close

Bappeda Provinsi Gorontalo Menyelenggarakan Rapat Koordinasi Manajemen Risiko Tingkat Pemerintah Daerah

posted 1 month ago, BAPPEDA Prov. Gorontalo

GORONTALO - Bappeda Provinsi Gorontalo Menyelenggarakan Rapat Koordinasi Manajemen Risiko Tingkat Pemerintah Daerah Yang Dipimpin Oleh Sekretaris Bappeda Dra. Aisa Ibrahim, Dengan Menghadirkan Korwas Akuntabilitas Pemerintah Daerah  Dan Auditor Madya  Bpkp Perwakilan Provinsi Gorontalo Serta Inspektorat Provinsi Gorontalo Pada Selasa (01/09/2026) Di Ruang Rapat Huyula Kantor Gubernur.

Bappeda Provinsi Gorontalo Selaku Koordinator Komite Pengelolaa Risiko Sebagaimana Dalam Peraturan Gubernur Nomor 32 Tahun 2022 Menghendaki Integrasi Manajemen Risiko Dengan Proses Perencanaan Dan Penganggaran Agar Pada Saat Merencanakan Kinerja Sudah Disertai Dengan Antisipasi Potensi Masalah Ke Depan, Sehingga Kemungkinan Keberhasilannya Semakin Tinggi.

Proram Atau Kegiatan Yang Berpotensi Gagal Melalui Analisis Risiko Lebih Awal, Masih Bisa Digantikan Dengan Program Lain Yang Lebih Dimungkinkan Keberhasilan Dan Kemanfaatannya. Kegiatan Pengendalian Atau Mitigasi Risiko Dapat Di Rencanakan Pada Y-1 Sehingga Pada Tahun Anggaran Selanjutnya Dapat Langsung Dilaksanakan Kegiatan Tindak Pengendaliannya.

Substansi Lain Dari Kegiatan Ini Adalah Internalisasi Manajemen Risiko Pemda Ke Dalam Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Tahun 2027. Ini Artinya Bappeda Melalui Bidang-Bidang Teknis Mitra Opd Berperan Memastikan Pelaksanaan Rencana Tindak Pengendalian (Rtp) Risiko Yang Sudah Ditetapkan, Dapat Diakomodir Melalui Dokumen Renja Opd Untuk Risiko Operasionalnya Dan Dokumen Renstra Untuk Risiko Strategisnya.

 Di Sesi Akhir Kegiatan Telah Dirumuskan Pula Manajemen Risiko Bappeda Tahun 2027 Berdasarkan Indikator Kinerja Strategis Tahun 2025-2029 Yang Selanjutnya Akan Dintegrasikan Ke Dalam Dokumen Renja Dan Menjadi Acuan Implementasi Mitigasi Risiko Perangkat Daerah.

 

 

 

