Gorontalo,
10 Juni 2025 – Pemerintah Provinsi Gorontalo kembali memperkuat kerja sama
internasionalnya dengan Pemerintah Prefektur Ehime, Jepang, melalui pelaksanaan
workshop bertema "Manajemen Sanitasi dalam Pengolahan Ikan", yang
digelar secara daring pada Selasa, 10 Juni 2025.
Kegiatan
ini menghadirkan langsung tenaga ahli di bidang perikanan dari Ehime Prefecture
sebagai narasumber utama. Fokus utama workshop adalah pembahasan mendalam
mengenai Sanitation Standard Operating Procedures (SSOP), yang merupakan
prosedur operasi standar sanitasi dalam industri pengolahan hasil perikanan.
SSOP
adalah komponen penting dalam sistem jaminan mutu dan keamanan pangan, terutama
dalam rantai produksi perikanan. Dalam paparannya, narasumber dari Jepang
menjelaskan bahwa penerapan SSOP tidak hanya melibatkan pembersihan peralatan
dan fasilitas, tetapi juga mencakup prosedur sanitasi personel, pengendalian
hama, kebersihan air dan es, serta dokumentasi setiap tahapan sanitasi secara
sistematis.
Peserta
workshop diajak untuk memahami delapan elemen kunci dalam SSOP, mulai dari
kontrol terhadap air dan es yang digunakan, hingga pengelolaan limbah hasil
produksi. Penekanan juga diberikan pada pentingnya pelatihan rutin bagi
karyawan di unit pengolahan agar prosedur ini dapat dijalankan secara
konsisten.
Selain
itu, narasumber menyoroti bagaimana penerapan SSOP yang disiplin mampu
meningkatkan daya saing produk perikanan di pasar ekspor. Jepang sebagai negara
dengan standar mutu yang ketat, telah lama mengembangkan pendekatan sanitasi
terpadu yang menjadikan industri perikanannya sebagai salah satu yang paling
maju di dunia.
Workshop
ini dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan, termasuk Organisasi Perangkat
Daerah (OPD) terkait, fakultas perikanan dari sejumlah perguruan tinggi di
Gorontalo, Fungsional Peneliti dan lembaga teknis di sektor perikanan. Para
peserta menyambut positif pelaksanaan workshop ini sebagai langkah penting
untuk mendorong penerapan standar internasional di sektor pengolahan ikan di
Gorontalo,
sesuai dengan apa yang di instruksikan oleh Gubernur Provinsi Gorontalo.
Kepala
Bidang Riset dan Inovasi, Tity Iriani Datau, STP, M.Si berharap agar kegiatan
seperti ini dapat terus berlanjut dan melibatkan lebih banyak pelaku industri secara
langsung. “Harapan kami, materi SSOP ini bisa diadopsi dalam
pelatihan-pelatihan lokal dan menjadi standar pengajaran di kampus,” ujarnya.
Abdul Kadir, Pejabat di
Badan Mutu Perikanan Gorontalo Kementerian KKP menyatakan bahwa “kami mendukung seratus
persen kerjasama ini karena begitu pentingnya penerapan prinsip-prinsip
pengendalian mutu dan pengawasan mutu khususnya produk perikanan sejak hulu
sampai hilir, sehingga tentunya unit pengolahan ikan yang ada di gorontalo
dapat kami keluarkan sertifikatnya” pungkasnya dengan tegas.
Senada
dengan itu, perwakilan dari pelaku usaha pengolahan ikan, menyampaikan
harapannya agar ada pendampingan teknis lanjutan setelah workshop. “Kami
berharap ada kerja sama yang berkelanjutan agar pelaku usaha kecil juga bisa
menerapkan standar sanitasi ini secara bertahap,” ungkapnya.
Kegiatan
ini merupakan bagian dari lanjutan kerja sama teknis antara Provinsi Gorontalo
dan Prefektur Ehime yang telah terjalin sejak beberapa tahun terakhir,
khususnya dalam bidang kelautan dan perikanan. Melalui workshop ini, diharapkan
terbangun pemahaman yang lebih kuat tentang pentingnya aspek sanitasi dalam
menjamin mutu dan keamanan hasil perikanan di tingkat lokal maupun global.
