Gorontalo,
10 Juni 2025 – Pemerintah Provinsi Gorontalo kembali memperkuat kerja sama
internasionalnya dengan Pemerintah Prefektur Ehime, Jepang, melalui pelaksanaan
workshop bertema "Manajemen Sanitasi dalam Pengolahan Ikan", yang
digelar secara daring pada Selasa, 10 Juni 2025.
Kegiatan
ini menghadirkan langsung tenaga ahli di bidang perikanan dari Ehime Prefecture
sebagai narasumber utama. Fokus utama workshop adalah pembahasan mendalam
mengenai Sanitation Standard Operating Procedures (SSOP), yang merupakan
prosedur operasi standar sanitasi dalam industri pengolahan hasil perikanan.
SSOP
adalah komponen penting dalam sistem jaminan mutu dan keamanan pangan, terutama
dalam rantai produksi perikanan. Dalam paparannya, narasumber dari Jepang
menjelaskan bahwa penerapan SSOP tidak hanya melibatkan pembersihan peralatan
dan fasilitas, tetapi juga mencakup prosedur sanitasi personel, pengendalian
hama, kebersihan air dan es, serta dokumentasi setiap tahapan sanitasi secara
sistematis.
Peserta
workshop diajak untuk memahami delapan elemen kunci dalam SSOP, mulai dari
kontrol terhadap air dan es yang digunakan, hingga pengelolaan limbah hasil
produksi. Penekanan juga diberikan pada pentingnya pelatihan rutin bagi
karyawan di unit pengolahan agar prosedur ini dapat dijalankan secara
konsisten.
Selain
itu, narasumber menyoroti bagaimana penerapan SSOP yang disiplin mampu
meningkatkan daya saing produk perikanan di pasar ekspor. Jepang sebagai negara
dengan standar mutu yang ketat, telah lama mengembangkan pendekatan sanitasi
terpadu yang menjadikan industri perikanannya sebagai salah satu yang paling
maju di dunia.
Workshop
ini dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan, termasuk Organisasi Perangkat
Daerah (OPD) terkait, fakultas perikanan dari sejumlah perguruan tinggi di
Gorontalo, Fungsional Peneliti dan lembaga teknis di sektor perikanan. Para
peserta menyambut positif pelaksanaan workshop ini sebagai langkah penting
untuk mendorong penerapan standar internasional di sektor pengolahan ikan di
Gorontalo,
sesuai dengan apa yang di instruksikan oleh Gubernur Provinsi Gorontalo.
Kepala
Bidang Riset dan Inovasi, Tity Iriani Datau, STP, M.Si berharap agar kegiatan
seperti ini dapat terus berlanjut dan melibatkan lebih banyak pelaku industri secara
langsung. “Harapan kami, materi SSOP ini bisa diadopsi dalam
pelatihan-pelatihan lokal dan menjadi standar pengajaran di kampus,” ujarnya.
Abdul Kadir, Pejabat di
Badan Mutu Perikanan Gorontalo Kementerian KKP menyatakan bahwa “kami mendukung seratus
persen kerjasama ini karena begitu pentingnya penerapan prinsip-prinsip
pengendalian mutu dan pengawasan mutu khususnya produk perikanan sejak hulu
sampai hilir, sehingga tentunya unit pengolahan ikan yang ada di gorontalo
dapat kami keluarkan sertifikatnya” pungkasnya dengan tegas.
Senada
dengan itu, perwakilan dari pelaku usaha pengolahan ikan, menyampaikan
harapannya agar ada pendampingan teknis lanjutan setelah workshop. “Kami
berharap ada kerja sama yang berkelanjutan agar pelaku usaha kecil juga bisa
menerapkan standar sanitasi ini secara bertahap,” ungkapnya.
