close

Sinkronisasi Kebijakan Pengentasan Kemiskinan, SPM dan Sekolah Rakyat, Kemendagri RI Kunjungi Provinsi Gorontalo

posted 3 months ago, BAPPEDA Prov. Gorontalo

Gorontalo — Pemerintah Provinsi Gorontalo menerima kunjungan Tim Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri RI) dalam rangka monitoring dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan pembangunan urusan sosial di daerah. Kegiatan ini difokuskan pada tiga agenda utama, yakni evaluasi kinerja pengentasan kemiskinan, pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial, serta implementasi Program Sekolah Rakyat (SR).

Rapat kerja yang berlangsung di Aula Lantai 3 Bappeda Provinsi Gorontalo tersebut dibuka secara resmi oleh Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo, Sofian Ibrahim. Dalam sambutannya, Sekda menekankan pentingnya sinergi dan kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota, serta dukungan akademisi, dunia usaha, dan masyarakat dalam memastikan program pembangunan sosial berjalan efektif dan berkelanjutan.

Pertemuan ini dihadiri oleh peserta lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Gorontalo serta OPD Kabupaten/Kota se-Provinsi Gorontalo. Forum rapat kerja dimanfaatkan untuk menyelaraskan kebijakan pusat dan daerah, sekaligus mengevaluasi capaian dan tantangan pelaksanaan program-program prioritas di wilayah se-Provinsi Gorontalo.

Dalam kegiatan tersebut, Pemerintah Pusat melalui Kemendagri RI menyampaikan apresiasi atas kinerja Pemerintah Provinsi Gorontalo dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Gorontalo yang dinilai mampu menjaga komitmen pelaksanaan program pengentasan kemiskinan dan pemenuhan SPM Bidang Sosial, serta mendorong implementasi Program Sekolah Rakyat secara bertahap.

Salah satu capaian yang mendapat perhatian adalah keberhasilan Program Sekolah Rakyat yang telah beroperasi di Kabupaten Boalemo. Program ini dinilai sebagai langkah konkret dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia bagi masyarakat kurang mampu dan menjadi contoh implementasi kebijakan strategis nasional di daerah, serta diharapkan dapat menjadi rujukan dan direplikasi oleh daerah lain di wilayah Provinsi Gorontalo. Selain itu, Tim Kemendagri RI juga mencatat kinerja Pemerintah Provinsi Gorontalo dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Gorontalo dalam pemenuhan layanan dasar melalui Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial yang telah mencapai 97,35 persen, serta kinerja penurunan angka kemiskinan yang menunjukkan tren konsisten dari tahun ke tahun

Tim Kemendagri RI yang dipimpin oleh Kepala Direktorat Sosial Budaya Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah (Bina Bangda) menegaskan pentingnya sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan program antara pemerintah pusat dan daerah agar setiap kebijakan memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Melalui kegiatan ini, diharapkan terbangun penguatan koordinasi dan keselarasan kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah dalam mendukung percepatan pengentasan kemiskinan, pemenuhan SPM Bidang Sosial, serta pengembangan Program Sekolah Rakyat di Provinsi Gorontalo.

PopulerBerita Populer
LainnyaTerbaru
  •  Bappeda Provinsi Gorontalo dan SKALA-Australia menggelar rapat bersama sejumlah OPD dalam rangka hasil Musrenbang Inklusi
    Gorontalo.23 April 2025 Bappeda provinsi Gorontalo dan SKALA-Australia menggelar rapat bersama sejumlah OPD dalam rangka hasil Musrenbang Inklusi melalui Forum Gorontalo Inklusi Duluhupa.
    Rapat yang berlangsung di hotel fox di buka oleh wakil gubernur Gorontalo Idha Syahidah,
    Membahas tentang beberapa poin diantaranya:
    • Dalam proses penjaringan aspirasi kebutuhan kelompok rentan khususnya perempuan, anak, lansia dan disabilitas pendekatan yang digunakan oleh provinsi Gorontalo melalui 2 (dua) Jalur yaitu melalui pendekatan perencanaan teknokratik yang diusulkan melalui musrenbang reguler, ditambah musrenbang inklusi. dan Pendekatan melalui POKIR DPRD yang dijaring pada saat Reses di dapil masing masing anggota DPRD.
    • Syamsir Djafar Kiayi, ST, MSI. Dari Komisi 3 DPRD Provinsi Gorontalo mendukung penuh upaya pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam mendapatkan layanan dasar karena itu dalam reses anggota DPRD ke setiap dapil dapat dipastikan keterwakilan kelompok rentan diundang dalam pertemuan untuk menyampian aspirasinya untuk menjadi Pokok pikiran DPRD.
    • Forum Gi Dulohupa Ini Sebagai Perwujudan Musrenbang Inklusi Jadi Kita Tidak Perlu Membuat Lagi Forum Forum Lain Misalnya Musrenbang Khusus Anak, Musrenbang Khusus Perempuan Dan Disabilitas Atau Forum-Forum Tematik Lainnya  Tetapi Kita Satukan Semua Di Dalam Forum Gi Dulohupa.
    • Wakil Gubernur menyampikan Salah satu bukti komitmen inklusi  dengan Pemberian Beasiswa pada 45 Orang Guru SLB untuk melanjutkan pendidikan S1 dan Beasiswa bagi Penyandang Disabilitas yang juga mendapat dukungan dari  Komisi 3 DPRD.
    • Telah terindetifikasi usulan Program kegiatan yang akan Diusulkan Ke Bappeda. Peserta Akan Dibagi Dalam 7 Desk Kelompok Dengan Masing Masing Tema Yaitu.(1) Pendataan Dan Perencaaan Inklusif (2) Penyediaan Lingkungan Tanpa Hambatan (3)  Perlindungan Hak Dan Akses Politik Dan Keadilan (4) Pemberdayaan Dan Kemandirian (5) Perwujudan Ekonomi Inklusi (6) Akses Pendidikan Dan Keterampilan (7) Akses Dan Pemerataan Layanan Kesehatan.Usulan kemudian akan diferivikasi oleh Tim Bappeda dengan mensinkronkan dengan Pokok Pikiran DPRD.
    1 year ago
  • BAPPPEDA Provinsi Gorontalo Gelar Rapat Pemenuhan Data RIPJ PID


