GORONTALO - Bappeda Provinsi Gorontalo Menyelenggarakan Rapat Koordinasi Manajemen Risiko Tingkat Pemerintah Daerah Yang Dipimpin Oleh Sekretaris Bappeda Dra. Aisa Ibrahim, Dengan Menghadirkan Korwas Akuntabilitas Pemerintah Daerah Dan Auditor Madya Bpkp Perwakilan Provinsi Gorontalo Serta Inspektorat Provinsi Gorontalo Pada Selasa (01/09/2026) Di Ruang Rapat Huyula Kantor Gubernur.
Bappeda Provinsi Gorontalo Selaku Koordinator Komite Pengelolaa Risiko Sebagaimana Dalam Peraturan Gubernur Nomor 32 Tahun 2022 Menghendaki Integrasi Manajemen Risiko Dengan Proses Perencanaan Dan Penganggaran Agar Pada Saat Merencanakan Kinerja Sudah Disertai Dengan Antisipasi Potensi Masalah Ke Depan, Sehingga Kemungkinan Keberhasilannya Semakin Tinggi.
Proram Atau Kegiatan Yang Berpotensi Gagal Melalui Analisis Risiko Lebih Awal, Masih Bisa Digantikan Dengan Program Lain Yang Lebih Dimungkinkan Keberhasilan Dan Kemanfaatannya. Kegiatan Pengendalian Atau Mitigasi Risiko Dapat Di Rencanakan Pada Y-1 Sehingga Pada Tahun Anggaran Selanjutnya Dapat Langsung Dilaksanakan Kegiatan Tindak Pengendaliannya.
Substansi Lain Dari Kegiatan Ini Adalah
Internalisasi Manajemen Risiko Pemda Ke Dalam Dokumen Perencanaan Perangkat
Daerah Tahun 2027. Ini Artinya Bappeda Melalui Bidang-Bidang Teknis Mitra Opd
Berperan Memastikan Pelaksanaan Rencana Tindak Pengendalian (Rtp) Risiko Yang
Sudah Ditetapkan, Dapat Diakomodir Melalui Dokumen Renja Opd Untuk Risiko
Operasionalnya Dan Dokumen Renstra Untuk Risiko Strategisnya.
Di Sesi Akhir Kegiatan Telah Dirumuskan Pula Manajemen Risiko Bappeda Tahun 2027 Berdasarkan Indikator Kinerja Strategis Tahun 2025-2029 Yang Selanjutnya Akan Dintegrasikan Ke Dalam Dokumen Renja Dan Menjadi Acuan Implementasi Mitigasi Risiko Perangkat Daerah.
KOTA GORONTALO,
BAPPPEDA- Kepala Bapppeda Provinsi Gorontao Budiyanto Sidiki berbagi pengalaman
terkait tata kelola dan management SDGs di Provinsi Gorontalo pada acara
Worksop yang dilaksanakan oleh GIZ Jerman yang merupakan mitra kerjasama
internasional. Kegiatan yang dibuka oleh Kepala Sekretariat Nasional SDGs yang
juga Staf Ahli Bidang Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Bappenas Bapak
Pungkas Bahjuri Ali ini diselenggarakan di Hotel Aloft Jakarta pada Senin 13
Mei 2024. Event ini dihadri langsung oleh Principal Advisor Bapak Zulazmi dari
GIZ dan tim GFA bersama secretariat SDGs dan SDGs Center dari 4 provinsi pilot.
Provinsi
Gorontalo menjadi salah satu dari 4 provinsi yang dipilih oleh GIZ menjadi provinsi
pilot untuk implementasi proyek kerjasama pembangunan Indonesia-Jerman dengan
nama Strengthening Capacity for Policy Planning for the Implementation of
the 2030 agenda in Indonesia and in the Global South (SDGs-SSTC). Proyek
ini berlangsung selama periode 2020-2024.
Dalam
paparannya, Kepala Bapppeda sekaligus Kepala Sekretariat SDGs Provinsi
Gorontalo ini menyampaikan progress tata Kelola SDGs di Provinsi Gorontalo selama
intervensi proyek ini. Perubahan yang terjadi antara lain perubahan struktur
sekretaiat yang telah menggambarkan tugas dan fungsi yang dijalankan. Selain
itu juga peningkatan keterlibatan aktor non pemerintah pada pencapaian tujuan
pembangunan berkelanjutan. “Sekretariat SDGs Provinsi Gorontalo juga telah
melakukan pengelolaan pengetahuan berupa pendokumentasian hasil kerja melalui
media sosial dan Web Gorontalo SDGs”, ujar Budiyanto.
Wiwik Junus
Ismail selaku Sekretaris pada Sekretariat SDGs Provinsi Gorontalo Juga
Menambahkan ‘’Meski demikian, beberapa
tantangan yang masih perlu menjadi perhatian, diantaranya komitmen para
pengambil kebijakan yang belum terbangun secara merata, sumber daya pengelola
SDGs juga masih perlu untuk ditingkatkan serta memastikan keterlibatan
pemerintah kabupaten dan kota dalam penyelenggaraan SDGs di masing-masing
wilayah.
Gorontalo Utara - Bapppeda
Provinsi Gorontalo dan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) resmi memulai
kolaborasi pembentukan dan penguatan Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA)/Badan
Perencanaan, Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA) sebagai bagian
dari upaya memperkuat riset dan inovasi di tingkat daerah. Bapppeda Provinsi
Gorontalo, yang diwakili oleh Peneliti Ahli Muda Bidang Riset dan Inovasi
Daerah, Mahyudin Humalanggi, menyatakan bahwa pembentukan BRIDA merupakan
langkah strategis untuk meningkatkan kualitas penelitian dan pengembangan
inovasi yang sesuai dengan kebutuhan lokal.
Dalam
Rapat Koordinasi Pembentukan dan Penguatan BRIDA di Kabupaten Gorontalo Utara yang
dihadiri oleh Kepala-Kepala OPD Kabupaten Gorontalo Utara, tanggal 08 mei 2024,
Mahyudin Humalanggi menekankan pentingnya riset dan inovasi sebagai kunci
pembangunan daerah. "Dengan BRIDA, kita harapkan dapat mengoptimalkan
potensi daerah melalui riset yang intensif dan inovasi yang relevan, guna
mendukung pengambilan kebijakan yang lebih tepat berdasarkan kajian
mendalam,"
Selain
itu, Badan Riset dan Inovasi yang diwakili oleh Deliyanti Ganesha selaku
Perekayasa Ahli Muda Bidang Riset dan Inovasi Daerah BRIN, menyatakan
dukungannya terhadap pembentukan BRIDA di Gorontalo. "BRIN siap mendukung
setiap daerah yang berkomitmen membentuk BRIDA. Ini adalah langkah penting
untuk memastikan setiap kebijakan daerah berbasis pada data dan penelitian yang
solid."
Proses
pembentukan BRIDA di Gorontalo saat ini sedang dalam tahap surat pertimbangan
dan sudah selesai. BRIDA diharapkan dapat menjadi motor penggerak utama dalam
mengatasi berbagai tantangan daerah melalui inovasi dan penelitian yang
aplikatif.
Dengan adanya BRIDA, Provinsi Gorontalo diharapkan mampu meningkatkan daya saingnya dan mendorong pembangunan yang lebih berkelanjutan dan inovatif, serta memberikan kontribusi signifikan terhadap kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia. (Agustinus)