close

Dalam Rangka Sinkronisasi Kebijakan Pengentasan Kemiskinan, SPM dan Sekolah Rakyat Pemerintah Provinsi Gorontalo menerima kunjungan Tim Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri RI)

posted 1 day ago, BAPPEDA Prov. Gorontalo

Gorontalo — Pemerintah Provinsi Gorontalo menerima kunjungan Tim Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri RI) dalam rangka monitoring dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan pembangunan urusan sosial di daerah. Kegiatan ini difokuskan pada tiga agenda utama, yakni evaluasi kinerja pengentasan kemiskinan, pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial, serta implementasi Program Sekolah Rakyat (SR).

Rapat kerja yang berlangsung di Aula Lantai 3 Bappeda Provinsi Gorontalo tersebut dibuka secara resmi oleh Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo, Sofian Ibrahim. Dalam sambutannya, Sekda menekankan pentingnya sinergi dan kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota, serta dukungan akademisi, dunia usaha, dan masyarakat dalam memastikan program pembangunan sosial berjalan efektif dan berkelanjutan.

Pertemuan ini dihadiri oleh peserta lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Gorontalo serta OPD Kabupaten/Kota se-Provinsi Gorontalo. Forum rapat kerja dimanfaatkan untuk menyelaraskan kebijakan pusat dan daerah, sekaligus mengevaluasi capaian dan tantangan pelaksanaan program-program prioritas di wilayah se-Provinsi Gorontalo.

Dalam kegiatan tersebut, Pemerintah Pusat melalui Kemendagri RI menyampaikan apresiasi atas kinerja Pemerintah Provinsi Gorontalo dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Gorontalo yang dinilai mampu menjaga komitmen pelaksanaan program pengentasan kemiskinan dan pemenuhan SPM Bidang Sosial, serta mendorong implementasi Program Sekolah Rakyat secara bertahap.

Salah satu capaian yang mendapat perhatian adalah keberhasilan Program Sekolah Rakyat yang telah beroperasi di Kabupaten Boalemo. Program ini dinilai sebagai langkah konkret dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia bagi masyarakat kurang mampu dan menjadi contoh implementasi kebijakan strategis nasional di daerah, serta diharapkan dapat menjadi rujukan dan direplikasi oleh daerah lain di wilayah Provinsi Gorontalo. Selain itu, Tim Kemendagri RI juga mencatat kinerja Pemerintah Provinsi Gorontalo dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Gorontalo dalam pemenuhan layanan dasar melalui Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial yang telah mencapai 97,35 persen, serta kinerja penurunan angka kemiskinan yang menunjukkan tren konsisten dari tahun ke tahun

Tim Kemendagri RI yang dipimpin oleh Kepala Direktorat Sosial Budaya Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah (Bina Bangda) menegaskan pentingnya sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan program antara pemerintah pusat dan daerah agar setiap kebijakan memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Melalui kegiatan ini, diharapkan terbangun penguatan koordinasi dan keselarasan kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah dalam mendukung percepatan pengentasan kemiskinan, pemenuhan SPM Bidang Sosial, serta pengembangan Program Sekolah Rakyat di Provinsi Gorontalo.

Humas 

PopulerBerita Populer
LainnyaTerbaru
  •  BAPPPEDA Provinsi Gorontalo mencapai Prestasi Gemilang dalam Reformasi Birokrasi
    Gorontalo - BAPPPEDA Provinsi Gorontalo meraih Prestasi Gemilang dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Keberhasilan ini menunjukkan sebuah prestasi yang cukup signifikan bagi seluruh keluarga besar Bapppeda Provinsi Gorontalo. 

    Tim Evaluator Reformasi Birokrasi melakukan evaluasi atas pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Perangkat Daerah sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010 – 2025 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi serta berpedoman pada Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 182 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Evaluasi Reformasi Birokrasi dan Keputusan Gubernur Gorontalo Nomor 463 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah yang menekankan pada hal-hal yang bersifat perencanaan (ex-ante), penajaman implementatif (on-going), kolaboratif dan analisa yang holistik serta memberi dampak pada penerima manfaat.