    Gorontalo, 22 April 2025 — Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (BAPPPEDA) Provinsi Gorontalo menggelar rapat koordinasi bersama sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam rangka pemenuhan data Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Daerah (RIPJ PID) serta pemetaan ekosistem riset dan inovasi daerah untuk mendukung pengembangan Produk Unggulan Daerah (PUD) Provinsi Gorontalo.

    Rapat yang berlangsung di ruang rapat lantai 1 Kantor BAPPPEDA Provinsi Gorontalo ini dipimpin langsung oleh Tity Iriani Datau, STP, M.Si selaku Kepala Bidang Riset dan Inovasi BAPPPEDA Provinsi Gorontalo. Kegiatan ini turut dihadiri oleh OPD pengampu program prioritas dan Tenaga Ahli Dr. Raqhel Yunginger serta Peneliti dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Bapak Suhandojo.

    Dalam sambutannya, Kepala Bidang Riset dan Inovasi menekankan pentingnya sinergi antar-OPD dalam menghadirkan data dan informasi yang akurat serta terkini untuk memperkuat arah kebijakan riset dan inovasi daerah yang sejalan dengan program prioritas provinsi, potensi unggulan dan kebutuhan masyarakat.

    “Pemenuhan data ini sangat krusial sebagai dasar dalam menyusun roadmap riset dan inovasi, sekaligus untuk memetakan aktor, infrastruktur, serta jejaring yang mendukung pengembangan produk unggulan daerah secara berkelanjutan,” ujarnya.

    Rapat ini membahas secara rinci 6 instrumen utama yang menjadi komponen penting dalam pemetaan ekosistem riset dan inovasi daerah, mulai dari Kebijakan Infrastruktur Riset dan Inovasi di Daerah, Kapasitas kelembagaan dan daya dukung Riset dan Inovasi, Kemitraan Riset dan Inovasi, Budaya Riset dan Inovasi, Keterpaduan atau koherensi Riset dan Inovasi di daerah,  hingga Penyelarasan dengan perkembangan global.

    Diharapkan melalui pertemuan ini, BAPPPEDA dan seluruh OPD terkait dapat mempercepat proses pengumpulan data serta mengidentifikasi potensi riset yang mampu mendukung pencapaian visi pembangunan daerah berbasis inovasi. (Agus)
    1 year ago
  • MAHASISWA UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO (UNG) SIAP BERKONTRIBUSI DALAM RISET DAN INOVASI DAERAH

    MAHASISWA UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO (UNG)

    SIAP BERKONTRIBUSI DALAM RISET DAN INOVASI DAERAH

    Gorontalo, 17 April 2025 – Mahasiswa Universitas Negeri Gorontalo (UNG) yang tengah menjalani program magang di Bidang Riset dan Inovasi Bappeda Provinsi Gorontalo melaksanakan presentasi awal kegiatan pada Selasa, 17 April 2025. Kegiatan ini merupakan bagian dari Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) yang dikonversi menjadi 20 Satuan Kredit Semester (SKS).

    Magang ini telah dimulai sejak bulan Februari 2025 dan dirancang untuk memberi mahasiswa pengalaman kerja nyata di lingkungan pemerintahan, khususnya dalam bidang riset dan inovasi pembangunan daerah. Dalam presentasi awal tersebut, mahasiswa menyampaikan progres kerja, rencana implementasi lanjutan, serta arah capaian yang ditargetkan sesuai dengan mata kuliah yang akan dikonversi.

