close

Pemerintah Provinsi Gorontalo Menggelar Workshop Manajemen Sanitasi Pengolahan Ikan: Tindak Lanjut Kerja Sama Gorontalo–Ehime Jepang

posted 11 months ago, BAPPEDA Prov. Gorontalo


Gorontalo, 10 Juni 2025 – Pemerintah Provinsi Gorontalo kembali memperkuat kerja sama internasionalnya dengan Pemerintah Prefektur Ehime, Jepang, melalui pelaksanaan workshop bertema "Manajemen Sanitasi dalam Pengolahan Ikan", yang digelar secara daring pada Selasa, 10 Juni 2025.

Kegiatan ini menghadirkan langsung tenaga ahli di bidang perikanan dari Ehime Prefecture sebagai narasumber utama. Fokus utama workshop adalah pembahasan mendalam mengenai Sanitation Standard Operating Procedures (SSOP), yang merupakan prosedur operasi standar sanitasi dalam industri pengolahan hasil perikanan.

SSOP adalah komponen penting dalam sistem jaminan mutu dan keamanan pangan, terutama dalam rantai produksi perikanan. Dalam paparannya, narasumber dari Jepang menjelaskan bahwa penerapan SSOP tidak hanya melibatkan pembersihan peralatan dan fasilitas, tetapi juga mencakup prosedur sanitasi personel, pengendalian hama, kebersihan air dan es, serta dokumentasi setiap tahapan sanitasi secara sistematis.

Peserta workshop diajak untuk memahami delapan elemen kunci dalam SSOP, mulai dari kontrol terhadap air dan es yang digunakan, hingga pengelolaan limbah hasil produksi. Penekanan juga diberikan pada pentingnya pelatihan rutin bagi karyawan di unit pengolahan agar prosedur ini dapat dijalankan secara konsisten.

Selain itu, narasumber menyoroti bagaimana penerapan SSOP yang disiplin mampu meningkatkan daya saing produk perikanan di pasar ekspor. Jepang sebagai negara dengan standar mutu yang ketat, telah lama mengembangkan pendekatan sanitasi terpadu yang menjadikan industri perikanannya sebagai salah satu yang paling maju di dunia.

Workshop ini dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan, termasuk Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, fakultas perikanan dari sejumlah perguruan tinggi di Gorontalo, Fungsional Peneliti dan lembaga teknis di sektor perikanan. Para peserta menyambut positif pelaksanaan workshop ini sebagai langkah penting untuk mendorong penerapan standar internasional di sektor pengolahan ikan di Gorontalo, sesuai dengan apa yang di instruksikan oleh Gubernur Provinsi Gorontalo.

Kepala Bidang Riset dan Inovasi, Tity Iriani Datau, STP, M.Si berharap agar kegiatan seperti ini dapat terus berlanjut dan melibatkan lebih banyak pelaku industri secara langsung. “Harapan kami, materi SSOP ini bisa diadopsi dalam pelatihan-pelatihan lokal dan menjadi standar pengajaran di kampus,” ujarnya.

Abdul Kadir, Pejabat di Badan Mutu Perikanan Gorontalo Kementerian KKP menyatakan bahwa “kami mendukung seratus persen kerjasama ini karena begitu pentingnya penerapan prinsip-prinsip pengendalian mutu dan pengawasan mutu khususnya produk perikanan sejak hulu sampai hilir, sehingga tentunya unit pengolahan ikan yang ada di gorontalo dapat kami keluarkan sertifikatnya” pungkasnya dengan tegas.

Senada dengan itu, perwakilan dari pelaku usaha pengolahan ikan, menyampaikan harapannya agar ada pendampingan teknis lanjutan setelah workshop. “Kami berharap ada kerja sama yang berkelanjutan agar pelaku usaha kecil juga bisa menerapkan standar sanitasi ini secara bertahap,” ungkapnya.

Kegiatan ini merupakan bagian dari lanjutan kerja sama teknis antara Provinsi Gorontalo dan Prefektur Ehime yang telah terjalin sejak beberapa tahun terakhir, khususnya dalam bidang kelautan dan perikanan. Melalui workshop ini, diharapkan terbangun pemahaman yang lebih kuat tentang pentingnya aspek sanitasi dalam menjamin mutu dan keamanan hasil perikanan di tingkat lokal maupun global. (Agustinus)

 

 

 

PopulerBerita Populer
LainnyaTerbaru
  •  Mendorong Kebijakan Adaptif Pesisir : Bappeda dan SKALA melaksanakan Seminar dan Workshop Dampak Sea Level Rise di Gorontalo

