Gorontalo,
— Komitmen Pemerintah Provinsi Gorontalo dalam membangun pertanian berkelanjutan
dan berdaya saing internasional kembali diperkuat melalui kunjungan kerja dari Tim
Prefektur Ehime, Jepang. Kunjungan ini berlangsung selama 4 (empat) hari, dari
Selasa hingga Jumat, 17–20 Juni 2025, dan mencakup berbagai kegiatan lapangan,
diskusi langsung dengan petani, serta seminar yang membahas strategi
pengendalian hama dan pengelolaan tanaman pangan.
Kegiatan diawali pada Selasa,
17 Juni 2025, dengan kunjungan ke Desa Wonosari, Kabupaten Boalemo, salah satu
sentra pengembangan buah jeruk di Gorontalo. Di lokasi ini, Tim Ehime Prefektur
bersama Bapppeda, dan Dinas Pertanian Provinsi Gorontalo menyelenggarakan
workshop lapangan bersama para petani jeruk.
Dalam workshop tersebut, para
petani dan tamu dari Jepang mendiskusikan sejumlah hal teknis, antara lain
perkembangan varietas jeruk lokal, tantangan iklim, serta pengelolaan budidaya
berbasis kearifan lokal. Tim Ehime Prefektur juga mempelajari bagaimana data
curah hujan digunakan oleh petani Gorontalo untuk menentukan masa tanam dan
pengendalian penyakit yang kerap menyerang saat musim hujan.
Tim Ehime Prefektur tampak
antusias saat meninjau langsung lahan pertanian jeruk, memeriksa kondisi buah,
dan berdiskusi mengenai metode pemangkasan, pemupukan, dan pengairan. Mereka
juga tertarik pada pendekatan agroekologi yang mulai diterapkan beberapa petani
lokal, termasuk penggunaan pupuk organik dan perangkap hama alami.
Pada Rabu, 18 Juni 2025,
rombongan bergeser ke Kota Gorontalo untuk mengunjungi area sawah di salah satu
kelurahan yang menjadi bagian dari program penguatan ketahanan pangan kota.
Di lokasi ini, Tim disambut
oleh kelompok tani dan penyuluh lapangan yang menjelaskan proses tanam hingga
panen padi, termasuk teknik pengairan, penjadwalan tanam, serta upaya
pengendalian hama seperti wereng dan penggerek batang.
Tim dari Prefektur Ehime turun
langsung ke lahan sawah dan melakukan pengamatan lapangan terhadap kondisi
tanaman padi. Mereka secara seksama mengidentifikasi jenis-jenis hama yang
menyerang tanaman, sekaligus memberikan penjelasan langsung kepada petani
mengenai karakteristik dan dampak dari hama tersebut terhadap produktivitas
padi. Selain itu, tim juga memberikan masukan teknis di lokasi, dengan
menunjukkan perbedaan antara tanaman padi yang tumbuh sehat dan padi yang menunjukkan
gejala kerusakan atau gangguan pertumbuhan. Observasi ini menjadi kesempatan
berharga bagi petani lokal untuk mendapatkan pengetahuan praktis dari
pengalaman lapangan tim Ehime.
Kamis, 19 Juni 2025, rangkaian
kunjungan dilanjutkan dengan seminar bersama di Kantor Bapppeda Provinsi
Gorontalo. Seminar ini mengangkat tema “Pengendalian Hama dan Penyakit”, serta
membahas waktu yang tepat untuk melakukan intervensi terhadap serangan hama.
Dalam paparannya, Akimi Uenaka perwakilan
dari Tim Ehime menekankan pentingnya memahami siklus hidup hama, perubahan
cuaca, serta kondisi tanah sebelum memutuskan untuk melakukan pengendalian.
Mereka juga menjelaskan bahwa pengendalian yang dilakukan terlalu dini atau
terlambat dapat berdampak buruk pada produktivitas dan menimbulkan kerugian
ekonomi yang signifikan.
Diskusi berlangsung aktif,
dengan peserta seminar dari berbagai kalangan — mulai dari petani, penyuluh
pertanian, peneliti, serta stakeholders terkait — yang saling bertukar
pengalaman dan strategi.