    Presentasi ini juga menjadi respon atas evaluasi dari pelaksanaan magang sebelumnya, di mana pihak universitas mengalami kesulitan dalam menilai laporan mahasiswa untuk kebutuhan konversi ke mata kuliah. Oleh karena itu, kegiatan ini penting untuk memastikan keterukuran progres magang dan relevansi kegiatan dengan kompetensi akademik yang dituju.

    Tity Iriani Datau, STP, M.Si selaku Kepala Bidang Riset dan Inovasi Bapppeda Provinsi Gorontalo menyampaikan, bahwa pihaknya berkomitmen untuk terus memberikan ruang pembelajaran yang bermakna bagi mahasiswa. “Presentasi ini adalah titik penting untuk menyelaraskan ekspektasi antara mahasiswa, universitas, dan instansi. Ke depan, kegiatan magang akan dilaksanakan secara lebih intens agar hasil yang diperoleh lebih optimal, baik bagi mahasiswa maupun bagi pemerintah daerah,” ungkapnya.

    Para mahasiswa juga menyambut baik kegiatan ini sebagai langkah untuk memperkuat arah dan fokus magang mereka. Mereka berharap pengalaman ini bisa memberikan kontribusi riil terhadap pengembangan riset dan inovasi di Provinsi Gorontalo, serta mendukung capaian akademik mereka di kampus.
    1 year ago
  • Bapppeda Provisi Gorontalo menerima Sosialisasi Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) dari Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo
    Bapppeda Provisi Gorontalo menerima Sosialisasi Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) dari Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo pada Kamis (6/3/2025). Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Kepala Seksi  Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak, Shinto Mohamad, S.ST, M.KM beserta tim.
    Dalam sambutannya sinto mengatakan bahwa program CKG adalah inisiatif nasional yang telah dimulai sejak tanggal 10 Februari 2025. Ini bertujuan untuk mendeteksi dini, factor resiko penyakit bisa diketahui sejak awal serta menekan biaya yang sangat besar. 
    Sosialisasi ini menindaklanjuti Instruksi Presiden kepada Gubernur agar memberikan layanan Cek Kesehatan Gratis bagi seluruh Masyarakat.
    Kegiatan sosialisasi ini dimulai dari lingkungan OPD Provinsi Gorontalo yang diikuti oleh seluruh Aparatur Sipili Negara (ASN) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT). Diharapkan  dapat memahami manfaat dan mekanisme program ini serta dapat menyebar informasi kepada keluarga dan masyarakat sekitar.
    Program CKG ini merupakan kado dari negara untuk masyarakat yang berulang tahun yang didapatkan setiap tahun sekali. Pemeriksaan kesehatan ini mencakup berbagai penyakit yang dapat dicegah melalui deteksi dini, sekaligus menjadi solusi atas tingginya angka kematian akibat penyakit yang seharusnya bisa ditangani lebih awal.
    Pelaksanaan CKG akan mengikuti siklus hidup masyarakat dengan fokus utama pada tiga momentum: CKG ulang tahun, CKG sekolah, serta CKG khusus bagi ibu hamil dan balita. Untuk mendaftar, masyarakat cukup mengunduh aplikasi Satu Sehat Mobile dan mengakses fitur CKG. Setelah melengkapi profil, pengguna dapat memilih tanggal pemeriksaan yang harus dilakukan dalam kurun waktu H+30 setelah ulang tahun.
    sosialisasi ini turut dihadiri oleh Sekretaris Bapppeda Provinsi Gorontalo, Nalienly Grace F. Rawung.
    1 year ago
  • Rapat Pembahasan Target Indikator Makro Ekonomi Daerah

    Bapppeda Provinsi Gorontalo - Rapat Pembahasan Target Indikator Makro Ekonomi Daerah mebahas terkait pertumbuhan ekonomi , inflasi, kemiskinan, IPM, indek Gini dan tingkat pengangguran tebuka beserta asumsi-asumsi terhadap penetapan target.

    Kepala Bidang Perekonomisan SDA, Max Moerad mewakili kepala Bapppeda membahas terkait arah kebijakan pembangunan nasional daerah Provinsi Gorontalo tahun 2025-2029.

    Ada empat outline Kebijakan Pembangunan Nasional dan Daerah Provinsi Gorontalo, yang pertama Capaian Kinerja Indikator Makro Pembangunan gorontalo, kedua Arah Pembangunan Nasional di Provinsi Gorontalo (RPJMN 2025 - 2029), ketiga Visi misi dan arah lebijakan Pembangunan Daerah (Ranwal RPJMD 2025 - 2029), Tdan keempat Target Indikator Kinerja Makro Daerah, ungkap Max moerad. (25/02/2025).

    Max Moerad juga menyampaikan ketimpangan di Provinsi  Gorontalo september 2024 menurun terhadap maret 2024 dilihat menurut wilayah, Gini Ratio diperkotaan mengalami kenaikan, sedangkan gini Ratio diwilayah pedesaan mengalami penurunan. (Aib)
    1 year ago