GORONTALO, Selasa 21/7/2026 - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Gorontalo terus memperkuat komitmennya dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Melalui penguatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), Bappeda menyatakan kesiapannya untuk merespons kebutuhan masyarakat akan akses informasi pembangunan daerah secara cepat, akurat, dan mudah diakses.
Langkah ini diambil sebagai bentuk kepatuhan terhadap UU No.
14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) sekaligus bagian dari
transformasi digital pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Provinsi
Gorontalo.
Dorong Keterbukaan Lewat Digitalisasi dan Integrasi Data
Dalam keterangannya, Aisa Ibrahim selaku Sekretaris Bappeda
Provinsi Gorontalo menjelaskan bahwa kesiapan ini mencakup pembenahan
infrastruktur layanan digital, penyelarasan data perencanaan, hingga
peningkatan kapasitas SDM pengelola informasi.
"Keterbukaan informasi bukan sekadar kewajiban
regulasi, melainkan fondasi utama dalam membangun kepercayaan publik. Kami
ingin memastikan setiap dokumen perencanaan dan hasil pembangunan dapat diakses
masyarakat dengan transparan dan tanpa hambatan," ujar Aisa.
Beberapa inovasi dan langkah strategis yang kini disiapkan
Bappeda Provinsi Gorontalo meliputi:
Optimalisasi Website & Portal PPID: Layanan Konsultsi
dan Koordinasi serta Integrasi data dokumen perencanaan (RKPD, RPJMD) dan
laporan kinerja agar dapat diunduh secara terbuka oleh publik.
Penguatan Kanal Layanan Pengaduan: Penyediaan sarana
komunikasi dua arah yang responsif melalui media sosial resmi, kanal aduan
digital, dan meja layanan onsite.
Standardisasi Layanan Informasi (SOP): Penataan alur
mekanisme permohonan informasi agar proses pelayanan memiliki kejelasan jangka
waktu dan kepastian prosedur.
Mewujudkan Partisipasi Aktif Masyarakat
Melalui peningkatan mutu layanan informasi ini, Bappeda
Provinsi Gorontalo berharap masyarakat, akademisi, hingga pelaku usaha dapat
ikut berpartisipasi aktif dalam memberikan masukan terhadap arah pembangunan
daerah. Transparansi data perencanaan diyakini menjadi kunci utama agar program
pembangunan yang dirancang tepat sasaran dan berdampak langsung bagi
kesejahteraan warga Gorontalo.
Ke depan, Bappeda Provinsi Gorontalo berkomitmen untuk terus
melakukan evaluasi berkala guna mempertahankan serta meningkatkan standar
pelayanan informasi publik secara berkelanjutan.
#Frengki
KOTA GORONTALO,
BAPPPEDA- Kepala Bapppeda Provinsi Gorontao Budiyanto Sidiki berbagi pengalaman
terkait tata kelola dan management SDGs di Provinsi Gorontalo pada acara
Worksop yang dilaksanakan oleh GIZ Jerman yang merupakan mitra kerjasama
internasional. Kegiatan yang dibuka oleh Kepala Sekretariat Nasional SDGs yang
juga Staf Ahli Bidang Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Bappenas Bapak
Pungkas Bahjuri Ali ini diselenggarakan di Hotel Aloft Jakarta pada Senin 13
Mei 2024. Event ini dihadri langsung oleh Principal Advisor Bapak Zulazmi dari
GIZ dan tim GFA bersama secretariat SDGs dan SDGs Center dari 4 provinsi pilot.
Provinsi
Gorontalo menjadi salah satu dari 4 provinsi yang dipilih oleh GIZ menjadi provinsi
pilot untuk implementasi proyek kerjasama pembangunan Indonesia-Jerman dengan
nama Strengthening Capacity for Policy Planning for the Implementation of
the 2030 agenda in Indonesia and in the Global South (SDGs-SSTC). Proyek
ini berlangsung selama periode 2020-2024.
Dalam
paparannya, Kepala Bapppeda sekaligus Kepala Sekretariat SDGs Provinsi
Gorontalo ini menyampaikan progress tata Kelola SDGs di Provinsi Gorontalo selama
intervensi proyek ini. Perubahan yang terjadi antara lain perubahan struktur
sekretaiat yang telah menggambarkan tugas dan fungsi yang dijalankan. Selain
itu juga peningkatan keterlibatan aktor non pemerintah pada pencapaian tujuan
pembangunan berkelanjutan. “Sekretariat SDGs Provinsi Gorontalo juga telah
melakukan pengelolaan pengetahuan berupa pendokumentasian hasil kerja melalui
media sosial dan Web Gorontalo SDGs”, ujar Budiyanto.
Wiwik Junus
Ismail selaku Sekretaris pada Sekretariat SDGs Provinsi Gorontalo Juga
Menambahkan ‘’Meski demikian, beberapa
tantangan yang masih perlu menjadi perhatian, diantaranya komitmen para
pengambil kebijakan yang belum terbangun secara merata, sumber daya pengelola
SDGs juga masih perlu untuk ditingkatkan serta memastikan keterlibatan
pemerintah kabupaten dan kota dalam penyelenggaraan SDGs di masing-masing
wilayah.
Gorontalo Utara - Bapppeda
Provinsi Gorontalo dan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) resmi memulai
kolaborasi pembentukan dan penguatan Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA)/Badan
Perencanaan, Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA) sebagai bagian
dari upaya memperkuat riset dan inovasi di tingkat daerah. Bapppeda Provinsi
Gorontalo, yang diwakili oleh Peneliti Ahli Muda Bidang Riset dan Inovasi
Daerah, Mahyudin Humalanggi, menyatakan bahwa pembentukan BRIDA merupakan
langkah strategis untuk meningkatkan kualitas penelitian dan pengembangan
inovasi yang sesuai dengan kebutuhan lokal.
Dalam
Rapat Koordinasi Pembentukan dan Penguatan BRIDA di Kabupaten Gorontalo Utara yang
dihadiri oleh Kepala-Kepala OPD Kabupaten Gorontalo Utara, tanggal 08 mei 2024,
Mahyudin Humalanggi menekankan pentingnya riset dan inovasi sebagai kunci
pembangunan daerah. "Dengan BRIDA, kita harapkan dapat mengoptimalkan
potensi daerah melalui riset yang intensif dan inovasi yang relevan, guna
mendukung pengambilan kebijakan yang lebih tepat berdasarkan kajian
mendalam,"
Selain
itu, Badan Riset dan Inovasi yang diwakili oleh Deliyanti Ganesha selaku
Perekayasa Ahli Muda Bidang Riset dan Inovasi Daerah BRIN, menyatakan
dukungannya terhadap pembentukan BRIDA di Gorontalo. "BRIN siap mendukung
setiap daerah yang berkomitmen membentuk BRIDA. Ini adalah langkah penting
untuk memastikan setiap kebijakan daerah berbasis pada data dan penelitian yang
solid."
Proses
pembentukan BRIDA di Gorontalo saat ini sedang dalam tahap surat pertimbangan
dan sudah selesai. BRIDA diharapkan dapat menjadi motor penggerak utama dalam
mengatasi berbagai tantangan daerah melalui inovasi dan penelitian yang
aplikatif.
Dengan adanya BRIDA, Provinsi Gorontalo diharapkan mampu meningkatkan daya saingnya dan mendorong pembangunan yang lebih berkelanjutan dan inovatif, serta memberikan kontribusi signifikan terhadap kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia. (Agustinus)