Bapppeda Provinsi Gorontalo - Rapat Pembahasan Target Indikator Makro Ekonomi Daerah mebahas terkait pertumbuhan ekonomi , inflasi, kemiskinan, IPM, indek Gini dan tingkat pengangguran tebuka beserta asumsi-asumsi terhadap penetapan target.
Kepala Bidang Perekonomisan SDA, Max Moerad mewakili kepala Bapppeda membahas terkait arah kebijakan pembangunan nasional daerah Provinsi Gorontalo tahun 2025-2029.
Ada empat outline Kebijakan Pembangunan Nasional dan Daerah Provinsi Gorontalo, yang pertama Capaian Kinerja Indikator Makro Pembangunan gorontalo, kedua Arah Pembangunan Nasional di Provinsi Gorontalo (RPJMN 2025 - 2029), ketiga Visi misi dan arah lebijakan Pembangunan Daerah (Ranwal RPJMD 2025 - 2029), Tdan keempat Target Indikator Kinerja Makro Daerah, ungkap Max moerad. (25/02/2025).
Max Moerad juga menyampaikan ketimpangan di Provinsi Gorontalo september 2024 menurun terhadap maret 2024 dilihat menurut wilayah, Gini Ratio diperkotaan mengalami kenaikan, sedangkan gini Ratio diwilayah pedesaan mengalami penurunan. (Aib)
GORONTALO,
Bapppeda – Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi
Gorontalo menggelar kegiatan pendampingan penanganan kasus dugaan pelanggaran disiplin
menggunakan Aplikasi Sistem Informasi Pengawasan Penegakan Disiplin ASN
(SIPPEDAS). Kegiatan ini berlangsung di Ballroom Karawo Lt.3 Bapppeda Provinsi
Gorontalo dan dibuka oleh Ibu Sekretaris Bapppeda Provinsi Gorontalo Nalienly
Grace F. Rawung, SP, M.Si, Rabu (26/6/2024).
Kegiatan dimaksudkan
untuk
lebih
memperkenalkan bagaimana kinerja atau fungsi Aplikasi SIPPEDAS ini kepada
Seluruh ASN Pemerintah Provinsi Gorontalo lebih khusus Lingkup Bapppeda
Provinsi Gorontalo tentang pengawasan disiplin pegawai.
‘’Saya Berharap agar semua ASN
Bapppeda tidak masuk dalam melanggar disiplin sehingga tidak akan masuk dalam
penanganan disiplin yang akan di proses melalui Aplikasi SIPPEDAS, oleh karena
itu diharapkan kepada seluruh ASN untuk tidak lupa akan absensi harian juga
segera menginput penugasan jika melakukan absen penugasan’’Ungkap Nalienly
‘’Ibu Tuti Irawaty
selaku Ketua Tim Pendamping Penanganan Kasus Dugaan Pelanggaran Disiplin melalui
Sippedas juga sebagai Pejabat Fungsional Analis SDMA Ahli Muda BKD Provinsi
Gorontalo, menjelaskan Aplikasi ini sangat penting karena bisa memantau ASN
yang terduga melanggar disiplin, jika ASN yang sudah masuk dalam melanggar dan terpantau
dalam Aplikasi SIPPEDAS maka akan diproses oleh atasan langsung OPD masing-masing.’’
Ungkapnya
Aplikasi SIPPEDAS ini bukan
merupakan proyek perubahan akan tetapi merupakan inisiatif pimpinan karena setiap
ada Rapat Pimpinan, Bapak Ismail Pakaya yang saat itu menjabat sebagai Gubernur
Gorontalo selalu menanyakan terkait dugaan pelanggaran disiplin ASN dan
tindaklajut atasan langsung dalam menangani ASN yang di duga melanggar. maka
dari itu Aplikasi SIPPEDAS ini sangat membantu untuk pengawasan dan pemantauan
disiplin Pegawai’’ Tambah Nasir Tongkonoo selaku Anggota Tim yang juga merupakan
pejabat Fungsional Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama BKD
Provinsi Gorontalo.
