Gorontalo, 30 Juni 2025 — Bapppeda Provinsi Gorontalo menyelenggarakan Diseminasi Hasil Riset Pendanaan Riset Pembangunan Berkelanjutan (PRPB) yang mengangkat tema “Inovasi Green Curtain, Green Canopy, dan Green Roof Berbasis Serat Ijuk Arenga Pinnata: Solusi Kemandirian Energi dan Kenyamanan Termal”. Kegiatan berlangsung di ruang rapat lantai 3 Kantor Bapppeda Provinsi Gorontalo dan menjadi wadah penting dalam menyampaikan hasil riset strategis yang mendukung pembangunan berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.
Acara
ini dibuka secara resmi oleh Kepala
Bapppeda Provinsi Gorontalo, Dr. Wahyudin A. Katili, S.STP, MT,
yang menekankan bahwa riset yang dipaparkan memiliki potensi besar dalam
menjawab tantangan perubahan iklim serta kebutuhan energi alternatif yang ramah
lingkungan.
“Riset
ini menjadi bukti bahwa sumber daya lokal seperti serat ijuk dari pohon aren
dapat menjadi solusi inovatif dalam menghadirkan infrastruktur hijau yang
mendukung efisiensi energi dan kenyamanan termal di kawasan tropis. Kami ingin
agar riset ini tidak berhenti pada level akademik, tapi benar-benar bisa diimplementasikan
dalam kebijakan pembangunan di daerah,” ujarnya.
Lebih
lanjut, Dr. Wahyudin menyampaikan bahwa kegiatan ini selaras dengan visi, misi, dan
program prioritas Gubernur dan Wakil Gubernur Gorontalo,
khususnya dalam penguatan
peran UMKM sebagai motor penggerak ekonomi daerah. Menurutnya,
inovasi berbasis sumber daya lokal seperti serat ijuk dapat menjadi pintu masuk
untuk pengembangan produk-produk UMKM yang bernilai tambah dan ramah
lingkungan.
“Pemerintah
Provinsi Gorontalo berkomitmen untuk meningkatkan kualitas dan produktivitas
UMKM melalui pendekatan yang inklusif. Ini sekaligus menjadi jawaban atas
berbagai tantangan seperti stagnasi usaha, keterbatasan inovasi, dan lemahnya
sinergi lintas sektor,” tegasnya.
Ia
juga menjelaskan bahwa konsep
ekonomi inklusif yang saat ini sedang didorong oleh Pemerintah
Provinsi Gorontalo mencakup empat hal utama, Pertumbuhan
ekonomi yang merata,
Pelibatan seluruh aktor pembangunan,
yaitu pemerintah, swasta, masyarakat, dan akademisi, Akses yang setara terhadap sumber daya dan peluang, serta
Fokus pada pemberdayaan lokal dan keberlanjutan.
Sementara
itu, Prof. Dr. rer. nat. Mohamad Jahja selaku narasumber utama sekaligus
peneliti dari Universitas Negeri Gorontalo, menyampaikan bahwa riset ini
mengedepankan konsep fungsi ganda, di mana elemen-elemen seperti green curtain
dan green roof tidak hanya berfungsi estetis, tetapi juga memiliki peran
ekologis dan teknologis. Serat ijuk aren digunakan sebagai material utama
karena memiliki daya tahan tinggi, kemampuan menyerap panas, dan dapat
diintegrasikan dengan sistem struktur modern.
“Inovasi
ini merupakan bentuk integrasi holistik antara kemajuan teknologi, kearifan
lokal, dan kepedulian terhadap lingkungan. Kami mengembangkan pendekatan yang
menggabungkan teknik arsitektural, prinsip ekologi tropis, serta konsep ekonomi
sirkular berbasis UMKM,” jelas Prof. Jahja.
Lebih
jauh, Prof. Jahja menjelaskan bahwa riset ini juga mempertimbangkan dampak
lingkungan jangka panjang. Penggunaan bahan alami dan proses produksi yang minim
emisi menjadi bagian dari strategi mengurangi jejak karbon, sekaligus
memperluas peluang kerja ramah lingkungan di tingkat lokal.
“Kami
tidak hanya berbicara soal bangunan yang sejuk, tetapi bagaimana pendekatan ini
bisa menjadi bagian dari solusi sistemik menghadapi perubahan iklim. Ini adalah
bentuk rekayasa lingkungan berbasis lokal yang aplikatif dan inklusif,”
ujarnya.
Diseminasi
ini dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan, di antaranya, OPD Provinsi
Gorontalo dan OPD Kabupaten/Kota terkait, Balai
Wilayah Sungai Sulawesi II
Kementerian PUPR, BKSDA Wilayah II Gorontalo
Kementerian LHK, LPPM Universitas Negeri Gorontalo,
Tim peneliti UNG, Perwakilan dari sektor swasta, komunitas lingkungan, dan
pelaku UMKM.