Sebagai penutup kunjungan, pada
Jumat, 20 Juni 2025, Tim Ehime mengadakan sesi pemaparan hasil evaluasi dari
seluruh titik yang telah mereka kunjungi. Dalam sesi tersebut, mereka
menyampaikan tiga rekomendasi kunci yang bisa menjadi panduan bagi petani
Gorontalo dalam melakukan pengendalian hama secara efektif dan berkelanjutan:
1.
Amati
kondisi lahan dan tanaman setiap hari. Pengamatan rutin akan membantu petani
mengenali gejala awal serangan hama sebelum dampaknya meluas.
2.
Lakukan
pengendalian sebelum hama menyebar, dengan cara cepat tanggap terhadap
tanda-tanda serangan, baik secara manual, biologis, maupun kimiawi.
3.
Gunakan
pestisida secara bijak dan lakukan rotasi, untuk menghindari resistensi hama
serta menjaga keseimbangan ekosistem lahan.
Tim Ehime juga menyampaikan
apresiasi atas keterbukaan petani dan pemerintah daerah dalam berbagi
pengetahuan. Mereka berharap kerja sama ini dapat terus ditingkatkan ke
depannya, termasuk melalui riset bersama, pelatihan lanjutan, atau pertukaran
tenaga ahli.
Kepala Bapppeda Provinsi
Gorontalo, Dr. Wahyudin A. Katilli, S.STP, MT, dalam sambutannya menyampaikan
bahwa kunjungan Tim Prefektur Ehime merupakan bagian dari upaya strategis
Pemerintah Provinsi Gorontalo untuk memperkuat sistem pertanian yang adaptif,
modern, dan berdaya saing. “Kami menyambut baik semua masukan dari Tim
Prefektur Ehime. Rekomendasi yang diberikan akan segera kami tindak lanjuti
dalam program pembinaan dan pendampingan petani ke depan,” ujarnya.
Ia menambahkan, kerja sama ini
sangat relevan dengan program unggulan yang di gaungkan oleh Gubernur Gorontalo
Dr. Gusnar Ismail di sektor pertanian, yang difokuskan pada peningkatan
produksi, produktivitas, serta kesejahteraan petani melalui penerapan teknologi
tepat guna dan penguatan kapasitas petani. Kolaborasi dengan pihak
internasional seperti Ehime menjadi langkah nyata dalam mewujudkan pertanian
yang tangguh dan berkelanjutan di Gorontalo. (Agustinus)
Gorontalo – Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Gorontalo melaksanakan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis (Bimtek) penginputan Sistem Informasi Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah (SIPD DALEV), yang berlangsung di Ballroom Karawo Bappeda Provinsi Gorontalo, Jumat (24/4/2026).
Kegiatan tersebut di Pimpin langsung oleh Kepala BAPPEDA Provinsi Gorontalo Dr. Wahyudin Katili, S.STP.MT serta diikuti oleh para pejabat fungsional perencana dan pelaksana dari seluruh
Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo.
Sosialisasi ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman serta kapasitas OPD
dalam penginputan data pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah melalui
sistem SIPD.
Kepala
Bappeda Provinsi Gorontalo, Wahyudin A. Katili, dalam sambutannya menyampaikan
bahwa penerapan SIPD merupakan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70
Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Pada Pasal 8
disebutkan bahwa hasil evaluasi capaian kinerja dan keuangan, termasuk faktor
pendukung dan penghambat dalam pencapaian target kinerja, menjadi bagian dari
data dan informasi perencanaan pembangunan daerah yang dikelola secara
elektronik.
“Penerapan
SIPD saat ini terus dikembangkan oleh Kementerian Dalam Negeri sebagai salah
satu instrumen penting dalam mewujudkan akuntabilitas dan transparansi sistem
pemerintahan yang terintegrasi, mulai dari perencanaan, penganggaran hingga
monitoring dan evaluasi,” ujar Wahyudin.
Lebih
lanjut, ia menegaskan bahwa SIPD DALEV diharapkan mampu menjadi instrumen utama
dalam pengendalian dan evaluasi kinerja, sehingga dapat menjadi tolok ukur
pencapaian kinerja organisasi secara terukur dan berkelanjutan.