(Agustinus)
Gorontalo, 6 Januari 2025 – Badan Perencanaan,
Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapppeda) Provinsi Gorontalo menggelar
rapat evaluasi semester II Tahun 2024 dan pemantapan Rencana Kerja (Renja) Tahun
2025 serta dirangkaikan dengan pembinaan ASN dan Non ASN lingkup Bappppeda
Provinsi Gorontalo. Acara yang berlangsung di Ballroom Karawo Bapppeda Provinsi
Gorontalo ini dihadiri oleh seluruh pejabat struktural, pejabat fungsional
serta staf ASN dan Non ASN di lingkup Bapppeda.
Kepala Bappeda Provinsi Gorontalo, Dr. Wahyudin Athar Katili,
S.STP, MT, dalam sambutannya menegaskan pentingnya evaluasi karena ini sebagai
langkah strategis untuk mengukur capaian kinerja sepanjang tahun 2024 dan hasil
evaluasi ini akan menjadi acuan utama dalam pelaksanaan kinerja 2025, dari segi
laporan realisasi anggaran untuk tahun 2024 Bapppeda mencapai 98 %. Selain
evaluasi kinerja, acara ini dirangkaikan dengan pembinaan bagi seluruh aparatur
sipil negara (ASN) dan tenaga Non-ASN di lingkungan Bapppeda kolaborasi dan
diskusi sangatlah penting karena itu merupakan kunci utama dalam menciptakan
lingkungan kerja yang produktif dan inovatif. Rapat ditutup dengan Penandatanganan
Perjanjian Kinerja dan Pakta Integritas Bapppeda Tahun 2025.
GORONTALO - Plt Kepala Bapppeda Provinsi Gorontalo, Nalienly Grace F.
Rawung Sp, M.Si secara simbolis menyerahkan penghargaan Satya Lancana Karya
Satya kepada sejumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) Lingkup Badan Perencanaan,
Penelitian Pembangunan Daerah Provinsi Gorontalo, atas pengabdian masa kerja
selama 20 tahun.
Penyerahan dilakukan usai pelaksanan Apel
Kerja Pagi Senin, 09 Desember 2024 yang dilaksanakan di Halaman Kantor Bapppeda
Provinsi Gorontalo.
Satya Lancana Karya Satya adalah tanda
kehormatan yang diberikan atau yang dianugerahkan kepada Pegawai Negeri Sipil
sebagai penghargaan atas dedikasi pelaksanaan tugasnya yang telah menunjukan
kesetiaan, pengabdian, kecakapan, kejujuran dan kedisiplinan serta telah
bekerja secara terus menerus sekurang-kurangnya 10 tahun, 20 tahun atau 30
tahun. Satyalancana Karya Satya diperuntukan bagi para PNS yang dalam waktu
yang cukup lama untuk setia terhadap Negara, cakap dan rajin dalam melaksanakan
tugasnya sehingga dapat dijadikan sebagai teladan bagi Pegawai yang lain.
“Semoga Dengan diterimahnya Penghargaan Satya
Lancana ini tidak mengurangi semangat kerja Pegawai melainkan menambah semangat
untuk pengabdian dengan tulus Kepada Negara dan Daerah Tercinta” Tutup
Nalienly,.
Berikut Daftar nama-nama Penerima Penganugrahan
Tanda Kehormatan Satya Lancana Karya Satya :
Kabupaten
Gorontalo, – Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) bekerja sama dengan Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah (Bapppeda) Provinsi Gorontalo, Badan Pengawas Obat dan
Makanan (BPOM) Provinsi Gorontalo, serta Pemerintah Daerah di 3 (Tiga)
Kabupaten terpilih.