Kegiatan
ini menjadi forum penting untuk memperkuat sinergi lintas sektor dalam
mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan dan berbasis potensi lokal.
Pada akhir kegiatan, peserta menyampaikan komitmen untuk mendukung penerapan
hasil riset ini dalam skala yang lebih luas, termasuk dalam proyek-proyek
percontohan di sektor publik maupun swasta.
“Kami
berharap bahwa melalui riset ini, Provinsi Gorontalo dapat menjadi pelopor
dalam pengembangan infrastruktur hijau berbasis bahan alami sekaligus mendorong
kebangkitan UMKM berbasis inovasi dan lingkungan,” tutup Dr. Wahyudin.
Selain
memaparkan hasil riset, Tim Riset Universitas Negeri Gorontalo bersama mitra
turut menyuguhkan demonstrasi langsung proses pemintalan serat ijuk menggunakan
alat pemintal yang dirancang khusus. Dalam sesi ini, peserta disuguhkan
bagaimana serat ijuk dari pohon aren diolah secara bertahap hingga menjadi tali
ijuk yang kuat dan siap pakai, yang nantinya dapat dimanfaatkan dalam penerapan
green curtain, green canopy, maupun green roof. (Manyoe Agustinus)
Bappeda Provinsi Gorontalo berkolaborasi dengan SKALA melaksanakan “Seminar Pemanfaatan Dashboard Kenaikan Muka Air Laut/Sea Level Rise (SLR) dan Sosialisasi Hasil Analisis Dampak SLR terhadap Layanan Dasar di Gorontalo” serta “Workshop penulisan Policy Brief tentang Dampak Kenaikan Muka Air Laut” pada 6-7 Mei 2026 di Aston Hotel Kota Gorontalo. Bidang Penelitian dan Pengembangan Bappeda Provinsi Gorontalo mengambil peran dalam memfasilitasi sekaligus menindaklanjuti hasil kerja sama antara Kementerian PPN/Bappenas dan SKALA yang telah melakukan Analisis Dampak Kenaikan Permukaan Air Laut untuk pengembangan Dashboard Sea Level Rise (SLR) sebagai alat analisis terintegrasi.
Seminar dan Sosialisasi ini dibuka oleh Bapak Drs. Risjon Sunge, M.Si selaku Staf Ahli Bidang Perekenomian, Keuangan, dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo. Kegiatan ini menghadirkan sejumlah narasumber yaitu Mohammad Irfan Saleh, S.T, MPP, PhD. (Direktur Sumber Daya Air, Kementerian PPN/Bappenas), Dr. Muhammad Cholifihani, SE, M.A. (Direktur Kependudukan dan Jaminan Sosial, Kementerian PPN/Bappenas), Benjamin Sibarani, ST, MM (Perencana Sekretariat direktorat jendral Bina Bangda Kemendagri), Dr. Wahyudin A. Katili, S.STP., MT, (Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Gorontalo), Rahman Dako (Climate Change Impact Specialist SKALA Gorontalo). Mereka mengulas mengenai bagaimana perubahan iklim dapat memberikan dampak pada kenaikan muka air laut, pengaruh Kenaikan muka air laut terhadap masyarakat miskin, layanan publik, Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan layanan dasar masyarakat, mitigasi dampak bencana akibat permukaan air laut, serta tantangan dan hambatan implementasi perencanaan berbasis bencana. Seminar dan Sosialisasi ini juga dihadiri oleh jajaran OPD Provinsi Gorontalo, OPD Kabupaten/Kota terkait, unsur perguruan tinggi, Mitra Pembangunan dan Jaringan Masyarakat Sipil, SKALA Gorontalo serta partisipan Penulisan Policy Brief yang tergabung dalam Forum Analis Kebijakan Publik Provinsi Gorontalo.
Kegiatan ini juga memperkenalkan Aplikasi SEPAKAT yang berfungsi untuk mengidentifikasi wilayah rawan SLR dan memberikan data-driven insight mencakup indikator sosial-ekonomi, capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM), Gender, Disabilitas, dan Inklusi Sosial (GEDSI), analisis jarak, kualitas belanja, hingga prediksi berbasis machine learning. Dengan adanya Dashboard ini diharapkan Pemerintah Provinsi Gorontalo dapat mengenali kondisi wilayahnya serta mengetahui jumlah potensi warga dan fasilitas layanan terdampak sehingga kebijakan dapat disusun untuk pencegahan maupun mitigasi.
