Bappeda Provinsi Gorontalo berkolaborasi dengan SKALA melaksanakan “Seminar Pemanfaatan Dashboard Kenaikan Muka Air Laut/Sea Level Rise (SLR) dan Sosialisasi Hasil Analisis Dampak SLR terhadap Layanan Dasar di Gorontalo” serta “Workshop penulisan Policy Brief tentang Dampak Kenaikan Muka Air Laut” pada 6-7 Mei 2026 di Aston Hotel Kota Gorontalo. Bidang Penelitian dan Pengembangan Bappeda Provinsi Gorontalo mengambil peran dalam memfasilitasi sekaligus menindaklanjuti hasil kerja sama antara Kementerian PPN/Bappenas dan SKALA yang telah melakukan Analisis Dampak Kenaikan Permukaan Air Laut untuk pengembangan Dashboard Sea Level Rise (SLR) sebagai alat analisis terintegrasi. 

Seminar dan Sosialisasi ini dibuka oleh Bapak Drs. Risjon Sunge, M.Si selaku Staf Ahli Bidang Perekenomian, Keuangan, dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo. Kegiatan ini menghadirkan sejumlah narasumber yaitu Mohammad Irfan Saleh, S.T, MPP, PhD. (Direktur Sumber Daya Air, Kementerian PPN/Bappenas), Dr. Muhammad Cholifihani, SE, M.A. (Direktur Kependudukan dan Jaminan Sosial, Kementerian PPN/Bappenas), Benjamin Sibarani, ST, MM (Perencana Sekretariat direktorat jendral Bina Bangda Kemendagri), Dr. Wahyudin A. Katili, S.STP., MT, (Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Gorontalo), Rahman Dako (Climate Change Impact Specialist SKALA Gorontalo). Mereka mengulas mengenai bagaimana perubahan iklim dapat memberikan dampak pada kenaikan muka air laut,  pengaruh Kenaikan muka air laut terhadap masyarakat miskin, layanan publik, Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan layanan dasar masyarakat, mitigasi dampak bencana akibat permukaan air laut, serta tantangan dan hambatan implementasi perencanaan berbasis bencana. Seminar dan Sosialisasi ini juga dihadiri oleh jajaran OPD Provinsi Gorontalo, OPD Kabupaten/Kota terkait, unsur perguruan tinggi, Mitra Pembangunan dan Jaringan Masyarakat Sipil, SKALA Gorontalo serta partisipan Penulisan Policy Brief  yang tergabung dalam Forum Analis Kebijakan Publik Provinsi Gorontalo.

Kegiatan ini juga memperkenalkan Aplikasi SEPAKAT yang berfungsi untuk mengidentifikasi wilayah rawan SLR dan memberikan data-driven insight mencakup indikator sosial-ekonomi, capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM), Gender, Disabilitas, dan Inklusi Sosial (GEDSI),   analisis jarak, kualitas belanja, hingga prediksi berbasis machine learning. Dengan adanya Dashboard ini diharapkan Pemerintah Provinsi Gorontalo dapat mengenali kondisi wilayahnya serta mengetahui jumlah potensi warga dan fasilitas layanan terdampak sehingga kebijakan dapat disusun untuk pencegahan maupun mitigasi.

Seminar dan Sosialisasi ini kemudian dilanjutkan dengan Workshop penulisan Policy Brief  pada hari ke-2 yang dipandu oleh Lead dan Tim Public Policy SKALA Pusat serta Tim SEPAKAT Direktorat Kempendudukan dan jaminan sosial Bappenas dengan tema Policy Brief : “Dampak Kenaikan Muka Air Laut, terhadap Pendidikan, Kesehatan, dan Sosial Ekonomi”, menggunakan data yang bersumber pada aplikasi SEPAKAT yang mengacu pada data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek), Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) serta data dari Badan Pusat Statistik (BPS). Sesi ini memberikan arahan terkait tata cara penulisan, pembinaan, monitoring, presentasi hasil kerja penulisan dari masing-masing kelompok, dan penyampaian draft awal serta tindak lanjut Policy Brief.

Kegiatan  yang berlangsung selama dua hari ini ditutup oleh Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Bappeda Provinsi Gorontalo, Tity Iriani Datau, S.PT., M.Si, yang menyampaikan hasil dari penulisan policy brief  ini sebagai sangat penting dalam analisis kebijakan yang akuntabel, efektif, berbasis bukti terhadap isu publik terkait dampak kenaikan muka air laut di Provinsi Gorontalo dan berkomitmen untuk mengawal hasilnya nanti untuk dapat di diseminasikan kepada pemangku kebijakan di provinsi dan kabupaten/kota dalam agenda perencanaan pembangunan daerah.

Gorontalo – Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Gorontalo melaksanakan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis (Bimtek) penginputan Sistem Informasi Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah (SIPD DALEV), yang berlangsung di Ballroom Karawo Bappeda Provinsi Gorontalo, Jumat (24/4/2026).