PopulerBerita Populer
LainnyaTerbaru
  •  Pemprov Gorontalo Bersama Program SKALA Perkuat Perencanaan dan Penganggaran SPM melalui Workshop Costing SPM Sosial
    Boalemo, 14 Oktober 2026 — Pemerintah Provinsi Gorontalo melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) bersama Dinas Sosialdukcapil, Biro Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah, dan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), dengan dukungan Program SKALA, melaksanakan Workshop Penyusunan Costing Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sosial Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Provinsi Gorontalo di Vila Kencana, Kabupaten Boalemo, pada 13–14 Oktober 2026.
    Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya memperkuat kualitas perencanaan dan penganggaran pelayanan dasar bidang sosial agar kebutuhan masyarakat yang berhak menerima layanan dapat diidentifikasi secara lebih tepat, terukur, dan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
    SPM merupakan ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang wajib diperoleh setiap warga negara secara minimal. Dalam penerapannya, pemenuhan SPM tidak hanya berkaitan dengan penetapan target pelayanan, tetapi juga membutuhkan perhitungan kebutuhan penerima layanan, ketersediaan sumber daya, sarana dan prasarana, barang dan jasa, sumber daya manusia, serta kebutuhan pembiayaan yang harus diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah.
    Melalui workshop ini, Pemerintah Provinsi Gorontalo mendorong penguatan pemahaman bersama mengenai penyusunan kebutuhan biaya SPM Sosial sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Permensos Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada SPM Bidang Sosial.
    Kepala Bappeda: SPM Sosial Harus Berangkat dari Kebutuhan Masyarakat
    Kepala Bappeda Provinsi Gorontalo, Dr. Wahyudina A. Katili, S.STP., M.T., dalam paparannya menegaskan bahwa pemenuhan SPM Sosial harus menjadi bagian integral dari perencanaan pembangunan daerah. Menurutnya, perencanaan pelayanan dasar perlu dimulai dari identifikasi masyarakat yang belum memperoleh pelayanan, pengukuran kesenjangan pelayanan, hingga penghitungan kebutuhan sumber daya dan biaya yang diperlukan.
    Ia juga menekankan pentingnya membangun tata kelola data sasaran SPM Sosial yang terintegrasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Data penerima layanan yang akurat, terverifikasi, dan diperbarui secara berkala menjadi fondasi untuk menentukan jenis pelayanan, pembagian kewenangan, kebutuhan sumber daya, serta besaran pembiayaan yang diperlukan.
    Menurutnya, Keterbatasan fiskal bukan alasan untuk mengabaikan kesenjangan pemenuhan SPM. Karena itu, penghitungan kebutuhan biaya harus menjadi dasar dalam menentukan prioritas, menyusun tahapan pemenuhan, meningkatkan efisiensi pembiayaan, dan mengoptimalkan kolaborasi sumber pendanaan sesuai ketentuan yang berlaku.
    Dalam pelaksanaannya, peserta melakukan simulasi penghitungan kebutuhan biaya secara berkelompok berdasarkan jenis pelayanan dan kewenangan masing-masing tingkatan pemerintahan. Simulasi tersebut dilakukan dengan memperhitungkan jumlah penerima layanan, kebutuhan barang dan jasa, ketersediaan sumber daya, selisih kebutuhan, harga satuan, hingga estimasi biaya yang diperlukan. Peserta juga menelaah kemungkinan dukungan pelayanan dari pemerintah pusat, lembaga kesejahteraan sosial, dan pihak lainnya agar penghitungan kebutuhan daerah dapat dilakukan secara lebih komprehensif.
    Workshop ini melibatkan perangkat daerah tingkat provinsi serta unsur pemerintah Kabupaten Boalemo dan Kabupaten Pohuwato, termasuk perangkat daerah yang menangani urusan sosial, perencanaan pembangunan, pengelolaan keuangan, tata pemerintahan, kebencanaan, pengawasan, dan pemberdayaan masyarakat. Perwakilan organisasi penyandang disabilitas dan lembaga kesejahteraan sosial juga dilibatkan untuk memperkaya perspektif mengenai kebutuhan pelayanan kelompok rentan.
    Keterlibatan berbagai unsur tersebut menjadi penting mengingat pemenuhan SPM Sosial membutuhkan koordinasi lintas sektor dan keterpaduan pelaksanaan sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan pemerintahan.
    Melalui langkah tersebut, Pemerintah Provinsi Gorontalo menegaskan pentingnya menjadikan SPM Sosial sebagai bagian integral dari agenda pembangunan daerah. Penguatan perencanaan dan penganggaran yang berbasis kebutuhan diharapkan dapat membantu pemerintah daerah menentukan prioritas pelayanan secara lebih tepat, meningkatkan efektivitas alokasi sumber daya, serta memperkuat pemenuhan pelayanan dasar bagi penyandang disabilitas telantar, anak telantar, lanjut usia telantar, gelandangan dan pengemis, serta masyarakat terdampak bencana sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
    5 days ago
  • DORONG LAYANAN DASAR MERATA DAN TEPAT SASARAN_ PEMPROV GORONTALO UJI INSTRUMEN MONEV SPM UNTUK POHUWATO DAN BOALEMO
    BOALEMO — Pemerintah Provinsi Gorontalo menyelenggarakan Workshop Koordinasi, Pembinaan, dan Pengawasan Standar Pelayanan Minimal (Korbinwas SPM) sekaligus uji coba instrumen monitoring dan evaluasi SPM untuk Kabupaten Pohuwato dan Boalemo di Cabana Resort, Boalemo, pada 1–2 Oktober 2026.
    Kegiatan yang didukung SKALA_Australia ini dibuka langsung oleh Kepala Bappeda Provinsi Gorontalo, Dr. Wahyudin A. Katili, S.STP., M.T. Workshop bertujuan memperkuat penerapan SPM sekaligus menguji instrumen pemantauan dan evaluasi agar pembinaan serta pengawasan pelayanan dasar semakin terukur dan berbasis bukti.

    Dalam arahannya, Wahyudin menegaskan pentingnya membangun kerja sama dan kolaborasi yang efektif antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Sinergi antar perangkat daerah diperlukan untuk menyelaraskan target dan indikator pencapaian SPM dengan Perencanaan, Penganggaran, Pelaksanaan Pelayanan Dasar Hingga Monitoring Dan Evaluasi.

