close

Bapppeda dampingi Prefektur Ehime Jepang Kunjungi Lahan Jeruk dan Sawah di Gorontalo, Bahas Strategi Pengendalian Hama dan Pengelolaan Budidaya

posted 1 month ago, BAPPEDA Prov. Gorontalo

Gorontalo, 20 Juni 2025 — Komitmen Pemerintah Provinsi Gorontalo dalam membangun pertanian berkelanjutan dan berdaya saing internasional kembali diperkuat melalui kunjungan kerja dari Tim Prefektur Ehime, Jepang. Kunjungan ini berlangsung selama 4 (empat) hari, dari Selasa hingga Jumat, 17–20 Juni 2025, dan mencakup berbagai kegiatan lapangan, diskusi langsung dengan petani, serta seminar yang membahas strategi pengendalian hama dan pengelolaan tanaman pangan.

Kegiatan diawali pada Selasa, 17 Juni 2025, dengan kunjungan ke Desa Wonosari, Kabupaten Boalemo, salah satu sentra pengembangan buah jeruk di Gorontalo. Di lokasi ini, Tim Ehime Prefektur bersama Bapppeda, dan Dinas Pertanian Provinsi Gorontalo menyelenggarakan workshop lapangan bersama para petani jeruk.

Dalam workshop tersebut, para petani dan tamu dari Jepang mendiskusikan sejumlah hal teknis, antara lain perkembangan varietas jeruk lokal, tantangan iklim, serta pengelolaan budidaya berbasis kearifan lokal. Tim Ehime Prefektur juga mempelajari bagaimana data curah hujan digunakan oleh petani Gorontalo untuk menentukan masa tanam dan pengendalian penyakit yang kerap menyerang saat musim hujan.

Tim Ehime Prefektur tampak antusias saat meninjau langsung lahan pertanian jeruk, memeriksa kondisi buah, dan berdiskusi mengenai metode pemangkasan, pemupukan, dan pengairan. Mereka juga tertarik pada pendekatan agroekologi yang mulai diterapkan beberapa petani lokal, termasuk penggunaan pupuk organik dan perangkap hama alami.

Pada Rabu, 18 Juni 2025, rombongan bergeser ke Kota Gorontalo untuk mengunjungi area sawah di salah satu kelurahan yang menjadi bagian dari program penguatan ketahanan pangan kota.

Di lokasi ini, Tim disambut oleh kelompok tani dan penyuluh lapangan yang menjelaskan proses tanam hingga panen padi, termasuk teknik pengairan, penjadwalan tanam, serta upaya pengendalian hama seperti wereng dan penggerek batang.

Tim dari Prefektur Ehime turun langsung ke lahan sawah dan melakukan pengamatan lapangan terhadap kondisi tanaman padi. Mereka secara seksama mengidentifikasi jenis-jenis hama yang menyerang tanaman, sekaligus memberikan penjelasan langsung kepada petani mengenai karakteristik dan dampak dari hama tersebut terhadap produktivitas padi. Selain itu, tim juga memberikan masukan teknis di lokasi, dengan menunjukkan perbedaan antara tanaman padi yang tumbuh sehat dan padi yang menunjukkan gejala kerusakan atau gangguan pertumbuhan. Observasi ini menjadi kesempatan berharga bagi petani lokal untuk mendapatkan pengetahuan praktis dari pengalaman lapangan tim Ehime.

Kamis, 19 Juni 2025, rangkaian kunjungan dilanjutkan dengan seminar bersama di Kantor Bapppeda Provinsi Gorontalo. Seminar ini mengangkat tema “Pengendalian Hama dan Penyakit”, serta membahas waktu yang tepat untuk melakukan intervensi terhadap serangan hama.

Dalam paparannya, Akimi Uenaka perwakilan dari Tim Ehime menekankan pentingnya memahami siklus hidup hama, perubahan cuaca, serta kondisi tanah sebelum memutuskan untuk melakukan pengendalian. Mereka juga menjelaskan bahwa pengendalian yang dilakukan terlalu dini atau terlambat dapat berdampak buruk pada produktivitas dan menimbulkan kerugian ekonomi yang signifikan.

