close

Penilaian Dokumen Substantif Dan Teknis Penerapan BLUD SMKN Di Provinsi Gorontalo

posted 10 months ago, BAPPEDA Prov. Gorontalo

Bapppeda Provinsi Gorontalo bersama Biro Pengendalian Ekonomi dan Pembangunan Setda Provinsi Gorontalo menggelar sosialisasi penerapan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).

Kegiatan yang dilaksanakan di SMKN 2 GORONTALO  ini dibuka Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Handoyo Sugiharto  sekaligus merangkap  Plt Kepala Bapppeda Provinsi Gorontalo . Dalam sambutan pembukaannya, Handoyo Sugiharto menjelaskan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia saat ini tengah mendorong agar setiap SMK menjadi BLUD melalui Teaching Factory.

Hal ini dimaksudkan agar pengelolaan keuangan SMK yang dihasilkan produk yang bernilai jual di masyarakat dan mampu dikelola oleh SMK untuk peningkatan kapasitas SDM dan kompetensi siswa," berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), maka akan dilaksanakankunjungan ke Sekolah Menegah Kejuruan Negeri (SMKN) oleh Tim Penilai BLUD Provinsi Gorontalo kata bpk Handoyo Sugiharto…

Saat ini Pemerintah Provinsi Gorontalo melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan telah mengusulkan 3 SMK Negeri yang selanjutnya akan dilakukan penelitian oleh Tim BLUD Provinsi Gorontalo.

Sosialisasi penerapan BLUD SMK ini mendapatkan apresiasi dari Pemerintah Provinsi Gorontalo, kegiatan ini sebagai penjabaran Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 79 tahun 2019 tentang BLUD pasal 30 bahwa Badan Usaha Layanan Umum Daerah (BLUD) itu dilaksanakan oleh UPT dinas/badan yang bersifat operasional dalam penyediaan barang atau jasa layanan umum.

Selain itu, sosialisasi ini bertujuan mendorong seluruh SMK di Provinsi Gorontalo mampu mendapatkan keuntungan dan mampu mengelola keuntungan yang dihasilkan dari kualitas SDM.

Tujuan utama program penerapan BLUD untuk SMK ini diharapkan agar seluruh SMK yang ada di Provinsi Gorontalo mampu memanfaatkan fasilitas di SMK untuk menciptakan semi barang/jasa ataupun produk produk unggulan yang layak untuk dipasarkan di masyarakat.. (Safwan)

PopulerBerita Populer
LainnyaTerbaru
  •  Pemprov Gorontalo Gelar Konsultasi Publik Revisi RTRW Tahun 2023-2024

    Kota Gorontalo, Kominfotik – Pemerintah Provinsi Gorontalo dalam hal ini Dinas PUPR PKP menggelar konsultasi publik Muatan Substansi Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2024. Kegiatan ini dibuka langsung oleh Penjabat Gubernur Ismail Pakaya bertempat di Ruang Ballroom Karawo, Kantor Bappeda Provinsi Gorontalo, Kamis (22/6/2023).

    “Namanya konsultasi publik ini akan menguji apakah usulan bapak ibu terhadap RTRW yang akan diajukan masuk didalamnya atau tidak. Kalau tidak tentu akan ada penjelasannya, kita butuh penjelasan apa yang perlu dirubah bukan apa yang harus berubah dari Perda Nomor 4 Tahun 2011,” ungkap Ismail.

    Usai membuka kegiatan konsultasi publik ini, Penjagub Ismail turut mengikuti pemaparan yang dibawakan oleh Kepala Bappeda Provinsi Gorontalo Sofyan Ibrahim. Menurutnya, Perda Tata Ruang perlu percepatan setelah sekian lama dibahas karena mempengaruhi perencanaan pembangunan yang berwawasan pada lingkungan Pemprov Gorontalo.

    Penjagub Ismail menegaskan seluruh stakeholder yang hadir dapat memahami dan mengikuti dengan cermat revisi ranperda yang akan diusulkan ke DPRD itu. Ia tidak ingin timbul protes dari kabupaten/kota setelah ranperda diusulkan.

    “Kabupaten/kota yang mewakili ada yang paham tentang tata ruang? Tolong ini diperhatikan dengan baik, jangan nanti sudah masuk ke DPR kemudian komplein kenapa PKSN nya bertambah, PKL nya berubah,” tanya sekaligus tegas Ismail.

    Sementara itu, Sofyan Ibrahim dalam paparannya menjelaskan empat tahapan terakhir revisi ranperda RTRW diantaranya perubahan materi teknis RZWP3K dan proses asistensi teknis dengan Subdit Wilayah II Kementerian ATR BPN pada Oktober 2021 – Desember 2022. Kemudian target mendapatkan persetujuan teknis Kementerian KKP dan Rekom Peta Dasar dari BIG pada Mei-Agustus 2022.

    Tahapan berikutnya penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Integrasi sejak Oktober 2022 -Juni 2023. Hingga pada hari ini termasuk pada tahapan keempat yakni pembahasan lintas sektor RTRW Provinsi Gorontalo yang ditindaklanjuti dengan konsultasi publik.
    1 year ago