GORONTALO, Bapppeda – Badan
Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Gorontalo menggelar Pendampingan
Penginputan SPIP Terintegrasi Untuk Penilaian Mandiri Satker OPD Provinsi
Gorontalo. Acara yang dihadiri Kepala BAPPPEDA Provinsi Gorontalo yang diwakili
oleh Sekretaris Bapppeda Provinsi Gorontalo Nalienly Grace F. Rawung, SP, M.Si
itu berlangsung di Bukit Proja Kabupaten Gorontalo, Senin (24/6/2024).
Guna
tercapainya
tujuan Organisasi Perangkat Daerah se Provinsi Gorontalo melalui kegiatan efektif
dan efisien, keandalan Pelaporan Keuangan, Pengamanan Aset dan Ketaatan
Terhadap Perundang-Undangan, mendasari pelaksanaan kegiatan pendampingan SPIP
terintegrasi.
‘’Dalam sambutannya Nalienly
Grace F. Rawung menyampaikan kegiatan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) dianggap
tepat untuk menjawab permasalahan dan isu yang berkembang yaitu kurang
optimalnya hasil pelaksanaan Pembangunan yang dirasakan oleh Masyarakat.
Sementara klaim Pemerintah menyampaikan bahwa pelaksanaan kegiatan sudah baik,
penyerapan anggaran sudah baik dan bahkan anggaranpun semakin meningkat. Disinilah pentingnya penilaian mandiri yang
akan melihat di tahapan komponen mana yang butuh perbaikan berkelanjutan.
‘’Bapppeda Provinsi Gorontalo sebagai
salah satu Asessor Pemerintah Daerah sebagai penanggung jawab fungsi
perencanaan yang bertugas menilai komponen Penetapan Tujuan, Sasaran Strategis
Pemerintah Daerah dan Komponen Pencapaian Tujuan, hari ini menyediakan Fasilitas Pendampingan Penginputan untuk Satker OPD
bersama Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo,’’ kata Nalienly.
Pendampingan Penginputan SPIP
Terintegrasi Untuk Penilaian Mandiri Satker OPD Provinsi Gorontalo ini diikuti
oleh 34 OPD Badan/Dinas/Biro se Provinsi Gorontalo diwakili oleh Fungsional Perencana
Ahli Muda dan pelaksana sebagai operator pada setiap OPD.
Kemudian kegiatan dilanjutkan
dengan pendampingan Penginputan SPIP Satker OPD Provinsi Gorontalo oleh Tim
Bapppeda dan BPKP Provinsi Gorontalo selama 2 hari dimulai tanggal 24 sd 25
Juni 2024.
Manado, Bapppeda Provinsi
Gorontalo – Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi
Gorontalo menggelar Forum Bapppeda Tingkat Provinsi Gorontalo Tahun 2024 dengan
mengangkat tema “Strategi Akselerasi Peningkatan Capaian Indikator Pembangunan
Daerah dirangkaikan dengan Optimalisasi Peran Funsional Perencana Dan Peneliti
Dalam Meningkatkan Akuntabilitas Pelayanan Publik, di Hotel Sutan Raja Convention
Manado, Kamis (13/6/2024).
Dalam
sambutannya, Assisten
Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Gorontalo Ir. Handoyo Sugiharto,
MM.IPM mewakili Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo menyatakan bahwa ajang
Forum Bapppeda ini merupakan sarana silahturami insan Perencana seluruh
Provinsi Gorontalo dan Kabupaten/Kota dalam membahas tematik yang
berkenaan dengan capaian indikator makro pembangunan daerah di Provinsi
Gorontalo. Indikator makro kita masih mendapatkan raport merah saat dinilai
oleh Pemerintah Pusat, kata Handoyo. Oleh sebab itu, mari kita pikirkan dan
analisa bersama secara akurat dan komprehensif permasalahan-permasalahan apa
yang membuat indikator makro antara lain pertumbuhan ekonomi, pengendalian
inflasi, kemiskinan, stunting, gini ratio masih dinilai rendah pencapaiannya,
sambungnya.