Setelah sebelumnya sukses di
Kabupaten Pohuwato dan Kabupaten Boalemo. Hari ini pelatihan dilaksanakan di
Desa Pongongalia Kecamatan Pulubala Kabupaten Gorontalo. Pelatihan ini bertujuan
untuk meningkatkan keterampilan masyarakat lokal dalam memanfaatkan potensi
kelapa yang melimpah di daerah tersebut. Disisi lain diharapkan peserta dapat
mengembangkan usaha mikro berbasis pengolahan minyak kelapa, yang dapat
menunjang ekonomi keluarga dan meningkatkan kualitas produk lokal.
Dalam sambutannya, perwakilan
BRIN, Agus Sucipto menyatakan bahwa pelatihan ini merupakan bagian dari program
pemberdayaan masyarakat berbasis inovasi yang diinisiasi oleh BRIN. “Kami
berharap pelatihan ini tidak hanya menghasilkan produk berkualitas tinggi,
tetapi juga membuka peluang usaha baru bagi masyarakat di Desa Pongongalia dan
sekitarnya,” ujarnya.
Kepala Bapppeda Provinsi
Gorontalo dalam hal ini diwakili oleh Kepala Bidang Riset dan Inovasi, Titi
Iriani Datau juga menambahkan bahwa kolaborasi ini adalah langkah penting untuk
mendorong pembangunan berkelanjutan di tingkat lokal. “Kami berkomitmen untuk
terus mendukung inisiatif-inisiatif seperti ini, yang sejalan dengan visi
pembangunan Provinsi Gorontalo, khususnya dalam sektor industri rumahan yang
ramah lingkungan,” ungkapnya.
Selain BRIN dan Bapppeda, BPOM
Provinsi Gorontalo turut memberikan pendampingan dalam aspek keamanan dan
kualitas produk. Mereka memastikan bahwa produk minyak kelapa yang dihasilkan
oleh masyarakat memenuhi standar kesehatan yang telah ditetapkan, sehingga
layak dipasarkan secara luas.
Para peserta pelatihan, yang
terdiri dari warga Desa Pongongalia dan beberapa desa sekitar, sangat antusias
mengikuti kegiatan ini. Mereka berharap ilmu yang diperoleh bisa diaplikasikan
dan membawa dampak positif bagi ekonomi keluarga mereka. Bahkan mereka
beranggapan bahwa inovasi pembuatan minyak kelapa dari BRIN ini lebih efektif
dari aspek waktu karena lebih cepat proses fermentasinya. Irma salah satu
peserta merasa bahwa ilmu yang didapatkan tentang cara membuat minyak kelapa
semakin bertambah. “ Saya rasa yang kami peroleh dalam pelatihan ini lebih
efektif dari segi waktu karena hanya 1 jam proses pengendapan (fermentasi)
sudah bisa langsung dimasak, biasanya di endapkan semalaman” pungkasnya dengan
gembira.
Para peserta juga diberikan panduan teknis mengenai pengemasan dan pemasaran produk, guna meningkatkan daya saing produk minyak kelapa lokal di pasar yang lebih luas.
Dengan terselenggaranya pelatihan
ini, kolaborasi antara BRIN, Bapppeda, BPOM, dan Pemerintah Daerah Kabupaten setempat
diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan perekonomian
daerah, sekaligus mendorong inovasi di sektor pengolahan produk lokal.
Gorontalo,
1 Oktober 2024 – Sebagai bentuk rencana aksi kerjasama city to city
antara Pemerintah Provinsi Gorontalo dan Prefecture Ehime, Jepang, Tim Ehime
melakukan survey dan focus group discussion tentang Kualitas Ikan Tuna
yang baik dan Budidaya Jeruk yang juga merupakan komoditi unggulan di
Prefecture Ehime.
