close

Provinsi Gorontalo Raih Skor IDSD 2025 di Atas Rata-Rata Nasional

posted 5 days ago, BAPPEDA Prov. Gorontalo

Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) secara resmi meluncurkan Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) 2025 sebagai instrumen strategis untuk memperkuat peran daerah dalam mendukung daya saing nasional yang produktif dan inklusif. Peluncuran ini menjadi momentum penting dalam mendorong transformasi pembangunan berbasis inovasi dan penguatan ekosistem daerah.

Kegiatan rilis IDSD 2025 diselenggarakan di Auditorium Sumitro Djojohadikusumo, Jakarta, pada Selasa, 24 Februari 2026. Acara tersebut dihadiri langsung oleh Kepala BRIN Prof. Arif Satria, Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, serta Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto.

Kegiatan yang digelar secara hybrid ini dihadiri oleh perwakilan dari 10 Kementerian/Lembaga serta diikuti oleh 546 Kepala Daerah dari seluruh Indonesia, baik secara luring maupun daring.

Penguatan daya saing dalam kerangka IDSD mencakup penciptaan lingkungan yang kondusif bagi produktivitas jangka panjang. Hal ini meliputi peningkatan kualitas sumber daya manusia, perbaikan iklim usaha, penguatan sistem keuangan, hingga optimalisasi pemanfaatan teknologi dan inovasi dalam pembangunan daerah.

Pada kesempatan tersebut, Gubernur Gorontalo yang diwakili oleh Staf Khusus Gubernur Bidang Infrastruktur dan Pariwisata, Bapak Boni Mochtar Ointoe, menerima sertifikat apresiasi dari Kepala BRIN atas capaian IDSD 2025 Provinsi Gorontalo dengan skor 3,58, yang berada di atas rata-rata nasional sebesar 3,50. Capaian ini menjadi wujud komitmen Pemerintah Provinsi Gorontalo dalam memperkuat daya saing dan inovasi daerah secara berkelanjutan.

Dari 12 pilar yang diukur dalam IDS yang meliputi aspek lingkungan pendukung, sumber daya manusia, pasar, serta ekosistem inovasi, Provinsi Gorontalo mencatat peningkatan signifikan pada pilar infrastruktur dan sistem keuangan. Dibandingkan tahun 2024, skor kedua pilar tersebut meningkat sebesar 0,5 poin, menunjukkan perbaikan yang cukup progresif dalam mendukung aktivitas ekonomi dan investasi daerah.

Kepala Bappeda Provinsi Gorontalo, Dr. Wahyudin Athar Katili, S.STP, MT, menyampaikan bahwa tantangan ke depan adalah memenuhi target Indikator Kinerja Utama Daerah dalam RPJMD 2025–2029.

“Pada tahun 2026, Provinsi Gorontalo menargetkan skor IDSD sebesar 3,68 atau meningkat 0,1 poin dari capaian tahun ini. Untuk itu, dibutuhkan upaya kolaboratif seluruh pemangku kepentingan dalam memperkuat kualitas pembangunan daerah,” ujarnya.

Pemerintah Provinsi Gorontalo optimistis bahwa dengan penguatan kebijakan berbasis riset dan inovasi, serta sinergi lintas sektor, target peningkatan daya saing daerah dapat tercapai secara berkelanjutan, sekaligus berkontribusi nyata terhadap peningkatan daya saing nasional.

PopulerBerita Populer
LainnyaTerbaru
  •  Bapppeda Provinsi Gorontalo Bagikan 100 Paket Takjil Gratis
    Kota Gorontalo, BapppedaProv – Memasuki hari ke-26 Ramadan 1445 Hijriah jajaran Bapppeda Provinsi Gorontalo melakukan pembagian Takjil untuk buka puasa, Sabtu (06/04/2024) bertempat di Panti Asuhan Yayasan Toyip Pido Salman Habibie
    “Alhamdulillah pada hari ini 26 ramadan kami Bapppeda Provinsi Gorontalo memberikan takjil kepada anak-anak yang berada di panti asuhan, Adapun kegiatan ini merupakan kegiatan yang rutin dilakukan di bulan Ramadan,” kata Sekretaris Bapppeda Provinsi Gorontalo Nalienly Grace Rawung.
    Kegiatan ini merupakan bagian dari kegiatan sosial pemerintah untuk membantu masyarakat yang sedang menjalankan ibadah puasa.
    “Pengurus dan anak-anak panti asuhan sangat senang dan antusias dengan kegiatan ini dan ke depan kami berharap kegiatan-kegiatan berbagi seperti ini bisa menumbuhkan jiwa sosial jajaran Bapppeda Provinsi untuk saling membantu tidak hanya pada momen tertentu tapi pada saat setiap masyarakat membutuhkan,” tutup Nalienly.
    1 year ago
  • Bapppeda Provinsi Gorontalo Gelar Rapat Koordinasi Percepatan Pembangunan Sanitasi
    Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo melalui Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapppeda) menyelenggarakan Rapat Koordinasi Pokja PKP Provinsi Gorontalo Tahun 2024. Kegiatan ini di hadiri oleh BPPW Gorontalo, Satker Penyediaan Perumahan Wilayah Gorontalo dan beberapa OPD terkait sebagai anggota Pokja PKP.
    Kegiatan rapat koordinasi ini dilaksanakan dalam rangka percepatan pembangunan sanitasi di Provinsi Gorontalo  untuk menuntaskan stop buang air besar sembarangan (SBS) di kelurahan/desa sebagai wujud kolaborasi kesepakatan percepatan pencapaian SBS 100% desa/kelurahan bebas ODF yang di mulai dengan merestrukturisasi SK Pokja PKP Provinsi Gorontalo sekaligus berbagai upaya optimis yang akan dilakukan  dengan menargetkan Gorontalo akan menjadi Provinsi dalam percepatan Stop Buang Air Besar Sembarangan SBS. (Noval)
    1 year ago
  • Bappeda Provinsi Gorontalo Gelar Rakor FKPPD Regional Timur

