Gorontalo,
10 Juni 2025 – Pemerintah Provinsi Gorontalo kembali memperkuat kerja sama
internasionalnya dengan Pemerintah Prefektur Ehime, Jepang, melalui pelaksanaan
workshop bertema "Manajemen Sanitasi dalam Pengolahan Ikan", yang
digelar secara daring pada Selasa, 10 Juni 2025.
Kegiatan
ini menghadirkan langsung tenaga ahli di bidang perikanan dari Ehime Prefecture
sebagai narasumber utama. Fokus utama workshop adalah pembahasan mendalam
mengenai Sanitation Standard Operating Procedures (SSOP), yang merupakan
prosedur operasi standar sanitasi dalam industri pengolahan hasil perikanan.
SSOP
adalah komponen penting dalam sistem jaminan mutu dan keamanan pangan, terutama
dalam rantai produksi perikanan. Dalam paparannya, narasumber dari Jepang
menjelaskan bahwa penerapan SSOP tidak hanya melibatkan pembersihan peralatan
dan fasilitas, tetapi juga mencakup prosedur sanitasi personel, pengendalian
hama, kebersihan air dan es, serta dokumentasi setiap tahapan sanitasi secara
sistematis.
Peserta
workshop diajak untuk memahami delapan elemen kunci dalam SSOP, mulai dari
kontrol terhadap air dan es yang digunakan, hingga pengelolaan limbah hasil
produksi. Penekanan juga diberikan pada pentingnya pelatihan rutin bagi
karyawan di unit pengolahan agar prosedur ini dapat dijalankan secara
konsisten.
Selain
itu, narasumber menyoroti bagaimana penerapan SSOP yang disiplin mampu
meningkatkan daya saing produk perikanan di pasar ekspor. Jepang sebagai negara
dengan standar mutu yang ketat, telah lama mengembangkan pendekatan sanitasi
terpadu yang menjadikan industri perikanannya sebagai salah satu yang paling
maju di dunia.
Workshop
ini dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan, termasuk Organisasi Perangkat
Daerah (OPD) terkait, fakultas perikanan dari sejumlah perguruan tinggi di
Gorontalo, Fungsional Peneliti dan lembaga teknis di sektor perikanan. Para
peserta menyambut positif pelaksanaan workshop ini sebagai langkah penting
untuk mendorong penerapan standar internasional di sektor pengolahan ikan di
Gorontalo,
sesuai dengan apa yang di instruksikan oleh Gubernur Provinsi Gorontalo.
Kepala
Bidang Riset dan Inovasi, Tity Iriani Datau, STP, M.Si berharap agar kegiatan
seperti ini dapat terus berlanjut dan melibatkan lebih banyak pelaku industri secara
langsung. “Harapan kami, materi SSOP ini bisa diadopsi dalam
pelatihan-pelatihan lokal dan menjadi standar pengajaran di kampus,” ujarnya.
Abdul Kadir, Pejabat di
Badan Mutu Perikanan Gorontalo Kementerian KKP menyatakan bahwa “kami mendukung seratus
persen kerjasama ini karena begitu pentingnya penerapan prinsip-prinsip
pengendalian mutu dan pengawasan mutu khususnya produk perikanan sejak hulu
sampai hilir, sehingga tentunya unit pengolahan ikan yang ada di gorontalo
dapat kami keluarkan sertifikatnya” pungkasnya dengan tegas.
Senada
dengan itu, perwakilan dari pelaku usaha pengolahan ikan, menyampaikan
harapannya agar ada pendampingan teknis lanjutan setelah workshop. “Kami
berharap ada kerja sama yang berkelanjutan agar pelaku usaha kecil juga bisa
menerapkan standar sanitasi ini secara bertahap,” ungkapnya.
Kegiatan
ini merupakan bagian dari lanjutan kerja sama teknis antara Provinsi Gorontalo
dan Prefektur Ehime yang telah terjalin sejak beberapa tahun terakhir,
khususnya dalam bidang kelautan dan perikanan. Melalui workshop ini, diharapkan
terbangun pemahaman yang lebih kuat tentang pentingnya aspek sanitasi dalam
menjamin mutu dan keamanan hasil perikanan di tingkat lokal maupun global.
(Agustinus)
Sekretariat
SDGs Provinsi Gorontalo menyelenggarakan workshop penyusunan Rencana Aksi
Daerah (RAD) SDGs 2025–2030, yang difokuskan pada pembahasan capaian,
tantangan, dan strategi pelaksanaan Pilar Sosial serta Pilar Hukum dan Tata
Kelola.
Kegiatan ini
menjadi bagian penting dari tahapan penyusunan dokumen RAD SDGs, yang akan
menjadi pedoman arah kebijakan pembangunan berkelanjutan Provinsi Gorontalo
untuk lima tahun ke depan. Kegiatan workshop dibuka secara resmi oleh Kepala
Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bappeda Provinsi Gorontalo, Abd
Wahab Otaya.