    Bappeda Provinsi Gorontalo berkolaborasi dengan SKALA melaksanakan “Seminar Pemanfaatan Dashboard Kenaikan Muka Air Laut/Sea Level Rise (SLR) dan Sosialisasi Hasil Analisis Dampak SLR terhadap Layanan Dasar di Gorontalo” serta “Workshop penulisan Policy Brief tentang Dampak Kenaikan Muka Air Laut” pada 6-7 Mei 2026 di Aston Hotel Kota Gorontalo. Bidang Penelitian dan Pengembangan Bappeda Provinsi Gorontalo mengambil peran dalam memfasilitasi sekaligus menindaklanjuti hasil kerja sama antara Kementerian PPN/Bappenas dan SKALA yang telah melakukan Analisis Dampak Kenaikan Permukaan Air Laut untuk pengembangan Dashboard Sea Level Rise (SLR) sebagai alat analisis terintegrasi. 

    Seminar dan Sosialisasi ini dibuka oleh Bapak Drs. Risjon Sunge, M.Si selaku Staf Ahli Bidang Perekenomian, Keuangan, dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo. Kegiatan ini menghadirkan sejumlah narasumber yaitu Mohammad Irfan Saleh, S.T, MPP, PhD. (Direktur Sumber Daya Air, Kementerian PPN/Bappenas), Dr. Muhammad Cholifihani, SE, M.A. (Direktur Kependudukan dan Jaminan Sosial, Kementerian PPN/Bappenas), Benjamin Sibarani, ST, MM (Perencana Sekretariat direktorat jendral Bina Bangda Kemendagri), Dr. Wahyudin A. Katili, S.STP., MT, (Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Gorontalo), Rahman Dako (Climate Change Impact Specialist SKALA Gorontalo). Mereka mengulas mengenai bagaimana perubahan iklim dapat memberikan dampak pada kenaikan muka air laut,  pengaruh Kenaikan muka air laut terhadap masyarakat miskin, layanan publik, Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan layanan dasar masyarakat, mitigasi dampak bencana akibat permukaan air laut, serta tantangan dan hambatan implementasi perencanaan berbasis bencana. Seminar dan Sosialisasi ini juga dihadiri oleh jajaran OPD Provinsi Gorontalo, OPD Kabupaten/Kota terkait, unsur perguruan tinggi, Mitra Pembangunan dan Jaringan Masyarakat Sipil, SKALA Gorontalo serta partisipan Penulisan Policy Brief  yang tergabung dalam Forum Analis Kebijakan Publik Provinsi Gorontalo.

    Kegiatan ini juga memperkenalkan Aplikasi SEPAKAT yang berfungsi untuk mengidentifikasi wilayah rawan SLR dan memberikan data-driven insight mencakup indikator sosial-ekonomi, capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM), Gender, Disabilitas, dan Inklusi Sosial (GEDSI),   analisis jarak, kualitas belanja, hingga prediksi berbasis machine learning. Dengan adanya Dashboard ini diharapkan Pemerintah Provinsi Gorontalo dapat mengenali kondisi wilayahnya serta mengetahui jumlah potensi warga dan fasilitas layanan terdampak sehingga kebijakan dapat disusun untuk pencegahan maupun mitigasi.

    Seminar dan Sosialisasi ini kemudian dilanjutkan dengan Workshop penulisan Policy Brief  pada hari ke-2 yang dipandu oleh Lead dan Tim Public Policy SKALA Pusat serta Tim SEPAKAT Direktorat Kempendudukan dan jaminan sosial Bappenas dengan tema Policy Brief : “Dampak Kenaikan Muka Air Laut, terhadap Pendidikan, Kesehatan, dan Sosial Ekonomi”, menggunakan data yang bersumber pada aplikasi SEPAKAT yang mengacu pada data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek), Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) serta data dari Badan Pusat Statistik (BPS). Sesi ini memberikan arahan terkait tata cara penulisan, pembinaan, monitoring, presentasi hasil kerja penulisan dari masing-masing kelompok, dan penyampaian draft awal serta tindak lanjut Policy Brief.

    Kegiatan  yang berlangsung selama dua hari ini ditutup oleh Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Bappeda Provinsi Gorontalo, Tity Iriani Datau, S.PT., M.Si, yang menyampaikan hasil dari penulisan policy brief  ini sebagai sangat penting dalam analisis kebijakan yang akuntabel, efektif, berbasis bukti terhadap isu publik terkait dampak kenaikan muka air laut di Provinsi Gorontalo dan berkomitmen untuk mengawal hasilnya nanti untuk dapat di diseminasikan kepada pemangku kebijakan di provinsi dan kabupaten/kota dalam agenda perencanaan pembangunan daerah.
    5 days ago
  • Bappeda Provinsi Gorontalo Gelar Sosialisasi dan Bimtek SIPD Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

    Gorontalo – Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Gorontalo melaksanakan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis (Bimtek) penginputan Sistem Informasi Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah (SIPD DALEV), yang berlangsung di Ballroom Karawo Bappeda Provinsi Gorontalo, Jumat (24/4/2026).

