Bapppeda Provinsi Gorontalo - Rapat Pembahasan Target Indikator Makro Ekonomi Daerah mebahas terkait pertumbuhan ekonomi , inflasi, kemiskinan, IPM, indek Gini dan tingkat pengangguran tebuka beserta asumsi-asumsi terhadap penetapan target.
Kepala Bidang Perekonomisan SDA, Max Moerad mewakili kepala Bapppeda membahas terkait arah kebijakan pembangunan nasional daerah Provinsi Gorontalo tahun 2025-2029.
Ada empat outline Kebijakan Pembangunan Nasional dan Daerah Provinsi Gorontalo, yang pertama Capaian Kinerja Indikator Makro Pembangunan gorontalo, kedua Arah Pembangunan Nasional di Provinsi Gorontalo (RPJMN 2025 - 2029), ketiga Visi misi dan arah lebijakan Pembangunan Daerah (Ranwal RPJMD 2025 - 2029), Tdan keempat Target Indikator Kinerja Makro Daerah, ungkap Max moerad. (25/02/2025).
Max Moerad juga menyampaikan ketimpangan di Provinsi Gorontalo september 2024 menurun terhadap maret 2024 dilihat menurut wilayah, Gini Ratio diperkotaan mengalami kenaikan, sedangkan gini Ratio diwilayah pedesaan mengalami penurunan. (Aib)
Gorontalo InfoPublik – Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda) Provinsi Gorontalo menggelar Rapat Koordinasi Forum Komunikasi Penelitian dan Pengembangan Daerah (FKPPD) Regional Timur Indonesia di ballroom Hotel Damhil Kota Gorontalo, Selasa (4/12/2018). Rakor yang mengambil tema ‘Sinergitas Implementasi Inovasi Daerah’, dibuka oleh Wakil Gubernur Gorontalo H. Idris Rahim.
Dalam sambutannya Idris Rahim mengatakan, sebagai daerah otonom, baik provinsi maupun kabupaten/kota di regional timur Indonesia menginginkan daerah yang maju dan berhasil, sehingga bisa sejajar dengan daerah-daerah lain di Indonesia.
“Untuk maju dan berhasil tidak datang begitu saja. Perlu kerja keras, kerja cerdas, dan kerja ikhlas, salah satunya dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian,” kata Idris.
Wagub mengutarakan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui kegiatan penelitian menjadi tantangan bagi setiap daerah. Menurutnya, keberhasilan dalam penelitian yang memanfaatkan sumber daya ilmu pengetahuan akan mempercepat kinerja pemerintah daerah.