Kegiatan
ini merupakan bagian dari lanjutan kerja sama teknis antara Provinsi Gorontalo
dan Prefektur Ehime yang telah terjalin sejak beberapa tahun terakhir,
khususnya dalam bidang kelautan dan perikanan. Melalui workshop ini, diharapkan
terbangun pemahaman yang lebih kuat tentang pentingnya aspek sanitasi dalam
menjamin mutu dan keamanan hasil perikanan di tingkat lokal maupun global.
(Agustinus)
Gorontalo InfoPublik – Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda) Provinsi Gorontalo menggelar Rapat Koordinasi Forum Komunikasi Penelitian dan Pengembangan Daerah (FKPPD) Regional Timur Indonesia di ballroom Hotel Damhil Kota Gorontalo, Selasa (4/12/2018). Rakor yang mengambil tema ‘Sinergitas Implementasi Inovasi Daerah’, dibuka oleh Wakil Gubernur Gorontalo H. Idris Rahim.
Dalam sambutannya Idris Rahim mengatakan, sebagai daerah otonom, baik provinsi maupun kabupaten/kota di regional timur Indonesia menginginkan daerah yang maju dan berhasil, sehingga bisa sejajar dengan daerah-daerah lain di Indonesia.
“Untuk maju dan berhasil tidak datang begitu saja. Perlu kerja keras, kerja cerdas, dan kerja ikhlas, salah satunya dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian,” kata Idris.
Wagub mengutarakan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui kegiatan penelitian menjadi tantangan bagi setiap daerah. Menurutnya, keberhasilan dalam penelitian yang memanfaatkan sumber daya ilmu pengetahuan akan mempercepat kinerja pemerintah daerah.
Kota Gorontalo, Kominfotik – Pemerintah Provinsi Gorontalo dalam hal ini Dinas PUPR PKP menggelar konsultasi publik Muatan Substansi Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2024. Kegiatan ini dibuka langsung oleh Penjabat Gubernur Ismail Pakaya bertempat di Ruang Ballroom Karawo, Kantor Bappeda Provinsi Gorontalo, Kamis (22/6/2023).
“Namanya konsultasi publik ini akan menguji apakah usulan bapak ibu terhadap RTRW yang akan diajukan masuk didalamnya atau tidak. Kalau tidak tentu akan ada penjelasannya, kita butuh penjelasan apa yang perlu dirubah bukan apa yang harus berubah dari Perda Nomor 4 Tahun 2011,” ungkap Ismail.
Usai membuka kegiatan konsultasi publik ini, Penjagub Ismail turut mengikuti pemaparan yang dibawakan oleh Kepala Bappeda Provinsi Gorontalo Sofyan Ibrahim. Menurutnya, Perda Tata Ruang perlu percepatan setelah sekian lama dibahas karena mempengaruhi perencanaan pembangunan yang berwawasan pada lingkungan Pemprov Gorontalo.
Penjagub Ismail menegaskan seluruh stakeholder yang hadir dapat memahami dan mengikuti dengan cermat revisi ranperda yang akan diusulkan ke DPRD itu. Ia tidak ingin timbul protes dari kabupaten/kota setelah ranperda diusulkan.
“Kabupaten/kota yang mewakili ada yang paham tentang tata ruang? Tolong ini diperhatikan dengan baik, jangan nanti sudah masuk ke DPR kemudian komplein kenapa PKSN nya bertambah, PKL nya berubah,” tanya sekaligus tegas Ismail.
Sementara itu, Sofyan Ibrahim dalam paparannya menjelaskan empat tahapan terakhir revisi ranperda RTRW diantaranya perubahan materi teknis RZWP3K dan proses asistensi teknis dengan Subdit Wilayah II Kementerian ATR BPN pada Oktober 2021 – Desember 2022. Kemudian target mendapatkan persetujuan teknis Kementerian KKP dan Rekom Peta Dasar dari BIG pada Mei-Agustus 2022.
Tahapan berikutnya penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Integrasi sejak Oktober 2022 -Juni 2023. Hingga pada hari ini termasuk pada tahapan keempat yakni pembahasan lintas sektor RTRW Provinsi Gorontalo yang ditindaklanjuti dengan konsultasi publik.