    Kegiatan tersebut di Pimpin langsung oleh Kepala BAPPEDA Provinsi Gorontalo Dr. Wahyudin Katili, S.STP.MT serta diikuti oleh para pejabat fungsional perencana dan pelaksana dari seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo. Sosialisasi ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman serta kapasitas OPD dalam penginputan data pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah melalui sistem SIPD.

    Kepala Bappeda Provinsi Gorontalo, Wahyudin A. Katili, dalam sambutannya menyampaikan bahwa penerapan SIPD merupakan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Pada Pasal 8 disebutkan bahwa hasil evaluasi capaian kinerja dan keuangan, termasuk faktor pendukung dan penghambat dalam pencapaian target kinerja, menjadi bagian dari data dan informasi perencanaan pembangunan daerah yang dikelola secara elektronik.

    “Penerapan SIPD saat ini terus dikembangkan oleh Kementerian Dalam Negeri sebagai salah satu instrumen penting dalam mewujudkan akuntabilitas dan transparansi sistem pemerintahan yang terintegrasi, mulai dari perencanaan, penganggaran hingga monitoring dan evaluasi,” ujar Wahyudin.

    Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa SIPD DALEV diharapkan mampu menjadi instrumen utama dalam pengendalian dan evaluasi kinerja, sehingga dapat menjadi tolok ukur pencapaian kinerja organisasi secara terukur dan berkelanjutan.

    Ke depan, Bappeda juga mendorong peran Dinas Komunikasi dan Informatika untuk mengembangkan dashboard kinerja bagi pimpinan daerah. Hal ini bertujuan agar Gubernur dan Wakil Gubernur dapat memantau capaian kinerja secara lebih komprehensif, tidak hanya melalui aplikasi monitoring dan evaluasi, tetapi juga melalui SIPD DALEV sebagai bagian integral dari sistem evaluasi kinerja daerah.

    Melalui kegiatan ini, diharapkan seluruh OPD dapat mengoptimalkan pemanfaatan SIPD DALEV dalam mendukung proses pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah yang lebih efektif, transparan, dan akuntabel.

    #Humas
    3 weeks ago
  • Kolaborasi UNG dan Pemerintah Daerah: Model Sociotechnopreneurship dalam Meningkatkan Keberlanjutan Pemasaran Desa Wisata di Provinsi Gorontalo
    Gorontalo – Upaya memperkuat sinergi antara perguruan tinggi dan pemerintah daerah kembali ditegaskan melalui kegiatan diseminasi hasil riset tahun 2025 dan Focus Group Discussion (FGD) untuk pengumpulan data riset tahun 2026 yang dilaksanakan pada Kamis, 23 April 2026, bertempat di Ruang Rapat Lantai III Bappeda Provinsi Gorontalo.

    Kegiatan ini merupakan bagian dari penelitian multiyears yang didanai oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) untuk tahun 2025–2026 dengan judul “Analisis Pengembangan Model Sociotechnopreneurship dalam Meningkatkan Keberlanjutan Pemasaran Desa Wisata yang Terintegrasi Potensi Aspiring Geopark di Provinsi Gorontalo.”

    Penelitian ini dilaksanakan oleh tim peneliti dari Universitas Negeri Gorontalo (UNG), yakni Dr. Hapsawati Taan, ST., MM sebagai ketua, bersama Dr. Idris Yanto Niode, MM (Almarhum), dan Moh. Zubair Hippy, SE., M.Pd., M.Si.

    Kegiatan diseminasi tahun 2025 memaparkan capaian riset yang berfokus pada dua aspek utama, yaitu perancangan structural modelling untuk menggambarkan kinerja pemasaran desa wisata yang terintegrasi dengan potensi Geopark, serta optimalisasi strategi pemasaran berbasis experiential marketing dan sociotechnopreneurship dalam meningkatkan daya saing desa wisata.

    Sementara itu, FGD yang dilaksanakan bertujuan untuk memperkaya data dan perspektif dalam menjawab arah penelitian tahun 2026, khususnya terkait pengembangan manajemen pemasaran berkelanjutan berbasis model sociotechnopreneurship yang inovatif dan adaptif terhadap perubahan preferensi wisatawan, serta perumusan model bisnis sociotechnopreneurship dalam meningkatkan pemasaran desa wisata yang terintegrasi dengan potensi Aspiring Geopark Gorontalo.