Ke
depan, Bappeda juga mendorong peran Dinas Komunikasi dan Informatika untuk
mengembangkan dashboard kinerja bagi pimpinan daerah. Hal ini bertujuan agar
Gubernur dan Wakil Gubernur dapat memantau capaian kinerja secara lebih
komprehensif, tidak hanya melalui aplikasi monitoring dan evaluasi, tetapi juga
melalui SIPD DALEV sebagai bagian integral dari sistem evaluasi kinerja daerah.
Melalui
kegiatan ini, diharapkan seluruh OPD dapat mengoptimalkan pemanfaatan SIPD
DALEV dalam mendukung proses pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah yang
lebih efektif, transparan, dan akuntabel.
#Humas
Badan Riset dan Inovasi Nasional
(BRIN) secara resmi meluncurkan Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) 2025 sebagai
instrumen strategis untuk memperkuat peran daerah dalam mendukung daya saing nasional
yang produktif dan inklusif. Peluncuran ini menjadi momentum penting dalam
mendorong transformasi pembangunan berbasis inovasi dan penguatan ekosistem
daerah.
Kegiatan rilis IDSD 2025
diselenggarakan di Auditorium Sumitro Djojohadikusumo, Jakarta, pada Selasa, 24
Februari 2026. Acara tersebut dihadiri langsung oleh Kepala BRIN Prof. Arif
Satria, Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, Kepala BPS Amalia
Adininggar Widyasanti, serta Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto.
Kegiatan yang digelar secara hybrid
ini dihadiri oleh perwakilan dari 10 Kementerian/Lembaga serta diikuti oleh 546
Kepala Daerah dari seluruh Indonesia, baik secara luring maupun daring.
Penguatan daya saing dalam kerangka
IDSD mencakup penciptaan lingkungan yang kondusif bagi produktivitas jangka
panjang. Hal ini meliputi peningkatan kualitas sumber daya manusia, perbaikan
iklim usaha, penguatan sistem keuangan, hingga optimalisasi pemanfaatan
teknologi dan inovasi dalam pembangunan daerah.
Pada kesempatan tersebut, Gubernur
Gorontalo yang diwakili oleh Staf Khusus Gubernur Bidang Infrastruktur dan
Pariwisata, Bapak Boni Mochtar Ointoe, menerima sertifikat apresiasi dari
Kepala BRIN atas capaian IDSD 2025 Provinsi Gorontalo dengan skor 3,58, yang
berada di atas rata-rata nasional sebesar 3,50. Capaian ini menjadi wujud
komitmen Pemerintah Provinsi Gorontalo dalam memperkuat daya saing dan inovasi
daerah secara berkelanjutan.
Dari 12 pilar yang diukur dalam IDS
yang meliputi aspek lingkungan pendukung, sumber daya manusia, pasar, serta
ekosistem inovasi, Provinsi Gorontalo mencatat peningkatan signifikan pada
pilar infrastruktur dan sistem keuangan. Dibandingkan tahun 2024, skor kedua
pilar tersebut meningkat sebesar 0,5 poin, menunjukkan perbaikan yang cukup
progresif dalam mendukung aktivitas ekonomi dan investasi daerah.
Kepala Bappeda Provinsi Gorontalo,
Dr. Wahyudin Athar Katili, S.STP, MT, menyampaikan bahwa tantangan ke depan
adalah memenuhi target Indikator Kinerja Utama Daerah dalam RPJMD 2025–2029.
“Pada tahun 2026, Provinsi
Gorontalo menargetkan skor IDSD sebesar 3,68 atau meningkat 0,1 poin dari
capaian tahun ini. Untuk itu, dibutuhkan upaya kolaboratif seluruh pemangku
kepentingan dalam memperkuat kualitas pembangunan daerah,” ujarnya.
Pemerintah Provinsi Gorontalo optimistis bahwa dengan penguatan kebijakan berbasis riset dan inovasi, serta sinergi lintas sektor, target peningkatan daya saing daerah dapat tercapai secara berkelanjutan, sekaligus berkontribusi nyata terhadap peningkatan daya saing nasional.
GORONTALO, 19
Februari 2026 — BAPPEDA Provinsi Gorontalo bersama
perwakilan JIKTI (Jaringan Ikatan Peneliti Indonesia) wilayah timur yang di
koordinir oleh Dr. Hijrah Lahaling S.H.I., M.H menggelar diskusi strategis
sebagai persiapan Stakeholders Meeting dan Workshop Kolaborasi yang akan
dilaksanakan pada 25–26 Februari 2026 di Gorontalo.
