Gorontalo,
Bapppeda – Sekretariat Badan Perencanaan, Penelitian dan Pembangunan Daerah Provinsi
Gorontalo menggelar
Rekonsiliasi Pengukuran Sub Kegiatan/ Kegiatan/Program/ Indikator Kinerja
Bapppeda Provinsi Gorontalo. Rapat di Buka oleh Sekretaris Bapppeda Provinsi Gorontalo
Nalienly Grace F. Rawung, SP, M.Si itu berlangsung di RM. MERANTI INDAH Kab.
Bone Bolango, Kamis (27/6/2024).
Maksud
dari kegiatan dilakukam untuk pemenuhan data pada Evaluasi Berjenjang tahun
2023 dan 2024. Kegiatan diadakan Dalam rangka pelaksanaan Evaluasi Berjenjang
atas capaian pelaksanaan kegiatan internal Bapppeda.
Kegiatan
tersebut dihadiri oleh Oleh Tim Tenaga IT Bapppeda serta para pejabat
Struktural,pejabat Fungsional madya dan Muda serta Para pelaksana dan PTT
lingkup Sekretariat Bapppeda Provinsi Gorontalo.
‘’Sekretaris
Bappeda Grace F Rawung dalam paparannya
menjelaskan tentang aplikasi SIMONELI terdiri dari Informasi Target dan realisasi
pada Program,kegiatan dan Sub Kegiatan pada Bapppeda Provinsi Gorontalo Harapanya
agar aplikasi ini di manfaatnya sebaik mungkin agar memudahkan kita untuk melihat
capaian pelaksanaan setiap kegiatan yang ada di Bapppeda Provinsi Gorontalo dan
juga sebagai data dukung pada evaluasi sakip pada tahun tahun berikutnya’’
Aplikasi
ini masih dalam pengembangan oleh tim IT Bapppeda Provinsi Gorontalo
dikarenakan masih akan dimaksimalkan penginputan sub kegiatan gaji dan
tunjungan ASN Lingkup Bapppeda Provinsi Gorontalo,’’ ucap Royana Monoarfa.
Kemudiam
kegiatan dilanjutkan dengan penginputan Sub Kegiatan/Kegiatan/Program/ sebagai
bahan data pada Evaluasi Berjenjang tahun 2023 dan 2024.
Kota Gorontalo, Kominfotik – Pemerintah Provinsi Gorontalo dalam hal ini Dinas PUPR PKP menggelar konsultasi publik Muatan Substansi Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2024. Kegiatan ini dibuka langsung oleh Penjabat Gubernur Ismail Pakaya bertempat di Ruang Ballroom Karawo, Kantor Bappeda Provinsi Gorontalo, Kamis (22/6/2023).
“Namanya konsultasi publik ini akan menguji apakah usulan bapak ibu terhadap RTRW yang akan diajukan masuk didalamnya atau tidak. Kalau tidak tentu akan ada penjelasannya, kita butuh penjelasan apa yang perlu dirubah bukan apa yang harus berubah dari Perda Nomor 4 Tahun 2011,” ungkap Ismail.
Usai membuka kegiatan konsultasi publik ini, Penjagub Ismail turut mengikuti pemaparan yang dibawakan oleh Kepala Bappeda Provinsi Gorontalo Sofyan Ibrahim. Menurutnya, Perda Tata Ruang perlu percepatan setelah sekian lama dibahas karena mempengaruhi perencanaan pembangunan yang berwawasan pada lingkungan Pemprov Gorontalo.
Penjagub Ismail menegaskan seluruh stakeholder yang hadir dapat memahami dan mengikuti dengan cermat revisi ranperda yang akan diusulkan ke DPRD itu. Ia tidak ingin timbul protes dari kabupaten/kota setelah ranperda diusulkan.
“Kabupaten/kota yang mewakili ada yang paham tentang tata ruang? Tolong ini diperhatikan dengan baik, jangan nanti sudah masuk ke DPR kemudian komplein kenapa PKSN nya bertambah, PKL nya berubah,” tanya sekaligus tegas Ismail.
Sementara itu, Sofyan Ibrahim dalam paparannya menjelaskan empat tahapan terakhir revisi ranperda RTRW diantaranya perubahan materi teknis RZWP3K dan proses asistensi teknis dengan Subdit Wilayah II Kementerian ATR BPN pada Oktober 2021 – Desember 2022. Kemudian target mendapatkan persetujuan teknis Kementerian KKP dan Rekom Peta Dasar dari BIG pada Mei-Agustus 2022.
Tahapan berikutnya penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Integrasi sejak Oktober 2022 -Juni 2023. Hingga pada hari ini termasuk pada tahapan keempat yakni pembahasan lintas sektor RTRW Provinsi Gorontalo yang ditindaklanjuti dengan konsultasi publik.