Gorontalo — Pemerintah Provinsi Gorontalo menerima kunjungan Tim Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri RI) dalam rangka monitoring dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan pembangunan urusan sosial di daerah. Kegiatan ini difokuskan pada tiga agenda utama, yakni evaluasi kinerja pengentasan kemiskinan, pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial, serta implementasi Program Sekolah Rakyat (SR).
Rapat kerja yang berlangsung di Aula Lantai 3 Bappeda Provinsi Gorontalo tersebut dibuka secara resmi oleh Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo, Sofian Ibrahim. Dalam sambutannya, Sekda menekankan pentingnya sinergi dan kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota, serta dukungan akademisi, dunia usaha, dan masyarakat dalam memastikan program pembangunan sosial berjalan efektif dan berkelanjutan.
Pertemuan ini dihadiri oleh peserta lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Gorontalo serta OPD Kabupaten/Kota se-Provinsi Gorontalo. Forum rapat kerja dimanfaatkan untuk menyelaraskan kebijakan pusat dan daerah, sekaligus mengevaluasi capaian dan tantangan pelaksanaan program-program prioritas di wilayah se-Provinsi Gorontalo.
Dalam kegiatan tersebut, Pemerintah Pusat melalui Kemendagri RI menyampaikan apresiasi atas kinerja Pemerintah Provinsi Gorontalo dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Gorontalo yang dinilai mampu menjaga komitmen pelaksanaan program pengentasan kemiskinan dan pemenuhan SPM Bidang Sosial, serta mendorong implementasi Program Sekolah Rakyat secara bertahap.
Salah satu capaian yang mendapat perhatian adalah keberhasilan Program Sekolah Rakyat yang telah beroperasi di Kabupaten Boalemo. Program ini dinilai sebagai langkah konkret dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia bagi masyarakat kurang mampu dan menjadi contoh implementasi kebijakan strategis nasional di daerah, serta diharapkan dapat menjadi rujukan dan direplikasi oleh daerah lain di wilayah Provinsi Gorontalo. Selain itu, Tim Kemendagri RI juga mencatat kinerja Pemerintah Provinsi Gorontalo dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Gorontalo dalam pemenuhan layanan dasar melalui Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial yang telah mencapai 97,35 persen, serta kinerja penurunan angka kemiskinan yang menunjukkan tren konsisten dari tahun ke tahun
Tim Kemendagri RI yang dipimpin oleh Kepala Direktorat Sosial Budaya Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah (Bina Bangda) menegaskan pentingnya sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan program antara pemerintah pusat dan daerah agar setiap kebijakan memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Melalui kegiatan ini, diharapkan terbangun penguatan koordinasi dan keselarasan kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah dalam mendukung percepatan pengentasan kemiskinan, pemenuhan SPM Bidang Sosial, serta pengembangan Program Sekolah Rakyat di Provinsi Gorontalo.
Gorontalo,
— Komitmen Pemerintah Provinsi Gorontalo dalam membangun pertanian berkelanjutan
dan berdaya saing internasional kembali diperkuat melalui kunjungan kerja dari Tim
Prefektur Ehime, Jepang. Kunjungan ini berlangsung selama 4 (empat) hari, dari
Selasa hingga Jumat, 17–20 Juni 2025, dan mencakup berbagai kegiatan lapangan,
diskusi langsung dengan petani, serta seminar yang membahas strategi
pengendalian hama dan pengelolaan tanaman pangan.
Kegiatan diawali pada Selasa,
17 Juni 2025, dengan kunjungan ke Desa Wonosari, Kabupaten Boalemo, salah satu
sentra pengembangan buah jeruk di Gorontalo. Di lokasi ini, Tim Ehime Prefektur
bersama Bapppeda, dan Dinas Pertanian Provinsi Gorontalo menyelenggarakan
workshop lapangan bersama para petani jeruk.
Dalam workshop tersebut, para
petani dan tamu dari Jepang mendiskusikan sejumlah hal teknis, antara lain
perkembangan varietas jeruk lokal, tantangan iklim, serta pengelolaan budidaya
berbasis kearifan lokal. Tim Ehime Prefektur juga mempelajari bagaimana data
curah hujan digunakan oleh petani Gorontalo untuk menentukan masa tanam dan
pengendalian penyakit yang kerap menyerang saat musim hujan.