Lokasi
pertama yang dikunjungi adalah tempat pelelangan ikan di Kelurahan Tenda,
wilayah pesisir Tanjung Kramat dan beberapa Unit Pengolahan Ikan Tuna di Kota
Gorontalo. Tim Ehime Prefecture yang didampingi oleh Tim Japan Nus, Pemimpin
Uwajima Project dan NS Corporation, telah melihat langsung bagaimana
proses penanganan ikan tuna dimulai dari pendaratan, pengangkutan ke Unit Pengolahan
Ikan dan kemudian proses pembersihan dan penyimpanan. Pada FGD yang
dilaksanakan di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Gorontalo tanggal 25
September 2024, Tim Ahli Ehime menjelaskan tentang bagaimana menjaga kualitas
ikan tuna di Gorontalo. Beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk menaikkan
kualitas ikan tuna adalah meningkatkan kesadaran dan kerja sama dari nelayan,
pembeli, pelaku pasar dan pabrik pengolahan. Melalui upaya semua pihak dan
kerjasama yang baik bisa menciptkan produk yang bagus dan menguntungkan semua
pihak, ujar Kawamura, dari Tim Japan Nus.
Pada bidang pertanian, Tim melakukan survey perkebunan jeruk di Desa Wonosari Kabupaten Boalemo. Di lokasi tersebut, tim menjelaskan tentang cara pruning yang tujuannya supaya pohon menjadi rendah sehingga memudahkan proses pemanenan dan penyinaran matahari merata. Selain itu ada juga proses “Tekika” yaitu pemetikan/pengurangan biji jeruk di pohon. Kalau proses ini tidak dlakukan, tahun berikutnya pohon jeruk tidak akan berbuah atau buahnya sedikit. Dengan pengurangan buah jeruk, tahun berikutnya panen jeruk akan tetap stabil, sehingga pendapatan petani jeruk pun tetap stabil. Pada pelaksanaan FGD tanggal 27 September 2024 yang berlangsung di Dinas Pertanian Provinsi Gorontalo, Mulyadi selaku kepala Dinas Pertanian Provinsi Gorontalo memberikan apresiasi terhadap kegiatan ini. Provinsi Gorontalo juga memeiliki komoditi unggulan yaitu padi dan kami berharap kedepannya, komoditi padi ini dapat menjadi tema pelaksanaan FGD maupun pelatihan bagi petani padi dimulai dari budidaya, pengolahan pasca panen dan diversifikasi produk. Sehingga akan lebih banyak yang menerima manfaat dari kerjasama ini, ujar Mulyadi.
GORONTALO - Bappeda Provinsi
Gorontalo sekarang ini tengah melaksanakan kegiatan pengukuran Indeks Kualitas
Perencanaan Kabupaten Kota se-Provinsi Gorontalo yang telah diawali dengan
kegiatan Sosialisasi secara roadshow ke kabupaten kota baru-baru ini.
Pengukuran Indeks itu sendiri bertujuan untuk memastikan kualitas perencanaan
yang telah disusun oleh seluruh instansi pemerintah berbasis dampak (outcome)
yang menjamin kebermanfaatan terhadap masyarakat serta seluruh pihak terkait.
Apresiasi Kabupaten
Kota atas respon cepat Bapppeda Provinsi Gorontalo dalam menjawab keinginan
Kabupaten Kota terkait dengan pengisian angka Indeks Kualitas Perencanaan dalam
Portal Nasional Reformasi Birokrasi karena sebagaimana diketahui dengan
keluarnya Surat Edaran Kementerian Bappenas No. 3 tahun 2023 tentang Pedoman
Penilaian Perencanaan Pembangunan Nasional/K/L/Pemerintah Dareah dimana dalam
isi edarannya menyatakan dengan jelas bahwa penilaian Indeks Kualitas
Perencanaan tidak dilakukan secara mandiri yang artinya secara berjenjang Provinsi
di nilai oleh Kementerian dan Kabupaten Kota dinilai oleh Provinsi. Adapun IKP
Provinsi Gorontalo tahun 2023 adalah predikat baik dengan nilai 87,64 yang
disertai dengan beberapa rekomendasi untuk menjadi masukkan dalam meningkatkan
kualitas perencanaan pembangunan daerah.
Dengan tetap mengacu dalam Surat Edaran Bappenas, instrumen yang digunakan terdapat sedikit penyesuaian pada beberapa subindikator dan data tambahan sesuai kebutuhan daerah. Kegaitan ini pula turut di dukung penuh oleh SKALA Provinsi Gorontalo. ( Hamid Ibrahim)