GORONTALO - Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bappeda)
Provinsi Gorontalo, turut berpartisipasi dalam gelaran Gorontalo Karnaval
Karawo (GKK) 2025, yang diselenggarakan Dinas Pariwisata Provinsi Gorontalo
bersama Bank Indonesia (BI) Perwakilan Gorontalo, Sabtu (27/9/2025), di Jl.
Andalas, tepatnya di depan gedung Grand Palace Convention Center (GPCC) Kota
Gorontalo.
Kepala Bappeda Provinsi
Gorontalo, Wahyudin Katili mengungkapkan, pada Gorontalo Karnaval Karawo tahun
2025 ini, Bappeda Provinsi Gorontalo mengusung tema “Harmoni Nusantara,
Gorontalo dan Betawi Bersatu”. Tema ini mengandung makna semangat, kolaboratif
dan keharmonisan nusantara, dimana dua budaya yang berbeda namun dapat
disatukan menjadi sesuatu yang nilainya sangat indah, dan menunjukan dimana
perbedaan bukanlah hal yang buruk, melaikan satu keindahan jika di selaraskan
dengan baik.
“Terlebih Gorontalo dan
Betawi mempunyai kesamaan akar budaya, budaya melayu yang menjadi dasar serta
adanya kesamaan dalam semangat gotong royong. Kemudian motif pakaian budaya dan
ekspresi seni musik yang ditampilkan melalui atraksi, seperti pertunjukan musik
tanjidor dan gerakan tarian, jadi sangat sinkron kedua budaya ini disatukan,”
kata Wahyudin saat menghadiri pembukaan GKK 2025.
Selain itu, ia menambahkan dalam GKK 2025 Bappeda Provinsi
Gorontalo juga menonjolkan perpaduan kain sulaman karawo dan seni tradisional,
yang menjadi ciri khas Gorontalo dan Betawi.
“Dengan demikian, melalui
partisipasi di Gorontalo Karnaval Karawo 2025 ini, Bappeda Provinsi Gorontalo
tidak hanya menampilkan kekayaan budaya dan kolaboratif, tetapi juga menegaskan
komitmen dalam mendukung tujuan Gubernur Gorontalo untuk mendorong karawo
sebagai ikon unik dan warisan budaya Gorontalo yang mendunia, serta sebagai
penggerak ekonomi kreatif daerah,” pungkasnya.
Diketahui untuk penampilan
Bappeda Provinsi Gorontalo dalam Gorontalo Karnaval Karawo 2025, turut
diarahkan langsung oleh Kepala Bappeda Provinsi Gorontalo, Wahyudin Katili,
dengan penanggung jawab Kasubag Umum dan Kepegawaian, Roya Mada, beserta
seluruh tim pendukung Bappeda Provinsi Gorontalo. (Frengki)
Gorontalo InfoPublik – Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda) Provinsi Gorontalo menggelar Rapat Koordinasi Forum Komunikasi Penelitian dan Pengembangan Daerah (FKPPD) Regional Timur Indonesia di ballroom Hotel Damhil Kota Gorontalo, Selasa (4/12/2018). Rakor yang mengambil tema ‘Sinergitas Implementasi Inovasi Daerah’, dibuka oleh Wakil Gubernur Gorontalo H. Idris Rahim.
Dalam sambutannya Idris Rahim mengatakan, sebagai daerah otonom, baik provinsi maupun kabupaten/kota di regional timur Indonesia menginginkan daerah yang maju dan berhasil, sehingga bisa sejajar dengan daerah-daerah lain di Indonesia.
“Untuk maju dan berhasil tidak datang begitu saja. Perlu kerja keras, kerja cerdas, dan kerja ikhlas, salah satunya dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian,” kata Idris.
Wagub mengutarakan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui kegiatan penelitian menjadi tantangan bagi setiap daerah. Menurutnya, keberhasilan dalam penelitian yang memanfaatkan sumber daya ilmu pengetahuan akan mempercepat kinerja pemerintah daerah.
Kota Gorontalo, Kominfotik – Pemerintah Provinsi Gorontalo dalam hal ini Dinas PUPR PKP menggelar konsultasi publik Muatan Substansi Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2024. Kegiatan ini dibuka langsung oleh Penjabat Gubernur Ismail Pakaya bertempat di Ruang Ballroom Karawo, Kantor Bappeda Provinsi Gorontalo, Kamis (22/6/2023).
“Namanya konsultasi publik ini akan menguji apakah usulan bapak ibu terhadap RTRW yang akan diajukan masuk didalamnya atau tidak. Kalau tidak tentu akan ada penjelasannya, kita butuh penjelasan apa yang perlu dirubah bukan apa yang harus berubah dari Perda Nomor 4 Tahun 2011,” ungkap Ismail.
Usai membuka kegiatan konsultasi publik ini, Penjagub Ismail turut mengikuti pemaparan yang dibawakan oleh Kepala Bappeda Provinsi Gorontalo Sofyan Ibrahim. Menurutnya, Perda Tata Ruang perlu percepatan setelah sekian lama dibahas karena mempengaruhi perencanaan pembangunan yang berwawasan pada lingkungan Pemprov Gorontalo.
Penjagub Ismail menegaskan seluruh stakeholder yang hadir dapat memahami dan mengikuti dengan cermat revisi ranperda yang akan diusulkan ke DPRD itu. Ia tidak ingin timbul protes dari kabupaten/kota setelah ranperda diusulkan.
“Kabupaten/kota yang mewakili ada yang paham tentang tata ruang? Tolong ini diperhatikan dengan baik, jangan nanti sudah masuk ke DPR kemudian komplein kenapa PKSN nya bertambah, PKL nya berubah,” tanya sekaligus tegas Ismail.
Sementara itu, Sofyan Ibrahim dalam paparannya menjelaskan empat tahapan terakhir revisi ranperda RTRW diantaranya perubahan materi teknis RZWP3K dan proses asistensi teknis dengan Subdit Wilayah II Kementerian ATR BPN pada Oktober 2021 – Desember 2022. Kemudian target mendapatkan persetujuan teknis Kementerian KKP dan Rekom Peta Dasar dari BIG pada Mei-Agustus 2022.
Tahapan berikutnya penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Integrasi sejak Oktober 2022 -Juni 2023. Hingga pada hari ini termasuk pada tahapan keempat yakni pembahasan lintas sektor RTRW Provinsi Gorontalo yang ditindaklanjuti dengan konsultasi publik.