Selain membahas
indikator makro pada kesempatan yang sama diundang
juga narasumber dari Kementerian PAN RB, BKN RI dan Pusat Pembinaan Pendidikan
dan Pelatihan Perencanaan (Pusbindiklatren) Bappenas RI dalam rangka penguatan
kompetensi Fungsional Perencana
di OPD se Provinsi dan Kabupaten/Kota serta memastikan kedudukan Pejabat Fungsional
Perencana pasca penyetaraan sesuai ketentuan Permenpan No 6 Tahun 2022.
Selanjutnya Handoyo Sugiharto mengatakan,
saya yakin dan percaya jika kita berkolaborasi dalam mewujudkan indikator makro
perencanaan pembangunan daerah yang lebih baik, maka pasti akan ada jalan
keluar dan solusinya, karena semua yang kita rencanakan dan implementasikan ini
demi Kesejahteraan Rakyat.
Masalah Kemiskinan juga turut
diangkat dalam Forum ini “Dalam menekan angka kemiskinan di Provinsi Gorontalo
kita harus bersinergi antara Provinsi maupun Kabupaten Kota, maka saya berharap
melalui Forum Bapppeda ini kita bisa melakukan kesepakatan untuk berkolaborasi
demi menekan angka kemiskinan di Provinsi Gorontalo,” imbuhnya.
Kemudian kegiatan diakhiri dengan
Penandatanganan Kesepakatan Provinsi dan Kabupaten/Kota pada Forum Bapppeda
Tingkat Provinsi Gorontalo Tahun 2024.
Kota Gorontalo, Bapppeda – Pemerintah Provinsi mengapresiasi
kegiatan penyampaian informasi awal dan hasil survei pemetaan geologi dan
geofisika kelautan dalam mendukung tata ruang geowisata dan geopark yang ada di
perairan Gorontalo, bertempat di ruang rapat Bappeda Provinsi, Selasa
(14/05/2024). Apresiasi ini disampaikan Plt. Asisten bidang Administrasi Umum
Setda Provinsi, Yosef P. Koton, saat mewakili Sekretaris Daerah Provinsi
Gorontalo, memberikan sambutan pada kegiatan tersebut.
“Ucapan terima kasih kepada Balai
besar Survey dan Pemetaan Geologi Kelautan, Badan Geologi Kementerian ESDM RI,
yang telah memilih Gorontalo sebagai lokasi legiatan di tahun 2024 ini. Di mana
informasi Geologi dan Geofisika Kelautan yang akan dihasilkan dalam survey ini
sangat diperlukan untuk mendukung keberlangsungan Geopark Gorontalo,” kata
Yosep.
Dijelaskan Yosep, saat ini
Provinsi Gorontalo sedang dalam tahap pengusulan untuk menjadi Geopark
Nasional. Proses perencanaan telah dilewati dengan penyusunan rencana induk
pengembangan Geopark Gorontalo yang mengangkat tema Gorontalo’s Earth Symphony:
Exploring The Diversity Of Land and Ocean.
“Tema tersebut diangkat karena
Geopark Gorontalo memiliki keindahan dan keajaiban bumi serta kehidupan bawah
laut yang mengagumgkan. Dengan adanya survey dan pemetaan Geologi yang
dilakukan oleh BBSPGL ini tentu memperkaya data Geologi Kelautan dan dapat
menjadi tambahan penilaian pada saat Visitasi calon Geopark Nasional,”
lanjutnya.