    Kegiatan ini difasilitasi oleh Bappeda Provinsi Gorontalo dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan strategis, antara lain Dinas Pariwisata Provinsi dan Kabupaten/Kota, Dinas Pemberdayaan Desa dan Masyarakat, Dinas Koperasi dan UMKM, Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Gorontalo, akademisi, serta stakeholder terkait lainnya. Kehadiran lintas sektor ini menunjukkan pentingnya pendekatan kolaboratif dalam menghasilkan riset yang aplikatif dan berdampak.

    Dalam sambutannya, Kepala Bappeda Provinsi Gorontalo, Dr. Wahyudin A. Katili, S.STP, MT menegaskan bahwa kolaborasi antara perguruan tinggi dan pemerintah daerah menjadi kunci dalam menghasilkan riset yang berkualitas dan relevan.

    “Kolaborasi ini sangat penting, sejalan dengan semangat Kemdiktisaintek Berdampak, agar proses penelitian tidak hanya berhenti pada akademik semata, tetapi mampu menghasilkan data yang kuat dan rekomendasi kebijakan yang dapat diimplementasikan secara nyata oleh pemerintah daerah,” ujarnya.

    Ia juga menambahkan bahwa keterlibatan berbagai stakeholder dalam FGD menjadi langkah strategis untuk memastikan bahwa hasil riset benar-benar mencerminkan kondisi lapangan dan kebutuhan pembangunan daerah.

    Ketua tim peneliti, Dr. Hapsawati Taan, ST., MM menyampaikan bahwa penelitian ini diharapkan dapat menjadi model pengembangan desa wisata yang tidak hanya berorientasi pada peningkatan kunjungan, tetapi juga pada keberlanjutan ekonomi, sosial, dan teknologi.

    “Riset ini diharapkan mampu menghasilkan model sociotechnopreneurship yang tidak hanya inovatif, tetapi juga kontekstual dengan potensi lokal Gorontalo, sehingga dapat memperkuat daya saing desa wisata sekaligus mendukung pengembangan Aspiring Geopark secara berkelanjutan,” jelasnya.

    Ia juga menekankan bahwa keterlibatan pemerintah daerah dan stakeholder lainnya sangat krusial dalam memastikan kualitas data dan relevansi model yang dikembangkan.

    Sementara itu, Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Bappeda Provinsi Gorontalo, Tity Iriani Datau, STP, M.Si yang turut memandu jalannya FGD menyampaikan bahwa forum ini menjadi ruang strategis untuk menyatukan berbagai perspektif.

    “FGD ini penting untuk menggali masukan dari berbagai pihak agar model yang dihasilkan benar-benar komprehensif, aplikatif, dan mampu menjawab tantangan pemasaran desa wisata ke depan,” ungkapnya.

    Melalui kegiatan ini, kolaborasi antara Universitas Negeri Gorontalo dan Pemerintah Daerah diharapkan semakin memperkuat ekosistem riset yang berkualitas, berbasis data, dan berorientasi pada solusi nyata. Sinergi ini juga menjadi langkah konkret dalam mendorong pengembangan desa wisata berbasis potensi lokal yang berkelanjutan, sekaligus mempercepat terwujudnya kebijakan pembangunan daerah yang lebih efektif dan berdampak luas bagi masyarakat. 
    3 weeks ago
  • Provinsi Gorontalo Raih Skor IDSD 2025 di Atas Rata-Rata Nasional

    Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) secara resmi meluncurkan Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) 2025 sebagai instrumen strategis untuk memperkuat peran daerah dalam mendukung daya saing nasional yang produktif dan inklusif. Peluncuran ini menjadi momentum penting dalam mendorong transformasi pembangunan berbasis inovasi dan penguatan ekosistem daerah.

    Kegiatan rilis IDSD 2025 diselenggarakan di Auditorium Sumitro Djojohadikusumo, Jakarta, pada Selasa, 24 Februari 2026. Acara tersebut dihadiri langsung oleh Kepala BRIN Prof. Arif Satria, Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, serta Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto.

    Kegiatan yang digelar secara hybrid ini dihadiri oleh perwakilan dari 10 Kementerian/Lembaga serta diikuti oleh 546 Kepala Daerah dari seluruh Indonesia, baik secara luring maupun daring.

    Penguatan daya saing dalam kerangka IDSD mencakup penciptaan lingkungan yang kondusif bagi produktivitas jangka panjang. Hal ini meliputi peningkatan kualitas sumber daya manusia, perbaikan iklim usaha, penguatan sistem keuangan, hingga optimalisasi pemanfaatan teknologi dan inovasi dalam pembangunan daerah.