Tim Ehime Prefektur tampak
antusias saat meninjau langsung lahan pertanian jeruk, memeriksa kondisi buah,
dan berdiskusi mengenai metode pemangkasan, pemupukan, dan pengairan. Mereka
juga tertarik pada pendekatan agroekologi yang mulai diterapkan beberapa petani
lokal, termasuk penggunaan pupuk organik dan perangkap hama alami.
Pada Rabu, 18 Juni 2025,
rombongan bergeser ke Kota Gorontalo untuk mengunjungi area sawah di salah satu
kelurahan yang menjadi bagian dari program penguatan ketahanan pangan kota.
Di lokasi ini, Tim disambut
oleh kelompok tani dan penyuluh lapangan yang menjelaskan proses tanam hingga
panen padi, termasuk teknik pengairan, penjadwalan tanam, serta upaya
pengendalian hama seperti wereng dan penggerek batang.
Tim dari Prefektur Ehime turun
langsung ke lahan sawah dan melakukan pengamatan lapangan terhadap kondisi
tanaman padi. Mereka secara seksama mengidentifikasi jenis-jenis hama yang
menyerang tanaman, sekaligus memberikan penjelasan langsung kepada petani
mengenai karakteristik dan dampak dari hama tersebut terhadap produktivitas
padi. Selain itu, tim juga memberikan masukan teknis di lokasi, dengan
menunjukkan perbedaan antara tanaman padi yang tumbuh sehat dan padi yang menunjukkan
gejala kerusakan atau gangguan pertumbuhan. Observasi ini menjadi kesempatan
berharga bagi petani lokal untuk mendapatkan pengetahuan praktis dari
pengalaman lapangan tim Ehime.
Kamis, 19 Juni 2025, rangkaian
kunjungan dilanjutkan dengan seminar bersama di Kantor Bapppeda Provinsi
Gorontalo. Seminar ini mengangkat tema “Pengendalian Hama dan Penyakit”, serta
membahas waktu yang tepat untuk melakukan intervensi terhadap serangan hama.
Dalam paparannya, Akimi Uenaka perwakilan
dari Tim Ehime menekankan pentingnya memahami siklus hidup hama, perubahan
cuaca, serta kondisi tanah sebelum memutuskan untuk melakukan pengendalian.
Mereka juga menjelaskan bahwa pengendalian yang dilakukan terlalu dini atau
terlambat dapat berdampak buruk pada produktivitas dan menimbulkan kerugian
ekonomi yang signifikan.
Diskusi berlangsung aktif,
dengan peserta seminar dari berbagai kalangan — mulai dari petani, penyuluh
pertanian, peneliti, serta stakeholders terkait — yang saling bertukar
pengalaman dan strategi.
Sebagai penutup kunjungan, pada
Jumat, 20 Juni 2025, Tim Ehime mengadakan sesi pemaparan hasil evaluasi dari
seluruh titik yang telah mereka kunjungi. Dalam sesi tersebut, mereka
menyampaikan tiga rekomendasi kunci yang bisa menjadi panduan bagi petani
Gorontalo dalam melakukan pengendalian hama secara efektif dan berkelanjutan:
1.
Amati
kondisi lahan dan tanaman setiap hari. Pengamatan rutin akan membantu petani
mengenali gejala awal serangan hama sebelum dampaknya meluas.
2.
Lakukan
pengendalian sebelum hama menyebar, dengan cara cepat tanggap terhadap
tanda-tanda serangan, baik secara manual, biologis, maupun kimiawi.
3.
Gunakan
pestisida secara bijak dan lakukan rotasi, untuk menghindari resistensi hama
serta menjaga keseimbangan ekosistem lahan.
Tim Ehime juga menyampaikan
apresiasi atas keterbukaan petani dan pemerintah daerah dalam berbagi
pengetahuan. Mereka berharap kerja sama ini dapat terus ditingkatkan ke
depannya, termasuk melalui riset bersama, pelatihan lanjutan, atau pertukaran
tenaga ahli.
Kepala Bapppeda Provinsi
Gorontalo, Dr. Wahyudin A. Katilli, S.STP, MT, dalam sambutannya menyampaikan
bahwa kunjungan Tim Prefektur Ehime merupakan bagian dari upaya strategis
Pemerintah Provinsi Gorontalo untuk memperkuat sistem pertanian yang adaptif,
modern, dan berdaya saing. “Kami menyambut baik semua masukan dari Tim
Prefektur Ehime. Rekomendasi yang diberikan akan segera kami tindak lanjuti
dalam program pembinaan dan pendampingan petani ke depan,” ujarnya.
