeda Provinsi Gorontalo Sofyan Ibrahim. Menurutnya, Perda Tata Ruang perlu percepatan setelah sekian lama dibahas karena mempengaruhi perencanaan pembangunan yang berwawasan pada lingkungan Pemprov Gorontalo.

    Penjagub Ismail menegaskan seluruh stakeholder yang hadir dapat memahami dan mengikuti dengan cermat revisi ranperda yang akan diusulkan ke DPRD itu. Ia tidak ingin timbul protes dari kabupaten/kota setelah ranperda diusulkan.

    “Kabupaten/kota yang mewakili ada yang paham tentang tata ruang? Tolong ini diperhatikan dengan baik, jangan nanti sudah masuk ke DPR kemudian komplein kenapa PKSN nya bertambah, PKL nya berubah,” tanya sekaligus tegas Ismail.

    Sementara itu, Sofyan Ibrahim dalam paparannya menjelaskan empat tahapan terakhir revisi ranperda RTRW diantaranya perubahan materi teknis RZWP3K dan proses asistensi teknis dengan Subdit Wilayah II Kementerian ATR BPN pada Oktober 2021 – Desember 2022. Kemudian target mendapatkan persetujuan teknis Kementerian KKP dan Rekom Peta Dasar dari BIG pada Mei-Agustus 2022.

    Tahapan berikutnya penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Integrasi sejak Oktober 2022 -Juni 2023. Hingga pada hari ini termasuk pada tahapan keempat yakni pembahasan lintas sektor RTRW Provinsi Gorontalo yang ditindaklanjuti dengan konsultasi publik.
    2 years ago