    Berdasarkan hasil Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Tahun 2024 yang disampaikan melalui Surat Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 060/Organisasi/III/2025 tanggal 18 Maret 2025, bahwa Indeks Reformasi Birokrasi Bapppeda Provinsi Gorontalo Tahun 2024 memperoleh Kategori ‘’AA’’ dengan rincian hasil evaluasi yakni : Indikator Penilaian Tematik Pengentasan Kemiskinan dan Indikator Indeks Perencanaan Pembangunan beroleh nilai yang sama 95,65 sehingga Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah memperoleh nilai 95,65.

    Kepala Bapppeda Provinsi Gorontalo Wahyudin Katili mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah bekerja keras dalam pelaksanaan Evaluasi Reformasi Birokrasi sehingga Bapppeda Provinsi Gorontalo bisa memperoleh Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Tahun 2024 dengan Kategori ‘’AA’’. Ia berharap prestasi ini dipertahankan capaiannya dan terus ditingkatkan serta memastikan rencana aksi indikator penilaian terakomodir dalam program reformasi birokrasi.
    8 months ago
  • Forum gabungan OPD DALAM RANGKA PERUMUSAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN' 2025-2029 Pemerintah Provinsi Gorontalo.
    GORONTALO - Badan Prencanaan Pembangunan Daerah ( BAPPPEDA) Provinsi Gorontalo Gelar Forum gabungan OPD DALAM RANGKA PERUMUSAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN' 2025-2029 di Gedung ballroom lt3 Bapppeda Provinsi gorontalo, Kamis (08/5/2025).

    Kegiatan ini menjadi bagian penting dari siklus perencanaan pembangunan, sekaligus ruang penajaman program prioritas yang disesuaikan dengan arah kebijakan dan kemampuan fiskal daerah.