Diskusi berlangsung aktif, dengan peserta seminar dari berbagai kalangan — mulai dari petani, penyuluh pertanian, peneliti, serta stakeholders terkait — yang saling bertukar pengalaman dan strategi.

Sebagai penutup kunjungan, pada Jumat, 20 Juni 2025, Tim Ehime mengadakan sesi pemaparan hasil evaluasi dari seluruh titik yang telah mereka kunjungi. Dalam sesi tersebut, mereka menyampaikan tiga rekomendasi kunci yang bisa menjadi panduan bagi petani Gorontalo dalam melakukan pengendalian hama secara efektif dan berkelanjutan:

1.    Amati kondisi lahan dan tanaman setiap hari. Pengamatan rutin akan membantu petani mengenali gejala awal serangan hama sebelum dampaknya meluas.

2.    Lakukan pengendalian sebelum hama menyebar, dengan cara cepat tanggap terhadap tanda-tanda serangan, baik secara manual, biologis, maupun kimiawi.

3.    Gunakan pestisida secara bijak dan lakukan rotasi, untuk menghindari resistensi hama serta menjaga keseimbangan ekosistem lahan.

Tim Ehime juga menyampaikan apresiasi atas keterbukaan petani dan pemerintah daerah dalam berbagi pengetahuan. Mereka berharap kerja sama ini dapat terus ditingkatkan ke depannya, termasuk melalui riset bersama, pelatihan lanjutan, atau pertukaran tenaga ahli.

Kepala Bapppeda Provinsi Gorontalo, Dr. Wahyudin A. Katilli, S.STP, MT, dalam sambutannya menyampaikan bahwa kunjungan Tim Prefektur Ehime merupakan bagian dari upaya strategis Pemerintah Provinsi Gorontalo untuk memperkuat sistem pertanian yang adaptif, modern, dan berdaya saing. “Kami menyambut baik semua masukan dari Tim Prefektur Ehime. Rekomendasi yang diberikan akan segera kami tindak lanjuti dalam program pembinaan dan pendampingan petani ke depan,” ujarnya.

Ia menambahkan, kerja sama ini sangat relevan dengan program unggulan yang di gaungkan oleh Gubernur Gorontalo Dr. Gusnar Ismail di sektor pertanian, yang difokuskan pada peningkatan produksi, produktivitas, serta kesejahteraan petani melalui penerapan teknologi tepat guna dan penguatan kapasitas petani. Kolaborasi dengan pihak internasional seperti Ehime menjadi langkah nyata dalam mewujudkan pertanian yang tangguh dan berkelanjutan di Gorontalo. (Agustinus)

PopulerBerita Populer
LainnyaTerbaru
  •  Bidang Riset dan Inovasi Bapppeda Provinsi Gorontalo Menggelar Rapat pembahasan hasil survey Pemetaan gelologi da Geofisika kelautan

    Kota Gorontalo, Bapppeda – Pemerintah Provinsi mengapresiasi kegiatan penyampaian informasi awal dan hasil survei pemetaan geologi dan geofisika kelautan dalam mendukung tata ruang geowisata dan geopark yang ada di perairan Gorontalo, bertempat di ruang rapat Bappeda Provinsi, Selasa (14/05/2024). Apresiasi ini disampaikan Plt. Asisten bidang Administrasi Umum Setda Provinsi, Yosef P. Koton, saat mewakili Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo, memberikan sambutan pada kegiatan tersebut.

    “Ucapan terima kasih kepada Balai besar Survey dan Pemetaan Geologi Kelautan, Badan Geologi Kementerian ESDM RI, yang telah memilih Gorontalo sebagai lokasi legiatan di tahun 2024 ini. Di mana informasi Geologi dan Geofisika Kelautan yang akan dihasilkan dalam survey ini sangat diperlukan untuk mendukung keberlangsungan Geopark Gorontalo,” kata Yosep.

    Dijelaskan Yosep, saat ini Provinsi Gorontalo sedang dalam tahap pengusulan untuk menjadi Geopark Nasional. Proses perencanaan telah dilewati dengan penyusunan rencana induk pengembangan Geopark Gorontalo yang mengangkat tema Gorontalo’s Earth Symphony: Exploring The Diversity Of Land and Ocean.

