GORONTALO, 20 OKTOBER 2026 – Dalam rangka mendorong penguatan budaya inovasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo serta meningkatkan kualitas dan keberlanjutan inovasi daerah, Pemerintah Provinsi Gorontalo melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) melaksanakan kegiatan presentasi dan penilaian bagi inovator terpilih pada Inovasi Daerah Awards Tingkat Provinsi Gorontalo Tahun 2026. Kegiatan yang mengusung tema “Inovasi Berdampak, Gorontalo Maju” ini diselenggarakan pada hari Selasa, 20 Oktober 2026 di Manna Hall Kota Gorontalo.
Dalam laporan panitia yang disampaikan oleh Sekretaris Bappeda
Provinsi Gorontalo, Aisa Ibrahim menjelaskan secara mendalam mengenai maksud
dan tujuan dari pelaksanaan ajang ini. Maksud utama dari kegiatan ini adalah
untuk memberikan ruang apresiasi serta motivasi kepada Aparatur Sipil Negara
(ASN) dan Perangkat Daerah agar terus menciptakan pembaharuan dalam tata kelola
pemerintahan, pelayanan publik, maupun bentuk inovasi lainnya. Selain itu,
kegiatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa inovasi daerah yang dihasilkan
tidak sekadar menjadi formalitas di atas kertas, tetapi memiliki standar
kualitas yang tinggi, keberlanjutan yang terjamin, serta memberikan dampak
nyata (impactful) bagi pembangunan daerah dan pelayanan publik.
Tity Iriani Datau selaku Kepala Bidang
Penelitian dan Pengembangan dalam penjelasan materi dan teknis penilaian
menyampaikan bahwa peserta dalam kegiatan ini sebanyak 13 Inovasi yang berhasil
memenuhi 20 syarat indikator, yang di
persyaratkan dalam aplikasi Innovaitve Government Awards (IGA) Tahun 2026 Oleh
BSKDN Kemendagri yaitu inovasi dari Dinas Kesehatan, PP dan KB sebanyak 7
inovasi, Dinas Penanaman Modal PTSP sebanyak 2 inovasi, Bappeda Provinsi
Gorontalo 1 inovasi, Badan Keuangan dan Aset Daerah 1 inovasi, Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan sebanyak 2 inovasi.
Acara ini dibuka secara resmi oleh Sekretaris Daerah Provinsi
Gorontalo. Dalam sambutannya, menekankan pentingnya mentransformasikan cara
kerja birokrasi melalui inovasi yang berkelanjutan. "Mari kita jadikan inovasi
sebagai budaya kerja, sebagai instrumen untuk meningkatkan kinerja
pemerintahan, dan sebagai wujud tanggung jawab kita kepada masyarakat
Gorontalo," ujar Sofian Ibrahim di hadapan para peserta dan tim penilai.
Sekda juga menambahkan bahwa peluang untuk berinovasi sebenarnya
terbuka sangat lebar di lingkungan pemerintahan jika para aparatur peka
terhadap tanggung jawabnya. "Inovasi itu dimulai dari tugas dan fungsi
kita sehari-hari. Munculkan banyak pertanyaan dari hambatan yang ada, lalu dari
sana akan ditemukan satu inovasi yang tepat untuk memperlancar dan
menyelesaikan setiap permasalahan pelayanan," pungkasnya.
Melalui penilaian Inovasi Daerah Awards 2026 ini, Pemerintah
Provinsi Gorontalo berharap dapat melahirkan terobosan-terobosan baru yang tidak
hanya mempermudah kinerja birokrasi, tetapi secara nyata mampu mendongkrak
kesejahteraan masyarakat dan membawa Gorontalo menuju kemajuan yang
berkelanjutan.
#HUMAS
Gorontalo InfoPublik – Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda) Provinsi Gorontalo menggelar Rapat Koordinasi Forum Komunikasi Penelitian dan Pengembangan Daerah (FKPPD) Regional Timur Indonesia di ballroom Hotel Damhil Kota Gorontalo, Selasa (4/12/2018). Rakor yang mengambil tema ‘Sinergitas Implementasi Inovasi Daerah’, dibuka oleh Wakil Gubernur Gorontalo H. Idris Rahim.
Dalam sambutannya Idris Rahim mengatakan, sebagai daerah otonom, baik provinsi maupun kabupaten/kota di regional timur Indonesia menginginkan daerah yang maju dan berhasil, sehingga bisa sejajar dengan daerah-daerah lain di Indonesia.
“Untuk maju dan berhasil tidak datang begitu saja. Perlu kerja keras, kerja cerdas, dan kerja ikhlas, salah satunya dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian,” kata Idris.
Wagub mengutarakan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui kegiatan penelitian menjadi tantangan bagi setiap daerah. Menurutnya, keberhasilan dalam penelitian yang memanfaatkan sumber daya ilmu pengetahuan akan mempercepat kinerja pemerintah daerah.
Kota Gorontalo, Kominfotik – Pemerintah Provinsi Gorontalo dalam hal ini Dinas PUPR PKP menggelar konsultasi publik Muatan Substansi Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2024. Kegiatan ini dibuka langsung oleh Penjabat Gubernur Ismail Pakaya bertempat di Ruang Ballroom Karawo, Kantor Bappeda Provinsi Gorontalo, Kamis (22/6/2023).
“Namanya konsultasi publik ini akan menguji apakah usulan bapak ibu terhadap RTRW yang akan diajukan masuk didalamnya atau tidak. Kalau tidak tentu akan ada penjelasannya, kita butuh penjelasan apa yang perlu dirubah bukan apa yang harus berubah dari Perda Nomor 4 Tahun 2011,” ungkap Ismail.
Usai membuka kegiatan konsultasi publik ini, Penjagub Ismail turut mengikuti pemaparan yang dibawakan oleh Kepala Bappeda Provinsi Gorontalo Sofyan Ibrahim. Menurutnya, Perda Tata Ruang perlu percepatan setelah sekian lama dibahas karena mempengaruhi perencanaan pembangunan yang berwawasan pada lingkungan Pemprov Gorontalo.
Penjagub Ismail menegaskan seluruh stakeholder yang hadir dapat memahami dan mengikuti dengan cermat revisi ranperda yang akan diusulkan ke DPRD itu. Ia tidak ingin timbul protes dari kabupaten/kota setelah ranperda diusulkan.
“Kabupaten/kota yang mewakili ada yang paham tentang tata ruang? Tolong ini diperhatikan dengan baik, jangan nanti sudah masuk ke DPR kemudian komplein kenapa PKSN nya bertambah, PKL nya berubah,” tanya sekaligus tegas Ismail.
Sementara itu, Sofyan Ibrahim dalam paparannya menjelaskan empat tahapan terakhir revisi ranperda RTRW diantaranya perubahan materi teknis RZWP3K dan proses asistensi teknis dengan Subdit Wilayah II Kementerian ATR BPN pada Oktober 2021 – Desember 2022. Kemudian target mendapatkan persetujuan teknis Kementerian KKP dan Rekom Peta Dasar dari BIG pada Mei-Agustus 2022.
Tahapan berikutnya penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Integrasi sejak Oktober 2022 -Juni 2023. Hingga pada hari ini termasuk pada tahapan keempat yakni pembahasan lintas sektor RTRW Provinsi Gorontalo yang ditindaklanjuti dengan konsultasi publik.