    Kepala Bapppeda prov Gorontalo,  dalam sambutannya “ Forum ini adalah forum para pemangku kepentingan pelayanan perangkat daerah untuk membahas rancangan renstra perangkat daerah dibawah koordinasi kepala perangkat daerah dan bappeda untuk mendapatkan masukan bagi penajaman dan penyempurnaan substansi rancangan renstra perangkat daerah. dimana forum ini sangat penting guna membantu memastikan bahwa isu strategis pelayanan, tujuan dan sasaran, kebijakan, Program dan kegiatan yang akan dimuat dalam dokumen renstra perangkat daerah mampu merespon kebutuhan dan aspirasi para pemangku kepentingan pelayanan perangkat daerah tersebut sebagai penjabaran dari RPJMD 2025-2029
    Forum ini menjadi semacam uji publik atas rancangan kebijakan pelayanan perangkat daerah dalam menangani dinamika kebutuhan dan aspirasi pelayanan para pemangku kepentingan perangkat daerah untuk 5 (lima) tahun mendatang. forum ini juga menjadi media komunikasi antara perangkat daerah dengan para pemangku kepentingannya untuk menyepakati apa yang dapat dilakukan dan apa yang belum dapat dilakukan perangkat daerah melalui renstra perangkat daerah pada tahun rencana
    dalam perumusan renstra tahun 2025-2029 ini, tentunya saudara sekalian wajib mempedomani rancangan RPJMD 2025-2029 yang mengusung visi “gorontalo maju dan sejahtera” 
    visi provinsi gorontalo tahun 2025-2029 tersebut mengandung 2 (dua) unsur penting, yaitu : gorontalo maju, adalah kondisi daerah yang maju, yang ditandai dengan posisi dan keadaan yang lebih baik dan lebih maju dari kondisi saat ini yang diukur dengan peningkatan daya saing produksi sektor pariwisata, pertanian dan perikanan, serta meningkatnya kualitas dan ketersediaan infrastruktur dasar serta kualitas sumberdaya manusia. 
    gorontalo sejahtera, yaitu 1) kondisi daerah yang sejahtera, ditandai dengan meningkatnya indeks modal manusia (imm), peningkatan ekonomi, peningkatan produk domestik regional bruto (pdrb) per kapita, penurunan persentase kemiskinan dan penurunan angka pengangguran; 2) terus membaiknya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (good governance & clean government), dan terciptanya masyarakat berbudaya, beriman dan bertaqwa dengan menjamin stabilitas keamanan dan ketertiban untuk keberlangsungan pembangunan. kondisi ini ditandai dengan meningkatnya indeks reformasi birokrasi, indeks spbe dan terus memperoleh predikat sebagai daerah teraman. 
    dalam rangka pencapaian visi “Gorontalo maju dan Sejahtera” maka ditetapkan 5 (lima) misi pembangunan, yaitu:
    1. mengoptimalkan posisi strategis gorontalo terhadap ikn nusantara untuk akselarasi pembangunan
    2. melakukan akselerasi agar Gorontalo keluar dari lima provinsi termiskin di indonesia 
    3. menstimulasi program kegiatan yang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat 
    4. mewujudkan infrastruktur pelayanan publik yang merata dan berkualitas 
    5. menjadikan “adat bersendikan syara, syara bersendikan kitabullah” sebagai spirit pembangunan dan kehidupan masyarakat. 
    untuk mengawal pencapaian visi dan misi tersebut, maka arah pembangunan dititikberatkan pada 5 (lima) program unggulan, yaitu peningkatan sumber daya manusia, usaha mikro kecil menengah, agro maritim, pariwisata dan infrastruktur. 
    pendekatan kebijakan program cross cutting menjadi penting untuk menjamin terlaksananya program unggulan dengan baik. kebijakan tersebut menekankan pada perencanaan dan pelaksanaan program yang melibatkan beberapa perangkat daerah (opd) dengan tujuan yang sama. ini berarti tidak ada satu program tunggal yang digunakan oleh semua opd, melainkan setiap opd memiliki program sendiri namun fokus pada tujuan yang sama
    kepada kepala bappeda, dan seluruh kepala opd untuk dapat merumuskan kebijakan dan strategi pembangunan sektor lima tahun kedepan dalam mendukung pencapaian lima program unggulan tersebut.
    “Kapasitas fiskal kita ini terbatas. Jadi forum ini sangat penting untuk mengerucutkan program-program yang betul-betul prioritas dan memiliki dampak nyata bagi masyarakat,” tegasnya.mengajak seluruh OPD untuk mampu mensinergikan program kerja dengan instansi vertikal seperti Balai Cipta Karya, Balai Sungai, dan lembaga teknis lainnya. Kolaborasi dengan dunia usaha dan pemberdayaan masyarakat juga menjadi strategi utama untuk mengoptimalkan pelaksanaan program di tengah keterbatasan. 
    8 months ago
  • Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (MUSREMBANGDA) PROVINSI GORONTALO 2025 Dalam Rangka Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2026.

    GORONTALO - Selasa tgl 29 April Sekrertaris Daerah Provinsi Gorontalo membuka acara Musrenbang se Provinsi Gorontalo di hotel Grand Q beliau menyampaikan pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan, jangan hanya dimaknai sebagai agenda seremonial dan rutinitas semata, namun tahapan ini merupakan salah satu ciri khas dan landasan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara secara berjenjang dari tingkatan kecamatan, kabupaten/ kota, provinsi hingga ke tingkat nasional untuk mencapai sinergi dan mufakat. karena pada hakekatnya kita sebagai warga negara indonesia memiliki hak dan peran yang sama dalam pembangunan.

    rencana kerja pembangunan daerah (rkpd) provinsi gorontalo tahun 2026 pada dasarnya bertujuan untuk memastikan tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan daerah menuju terwujudnya "gorontalo maju dan sejahtera" sebagaimana visi provinsi gorontalo dalam rpjmd 2025 – 2029 yang sementara disusun.

