Gorontalo,
1 Oktober 2024 – Sebagai bentuk rencana aksi kerjasama city to city
antara Pemerintah Provinsi Gorontalo dan Prefecture Ehime, Jepang, Tim Ehime
melakukan survey dan focus group discussion tentang Kualitas Ikan Tuna
yang baik dan Budidaya Jeruk yang juga merupakan komoditi unggulan di
Prefecture Ehime.
Lokasi
pertama yang dikunjungi adalah tempat pelelangan ikan di Kelurahan Tenda,
wilayah pesisir Tanjung Kramat dan beberapa Unit Pengolahan Ikan Tuna di Kota
Gorontalo. Tim Ehime Prefecture yang didampingi oleh Tim Japan Nus, Pemimpin
Uwajima Project dan NS Corporation, telah melihat langsung bagaimana
proses penanganan ikan tuna dimulai dari pendaratan, pengangkutan ke Unit Pengolahan
Ikan dan kemudian proses pembersihan dan penyimpanan. Pada FGD yang
dilaksanakan di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Gorontalo tanggal 25
September 2024, Tim Ahli Ehime menjelaskan tentang bagaimana menjaga kualitas
ikan tuna di Gorontalo. Beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk menaikkan
kualitas ikan tuna adalah meningkatkan kesadaran dan kerja sama dari nelayan,
pembeli, pelaku pasar dan pabrik pengolahan. Melalui upaya semua pihak dan
kerjasama yang baik bisa menciptkan produk yang bagus dan menguntungkan semua
pihak, ujar Kawamura, dari Tim Japan Nus.
Pada bidang pertanian, Tim melakukan survey perkebunan jeruk di Desa Wonosari Kabupaten Boalemo. Di lokasi tersebut, tim menjelaskan tentang cara pruning yang tujuannya supaya pohon menjadi rendah sehingga memudahkan proses pemanenan dan penyinaran matahari merata. Selain itu ada juga proses “Tekika” yaitu pemetikan/pengurangan biji jeruk di pohon. Kalau proses ini tidak dlakukan, tahun berikutnya pohon jeruk tidak akan berbuah atau buahnya sedikit. Dengan pengurangan buah jeruk, tahun berikutnya panen jeruk akan tetap stabil, sehingga pendapatan petani jeruk pun tetap stabil. Pada pelaksanaan FGD tanggal 27 September 2024 yang berlangsung di Dinas Pertanian Provinsi Gorontalo, Mulyadi selaku kepala Dinas Pertanian Provinsi Gorontalo memberikan apresiasi terhadap kegiatan ini. Provinsi Gorontalo juga memeiliki komoditi unggulan yaitu padi dan kami berharap kedepannya, komoditi padi ini dapat menjadi tema pelaksanaan FGD maupun pelatihan bagi petani padi dimulai dari budidaya, pengolahan pasca panen dan diversifikasi produk. Sehingga akan lebih banyak yang menerima manfaat dari kerjasama ini, ujar Mulyadi.
Kota Gorontalo, Kominfotik – Pemerintah Provinsi Gorontalo dalam hal ini Dinas PUPR PKP menggelar konsultasi publik Muatan Substansi Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2024. Kegiatan ini dibuka langsung oleh Penjabat Gubernur Ismail Pakaya bertempat di Ruang Ballroom Karawo, Kantor Bappeda Provinsi Gorontalo, Kamis (22/6/2023).
“Namanya konsultasi publik ini akan menguji apakah usulan bapak ibu terhadap RTRW yang akan diajukan masuk didalamnya atau tidak. Kalau tidak tentu akan ada penjelasannya, kita butuh penjelasan apa yang perlu dirubah bukan apa yang harus berubah dari Perda Nomor 4 Tahun 2011,” ungkap Ismail.
Usai membuka kegiatan konsultasi publik ini, Penjagub Ismail turut mengikuti pemaparan yang dibawakan oleh Kepala Bappeda Provinsi Gorontalo Sofyan Ibrahim. Menurutnya, Perda Tata Ruang perlu percepatan setelah sekian lama dibahas karena mempengaruhi perencanaan pembangunan yang berwawasan pada lingkungan Pemprov Gorontalo.
Penjagub Ismail menegaskan seluruh stakeholder yang hadir dapat memahami dan mengikuti dengan cermat revisi ranperda yang akan diusulkan ke DPRD itu. Ia tidak ingin timbul protes dari kabupaten/kota setelah ranperda diusulkan.
“Kabupaten/kota yang mewakili ada yang paham tentang tata ruang? Tolong ini diperhatikan dengan baik, jangan nanti sudah masuk ke DPR kemudian komplein kenapa PKSN nya bertambah, PKL nya berubah,” tanya sekaligus tegas Ismail.
Sementara itu, Sofyan Ibrahim dalam paparannya menjelaskan empat tahapan terakhir revisi ranperda RTRW diantaranya perubahan materi teknis RZWP3K dan proses asistensi teknis dengan Subdit Wilayah II Kementerian ATR BPN pada Oktober 2021 – Desember 2022. Kemudian target mendapatkan persetujuan teknis Kementerian KKP dan Rekom Peta Dasar dari BIG pada Mei-Agustus 2022.
Tahapan berikutnya penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Integrasi sejak Oktober 2022 -Juni 2023. Hingga pada hari ini termasuk pada tahapan keempat yakni pembahasan lintas sektor RTRW Provinsi Gorontalo yang ditindaklanjuti dengan konsultasi publik.