Kegiatan tersebut di Pimpin langsung oleh Kepala BAPPEDA Provinsi Gorontalo Dr. Wahyudin Katili, S.STP.MT serta diikuti oleh para pejabat fungsional perencana dan pelaksana dari seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo. Sosialisasi ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman serta kapasitas OPD dalam penginputan data pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah melalui sistem SIPD.

Kepala Bappeda Provinsi Gorontalo, Wahyudin A. Katili, dalam sambutannya menyampaikan bahwa penerapan SIPD merupakan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Pada Pasal 8 disebutkan bahwa hasil evaluasi capaian kinerja dan keuangan, termasuk faktor pendukung dan penghambat dalam pencapaian target kinerja, menjadi bagian dari data dan informasi perencanaan pembangunan daerah yang dikelola secara elektronik.

“Penerapan SIPD saat ini terus dikembangkan oleh Kementerian Dalam Negeri sebagai salah satu instrumen penting dalam mewujudkan akuntabilitas dan transparansi sistem pemerintahan yang terintegrasi, mulai dari perencanaan, penganggaran hingga monitoring dan evaluasi,” ujar Wahyudin.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa SIPD DALEV diharapkan mampu menjadi instrumen utama dalam pengendalian dan evaluasi kinerja, sehingga dapat menjadi tolok ukur pencapaian kinerja organisasi secara terukur dan berkelanjutan.

Ke depan, Bappeda juga mendorong peran Dinas Komunikasi dan Informatika untuk mengembangkan dashboard kinerja bagi pimpinan daerah. Hal ini bertujuan agar Gubernur dan Wakil Gubernur dapat memantau capaian kinerja secara lebih komprehensif, tidak hanya melalui aplikasi monitoring dan evaluasi, tetapi juga melalui SIPD DALEV sebagai bagian integral dari sistem evaluasi kinerja daerah.

Melalui kegiatan ini, diharapkan seluruh OPD dapat mengoptimalkan pemanfaatan SIPD DALEV dalam mendukung proses pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah yang lebih efektif, transparan, dan akuntabel.

#Humas

Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) secara resmi meluncurkan Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) 2025 sebagai instrumen strategis untuk memperkuat peran daerah dalam mendukung daya saing nasional yang produktif dan inklusif. Peluncuran ini menjadi momentum penting dalam mendorong transformasi pembangunan berbasis inovasi dan penguatan ekosistem daerah.

Kegiatan rilis IDSD 2025 diselenggarakan di Auditorium Sumitro Djojohadikusumo, Jakarta, pada Selasa, 24 Februari 2026. Acara tersebut dihadiri langsung oleh Kepala BRIN Prof. Arif Satria, Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, serta Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto.

Kegiatan yang digelar secara hybrid ini dihadiri oleh perwakilan dari 10 Kementerian/Lembaga serta diikuti oleh 546 Kepala Daerah dari seluruh Indonesia, baik secara luring maupun daring.

Penguatan daya saing dalam kerangka IDSD mencakup penciptaan lingkungan yang kondusif bagi produktivitas jangka panjang. Hal ini meliputi peningkatan kualitas sumber daya manusia, perbaikan iklim usaha, penguatan sistem keuangan, hingga optimalisasi pemanfaatan teknologi dan inovasi dalam pembangunan daerah.

Pada kesempatan tersebut, Gubernur Gorontalo yang diwakili oleh Staf Khusus Gubernur Bidang Infrastruktur dan Pariwisata, Bapak Boni Mochtar Ointoe, menerima sertifikat apresiasi dari Kepala BRIN atas capaian IDSD 2025 Provinsi Gorontalo dengan skor 3,58, yang berada di atas rata-rata nasional sebesar 3,50. Capaian ini menjadi wujud komitmen Pemerintah Provinsi Gorontalo dalam memperkuat daya saing dan inovasi daerah secara berkelanjutan.

Dari 12 pilar yang diukur dalam IDS yang meliputi aspek lingkungan pendukung, sumber daya manusia, pasar, serta ekosistem inovasi, Provinsi Gorontalo mencatat peningkatan signifikan pada pilar infrastruktur dan sistem keuangan. Dibandingkan tahun 2024, skor kedua pilar tersebut meningkat sebesar 0,5 poin, menunjukkan perbaikan yang cukup progresif dalam mendukung aktivitas ekonomi dan investasi daerah.

Kepala Bappeda Provinsi Gorontalo, Dr. Wahyudin Athar Katili, S.STP, MT, menyampaikan bahwa tantangan ke depan adalah memenuhi target Indikator Kinerja Utama Daerah dalam RPJMD 2025–2029.

“Pada tahun 2026, Provinsi Gorontalo menargetkan skor IDSD sebesar 3,68 atau meningkat 0,1 poin dari capaian tahun ini. Untuk itu, dibutuhkan upaya kolaboratif seluruh pemangku kepentingan dalam memperkuat kualitas pembangunan daerah,” ujarnya.