Dalam
sambutannya, Abdul Wahab menyampaikan bahwa penyusunan RAD SDGs bukan sekadar
memenuhi komitmen global, tetapi juga menjadi upaya bersama untuk memastikan
pembangunan daerah mampu menjawab isu-isu prioritas lokal, terutama di bidang
sosial dan tata kelola pemerintahan.
“Sinergi
lintas sektor menjadi kunci dalam memastikan SDGs tidak berhenti pada dokumen,
tetapi hadir dalam aksi nyata yang dirasakan masyarakat,” ujarnya.
Sementara itu,
Penanggung jawab kegiatan Wiwik Junus Ismail menyampaikan, bahwa diskusi
berlangsung interaktif dan produktif, menghasilkan berbagai masukan strategis
untuk memperkuat kebijakan dan program pada Pilar Sosial serta Pilar Hukum dan
Tata Kelola.
“Beberapa isu
yang mengemuka meliputi Indikator Prevalence of Undernourishment (POU) yang
mengukur persentase populasi yang mengalam kekurangan gizi dan kalori. Selain
itu juga terkait Anak tidak Sekolah, peningkatan kualitas pelayanan sosial
dasar, penguatan kelembagaan dan partisipasi masyarakat, serta pengembangan
tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel,” jelasnya.
Melalui kegiatan
ini, Sekretariat SDGs Provinsi Gorontalo menegaskan komitmennya untuk
memperkuat kolaborasi antar pemangku kepentingan dalam penyusunan RAD SDGs
2025–2030.
Dokumen ini
diharapkan menjadi instrumen strategis, yang tidak hanya mendukung pencapaian
target SDGs di tingkat provinsi, tetapi juga mempercepat transformasi
pembangunan yang inklusif, adaptif, dan berkelanjutan bagi masyarakat
Gorontalo.
Workshop ini dihadiri oleh perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Gorontalo, instansi vertikal, serta mitra pembangunan. Narasumber berasal dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Gorontalo dan kalangan akademisi, yang memberikan paparan mengenai kondisi capaian indikator sosial dan tata kelola serta pendekatan kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy) dalam mendukung implementasi SDGs. (Adv)
Sekretariat SDGs Provinsi Gorontalo bersama SDGs Center Universitas Negeri Gorontalo (UNG) melakukan pendampingan atas kunjungan mitra pembangunan internasional Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) di Kabupaten Gorontalo. Kunjungan ini bertujuan untuk mendokumentasikan praktik pengembangan ternak sapi di Desa Hutabohu, Kecamatan Limboto Barat, yang selama ini dikenal sebagai salah satu model kolaborasi multi pihak di tingkat lokal.
Pada hari pertama (11/11/2025), tim GIZ melakukan diskusi bersama pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program, antara lain Fakultas Peternakan UNG dan Dinas Pertanian Provinsi Gorontalo. Diskusi ini menggali informasi terkait latar belakang, proses pendampingan, serta dampak ekonomi dan sosial yang dihasilkan dari model kemitraan peternakan sapi yang telah berjalan. Program ini dinilai mampu memperkuat perekonomian desa, meningkatkan kapasitas peternak, serta mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals).
Kepala Bappeda Provinsi Gorontalo selaku Kepala Sekretariat SDGs, Wahyudin Katili menyampaikan apresiasinya atas perhatian mitra pembangunan internasional terhadap inisiatif lokal Gorontalo. “Kunjungan GIZ ini menjadi pengakuan bahwa praktik baik dari Gorontalo memiliki nilai strategis untuk pembelajaran global. Kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dan masyarakat yang dibangun melalui program ini menunjukkan bahwa pendekatan lokal bisa menjadi solusi nyata bagi pembangunan berkelanjutan,” ujar Wahyudin.
Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Abd wahab Otaya, menambahkan bahwa praktik baik di Desa Hutabohu mencerminkan semangat kolaboratif yang menjadi inti dari pelaksanaan SDGs. “Kunci keberhasilan program ini ada pada sinergi lintas pihak pemerintah, universitas, dan masyaraka yang saling mendukung. Kami berharap hasil dokumentasi GIZ dapat memperluas dampak positif dari inisiatif ini,” jelasnya.
Sementara itu, perwakilan GIZ Indonesia, Lingga Kartika Suyud, mengapresiasi kolaborasi yang terjalin di Gorontalo. Menurutnya, model kemitraan seperti di Desa Hutabohu menunjukkan bahwa pembangunan yang partisipatif dan berbasis kebutuhan masyarakat dapat menciptakan perubahan nyata. “Kami melihat pendekatan yang kuat antara masyarakat dan pemerintah daerah. Inisiatif ini bisa menjadi contoh bagi wilayah lain di Indonesia,” ungkapnya.