    untuk memastikan pencapaian visi tersebut di tetapkan  misi yang menjadi prioritas daerah adalah mengoptimalkan posisi strategis gorontalo terhadap ikn nusantara untuk akselarasi pembangunan melakukan akselerasi agar gorontalo keluar dari lima provinsi termiskin di Indonesia menstimulasi program kegiatan yang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat mewujudkan infrastruktur dan pelayanan publik yang merata dan berkualitas menjadikan “adat bersendikan syara, syara bersendikan kitabullah” sebagai spirit pembangunan dan kehidupan masyarakat  yang penjabaran operasionalnya difokuskan pada 5 (lima) program unggulan, yaitu peningkatan sumber daya manusia yang mencakup peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan melalui peningkatan kualitas akses layanan dan mutu pendidikan serta peningkatan kualitas layanan dan prasarana kesehatan yang inklusif, peningkatan kualitas kesehatan masyarakat, penuntasan stunting, pembangunan keluarga, peningkatan peran pemuda, prestasi olahraga serta pemajuan adat dan budaya gorontalo.

    usaha mikro kecil menengah, yakni penguatan peran umkm dalam memajukan basis ekonomi masyarakat dan daerah melalui peningkatan kualitas dan produktivitas umkm yang inklusif dengan pemanfaatan media digital.

    Agro maritim, fokus kepada pertanian dan perikanan untuk peningkatan produktivitas dan kualitas hasil melalui penguatan hilirisasi. pertanian akan dititikberatkan pada pengamanan ketahanan pangan secara nasional dengan potensi pertanian dan peternakan di provinsi gorontalo. sektor perikanan fokus pada peningkatan pendapatan nelayan khususnya pada perikanan tangkap dengan skema taksi nelayan.

    pariwisata, menopang ekonomi daerah melalui revitalisasi dan pengembangan objek wisata potensial termasuk potensi geopark, manajemen event ekonomi kreatif serta peningkatan peran pemberdayaan masyarakat dan kearifan lokal.

    infrastruktur, pemenuhan pembangunan infrastruktur dasar, dukungan konektivitas transportasi, penyediaan energi, air bersih, layanan teknologi informasi termasuk sarana prasarana di pedesaan dan kota dalam mendukung pengembangan wilayah secara adil, merata, serta berkelanjutan.