    “Tema tersebut diangkat karena Geopark Gorontalo memiliki keindahan dan keajaiban bumi serta kehidupan bawah laut yang mengagumgkan. Dengan adanya survey dan pemetaan Geologi yang dilakukan oleh BBSPGL ini tentu memperkaya data Geologi Kelautan dan dapat menjadi tambahan penilaian pada saat Visitasi calon Geopark Nasional,” lanjutnya.

    Berdasarkan Keputusan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Republik Indonesia (ESDM RI), Nomor 150K/GL.01/MEM.E/2023, tentang Penetapan Warisan Geologi (GEOHERITAGE), Bone Bolango, Kabupaten Gorontalo, Gorontalo Utara, dan Boalemo, Provinsi Gorontalo memiliki 24 (dua puluh empat) Situs Warisan Geologi (GEOSITE) yang berada dalam kawasan Geopark Nasional GEOSITE.

    Kawasan tersebut, perlu dikembangkan dengan prinsip konservasi, edukasi, dan pembangunan perekonomian masyarakat. Termasuk mengembangkannya sebagai Destinasi Pariwisata yang berkelanjutan.

    “Sehingganya kami berharap ada survei lanjutan untuk lokasi Gorontalo Utara yang juga masuk dalam kawasan Geopark. Namun data informasi yang mendukung masih sangat minim. Dan juga menghasilkan dokumen yang berkualitas dengan data-data dan informasi Geologi, Geofisika Kelautan, dan Hidro Oseanografi untuk mendukung keberlangsungan Geopark Gorontalo,” pungkasnya.

    Pada survei tahun ini lokasi yang dipilih sesuai dengan deliniasi kawasan Geopark adalah Taludaa sampai Bolihutuo. Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala BBSPGL, Badan Geologi Kementrian ESDM RI, Kepala Bappeda Provinsi, Direktur Pascasarjana UNG, serta stakolder terkait. (Astrin Tobuto)
    1 year ago
  • Penilaian Dokumen Substantif Dan Teknis Penerapan BLUD SMKN Di Provinsi Gorontalo

    Bapppeda Provinsi Gorontalo bersama Biro Pengendalian Ekonomi dan Pembangunan Setda Provinsi Gorontalo menggelar sosialisasi penerapan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).

    Kegiatan yang dilaksanakan di SMKN 2 GORONTALO  ini dibuka Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Handoyo Sugiharto  sekaligus merangkap  Plt Kepala Bapppeda Provinsi Gorontalo . Dalam sambutan pembukaannya, Handoyo Sugiharto menjelaskan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia saat ini tengah mendorong agar setiap SMK menjadi BLUD melalui Teaching Factory.

    Hal ini dimaksudkan agar pengelolaan keuangan SMK yang dihasilkan produk yang bernilai jual di masyarakat dan mampu dikelola oleh SMK untuk peningkatan kapasitas SDM dan kompetensi siswa," berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), maka akan dilaksanakankunjungan ke Sekolah Menegah Kejuruan Negeri (SMKN) oleh Tim Penilai BLUD Provinsi Gorontalo kata bpk Handoyo Sugiharto…

    Saat ini Pemerintah Provinsi Gorontalo melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan telah mengusulkan 3 SMK Negeri yang selanjutnya akan dilakukan penelitian oleh Tim BLUD Provinsi Gorontalo.

    Sosialisasi penerapan BLUD SMK ini mendapatkan apresiasi dari Pemerintah Provinsi Gorontalo, kegiatan ini sebagai penjabaran Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 79 tahun 2019 tentang BLUD pasal 30 bahwa Badan Usaha Layanan Umum Daerah (BLUD) itu dilaksanakan oleh UPT dinas/badan yang bersifat operasional dalam penyediaan barang atau jasa layanan umum.

    Selain itu, sosialisasi ini bertujuan mendorong seluruh SMK di Provinsi Gorontalo mampu mendapatkan keuntungan dan mampu mengelola keuntungan yang dihasilkan dari kualitas SDM.