Seminar dan Sosialisasi ini kemudian dilanjutkan dengan Workshop penulisan Policy Brief pada hari ke-2 yang dipandu oleh Lead dan Tim Public Policy SKALA Pusat serta Tim SEPAKAT Direktorat Kempendudukan dan jaminan sosial Bappenas dengan tema Policy Brief : “Dampak Kenaikan Muka Air Laut, terhadap Pendidikan, Kesehatan, dan Sosial Ekonomi”, menggunakan data yang bersumber pada aplikasi SEPAKAT yang mengacu pada data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek), Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) serta data dari Badan Pusat Statistik (BPS). Sesi ini memberikan arahan terkait tata cara penulisan, pembinaan, monitoring, presentasi hasil kerja penulisan dari masing-masing kelompok, dan penyampaian draft awal serta tindak lanjut Policy Brief.
Kegiatan yang berlangsung selama dua hari ini ditutup oleh Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Bappeda Provinsi Gorontalo, Tity Iriani Datau, S.PT., M.Si, yang menyampaikan hasil dari penulisan policy brief ini sebagai sangat penting dalam analisis kebijakan yang akuntabel, efektif, berbasis bukti terhadap isu publik terkait dampak kenaikan muka air laut di Provinsi Gorontalo dan berkomitmen untuk mengawal hasilnya nanti untuk dapat di diseminasikan kepada pemangku kebijakan di provinsi dan kabupaten/kota dalam agenda perencanaan pembangunan daerah.
Gorontalo – Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Gorontalo melaksanakan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis (Bimtek) penginputan Sistem Informasi Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah (SIPD DALEV), yang berlangsung di Ballroom Karawo Bappeda Provinsi Gorontalo, Jumat (24/4/2026).
Kegiatan tersebut di Pimpin langsung oleh Kepala BAPPEDA Provinsi Gorontalo Dr. Wahyudin Katili, S.STP.MT serta diikuti oleh para pejabat fungsional perencana dan pelaksana dari seluruh
Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo.
Sosialisasi ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman serta kapasitas OPD
dalam penginputan data pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah melalui
sistem SIPD.
Kepala
Bappeda Provinsi Gorontalo, Wahyudin A. Katili, dalam sambutannya menyampaikan
bahwa penerapan SIPD merupakan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70
Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Pada Pasal 8
disebutkan bahwa hasil evaluasi capaian kinerja dan keuangan, termasuk faktor
pendukung dan penghambat dalam pencapaian target kinerja, menjadi bagian dari
data dan informasi perencanaan pembangunan daerah yang dikelola secara
elektronik.
“Penerapan
SIPD saat ini terus dikembangkan oleh Kementerian Dalam Negeri sebagai salah
satu instrumen penting dalam mewujudkan akuntabilitas dan transparansi sistem
pemerintahan yang terintegrasi, mulai dari perencanaan, penganggaran hingga
monitoring dan evaluasi,” ujar Wahyudin.
Lebih
lanjut, ia menegaskan bahwa SIPD DALEV diharapkan mampu menjadi instrumen utama
dalam pengendalian dan evaluasi kinerja, sehingga dapat menjadi tolok ukur
pencapaian kinerja organisasi secara terukur dan berkelanjutan.
Ke
depan, Bappeda juga mendorong peran Dinas Komunikasi dan Informatika untuk
mengembangkan dashboard kinerja bagi pimpinan daerah. Hal ini bertujuan agar
Gubernur dan Wakil Gubernur dapat memantau capaian kinerja secara lebih
komprehensif, tidak hanya melalui aplikasi monitoring dan evaluasi, tetapi juga
melalui SIPD DALEV sebagai bagian integral dari sistem evaluasi kinerja daerah.
Melalui
kegiatan ini, diharapkan seluruh OPD dapat mengoptimalkan pemanfaatan SIPD
DALEV dalam mendukung proses pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah yang
lebih efektif, transparan, dan akuntabel.
#Humas
Badan Riset dan Inovasi Nasional
(BRIN) secara resmi meluncurkan Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) 2025 sebagai
instrumen strategis untuk memperkuat peran daerah dalam mendukung daya saing nasional
yang produktif dan inklusif. Peluncuran ini menjadi momentum penting dalam
mendorong transformasi pembangunan berbasis inovasi dan penguatan ekosistem
daerah.
Kegiatan rilis IDSD 2025
diselenggarakan di Auditorium Sumitro Djojohadikusumo, Jakarta, pada Selasa, 24
Februari 2026. Acara tersebut dihadiri langsung oleh Kepala BRIN Prof. Arif
Satria, Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, Kepala BPS Amalia
Adininggar Widyasanti, serta Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto.
Kegiatan yang digelar secara hybrid
ini dihadiri oleh perwakilan dari 10 Kementerian/Lembaga serta diikuti oleh 546
Kepala Daerah dari seluruh Indonesia, baik secara luring maupun daring.