    Gorontalo InfoPublik – Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda) Provinsi Gorontalo menggelar Rapat Koordinasi Forum Komunikasi Penelitian dan Pengembangan Daerah (FKPPD) Regional Timur Indonesia di ballroom Hotel Damhil Kota Gorontalo, Selasa (4/12/2018). Rakor yang mengambil tema ‘Sinergitas Implementasi Inovasi Daerah’, dibuka oleh Wakil Gubernur Gorontalo H. Idris Rahim.

    Dalam sambutannya Idris Rahim mengatakan, sebagai daerah otonom, baik provinsi maupun kabupaten/kota di regional timur Indonesia menginginkan daerah yang maju dan berhasil, sehingga bisa sejajar dengan daerah-daerah lain di Indonesia.

    “Untuk maju dan berhasil tidak datang begitu saja. Perlu kerja keras, kerja cerdas, dan kerja ikhlas, salah satunya dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian,” kata Idris.

    Wagub mengutarakan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui kegiatan penelitian menjadi tantangan bagi setiap daerah. Menurutnya, keberhasilan dalam penelitian yang memanfaatkan sumber daya ilmu pengetahuan akan mempercepat kinerja pemerintah daerah.
    1 year ago
  • Pemprov Gorontalo Gelar Konsultasi Publik Revisi RTRW Tahun 2023-2024

    Kota Gorontalo, Kominfotik – Pemerintah Provinsi Gorontalo dalam hal ini Dinas PUPR PKP menggelar konsultasi publik Muatan Substansi Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2024. Kegiatan ini dibuka langsung oleh Penjabat Gubernur Ismail Pakaya bertempat di Ruang Ballroom Karawo, Kantor Bappeda Provinsi Gorontalo, Kamis (22/6/2023).

    “Namanya konsultasi publik ini akan menguji apakah usulan bapak ibu terhadap RTRW yang akan diajukan masuk didalamnya atau tidak. Kalau tidak tentu akan ada penjelasannya, kita butuh penjelasan apa yang perlu dirubah bukan apa yang harus berubah dari Perda Nomor 4 Tahun 2011,” ungkap Ismail.

    Usai membuka kegiatan konsultasi publik ini, Penjagub Ismail turut mengikuti pemaparan yang dibawakan oleh Kepala Bappeda Provinsi Gorontalo Sofyan Ibrahim. Menurutnya, Perda Tata Ruang perlu percepatan setelah sekian lama dibahas karena mempengaruhi perencanaan pembangunan yang berwawasan pada lingkungan Pemprov Gorontalo.

    Penjagub Ismail menegaskan seluruh stakeholder yang hadir dapat memahami dan mengikuti dengan cermat revisi ranperda yang akan diusulkan ke DPRD itu. Ia tidak ingin timbul protes dari kabupaten/kota setelah ranperda diusulkan.

    “Kabupaten/kota yang mewakili ada yang paham tentang tata ruang? Tolong ini diperhatikan dengan baik, jangan nanti sudah masuk ke DPR kemudian komplein kenapa PKSN nya bertambah, PKL nya berubah,” tanya sekaligus tegas Ismail.

    Sementara itu, Sofyan Ibrahim dalam paparannya menjelaskan empat tahapan terakhir revisi ranperda RTRW diantaranya perubahan materi teknis RZWP3K dan proses asistensi teknis dengan Subdit Wilayah II Kementerian ATR BPN pada Oktober 2021 – Desember 2022. Kemudian target mendapatkan persetujuan teknis Kementerian KKP dan Rekom Peta Dasar dari BIG pada Mei-Agustus 2022.

    Tahapan berikutnya penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Integrasi sejak Oktober 2022 -Juni 2023. Hingga pada hari ini termasuk pada tahapan keempat yakni pembahasan lintas sektor RTRW Provinsi Gorontalo yang ditindaklanjuti dengan konsultasi publik.
    1 year ago