    Munawir Mohamad

     
    9 months ago
  • Bappeda Provinsi Gorontalo dan SKALA-Australia menggelar rapat bersama sejumlah OPD dalam rangka hasil Musrenbang Inklusi
    Gorontalo.23 April 2025 Bappeda provinsi Gorontalo dan SKALA-Australia menggelar rapat bersama sejumlah OPD dalam rangka hasil Musrenbang Inklusi melalui Forum Gorontalo Inklusi Duluhupa.
    Rapat yang berlangsung di hotel fox di buka oleh wakil gubernur Gorontalo Idha Syahidah,
    Membahas tentang beberapa poin diantaranya:
    • Dalam proses penjaringan aspirasi kebutuhan kelompok rentan khususnya perempuan, anak, lansia dan disabilitas pendekatan yang digunakan oleh provinsi Gorontalo melalui 2 (dua) Jalur yaitu melalui pendekatan perencanaan teknokratik yang diusulkan melalui musrenbang reguler, ditambah musrenbang inklusi. dan Pendekatan melalui POKIR DPRD yang dijaring pada saat Reses di dapil masing masing anggota DPRD.
    • Syamsir Djafar Kiayi, ST, MSI. Dari Komisi 3 DPRD Provinsi Gorontalo mendukung penuh upaya pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam mendapatkan layanan dasar karena itu dalam reses anggota DPRD ke setiap dapil dapat dipastikan keterwakilan kelompok rentan diundang dalam pertemuan untuk menyampian aspirasinya untuk menjadi Pokok pikiran DPRD.
    • Forum Gi Dulohupa Ini Sebagai Perwujudan Musrenbang Inklusi Jadi Kita Tidak Perlu Membuat Lagi Forum Forum Lain Misalnya Musrenbang Khusus Anak, Musrenbang Khusus Perempuan Dan Disabilitas Atau Forum-Forum Tematik Lainnya  Tetapi Kita Satukan Semua Di Dalam Forum Gi Dulohupa.
    • Wakil Gubernur menyampikan Salah satu bukti komitmen inklusi  dengan Pemberian Beasiswa pada 45 Orang Guru SLB untuk melanjutkan pendidikan S1 dan Beasiswa bagi Penyandang Disabilitas yang juga mendapat dukungan dari  Komisi 3 DPRD.
    • Telah terindetifikasi usulan Program kegiatan yang akan Diusulkan Ke Bappeda. Peserta Akan Dibagi Dalam 7 Desk Kelompok Dengan Masing Masing Tema Yaitu.(1) Pendataan Dan Perencaaan Inklusif (2) Penyediaan Lingkungan Tanpa Hambatan (3)  Perlindungan Hak Dan Akses Politik Dan Keadilan (4) Pemberdayaan Dan Kemandirian (5) Perwujudan Ekonomi Inklusi (6) Akses Pendidikan Dan Keterampilan (7) Akses Dan Pemerataan Layanan Kesehatan.Usulan kemudian akan diferivikasi oleh Tim Bappeda dengan mensinkronkan dengan Pokok Pikiran DPRD.
    9 months ago
  • BAPPPEDA Provinsi Gorontalo Gelar Rapat Pemenuhan Data RIPJ PID


    Gorontalo, 22 April 2025 — Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (BAPPPEDA) Provinsi Gorontalo menggelar rapat koordinasi bersama sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam rangka pemenuhan data Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Daerah (RIPJ PID) serta pemetaan ekosistem riset dan inovasi daerah untuk mendukung pengembangan Produk Unggulan Daerah (PUD) Provinsi Gorontalo.

    Rapat yang berlangsung di ruang rapat lantai 1 Kantor BAPPPEDA Provinsi Gorontalo ini dipimpin langsung oleh Tity Iriani Datau, STP, M.Si selaku Kepala Bidang Riset dan Inovasi BAPPPEDA Provinsi Gorontalo. Kegiatan ini turut dihadiri oleh OPD pengampu program prioritas dan Tenaga Ahli Dr. Raqhel Yunginger serta Peneliti dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Bapak Suhandojo.

    Dalam sambutannya, Kepala Bidang Riset dan Inovasi menekankan pentingnya sinergi antar-OPD dalam menghadirkan data dan informasi yang akurat serta terkini untuk memperkuat arah kebijakan riset dan inovasi daerah yang sejalan dengan program prioritas provinsi, potensi unggulan dan kebutuhan masyarakat.

    “Pemenuhan data ini sangat krusial sebagai dasar dalam menyusun roadmap riset dan inovasi, sekaligus untuk memetakan aktor, infrastruktur, serta jejaring yang mendukung pengembangan produk unggulan daerah secara berkelanjutan,” ujarnya.

    Rapat ini membahas secara rinci 6 instrumen utama yang menjadi komponen penting dalam pemetaan ekosistem riset dan inovasi daerah, mulai dari Kebijakan Infrastruktur Riset dan Inovasi di Daerah, Kapasitas kelembagaan dan daya dukung Riset dan Inovasi, Kemitraan Riset dan Inovasi, Budaya Riset dan Inovasi, Keterpaduan atau koherensi Riset dan Inovasi di daerah,  hingga Penyelarasan dengan perkembangan global.

    Diharapkan melalui pertemuan ini, BAPPPEDA dan seluruh OPD terkait dapat mempercepat proses pengumpulan data serta mengidentifikasi potensi riset yang mampu mendukung pencapaian visi pembangunan daerah berbasis inovasi. (Agus)
    9 months ago