    Ia menekankan bahwa pemenuhan SPM merupakan mandat undang-undang yang wajib dilaksanakan pemerintah daerah. Pelaksanaannya harus mendorong pemerataan dan inklusi, sehingga seluruh masyarakat, termasuk kelompok rentan, memperoleh pelayanan dasar yang layak tanpa ada yang tertinggal.
    Untuk memastikan ketepatan sasaran, Wahyudin turut menyoroti pentingnya pemanfaatan data yang akurat. Data yang telah tersedia, seperti DTSEN, DTKS, REGSOSEK, serta data lainnya yang bersumber dari BPS dan lembaga resmi lainnya, perlu dimanfaatkan secara selaras sebagai dasar dalam mengidentifikasi penerima manfaat, memetakan kebutuhan, dan menentukan prioritas pelayanan.

    Sejalan dengan arahan tersebut, uji coba instrumen monev dalam workshop ini diarahkan untuk menilai aspek kelembagaan dan tata kelola, tahapan penerapan SPM, integrasi perencanaan dan penganggaran, capaian pelayanan, kepatuhan pelaporan, serta inklusi dan data terpilah. Pengujian ini menjadi bagian dari upaya memastikan bahwa capaian yang dilaporkan sesuai dengan kondisi pelayanan di lapangan.
    Hasil workshop diharapkan menjadi dasar penyempurnaan instrumen monev dan penyusunan rencana tindak lanjut dengan penanggung jawab serta tenggat waktu yang jelas. Melalui langkah tersebut, penguatan penerapan SPM di Pohuwato dan Boalemo diharapkan menghasilkan pelayanan dasar yang semakin merata, tepat sasaran, dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
    (PPM-Ical)
    5 days ago
  • GUBERNUR GUSNAR ISMAIL HARAPKAN PERUBAHAN MINDSET KIAT KERJA OPD
    Harapan Gubernur Gusnar Ismail ini terungkap dari Kepala Bappeda Provinsi Gorontalo Wahyudin A Katili saat mendampingi Tim Kementerian ESDM saat melakukan Mutual Check 0 (MC-0) Pekerjaan Pusat Informasi Geologi (PIG) Geopark Gorontalo 13/10 di Gedung Eks Kantor DKP Provinsi Gorontalo Kelurahan Ipilo Kota Gorontalo.

    “Alhamdulillah dengan mindset jemput bola, buka sinergi dan arahkan dampak optimal bagi daerah, hari ini Tim Kementrian ESDM segera memulai pekerjaan Pusat Informasi Geologi Geopark Gorontalo. Program ini tidak datang tiba-tiba, tapi tentu melalui proses yang sudah berjalan lebih dari setahun. Bagaimana kita bersinergi dan yakinkan pusat bahwa Gorontalo layak dan dipercaya menjadi lokasi program strategisnya” jelas Wahyudin

    Dengan nominal anggaran proyek 3,5 Miliar ini menjadi langkah strategis untuk mengangkat kekayaan geologi Gorontalo, memperkuat daya tarik pariwisata, serta membuka peluang pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat dan pelaku UMKM di daerah.” Jelas Wahyudin yang juga selaku Direktur Eksekutif Badan Pengelola Geopark Gorontalo.

    Ke depan, Gorontalo akan memiliki Pusat Informasi Geologi Geopark yang modern, futuristik, dan menarik dengan pemanfaatan teknologi terkini untuk menyajikan informasi geologi secara interaktif dan edukatif. Fasilitas ini diharapkan menjadi destinasi pembelajaran inovatif bagi pelajar, mahasiswa, peneliti, wisatawan, dan masyarakat umum sekaligus sarana promosi potensi geopark Gorontalo.

    #HUMAS
    6 days ago
  • BAPPEDA Povinsi Gorontalo Menyambut Dinas Pariwisata Dalam Rangka Sosialisasi Gorontalo Half Marathon di Ballroom Aula Lt. 3 Bappeda

    GORONTALO — Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ( BAPPEDA ) Dinas Pariwisata Provinsi Gorontalo menggelar kegiatan sosialisasi Gorontalo Half Marathon pada Jumat, 2 Oktober 2026 di kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Gorontalo. Langkah ini dilakukan guna memacu antusiasme dan meningkatkan jumlah peserta menjelang penutupan masa pendaftaran.

    Hingga saat ini, jumlah pendaftar tercatat baru mencapai kurang lebih 1.300 orang dari target keseluruhan sebanyak 7.500 peserta. Melalui sosialisasi ini, Dinas Pariwisata mengajak seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) dan tenaga penunjang di lingkungan Bappeda untuk ikut serta memeriahkan ajang lari bergengsi tingkat daerah tersebut.