Penguatan daya saing dalam kerangka
IDSD mencakup penciptaan lingkungan yang kondusif bagi produktivitas jangka
panjang. Hal ini meliputi peningkatan kualitas sumber daya manusia, perbaikan
iklim usaha, penguatan sistem keuangan, hingga optimalisasi pemanfaatan
teknologi dan inovasi dalam pembangunan daerah.
Pada kesempatan tersebut, Gubernur
Gorontalo yang diwakili oleh Staf Khusus Gubernur Bidang Infrastruktur dan
Pariwisata, Bapak Boni Mochtar Ointoe, menerima sertifikat apresiasi dari
Kepala BRIN atas capaian IDSD 2025 Provinsi Gorontalo dengan skor 3,58, yang
berada di atas rata-rata nasional sebesar 3,50. Capaian ini menjadi wujud
komitmen Pemerintah Provinsi Gorontalo dalam memperkuat daya saing dan inovasi
daerah secara berkelanjutan.
Dari 12 pilar yang diukur dalam IDS
yang meliputi aspek lingkungan pendukung, sumber daya manusia, pasar, serta
ekosistem inovasi, Provinsi Gorontalo mencatat peningkatan signifikan pada
pilar infrastruktur dan sistem keuangan. Dibandingkan tahun 2024, skor kedua
pilar tersebut meningkat sebesar 0,5 poin, menunjukkan perbaikan yang cukup
progresif dalam mendukung aktivitas ekonomi dan investasi daerah.
Kepala Bappeda Provinsi Gorontalo,
Dr. Wahyudin Athar Katili, S.STP, MT, menyampaikan bahwa tantangan ke depan
adalah memenuhi target Indikator Kinerja Utama Daerah dalam RPJMD 2025–2029.
“Pada tahun 2026, Provinsi
Gorontalo menargetkan skor IDSD sebesar 3,68 atau meningkat 0,1 poin dari
capaian tahun ini. Untuk itu, dibutuhkan upaya kolaboratif seluruh pemangku
kepentingan dalam memperkuat kualitas pembangunan daerah,” ujarnya.
Pemerintah Provinsi Gorontalo optimistis bahwa dengan penguatan kebijakan berbasis riset dan inovasi, serta sinergi lintas sektor, target peningkatan daya saing daerah dapat tercapai secara berkelanjutan, sekaligus berkontribusi nyata terhadap peningkatan daya saing nasional.
GORONTALO, 19
Februari 2026 — BAPPEDA Provinsi Gorontalo bersama
perwakilan JIKTI (Jaringan Ikatan Peneliti Indonesia) wilayah timur yang di
koordinir oleh Dr. Hijrah Lahaling S.H.I., M.H menggelar diskusi strategis
sebagai persiapan Stakeholders Meeting dan Workshop Kolaborasi yang akan
dilaksanakan pada 25–26 Februari 2026 di Gorontalo.
Kegiatan ini
merupakan tindak lanjut Forum Pengetahuan Peneliti Indonesia Timur 2025 hasil
kolaborasi BaKTI–KONEKSI dan Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo, dalam rangka
menyusun proposal riset kolaboratif untuk memperkuat kebijakan berbasis bukti.
Dalam diskusi
tersebut, beberapa tema yang sebelumnya dihimpun kembali dikerucutkan
berdasarkan tingkat urgensinya. Lima tema yang dibahas meliputi pemberdayaan
UMKM dan entrepreneurship berbasis potensi lokal, kebijakan inklusi sosial dan
disabilitas, konservasi lingkungan dan energi terbarukan, penguatan tata kelola
pemerintahan berbasis teknologi, serta pengembangan ekonomi hijau.
Adapun hasil
diskusi ini menunjukkan bahwa forum sepakat memfokuskan pada tiga tema utama
yang memiliki urgensi tinggi dan memberikan dampak langsung bagi masyarakat
Gorontalo serta mengacu pada program strategis nasional dan prioritas provinsi
gorontalo yang dituangkan dalam RPJMD 2025-2029. "Kalau tiga tema itu
kan kita sudah tetapkan, tinggal merumuskan judul penelitian yang tepat untuk
masing-masing tema,” ujar Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan, Tity
Iriani Datau, STP, M.Si.
Workshop yang akan dilaksanakan selama dua hari nanti akan difasilitasi
oleh BaKTI-KONEKSI dan diikuti oleh tiga puluh lima orang peneliti aktif yang
tergabung dalam JIKTI. Harapnya Kegiatan kolaboratif berikutnya akan
menitikberatkan pada penyusunan judul penelitian, perumusan masalah, pemilihan
metode, dan penetapan hasil yang jelas. Langkah ini memastikan setiap proposal
siap dikembangkan lebih lanjut dan diajukan dalam skema kolaboratif yang terstruktur.