Ia menambahkan, kerja sama ini
sangat relevan dengan program unggulan yang di gaungkan oleh Gubernur Gorontalo
Dr. Gusnar Ismail di sektor pertanian, yang difokuskan pada peningkatan
produksi, produktivitas, serta kesejahteraan petani melalui penerapan teknologi
tepat guna dan penguatan kapasitas petani. Kolaborasi dengan pihak
internasional seperti Ehime menjadi langkah nyata dalam mewujudkan pertanian
yang tangguh dan berkelanjutan di Gorontalo. (Agustinus)
Limboto, Kabupaten Gorontalo - Badan
Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (BAPPPEDA) Provinsi Gorontalo
mengikuti Choaching Clinic Penilaian Mandiri Maturitas SPIP Terintegrasi Tahun
2025.
Kegiatan ini dilaksanakan
oleh Inspektorat Provinsi Gorontalo bekerjasama dengan Badan Pengawasan
Keuangan Pemerintah (BPKP) Perwakilan Provinsi Gorontalo pada Jum’at, 13 Juni
2025, dan turut dihadiri oleh Perangkat Daerah se Provinsi Gorontalo termasuk
Bapppeda Provinsi Gorontalo.
Kegiatan coaching
clinic penilaian mandiri maturitas SPIP ini difasilitasi oleh Irbanwil 3
Inspektorat dan dibimbing langsung oleh BPKP selama 2 hari dari tanggal 13 – 14
Juni 2025 di Lu’as Café and Resto, Limboto, Kabupaten Gorontalo.
Dalam hal ini
peran Bapppeda dalam Penilaian Maturitas SPIP Terintegrasi sebagai Asesor
Perencanaan Pemerintah Daerah, dan melakukan pendampingan dalam persiapan penilaian
mandiri oleh masing-masing OPD.
“Pada kesempatan
yang sama, Sekretaris Bapppeda Nalienly GF Rawung, SP, MSi menjelaskan bahwa Bapppeda
memegang peranan sebagai Asesor Pemda dalam hal memberikan bimbingan teknis
penginputan komponen penetapan dan pencapaian tujuan yang memuat sasaran Pemda
sebagaimana tertuang dalam RPJMD Provinsi Gorontalo kedalam aplikasi
e-Integrity, yang kemudian akan ditindaklanjuti penginputan komponen program,
kegiatan dan subkegiatan beserta sasarannya oleh masing-masing Perangkat Daerah
termasuk Bapppeda sendiri. “
Kegiatan ini
dilaksanakan untuk meningkatkan pemahaman peserta dalam penggunaan aplikasi
e-integrity dan pelaksanaan penilaian mandiri oleh masing-masing OPD.
Akhir dari
coaching clinic ini bertujuan untuk merampungkan penginputan persiapan penilaian
mandiri maturitas SPIP pada komponen Penetapan Tujuan oleh semua OPD pada
aplikasi e-Integrity.
Serta sesuai dengan harapan Gubernur Gorontalo untuk meningkatkan penilaian maturitas SPIP terintegrasi, sehingga pengelolaan keuangan dan perencanaan di daerah menjadi lebih baik dan akuntabel. (Frengki)
Gorontalo,
10 Juni 2025 – Pemerintah Provinsi Gorontalo kembali memperkuat kerja sama
internasionalnya dengan Pemerintah Prefektur Ehime, Jepang, melalui pelaksanaan
workshop bertema "Manajemen Sanitasi dalam Pengolahan Ikan", yang
digelar secara daring pada Selasa, 10 Juni 2025.
Kegiatan
ini menghadirkan langsung tenaga ahli di bidang perikanan dari Ehime Prefecture
sebagai narasumber utama. Fokus utama workshop adalah pembahasan mendalam
mengenai Sanitation Standard Operating Procedures (SSOP), yang merupakan
prosedur operasi standar sanitasi dalam industri pengolahan hasil perikanan.
SSOP
adalah komponen penting dalam sistem jaminan mutu dan keamanan pangan, terutama
dalam rantai produksi perikanan. Dalam paparannya, narasumber dari Jepang
menjelaskan bahwa penerapan SSOP tidak hanya melibatkan pembersihan peralatan
dan fasilitas, tetapi juga mencakup prosedur sanitasi personel, pengendalian
hama, kebersihan air dan es, serta dokumentasi setiap tahapan sanitasi secara
sistematis.
Peserta
workshop diajak untuk memahami delapan elemen kunci dalam SSOP, mulai dari
kontrol terhadap air dan es yang digunakan, hingga pengelolaan limbah hasil
produksi. Penekanan juga diberikan pada pentingnya pelatihan rutin bagi
karyawan di unit pengolahan agar prosedur ini dapat dijalankan secara
konsisten.
