Menjelang 1 (satu) Tahun Kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Gorontalo, Bappeda menyelenggarkan Rapat Koordinasi Dan Evaluasi Penyusunan LKPJ Gubernur Gorontalo Tahun 2025 Dan Perumusan Materi Refleksi Kinerja 1 (Satu) Tahun Kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur. Kamis (5/2/2026)

Bertempat di Aula Karawo Bappeda Provinsi Gorontalo yang dihadiri Sekretaris dan Pejabat Fungsional Perencana OPD se Provinsi Gorontalo.

Tujuan dari pertemuan ini membahas penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Gorontalo Tahun 2025 dan dalam rangka penyusunan materi Refleksi Kinerja 1 (Satu) Tahun Masa Kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur.

Kegiatan ini merupakan proses bersama untuk memaksimalkan penyusunan dokumen LKPJ Gubernur sebagai laporan pertanggungjawaban kinerja yang akan disampaikan Kepala Daerah kepada DPRD, dan menjadi bahan evaluasi Kementerian Dalam Negeri RI terhadap Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Gorontalo sebagaimana diatur dalam Undang-undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Kepala Bappeda Provinsi Gorontalo yang diwakili Kepala Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Max Moerad menyampaikan bahwa Tahun 2025 merupakan tahun transisi perencanaan sehingga masih perlu dilakukan penyesuaian-penyesuaian terhadap beberapa capaian kinerja Pembangunan. Lebih lanjut disampaikan LKPJ Tahun 2025 merupakan LKPJ perdana yang akan disampaikan Gubernur Gorontalo dalam Sidang Paripurna Penyampaian LKPJ Gubernur. Olehnya kami berharap perlu adanya pencermatan terhadap laporan-laporan kinerja yang telah disampaikan.

Disaat yang sama juga dibahas beberapa Program Kegiatan strategis daerah yang dilaksanakan termasuk Program Unggulan dan dukungan terhadap prioritas Nasional, serta capaian kinerja pembangunan daerah yang menjadi muatan dalam refleksi kinerja 1 tahun masa kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur periode 2025-2029. Materi ini nantinya akan kita maksimalkan bersama dengan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik dalam penyeleaiannya, tentunya dengan dukungan dari seluruh OPD lingkup Pemerintah Provinsi Gorontalo.

LKPJ Gubernur dan penyusunan materi dalam rangka refleksi kinerja Gubernur dan Wakil Gubernur dalam 1 (satu) tahun kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur, merupakan bagian dari proses evaluasi terhadap kinerja-kinerja pembangunan daerah.  Oleh karenanya hal ini menjadi momentum yang tepat dalam mefleksikan hal-hal yang telah kita laksanakan dan wujudkan bersama pencapaian visi misi Kepala Daerah periode 2025-2029.

Pewarta: Trisye/Humas

 Sekretariat SDGs Provinsi Gorontalo menyelenggarakan workshop penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) SDGs 2025–2030, yang difokuskan pada pembahasan capaian, tantangan, dan strategi pelaksanaan Pilar Sosial serta Pilar Hukum dan Tata Kelola.

Kegiatan ini menjadi bagian penting dari tahapan penyusunan dokumen RAD SDGs, yang akan menjadi pedoman arah kebijakan pembangunan berkelanjutan Provinsi Gorontalo untuk lima tahun ke depan. Kegiatan workshop dibuka secara resmi oleh Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bappeda Provinsi Gorontalo, Abd Wahab Otaya.

Dalam sambutannya, Abdul Wahab menyampaikan bahwa penyusunan RAD SDGs bukan sekadar memenuhi komitmen global, tetapi juga menjadi upaya bersama untuk memastikan pembangunan daerah mampu menjawab isu-isu prioritas lokal, terutama di bidang sosial dan tata kelola pemerintahan.

“Sinergi lintas sektor menjadi kunci dalam memastikan SDGs tidak berhenti pada dokumen, tetapi hadir dalam aksi nyata yang dirasakan masyarakat,” ujarnya.

Sementara itu, Penanggung jawab kegiatan Wiwik Junus Ismail menyampaikan, bahwa diskusi berlangsung interaktif dan produktif, menghasilkan berbagai masukan strategis untuk memperkuat kebijakan dan program pada Pilar Sosial serta Pilar Hukum dan Tata Kelola.

“Beberapa isu yang mengemuka meliputi Indikator Prevalence of Undernourishment (POU) yang mengukur persentase populasi yang mengalam kekurangan gizi dan kalori. Selain itu juga terkait Anak tidak Sekolah, peningkatan kualitas pelayanan sosial dasar, penguatan kelembagaan dan partisipasi masyarakat, serta pengembangan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel,” jelasnya.