    Tujuan utama program penerapan BLUD untuk SMK ini diharapkan agar seluruh SMK yang ada di Provinsi Gorontalo mampu memanfaatkan fasilitas di SMK untuk menciptakan semi barang/jasa ataupun produk produk unggulan yang layak untuk dipasarkan di masyarakat.. (Safwan)
    1 year ago
  • Rapat Pembahasan Penajaman Rencana Kerja (Renja) Mitra OPD Bidang PPM

    BAPPPEDA PROVINSI GORONTALO,  Bidang PPM -  Kepala bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (PPM) Abd. Wahab Otaya memimpin pembahasan penajaman rencana kerja (renja) mitra OPD bidang PPM di ruang rapat Olele Bapppeda Provinsi Gorontalo, Senin (6/5/2024). Pembahasan ini diawali dengan pemaparan dari Kepala Bada Kepegawaian Daerah (BKD) dalam hal ini diwakili oleh Sekretaris BKD, Sofyan Tambipi.

     

    “Badan Kepegawaian Daerah merupakan OPD yang bertugas dalam memberikan pelayanan khususnya pelayanan kepegawaian, dimana Sejak tahun 2019 BKD sudah melaksanakan seleksi masuk penerimaan ASN, BKD sudah membuka 5 lowongan jabatan pelaksana yang bisa diikuti oleh kab/kota kami berharap dukungan dari Bapppeda untuk optimalisasi tupoksi” kata Sofyan.

     

    Sementara itu Kepala Bidang PPM  Abd. Wahab Otaya mengatakan, Berdasarkan UU 25 2004 tentang SPPN, kemampuan fiskal menjadi salah satu dasar dalam perencanaan Pembangunan, Tahun depan sudah tidak ada lagi pelaksanaan Pemilu, sehingga kapasitas fiskal daerah tidak terlalu terbebani Tahun 2025, diproyeksikan pagu APBD sebesar 1,4 triliun, turun 500 miliar dibandingkan tahun 2024. Wahab mengungkapkan salah satu sumber pendapatan daerah yang berasal dari penerimaan pajak kenderaan bermotor cakupannya masih sangat rendah, Tahun 2025 target indeks reformasi birokrasi sebesar 88,3% Implementasi sistem merit menjadi fokus kepala daerah untuk bisa dilaksanakan secara optimal.

    “Dengan kondisi ini BKD kami harapkan menjadi leading dalam mengoptimalkan sistem merit di Provinsi Gorontalo untuk mendukung capaian indeks reformasi birokrasi, Dimana Salah satu isu strategis pembangunan tahun 2025 adalah Belum optimalnya Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan dengan Salah satu unsur tema RKPD 2025 adalah Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Stabilitas Keamanan Daerah dengan sasaran Meningkatnya stabilitas  keamanan dan penguatan demokrasi  daerah dan Meningkatnya Kualitas Tata  Kelola Pemerintahan,” Pungkas Wahab. (Febry)
    1 year ago
  • Rapat Fasilitasi Rancangan Awal RPJPD Kabupaten Boalemo Tahun 2025-2045

    Bapppeda Provinsi Gorontalo melaksanakan kegiatan Rapat Fasilitasi Rancangan Awal RPJPD Kabupaten Boalemo Tahun 2025 – 2045 bertempat di Ruang Rapat Saronde Lantai I Bapppeda yang dipimpin oleh Kepala Bidang P2EPD Moh Dikky Sidiki, SE, M. Si, Kepala Bappeda Kabupaten Boalemo Srijun Dangkua, Tim Penyusun RPJPD Kabupaten Boalemo, Fungsional Perencana dan Pelaksana. Kegiatan ini dilaksanakan setelah Pemerintah Kabupaten Boalemo memenuhi persyaratan Fasilitasi di antaranya merampungkan dokumen Ranwal RPJPD, Surat Permintaan Fasilitasi serta pengisian target, sasaran dan indikator yang diinput dalam SIPD.