Kunjungan dilanjutkan pada hari kedua (12/11/2025) ke lokasi praktik baik di Desa Hutabohu untuk mendokumentasikan secara langsung proses pengelolaan ternak sapi, peran masyarakat, serta dukungan dari pemerintah desa dan mitra pendukung lainnya.
Koordinator Sekretariat SDGs Provinsi Gorontalo, Wiwik Junus Ismail menginformasikan hari ketiga (13/11/2025) dilakukan pelatihan pendokumentasian praktek baik melalui platform kolaborasi. “Tujuannya agar tim Sekretariat SDGs bersama SDGs Center UNG memiliki kemampuan untuk melakukan pengelolaan pengetahuan, sehingga informasi terkait kegiatan SDGs dapat terdokumentasikan dan terinformasi dengan baik kepada seluruh pihak”, ujarnya.
Melalui kegiatan ini, Sekretariat SDGs berharap praktik baik dari Gorontalo dapat menjadi inspirasi global tentang bagaimana kemitraan lokal dapat memperkuat ekonomi masyarakat dan mendukung pencapaian SDGs.
Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bapppeda) Provinsi Gorontalo menggelar kegiatan presentasi inovasi dalam rangka Seleksi Inovator Terbaik Provinsi Gorontalo Tahun 2025, Senin (3/11/2025), bertempat di Lantai 3 (Tiga) Kantor Bapppeda Provinsi Gorontalo.
Kegiatan tersebut dibuka secara langsung oleh Kepala Bapppeda Provinsi Gorontalo, Wahyudin A. Katili, dan diikuti oleh 19 inovator dari berbagai perangkat daerah Provinsi Gorontalo, yang telah memenuhi seluruh indikator penilaian Innovative Government Award (IGA) Tahun 2025 dan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) Tahun 2025.
Dalam sambutannya, Wahyudin menyampaikan, bahwa ajang ini bukan sekadar kompetisi, melainkan ruang apresiasi dan pembelajaran bersama untuk mendorong budaya inovasi di lingkungan pemerintahan daerah.
“Kita berharap kegiatan ini dapat menjadi wadah untuk berbagi inspirasi dan memperkuat semangat berinovasi, dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” ujar Wahyudin.
Sementara itu, untuk pelaksanaan presentasi dibagi menjadi dua sesi. Sesi pertama diikuti oleh 10 (Sepuluh) inovator yang memaparkan inovasinya sejak pagi hingga waktu istirahat. Sementara 9 (Sembilan) inovator lainnya tampil pada sesi kedua setelah istirahat.
Setiap peserta diberikan waktu 15 menit untuk mempresentasikan inovasinya, termasuk sesi tanya jawab bersama dewan juri berjumlah lima orang, diantaranya Dr. Ir. H. Yosef P. Koton, M.Si, Dr. Yola Oktavia Mokoagow, S.Sos, M.Si, Boby Rantow Payu, S.Si, ME, Fried Dewi H. Ahmad, S.Kom., M.Eng dan Wiwik Junus Ismail, SS,M.Pd.
Dalam proses pelaksanaan seleksi tersebut, dewan juri menganalisis, mengevaluasi, dan menilai setiap inovasi yang diajukan, dengan fokus pada aspek kebaruan, manfaat, relevansi dan kesesuaian, kelayakan, kreativitas, keberlanjutan, replikasi, serta kualitas presentasi dari masing-masing peserta. Penilaian ini menjadi dasar penting dalam menentukan inovator terbaik.
Para inovator menyampaikan gagasan mereka dalam bentuk presentasi PowerPoint maksimal 8 (delapan) slide, serta diperbolehkan menampilkan media pendukung sesuai kebutuhan.
Melalui kegiatan ini, Bapppeda Provinsi Gorontalo berharap dapat menjaring inovasi terbaik yang layak menjadi representasi daerah, dalam berbagai ajang kompetisi inovasi tingkat nasional, sekaligus memperkuat ekosistem inovasi daerah menuju tata kelola pemerintahan yang adaptif dan berkelanjutan. (Adv)
https://pojok6.id/seleksi-inovator-terbaik-provinsi-gorontalo-2025-19-inovator-paparkan-gagasan-di-hadapan-dewan-juri/
GORONTALO - Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bappeda)
Provinsi Gorontalo, turut berpartisipasi dalam gelaran Gorontalo Karnaval
Karawo (GKK) 2025, yang diselenggarakan Dinas Pariwisata Provinsi Gorontalo
bersama Bank Indonesia (BI) Perwakilan Gorontalo, Sabtu (27/9/2025), di Jl.
Andalas, tepatnya di depan gedung Grand Palace Convention Center (GPCC) Kota
Gorontalo.