Berdasarkan Keputusan Menteri
Energi Sumber Daya Mineral Republik Indonesia (ESDM RI), Nomor
150K/GL.01/MEM.E/2023, tentang Penetapan Warisan Geologi (GEOHERITAGE), Bone Bolango,
Kabupaten Gorontalo, Gorontalo Utara, dan Boalemo, Provinsi Gorontalo memiliki
24 (dua puluh empat) Situs Warisan Geologi (GEOSITE) yang berada dalam kawasan
Geopark Nasional GEOSITE.
Kawasan tersebut, perlu
dikembangkan dengan prinsip konservasi, edukasi, dan pembangunan perekonomian
masyarakat. Termasuk mengembangkannya sebagai Destinasi Pariwisata yang
berkelanjutan.
“Sehingganya kami berharap ada
survei lanjutan untuk lokasi Gorontalo Utara yang juga masuk dalam kawasan
Geopark. Namun data informasi yang mendukung masih sangat minim. Dan juga
menghasilkan dokumen yang berkualitas dengan data-data dan informasi Geologi,
Geofisika Kelautan, dan Hidro Oseanografi untuk mendukung keberlangsungan
Geopark Gorontalo,” pungkasnya.
Pada survei tahun ini lokasi yang
dipilih sesuai dengan deliniasi kawasan Geopark adalah Taludaa sampai
Bolihutuo. Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala BBSPGL, Badan Geologi Kementrian
ESDM RI, Kepala Bappeda Provinsi, Direktur Pascasarjana UNG, serta stakolder
terkait. (Astrin Tobuto)
Bapppeda
Provinsi Gorontalo bersama Biro Pengendalian Ekonomi dan Pembangunan Setda
Provinsi Gorontalo menggelar sosialisasi penerapan Badan Layanan Umum Daerah
(BLUD) Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).
Kegiatan
yang dilaksanakan di SMKN 2 GORONTALO
ini dibuka Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Handoyo
Sugiharto sekaligus merangkap Plt Kepala Bapppeda Provinsi Gorontalo .
Dalam sambutan pembukaannya, Handoyo Sugiharto menjelaskan Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia saat ini tengah mendorong agar
setiap SMK menjadi BLUD melalui Teaching Factory.
Hal
ini dimaksudkan agar pengelolaan keuangan SMK yang dihasilkan produk yang
bernilai jual di masyarakat dan mampu dikelola oleh SMK untuk peningkatan
kapasitas SDM dan kompetensi siswa," berdasarkan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum
Daerah (BLUD), maka akan dilaksanakankunjungan ke Sekolah Menegah Kejuruan
Negeri (SMKN) oleh Tim Penilai BLUD Provinsi Gorontalo
kata bpk Handoyo Sugiharto…
Saat
ini Pemerintah Provinsi Gorontalo melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan telah
mengusulkan 3 SMK Negeri yang selanjutnya akan dilakukan penelitian oleh Tim
BLUD Provinsi Gorontalo.
Sosialisasi
penerapan BLUD SMK ini mendapatkan apresiasi dari Pemerintah Provinsi
Gorontalo, kegiatan ini sebagai penjabaran Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor
79 tahun 2019 tentang BLUD pasal 30 bahwa Badan Usaha Layanan Umum Daerah
(BLUD) itu dilaksanakan oleh UPT dinas/badan yang bersifat operasional dalam
penyediaan barang atau jasa layanan umum.
Selain
itu, sosialisasi ini bertujuan mendorong seluruh SMK di Provinsi Gorontalo
mampu mendapatkan keuntungan dan mampu mengelola keuntungan yang dihasilkan
dari kualitas SDM.
Tujuan
utama program penerapan BLUD untuk SMK ini diharapkan agar seluruh SMK yang ada
di Provinsi Gorontalo mampu memanfaatkan fasilitas di SMK untuk menciptakan
semi barang/jasa ataupun produk produk unggulan yang layak untuk dipasarkan di
masyarakat.. (Safwan)