Pemerintah Provinsi Gorontalo optimistis bahwa dengan penguatan kebijakan berbasis riset dan inovasi, serta sinergi lintas sektor, target peningkatan daya saing daerah dapat tercapai secara berkelanjutan, sekaligus berkontribusi nyata terhadap peningkatan daya saing nasional.

GORONTALO, 19 Februari 2026 — BAPPEDA Provinsi Gorontalo bersama perwakilan JIKTI (Jaringan Ikatan Peneliti Indonesia) wilayah timur yang di koordinir oleh Dr. Hijrah Lahaling S.H.I., M.H menggelar diskusi strategis sebagai persiapan Stakeholders Meeting dan Workshop Kolaborasi yang akan dilaksanakan pada 25–26 Februari 2026 di Gorontalo.

Kegiatan ini merupakan tindak lanjut Forum Pengetahuan Peneliti Indonesia Timur 2025 hasil kolaborasi BaKTI–KONEKSI dan Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo, dalam rangka menyusun proposal riset kolaboratif untuk memperkuat kebijakan berbasis bukti.

Dalam diskusi tersebut, beberapa tema yang sebelumnya dihimpun kembali dikerucutkan berdasarkan tingkat urgensinya. Lima tema yang dibahas meliputi pemberdayaan UMKM dan entrepreneurship berbasis potensi lokal, kebijakan inklusi sosial dan disabilitas, konservasi lingkungan dan energi terbarukan, penguatan tata kelola pemerintahan berbasis teknologi, serta pengembangan ekonomi hijau.

Adapun hasil diskusi ini menunjukkan bahwa forum sepakat memfokuskan pada tiga tema utama yang memiliki urgensi tinggi dan memberikan dampak langsung bagi masyarakat Gorontalo serta mengacu pada program strategis nasional dan prioritas provinsi gorontalo yang dituangkan dalam RPJMD 2025-2029. "Kalau tiga tema itu kan kita sudah tetapkan, tinggal merumuskan judul penelitian yang tepat untuk masing-masing tema,” ujar Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan, Tity Iriani Datau, STP, M.Si.

Workshop yang akan dilaksanakan selama dua hari nanti akan difasilitasi oleh BaKTI-KONEKSI dan diikuti oleh tiga puluh lima orang peneliti aktif yang tergabung dalam JIKTI. Harapnya Kegiatan kolaboratif berikutnya akan menitikberatkan pada penyusunan judul penelitian, perumusan masalah, pemilihan metode, dan penetapan hasil yang jelas. Langkah ini memastikan setiap proposal siap dikembangkan lebih lanjut dan diajukan dalam skema kolaboratif yang terstruktur.

GORONTALO, 12 Februari 2026 — BAPPEDA Provinsi Gorontalo bersama Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) membahas penguatan pengelolaan persampahan terpadu melalui optimalisasi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Talumelito. Rapat ini menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan lembaga riset dalam merumuskan kebijakan dan penerapan teknologi pengelolaan sampah yang berkelanjutan.

Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Bappeda Provinsi Gorontalo, Tity Iriani  Datau, STP, M.Si menyampaikan bahwa persoalan persampahan merupakan isu lingkungan yang harus segera ditangani, terutama terkait potensi pencemaran air lindi di TPA Talumelito. Ia juga mengungkapkan bahwa sejak 2023, Provinsi Gorontalo telah menjalin kolaborasi internasional dengan Jepang dalam pengelolaan lingkungan sebagai bagian dari upaya mencari solusi jangka panjang.

Dalam rapat tersebut, Bapak Marten memaparkan kondisi eksisting TPA Talumelito yang telah beroperasi sejak 2011 dan masih aktif hingga kini. Peningkatan timbulan sampah menjadi tantangan utama, dengan volume sampah masuk sekitar 140 ton dan tingkat penerimaan mencapai 70%. Keterbatasan kapasitas kolam serta pemilahan sampah yang belum optimal menyebabkan sistem landfill masih dominan digunakan.

Dari aspek riset dan teknologi, disampaikan bahwa pengelola TPA telah menerima hasil kajian dari Institut Teknologi Bandung (ITB) terkait klasifikasi jenis sampah, serta melakukan pengujian kualitas air secara rutin dengan hasil yang dinyatakan aman. Peluang penerapan teknologi pemilah sampah otomatis turut dibahas, namun implementasinya masih memerlukan kejelasan kerja sama dan kajian menyeluruh dari sisi teknis, kebijakan, dan ekonomi.

Sebagai penegasan, perwakilan BRIN menyampaikan dukungan terhadap pengelolaan persampahan berbasis riset agar kebijakan dan teknologi yang diterapkan tepat guna. Rapat ini menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah, akademisi, dan lembaga riset dalam mewujudkan pengelolaan persampahan yang terpadu, adaptif, dan berkelanjutan di Provinsi Gorontalo.

_ FHumas