Kepala Bappeda Provinsi
Gorontalo, Wahyudin Katili mengungkapkan, pada Gorontalo Karnaval Karawo tahun
2025 ini, Bappeda Provinsi Gorontalo mengusung tema “Harmoni Nusantara,
Gorontalo dan Betawi Bersatu”. Tema ini mengandung makna semangat, kolaboratif
dan keharmonisan nusantara, dimana dua budaya yang berbeda namun dapat
disatukan menjadi sesuatu yang nilainya sangat indah, dan menunjukan dimana
perbedaan bukanlah hal yang buruk, melaikan satu keindahan jika di selaraskan
dengan baik.
“Terlebih Gorontalo dan
Betawi mempunyai kesamaan akar budaya, budaya melayu yang menjadi dasar serta
adanya kesamaan dalam semangat gotong royong. Kemudian motif pakaian budaya dan
ekspresi seni musik yang ditampilkan melalui atraksi, seperti pertunjukan musik
tanjidor dan gerakan tarian, jadi sangat sinkron kedua budaya ini disatukan,”
kata Wahyudin saat menghadiri pembukaan GKK 2025.
Selain itu, ia menambahkan dalam GKK 2025 Bappeda Provinsi
Gorontalo juga menonjolkan perpaduan kain sulaman karawo dan seni tradisional,
yang menjadi ciri khas Gorontalo dan Betawi.
“Dengan demikian, melalui
partisipasi di Gorontalo Karnaval Karawo 2025 ini, Bappeda Provinsi Gorontalo
tidak hanya menampilkan kekayaan budaya dan kolaboratif, tetapi juga menegaskan
komitmen dalam mendukung tujuan Gubernur Gorontalo untuk mendorong karawo
sebagai ikon unik dan warisan budaya Gorontalo yang mendunia, serta sebagai
penggerak ekonomi kreatif daerah,” pungkasnya.
Diketahui untuk penampilan
Bappeda Provinsi Gorontalo dalam Gorontalo Karnaval Karawo 2025, turut
diarahkan langsung oleh Kepala Bappeda Provinsi Gorontalo, Wahyudin Katili,
dengan penanggung jawab Kasubag Umum dan Kepegawaian, Roya Mada, beserta
seluruh tim pendukung Bappeda Provinsi Gorontalo. (Frengki)
Gorontalo,
28 Juli 2025
— Dalam rangka percepatan pelaporan Indeks Inovasi Daerah yang dilakukan secara
elektronik melalui laman resmi Kementerian Dalam Negeri (https://indeks.inovasi.bskdn.kemendagri.go.id),
Bapppeda Provinsi Gorontalo melalui Bidang Riset dan Inovasi menyelenggarakan
kegiatan Pendampingan Pengisian Data Inovasi bagi seluruh Organisasi Perangkat
Daerah (OPD) lingkup Pemerintah Provinsi Gorontalo, Senin (28/07), bertempat di
Ruang Karawo Bapppeda Provinsi Gorontalo.
Kegiatan ini secara resmi dibuka
oleh Kepala Bidang Riset dan Inovasi Bapppeda Provinsi Gorontalo, Tity Iriani Datau, STP, M.Si, yang
dalam sambutannya menyampaikan pentingnya optimalisasi pelaporan inovasi oleh
setiap OPD guna meningkatkan skor Indeks Inovasi Daerah Provinsi Gorontalo. Ia
juga menekankan bahwa pendampingan ini menjadi bagian penting dari strategi
perbaikan mutu data dan pemenuhan persyaratan khusus yang ditetapkan oleh
Kementerian Dalam Negeri RI.
“Kita
hanya memiliki waktu beberapa hari ke depan hingga batas pengisian tanggal 2
Agustus 2025. Maka kehadiran Bapak/Ibu yang mewakili OPD hari ini sangat
penting dalam memastikan data inovasi yang dilaporkan benar-benar lengkap,
akurat, dan memenuhi kriteria penilaian,” ujarnya.
Pendampingan ini diikuti oleh
pejabat fungsional, inovator, dan operator pelaporan inovasi dari berbagai OPD
di lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo. Tim Rumah Inovasi Gorontalo
(RinovGO) bertindak sebagai fasilitator dan narasumber teknis, membantu peserta
memahami tata cara pengisian data, perbaikan dokumen pendukung, serta strategi
peningkatan nilai kematangan inovasi.
Melalui kegiatan ini, diharapkan
setiap OPD dapat menyelesaikan pelaporan inovasi dengan baik, serta
berkontribusi pada peningkatan kinerja inovasi daerah secara menyeluruh. Bapppeda
Provinsi Gorontalo berkomitmen untuk terus memberikan dukungan teknis kepada
perangkat daerah guna menciptakan tata kelola pemerintahan yang inovatif dan
adaptif. (ManyoeAgustinus)