Selain
itu, narasumber menyoroti bagaimana penerapan SSOP yang disiplin mampu
meningkatkan daya saing produk perikanan di pasar ekspor. Jepang sebagai negara
dengan standar mutu yang ketat, telah lama mengembangkan pendekatan sanitasi
terpadu yang menjadikan industri perikanannya sebagai salah satu yang paling
maju di dunia.
Workshop
ini dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan, termasuk Organisasi Perangkat
Daerah (OPD) terkait, fakultas perikanan dari sejumlah perguruan tinggi di
Gorontalo, Fungsional Peneliti dan lembaga teknis di sektor perikanan. Para
peserta menyambut positif pelaksanaan workshop ini sebagai langkah penting
untuk mendorong penerapan standar internasional di sektor pengolahan ikan di
Gorontalo,
sesuai dengan apa yang di instruksikan oleh Gubernur Provinsi Gorontalo.
Kepala
Bidang Riset dan Inovasi, Tity Iriani Datau, STP, M.Si berharap agar kegiatan
seperti ini dapat terus berlanjut dan melibatkan lebih banyak pelaku industri secara
langsung. “Harapan kami, materi SSOP ini bisa diadopsi dalam
pelatihan-pelatihan lokal dan menjadi standar pengajaran di kampus,” ujarnya.
Abdul Kadir, Pejabat di
Badan Mutu Perikanan Gorontalo Kementerian KKP menyatakan bahwa “kami mendukung seratus
persen kerjasama ini karena begitu pentingnya penerapan prinsip-prinsip
pengendalian mutu dan pengawasan mutu khususnya produk perikanan sejak hulu
sampai hilir, sehingga tentunya unit pengolahan ikan yang ada di gorontalo
dapat kami keluarkan sertifikatnya” pungkasnya dengan tegas.
Senada
dengan itu, perwakilan dari pelaku usaha pengolahan ikan, menyampaikan
harapannya agar ada pendampingan teknis lanjutan setelah workshop. “Kami
berharap ada kerja sama yang berkelanjutan agar pelaku usaha kecil juga bisa
menerapkan standar sanitasi ini secara bertahap,” ungkapnya.
Kegiatan
ini merupakan bagian dari lanjutan kerja sama teknis antara Provinsi Gorontalo
dan Prefektur Ehime yang telah terjalin sejak beberapa tahun terakhir,
khususnya dalam bidang kelautan dan perikanan. Melalui workshop ini, diharapkan
terbangun pemahaman yang lebih kuat tentang pentingnya aspek sanitasi dalam
menjamin mutu dan keamanan hasil perikanan di tingkat lokal maupun global.
(Agustinus)
Gorontalo – 4 Juni 2025, Pemerintah
Provinsi Gorontalo terus mendorong peningkatan pengelolaan lingkungan,
khususnya dalam pengelolaan limbah lindi di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA)
Talumelito. Hal ini ditandai dengan dilaksanakannya Rapat Pembahasan Teknis Rencana
Pengelolaan Limbah Lindi TPA Talumelito, pada Rabu, 4 Juni 2025, bertempat di
ruang rapat lantai 1 Kantor Bapppeda Provinsi Gorontalo.
Rapat ini merupakan bagian dari
implementasi kerja sama antara Pemerintah Provinsi Gorontalo dan Ehime
Prefecture, Jepang, yang menghadirkan solusi teknologi terbaru dari Jepang,
yaitu Teknologi Aiken Kakoki dalam pengelolaan limbah lindi.
Rapat dibuka secara resmi oleh
Kepala Bapppeda Provinsi Gorontalo, Dr. Wahyudin A. Katili, S.STP, MT. Dalam
sambutannya, Dr. Wahyudin menegaskan bahwa penggunaan teknologi Aiken Kakoki
diharapkan menjadi solusi konkret dalam mengurangi dampak lingkungan dari
limbah lindi yang dihasilkan TPA Talumelito.
“Kami berkomitmen untuk
memastikan bahwa kerja sama ini tidak hanya seremonial, tetapi benar-benar
menghasilkan dampak nyata terhadap kualitas pengelolaan sampah di Provinsi
Gorontalo,” ujarnya.
Lebih lanjut, Kepala Bapppeda
juga menegaskan bahwa ada lima hal penting yang harus dipastikan kepada pihak
Aiken Kakoki sebelum implementasi proyek dilanjutkan:
1.