    Pada kesempatan tersebut, Gubernur Gorontalo yang diwakili oleh Staf Khusus Gubernur Bidang Infrastruktur dan Pariwisata, Bapak Boni Mochtar Ointoe, menerima sertifikat apresiasi dari Kepala BRIN atas capaian IDSD 2025 Provinsi Gorontalo dengan skor 3,58, yang berada di atas rata-rata nasional sebesar 3,50. Capaian ini menjadi wujud komitmen Pemerintah Provinsi Gorontalo dalam memperkuat daya saing dan inovasi daerah secara berkelanjutan.

    Dari 12 pilar yang diukur dalam IDS yang meliputi aspek lingkungan pendukung, sumber daya manusia, pasar, serta ekosistem inovasi, Provinsi Gorontalo mencatat peningkatan signifikan pada pilar infrastruktur dan sistem keuangan. Dibandingkan tahun 2024, skor kedua pilar tersebut meningkat sebesar 0,5 poin, menunjukkan perbaikan yang cukup progresif dalam mendukung aktivitas ekonomi dan investasi daerah.

    Kepala Bappeda Provinsi Gorontalo, Dr. Wahyudin Athar Katili, S.STP, MT, menyampaikan bahwa tantangan ke depan adalah memenuhi target Indikator Kinerja Utama Daerah dalam RPJMD 2025–2029.

    “Pada tahun 2026, Provinsi Gorontalo menargetkan skor IDSD sebesar 3,68 atau meningkat 0,1 poin dari capaian tahun ini. Untuk itu, dibutuhkan upaya kolaboratif seluruh pemangku kepentingan dalam memperkuat kualitas pembangunan daerah,” ujarnya.

    Pemerintah Provinsi Gorontalo optimistis bahwa dengan penguatan kebijakan berbasis riset dan inovasi, serta sinergi lintas sektor, target peningkatan daya saing daerah dapat tercapai secara berkelanjutan, sekaligus berkontribusi nyata terhadap peningkatan daya saing nasional.
    2 months ago
  • BAPPEDA dan JIKTI Gelar Diskusi Strategis, Siapkan Riset Kolaboratif untuk Gorontalo

    GORONTALO, 19 Februari 2026 — BAPPEDA Provinsi Gorontalo bersama perwakilan JIKTI (Jaringan Ikatan Peneliti Indonesia) wilayah timur yang di koordinir oleh Dr. Hijrah Lahaling S.H.I., M.H menggelar diskusi strategis sebagai persiapan Stakeholders Meeting dan Workshop Kolaborasi yang akan dilaksanakan pada 25–26 Februari 2026 di Gorontalo.

    Kegiatan ini merupakan tindak lanjut Forum Pengetahuan Peneliti Indonesia Timur 2025 hasil kolaborasi BaKTI–KONEKSI dan Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo, dalam rangka menyusun proposal riset kolaboratif untuk memperkuat kebijakan berbasis bukti.

    Dalam diskusi tersebut, beberapa tema yang sebelumnya dihimpun kembali dikerucutkan berdasarkan tingkat urgensinya. Lima tema yang dibahas meliputi pemberdayaan UMKM dan entrepreneurship berbasis potensi lokal, kebijakan inklusi sosial dan disabilitas, konservasi lingkungan dan energi terbarukan, penguatan tata kelola pemerintahan berbasis teknologi, serta pengembangan ekonomi hijau.

    Adapun hasil diskusi ini menunjukkan bahwa forum sepakat memfokuskan pada tiga tema utama yang memiliki urgensi tinggi dan memberikan dampak langsung bagi masyarakat Gorontalo serta mengacu pada program strategis nasional dan prioritas provinsi gorontalo yang dituangkan dalam RPJMD 2025-2029. "Kalau tiga tema itu kan kita sudah tetapkan, tinggal merumuskan judul penelitian yang tepat untuk masing-masing tema,” ujar Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan, Tity Iriani Datau, STP, M.Si.

    Workshop yang akan dilaksanakan selama dua hari nanti akan difasilitasi oleh BaKTI-KONEKSI dan diikuti oleh tiga puluh lima orang peneliti aktif yang tergabung dalam JIKTI. Harapnya Kegiatan kolaboratif berikutnya akan menitikberatkan pada penyusunan judul penelitian, perumusan masalah, pemilihan metode, dan penetapan hasil yang jelas. Langkah ini memastikan setiap proposal siap dikembangkan lebih lanjut dan diajukan dalam skema kolaboratif yang terstruktur.
    2 months ago