Kegiatan ini
merupakan tindak lanjut Forum Pengetahuan Peneliti Indonesia Timur 2025 hasil
kolaborasi BaKTI–KONEKSI dan Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo, dalam rangka
menyusun proposal riset kolaboratif untuk memperkuat kebijakan berbasis bukti.
Dalam diskusi
tersebut, beberapa tema yang sebelumnya dihimpun kembali dikerucutkan
berdasarkan tingkat urgensinya. Lima tema yang dibahas meliputi pemberdayaan
UMKM dan entrepreneurship berbasis potensi lokal, kebijakan inklusi sosial dan
disabilitas, konservasi lingkungan dan energi terbarukan, penguatan tata kelola
pemerintahan berbasis teknologi, serta pengembangan ekonomi hijau.
Adapun hasil
diskusi ini menunjukkan bahwa forum sepakat memfokuskan pada tiga tema utama
yang memiliki urgensi tinggi dan memberikan dampak langsung bagi masyarakat
Gorontalo serta mengacu pada program strategis nasional dan prioritas provinsi
gorontalo yang dituangkan dalam RPJMD 2025-2029. "Kalau tiga tema itu
kan kita sudah tetapkan, tinggal merumuskan judul penelitian yang tepat untuk
masing-masing tema,” ujar Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan, Tity
Iriani Datau, STP, M.Si.
Workshop yang akan dilaksanakan selama dua hari nanti akan difasilitasi
oleh BaKTI-KONEKSI dan diikuti oleh tiga puluh lima orang peneliti aktif yang
tergabung dalam JIKTI. Harapnya Kegiatan kolaboratif berikutnya akan
menitikberatkan pada penyusunan judul penelitian, perumusan masalah, pemilihan
metode, dan penetapan hasil yang jelas. Langkah ini memastikan setiap proposal
siap dikembangkan lebih lanjut dan diajukan dalam skema kolaboratif yang terstruktur.
GORONTALO, 12 Februari 2026 — BAPPEDA Provinsi Gorontalo bersama Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) membahas penguatan pengelolaan persampahan terpadu melalui optimalisasi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Talumelito. Rapat ini menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan lembaga riset dalam merumuskan kebijakan dan penerapan teknologi pengelolaan sampah yang berkelanjutan.
Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Bappeda Provinsi Gorontalo, Tity
Iriani Datau, STP, M.Si menyampaikan
bahwa persoalan persampahan merupakan isu lingkungan yang harus segera
ditangani, terutama terkait potensi pencemaran air lindi di TPA Talumelito. Ia
juga mengungkapkan bahwa sejak 2023, Provinsi Gorontalo telah menjalin
kolaborasi internasional dengan Jepang dalam pengelolaan lingkungan sebagai
bagian dari upaya mencari solusi jangka panjang.
Dalam rapat tersebut, Bapak Marten memaparkan kondisi eksisting TPA
Talumelito yang telah beroperasi sejak 2011 dan masih aktif hingga kini.
Peningkatan timbulan sampah menjadi tantangan utama, dengan volume sampah masuk
sekitar 140 ton dan tingkat penerimaan mencapai 70%. Keterbatasan kapasitas
kolam serta pemilahan sampah yang belum optimal menyebabkan sistem landfill
masih dominan digunakan.
Dari aspek riset dan teknologi, disampaikan bahwa pengelola TPA telah
menerima hasil kajian dari Institut Teknologi Bandung (ITB) terkait klasifikasi
jenis sampah, serta melakukan pengujian kualitas air secara rutin dengan hasil
yang dinyatakan aman. Peluang penerapan teknologi pemilah sampah otomatis turut
dibahas, namun implementasinya masih memerlukan kejelasan kerja sama dan kajian
menyeluruh dari sisi teknis, kebijakan, dan ekonomi.
Sebagai penegasan, perwakilan BRIN menyampaikan dukungan terhadap pengelolaan persampahan berbasis riset agar kebijakan dan teknologi yang diterapkan tepat guna. Rapat ini menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah, akademisi, dan lembaga riset dalam mewujudkan pengelolaan persampahan yang terpadu, adaptif, dan berkelanjutan di Provinsi Gorontalo.
_ FHumas