Klarifikasi
pekerjaan tahap pertama, apakah pekerjaan tersebut akan dilaksanakan sesuai
dengan perencanaan yang telah di presentasikan sesuai hasil survei lapangan dan
kajian pada tahun 2024. “Ini penting untuk menentukan ruang lingkup kegiatan
yang akan dilakukan di tahap awal,” jelasnya.
2.
Kepastian
bahwa kedua pihak (provinsi gorontalo dan ehime prefecture) harus melakukan
Penandatanganan Kerja Sama (PKS) sebelum pekerjaan dilaksanakan.
3.
Memastikan
bahwa pada fase kedua, kedua belah pihak telah menyiapkan proses perencanaan
sejak awal sebagai dasar untuk tahapan berikutnya.
4.
Proses
pengadaan harus direncanakan dengan tepat dan sesuai regulasi, agar tidak
menghambat kelanjutan pekerjaan.
5.
Di
tahun 2025, pekerjaan minimal yang harus dicapai adalah pekerjaan mengatasi overtopping,
sebagai bentuk output fisik awal dari proyek ini.
Rapat ini turut dihadiri oleh
perwakilan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi
Gorontalo, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Gorontalo, Biro Pengadaan Barang dan
Jasa Setda Provinsi Gorontalo, serta Kepala UPT TPA Talumelito. Masing-masing
instansi memberikan masukan teknis terkait kesiapan pelaksanaan konstruksi dan
sistem pengadaan yang akan ditempuh.
Diskusi berlangsung dinamis
dengan menitikberatkan pada kesiapan teknis lahan, anggaran pembangunan, proses
lelang pengadaan barang/jasa, hingga mekanisme operasional pasca implementasi
teknologi.
Dengan sinergi lintas perangkat
daerah dan dukungan mitra internasional dari Jepang, diharapkan proses
pembangunan instalasi pengolahan limbah lindi ini dapat berjalan sesuai rencana
dan menjadi model pengelolaan limbah yang berkelanjutan di Gorontalo.
(Agustinus BM)
Gorontalo, 2 Juni 2025 – Mahasiswa Universitas Negeri Gorontalo (UNG) dari Jurusan Akuntansi dan Jurusan Administrasi Publik melaksanakan presentasi akhir kegiatan magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) pada hari Senin, 2 Juni 2025, bertempat di ruang rapat Bidang Riset dan Inovasi, Bapppeda Provinsi Gorontalo.
Kegiatan ini dipimpin langsung
oleh Tity Iriani Datau, STP, M.Si selaku Kepala Bidang Riset dan Inovasi, Bapppeda
Provinsi Gorontalo. Dalam kesempatan tersebut, para mahasiswa memaparkan
berbagai capaian, pengalaman, serta kontribusi yang telah mereka berikan selama
masa magang yang berlangsung selama 5 (lima) bulan.
Presentasi ini juga dihadiri
oleh Fungsional Peneliti Ahli Muda, Pengelola Data dan Staff dari Bidang Riset
dan Inovasi, yang turut memberikan masukan dan evaluasi terhadap kegiatan yang
telah dilakukan oleh para mahasiswa.
Kegiatan magang ini merupakan
bagian dari program MBKM yang bertujuan memberikan pengalaman kerja nyata
kepada mahasiswa di lingkungan instansi pemerintah. Mahasiswa terlibat dalam
berbagai kegiatan administratif, pengolahan data, serta mendukung kegiatan
penelitian dan inovasi daerah yang menjadi bagian dari tugas Bapppeda Provinsi
Gorontalo.
Pada magang kali ini bidang
riset dan inovasi mengembangkan metode baru berdasarkan evaluasi kegiatan
magang mahasiswa sebelumnya dimana kampus kesulitan dalam melakukan konversi
hasil magang mahasiwa kedalam mata kuliah di ampuh, yaitu dengan melakukan
presentasi di awal waktu magang, selanjutnya mengarahkan, melakukan
pendampingan, monitoring terhadap peserta magang untuk melakukan tugas-tugas
yang relevan.
Kepala Bidang Riset dan Inovasi
dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas dedikasi para mahasiswa selama
menjalani masa magang, serta berharap pengalaman ini dapat menjadi bekal
berharga bagi mereka saat memasuki dunia kerja. Ia juga menekankan pentingnya
kolaborasi antara perguruan tinggi dan pemerintah daerah dalam membentuk sumber
daya manusia yang berkualitas dan siap menghadapi tantangan pembangunan daerah
ke depan. (ABM)