    Rapat Fasilitasi ini bertujuan untuk dapat memperoleh masukan terhadap permasalahan, isu strategis, arah kebijakan dan sasaran pokok dalam Rancangan Awal RPJPD Kabupaten Boalemo tahun 2025 – 2045 yang sudah diatur dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri No 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025 – 2045. Dalam arahan yang diberikan, Kabid P2EPD selaku pimpinan rapat menekankan tentang substansi dan materi yang harus diakomodir dalam dokumen perencanaan jangka Panjang, timeline waktu sampai penetapan Perda dan Tahapan dalam Penyusunan RPJPD Tahun 2025 – 2045. Sebagai informasi bahwa Kabupaten Boalemo merupakan Kabupaten terakhir yang difasilitasi setelah Kabupaten dan Kota lain yang sebelumnya dilaksanakan kegiatan dan hal yang serupa.

    Dalam Paparan yang dibawakan oleh Kepala Bappeda Kabupaten Boalemo, Visi Kabupaten Boalemo untuuk RPJPD 2025 – 2045 adalah “Boalemo Pusat Agribisnis dan Ekonomi Maritim yang Maju dan Berkelanjutan” yang membawa 8 Misi dan 17 Arah Pembangunan yang sudah diselaraskan dengan Rancangan Akhir RPJPN dan RPJD Provinsi Gorontalo. Dari berbagai sasaran, arah kebijakan dan indikator yang ditampilkan, terdapat beberapa data target yang masih belum terisi serta beberapa catatan yang menjadi atensi dari Tim Review Fungsional Perencana Bapppeda Provinsi Gorontalo menjadi perhatian khusus oleh Kepala Bapppeda dan Tim Penyusun RPJPD Kabupaten Boalemo untuk bisa segera disesuaikan demi sempurnanya penyusun dokumen ini.

    Dalam penutupannya, Kabid P2EPD memberikan keterangan bahwa semua catatan fasilitasi nantinya akan dibuatkan surat resmi yang akan ditandatangani oleh Penjabat Gubernur Gorontalo dan akan segera dikirimkan ke Pemerintah Kabupaten Boalemo sebagai dasar masukan dan perbaikan penyusunan dokumen untuk bisa ditindaklanjuti melalui Musrenbang RPJPD Kabupaten Boalemo. (W)
    1 year ago
  • PEMBAHASAN PENAJAMAN RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2025 MITRA OPD BIDANG PEREKOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM PASCA MUSRENBANG RKPD PROVINSI GORONTALO

    Kepala Bidang Perekonomian dan SDA, Max Moerad, SE, MM Memimpin rapat pembahasan rencana kerja mitra OPD Bidang Perekonomian dan SDA Tahun 2025 di dampingi Ketua TIM sektor Bidang Perekonomian dan SDA, Pejabat Fungsional Perencana Ahli Madya dan Pejabat Fungsional Perencana Ahli Muda serta pelaksana di Bidang Perekonomian dan SDA.

    Rapat penajaman rencana kerja (RENJA) Tahun 2025 OPD Mitra Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam Bapppeda Provinsi Gorontalo dilksanakan mulai Tanggal 3 Mei 2024 sd 13 Mei 2024 di Ruang Rapat LT.2 Bapppeda Provinsi Gorontalo

    Pada pertemuan pertama pembahasan renja mitra OPD Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo bahwa rapat ini tindak lanjut dari hasil Musrenbang RKPD Provinsi Gorontalo pada tanggal 23 ssampai dengan 25 April Tahun 2024 di Hotel Aston Kota Gorontalo, bahwa Tahun 2025 itu yang menjadi pijakan pembagunan perencanaan, oleh karena itu perencanaan Tahun 2025 itu adalah awal tahun perencanaan 20 Tahun, 2025-2045 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) selaras dengan RPJMN dalam rangka pencapaian Indonesia Emas.

    Oleh karena itu menetapkan tema  RKPD Tahun 2025 Tahun pertama pelaksana RPJPD Tahap pertama sehingga tema sudah mulai diselaraskan dengan tahapan pembangunan RPJPD sehingga inilah “transformasi Sosial Ekonomi Hilirisasi Sumber Daya Alam Berkelanjutan” yang didukung Tata Kelola Pemerintahan.Ungkap Max Moerad.

    Sehingga tujuan dilaksanakannya Penajaman Rencana Kerja Mitra OPD adalah digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja  Daerah (APBD) dengan sebagai dasar pengusulan Program/Kegiatan yang akan dibaiayi APBD Provinsi dan APBN.
    1 year ago