Melalui kegiatan ini, Sekretariat SDGs Provinsi Gorontalo menegaskan komitmennya untuk memperkuat kolaborasi antar pemangku kepentingan dalam penyusunan RAD SDGs 2025–2030.

Dokumen ini diharapkan menjadi instrumen strategis, yang tidak hanya mendukung pencapaian target SDGs di tingkat provinsi, tetapi juga mempercepat transformasi pembangunan yang inklusif, adaptif, dan berkelanjutan bagi masyarakat Gorontalo.

Workshop ini dihadiri oleh perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Gorontalo, instansi vertikal, serta mitra pembangunan. Narasumber berasal dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Gorontalo dan kalangan akademisi, yang memberikan paparan mengenai kondisi capaian indikator sosial dan tata kelola serta pendekatan kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy) dalam mendukung implementasi SDGs. (Adv) 

https://pojok6.id/workshop-penyusunan-rad-sdgs-2025-2030-bahas-strategi-pelaksanaan-pilar-sosial-dan-tata-kelola/ 

Sekretariat SDGs Provinsi Gorontalo bersama SDGs Center Universitas Negeri Gorontalo (UNG) melakukan pendampingan atas kunjungan mitra pembangunan internasional Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) di Kabupaten Gorontalo. Kunjungan ini bertujuan untuk mendokumentasikan praktik pengembangan ternak sapi di Desa Hutabohu, Kecamatan Limboto Barat, yang selama ini dikenal sebagai salah satu model kolaborasi multi pihak di tingkat lokal.

Pada hari pertama (11/11/2025), tim GIZ melakukan diskusi bersama pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program, antara lain Fakultas Peternakan UNG dan Dinas Pertanian Provinsi Gorontalo. Diskusi ini menggali informasi terkait latar belakang, proses pendampingan, serta dampak ekonomi dan sosial yang dihasilkan dari model kemitraan peternakan sapi yang telah berjalan. Program ini dinilai mampu memperkuat perekonomian desa, meningkatkan kapasitas peternak, serta mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals).

Kepala Bappeda Provinsi Gorontalo selaku Kepala Sekretariat SDGs, Wahyudin Katili menyampaikan apresiasinya atas perhatian mitra pembangunan internasional terhadap inisiatif lokal Gorontalo. “Kunjungan GIZ ini menjadi pengakuan bahwa praktik baik dari Gorontalo memiliki nilai strategis untuk pembelajaran global. Kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dan masyarakat yang dibangun melalui program ini menunjukkan bahwa pendekatan lokal bisa menjadi solusi nyata bagi pembangunan berkelanjutan,” ujar Wahyudin.

Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Abd wahab Otaya, menambahkan bahwa praktik baik di Desa Hutabohu mencerminkan semangat kolaboratif yang menjadi inti dari pelaksanaan SDGs. “Kunci keberhasilan program ini ada pada sinergi lintas pihak pemerintah, universitas, dan masyaraka yang saling mendukung. Kami berharap hasil dokumentasi GIZ dapat memperluas dampak positif dari inisiatif ini,” jelasnya.

Sementara itu, perwakilan GIZ Indonesia, Lingga Kartika Suyud, mengapresiasi kolaborasi yang terjalin di Gorontalo. Menurutnya, model kemitraan seperti di Desa Hutabohu menunjukkan bahwa pembangunan yang partisipatif dan berbasis kebutuhan masyarakat dapat menciptakan perubahan nyata. “Kami melihat pendekatan yang kuat antara masyarakat dan pemerintah daerah. Inisiatif ini bisa menjadi contoh bagi wilayah lain di Indonesia,” ungkapnya.

Kunjungan dilanjutkan pada hari kedua (12/11/2025) ke lokasi praktik baik di Desa Hutabohu untuk mendokumentasikan secara langsung proses pengelolaan ternak sapi, peran masyarakat, serta dukungan dari pemerintah desa dan mitra pendukung lainnya.

Koordinator Sekretariat SDGs Provinsi Gorontalo, Wiwik Junus Ismail menginformasikan hari ketiga (13/11/2025) dilakukan pelatihan pendokumentasian praktek baik melalui platform kolaborasi. “Tujuannya agar tim Sekretariat SDGs bersama SDGs Center UNG memiliki kemampuan untuk melakukan pengelolaan pengetahuan, sehingga informasi terkait kegiatan SDGs dapat terdokumentasikan dan terinformasi dengan baik kepada seluruh pihak”, ujarnya.

Melalui kegiatan ini, Sekretariat SDGs berharap praktik baik dari Gorontalo dapat menjadi inspirasi global tentang bagaimana kemitraan lokal dapat memperkuat ekonomi masyarakat dan mendukung pencapaian SDGs.