    Untuk menggenjot minat para pendaftar, Dinas Pariwisata menghadirkan penawaran spesial berupa promo potongan harga pendaftaran sebesar Rp75.000. Promo potongan khusus ini berlaku hingga tanggal 5 Oktober.

    Sekretaris Dinas Pariwisata menyampaikan bahwa Gorontalo Half Marathon tidak hanya bertujuan untuk mempromosikan gaya hidup sehat dan olahraga lari, tetapi juga menjadi sarana penggerak ekonomi daerah serta daya tarik wisata (sport tourism) di Provinsi Gorontalo.

    Pihak Bappeda menyambut positif sosialisasi ini dan  Sekretaris Aisa Ibrahim mewakili kepala Bappeda mengimbau jajarannya untuk memanfaatan kesempatan promo yang ada sebelum batas waktu berakhir, sekaligus berpartisipasi dalam event GOHM tersebut demi kesuksesan kegiatan dan menuntaskan target 7.500 pendaftar sebagaimana ditargetkan.


    #HUMAS
    2 weeks ago
  • Bappeda Provinsi Gorontalo Genggelar Workshop Tindak Lanjuti Penelitian Dampak Perubahan Iklim terhadap Layanan Dasar untuk Perkuat Ketahanan Pangan dan Gizi Berbasis Potensi Lokal Daerah

    GORONTALO - Bappeda Provinsi Gorontalo Menggelar Workshop Tindak Lanjuti Penelitian Dampak Perubahan Iklim terhadap Layanan Dasar untuk  Perkuat Ketahanan Pangan dan Gizi Berbasis Potensi Lokal Daerah pada Kamis, 17/09/2026 di Hotel Aston Kota Gorontalo. 

    Ini sebagai langkah konkrit dalam merespons hasil penelitian terkait dampak perubahan iklim terhadap layanan dasar—khususnya kemampuan daerah dalam menjaga ketahanan pangan—pemerintah daerah menggelar Workshop Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pangan, Gizi, dan Perubahan Iklim (RAD PGBPSLD) yang didukung lewat Program Skala. Kegiatan ini melibatkan jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi terkait guna merumuskan langkah strategis dan kolaboratif di tingkat daerah.

    Perubahan iklim yang berpotensi mengganggu ketersediaan dan keterjangkauan pangan menuntut adanya adaptasi serta penguatan kapasitas daerah secara multisektoral. Melalui penyusunan RAD PGBPSLD ini, diharapkan ketahanan pangan daerah serta status gizi masyarakat dapat terus diperkuat secara berkelanjutan.

    Workshop ini menghadirkan narasumber utama dari kementerian teknis dan mitra pembangunan, di antaranya:

    1. Direktorat Penanggulangan Kemiskinan dan Kesejahteraan Sosial, Kementerian PPN/Bappenas
    2. Direktorat Kesehatan dan Gizi Masyarakat (DKGM), Kementerian PPN/Bappenas
    3. Subdirektorat Pertanian Pangan, Kementerian Dalam Negeri
    4. Tim Ahli SDPI Skala

    Kepala Bappeda, Dr. Wahyudin Katili yang membuka acara secara resmi, menyampaikan dalam sambutannya bahwa Penyusunan RAD PGBPSLD ini memberikan berbagai manfaat strategis bagi daerah Menjadi pedoman perencanaan daerah, Menyelaraskan kebijakan dan program, Menetapkan target dan indikator yang terukur, Memperjelas pembagian peran, Menjadi dasar penganggaran, Mendorong koordinasi lintas sektor, Memudahkan monitoring dan evaluasi, Meningkatkan efektivitas dan efisiensi program program ketahanan pangan daerah

    keluaran (output) utama yang dihasilkan dari workshop ini meliputi Matriks Penajaman Strategi dan Aksi, Formulasi Indikator Kinerja Aksi yang Valid, serta Rencana Kerja Pokja/Forum Teknis. Dokumen-dokumen ini akan menjadi landasan operasional bagi seluruh OPD terkait dalam mengimplementasikan aksi adaptasi iklim, ketahanan pangan, dan perbaikan gizi masyarakat secara terintegrasi.

    Dengan terlaksananya workshop ini, pemerintah daerah menegaskan komitmennya untuk menghadirkan kebijakan publik yang responsif iklim demi melindungi kesejahteraan masyarakat dan mewujudkan ketahanan pangan yang tangguh di masa depan.


    #Humas

     
    1 month ago