GORONTALO  - Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bappeda) Provinsi Gorontalo, turut berpartisipasi dalam gelaran Gorontalo Karnaval Karawo (GKK) 2025, yang diselenggarakan Dinas Pariwisata Provinsi Gorontalo bersama Bank Indonesia (BI) Perwakilan Gorontalo, Sabtu (27/9/2025), di Jl. Andalas, tepatnya di depan gedung Grand Palace Convention Center (GPCC) Kota Gorontalo.

Kepala Bappeda Provinsi Gorontalo, Wahyudin Katili mengungkapkan, pada Gorontalo Karnaval Karawo tahun 2025 ini, Bappeda Provinsi Gorontalo mengusung tema “Harmoni Nusantara, Gorontalo dan Betawi Bersatu”. Tema ini mengandung makna semangat, kolaboratif dan keharmonisan nusantara, dimana dua budaya yang berbeda namun dapat disatukan menjadi sesuatu yang nilainya sangat indah, dan menunjukan dimana perbedaan bukanlah hal yang buruk, melaikan satu keindahan jika di selaraskan dengan baik.

“Terlebih Gorontalo dan Betawi mempunyai kesamaan akar budaya, budaya melayu yang menjadi dasar serta adanya kesamaan dalam semangat gotong royong. Kemudian motif pakaian budaya dan ekspresi seni musik yang ditampilkan melalui atraksi, seperti pertunjukan musik tanjidor dan gerakan tarian, jadi sangat sinkron kedua budaya ini disatukan,” kata Wahyudin saat menghadiri pembukaan GKK 2025.

Selain itu, ia menambahkan dalam GKK 2025 Bappeda Provinsi Gorontalo juga menonjolkan perpaduan kain sulaman karawo dan seni tradisional, yang menjadi ciri khas Gorontalo dan Betawi.

“Dengan demikian, melalui partisipasi di Gorontalo Karnaval Karawo 2025 ini, Bappeda Provinsi Gorontalo tidak hanya menampilkan kekayaan budaya dan kolaboratif, tetapi juga menegaskan komitmen dalam mendukung tujuan Gubernur Gorontalo untuk mendorong karawo sebagai ikon unik dan warisan budaya Gorontalo yang mendunia, serta sebagai penggerak ekonomi kreatif daerah,” pungkasnya.

Diketahui untuk penampilan Bappeda Provinsi Gorontalo dalam Gorontalo Karnaval Karawo 2025, turut diarahkan langsung oleh Kepala Bappeda Provinsi Gorontalo, Wahyudin Katili, dengan penanggung jawab Kasubag Umum dan Kepegawaian, Roya Mada, beserta seluruh tim pendukung Bappeda Provinsi Gorontalo. (Frengki)

Gorontalo, - Dalam rangka percepatan pelaporan Indeks Inovasi Daerah yang dilakukan secara elektronik melalui laman resmi Kementerian Dalam Negeri (https://indeks.inovasi.bskdn.kemendagri.go.id), Bapppeda Provinsi Gorontalo melalui Bidang Riset dan Inovasi menyelenggarakan kegiatan Pendampingan Pengisian Data Inovasi bagi seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemerintah Provinsi Gorontalo, Senin (28/07), bertempat di Ruang Karawo Bapppeda Provinsi Gorontalo.

Kegiatan ini secara resmi dibuka oleh Kepala Bidang Riset dan Inovasi Bapppeda Provinsi Gorontalo, Tity Iriani Datau, STP, M.Si, yang dalam sambutannya menyampaikan pentingnya optimalisasi pelaporan inovasi oleh setiap OPD guna meningkatkan skor Indeks Inovasi Daerah Provinsi Gorontalo. Ia juga menekankan bahwa pendampingan ini menjadi bagian penting dari strategi perbaikan mutu data dan pemenuhan persyaratan khusus yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri RI.

“Kita hanya memiliki waktu beberapa hari ke depan hingga batas pengisian tanggal 2 Agustus 2025. Maka kehadiran Bapak/Ibu yang mewakili OPD hari ini sangat penting dalam memastikan data inovasi yang dilaporkan benar-benar lengkap, akurat, dan memenuhi kriteria penilaian,” ujarnya.

Pendampingan ini diikuti oleh pejabat fungsional, inovator, dan operator pelaporan inovasi dari berbagai OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo. Tim Rumah Inovasi Gorontalo (RinovGO) bertindak sebagai fasilitator dan narasumber teknis, membantu peserta memahami tata cara pengisian data, perbaikan dokumen pendukung, serta strategi peningkatan nilai kematangan inovasi.

Melalui kegiatan ini, diharapkan setiap OPD dapat menyelesaikan pelaporan inovasi dengan baik, serta berkontribusi pada peningkatan kinerja inovasi daerah secara menyeluruh. Bapppeda Provinsi Gorontalo berkomitmen untuk terus memberikan dukungan teknis kepada perangkat daerah guna menciptakan tata kelola pemerintahan yang inovatif dan adaptif. (ManyoeAgustinus)