Sekretariat
SDGs Provinsi Gorontalo menyelenggarakan workshop penyusunan Rencana Aksi
Daerah (RAD) SDGs 2025–2030, yang difokuskan pada pembahasan capaian,
tantangan, dan strategi pelaksanaan Pilar Sosial serta Pilar Hukum dan Tata
Kelola.
Kegiatan ini
menjadi bagian penting dari tahapan penyusunan dokumen RAD SDGs, yang akan
menjadi pedoman arah kebijakan pembangunan berkelanjutan Provinsi Gorontalo
untuk lima tahun ke depan. Kegiatan workshop dibuka secara resmi oleh Kepala
Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bappeda Provinsi Gorontalo, Abd
Wahab Otaya.
Dalam
sambutannya, Abdul Wahab menyampaikan bahwa penyusunan RAD SDGs bukan sekadar
memenuhi komitmen global, tetapi juga menjadi upaya bersama untuk memastikan
pembangunan daerah mampu menjawab isu-isu prioritas lokal, terutama di bidang
sosial dan tata kelola pemerintahan.
“Sinergi
lintas sektor menjadi kunci dalam memastikan SDGs tidak berhenti pada dokumen,
tetapi hadir dalam aksi nyata yang dirasakan masyarakat,” ujarnya.
Sementara itu,
Penanggung jawab kegiatan Wiwik Junus Ismail menyampaikan, bahwa diskusi
berlangsung interaktif dan produktif, menghasilkan berbagai masukan strategis
untuk memperkuat kebijakan dan program pada Pilar Sosial serta Pilar Hukum dan
Tata Kelola.
“Beberapa isu
yang mengemuka meliputi Indikator Prevalence of Undernourishment (POU) yang
mengukur persentase populasi yang mengalam kekurangan gizi dan kalori. Selain
itu juga terkait Anak tidak Sekolah, peningkatan kualitas pelayanan sosial
dasar, penguatan kelembagaan dan partisipasi masyarakat, serta pengembangan
tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel,” jelasnya.
Melalui kegiatan
ini, Sekretariat SDGs Provinsi Gorontalo menegaskan komitmennya untuk
memperkuat kolaborasi antar pemangku kepentingan dalam penyusunan RAD SDGs
2025–2030.
Dokumen ini
diharapkan menjadi instrumen strategis, yang tidak hanya mendukung pencapaian
target SDGs di tingkat provinsi, tetapi juga mempercepat transformasi
pembangunan yang inklusif, adaptif, dan berkelanjutan bagi masyarakat
Gorontalo.
Workshop ini dihadiri oleh perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Gorontalo, instansi vertikal, serta mitra pembangunan. Narasumber berasal dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Gorontalo dan kalangan akademisi, yang memberikan paparan mengenai kondisi capaian indikator sosial dan tata kelola serta pendekatan kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy) dalam mendukung implementasi SDGs. (Adv)
Gorontalo, 6 Januari 2025 – Badan Perencanaan,
Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapppeda) Provinsi Gorontalo menggelar
rapat evaluasi semester II Tahun 2024 dan pemantapan Rencana Kerja (Renja) Tahun
2025 serta dirangkaikan dengan pembinaan ASN dan Non ASN lingkup Bappppeda
Provinsi Gorontalo. Acara yang berlangsung di Ballroom Karawo Bapppeda Provinsi
Gorontalo ini dihadiri oleh seluruh pejabat struktural, pejabat fungsional
serta staf ASN dan Non ASN di lingkup Bapppeda.
Kepala Bappeda Provinsi Gorontalo, Dr. Wahyudin Athar Katili,
S.STP, MT, dalam sambutannya menegaskan pentingnya evaluasi karena ini sebagai
langkah strategis untuk mengukur capaian kinerja sepanjang tahun 2024 dan hasil
evaluasi ini akan menjadi acuan utama dalam pelaksanaan kinerja 2025, dari segi
laporan realisasi anggaran untuk tahun 2024 Bapppeda mencapai 98 %. Selain
evaluasi kinerja, acara ini dirangkaikan dengan pembinaan bagi seluruh aparatur
sipil negara (ASN) dan tenaga Non-ASN di lingkungan Bapppeda kolaborasi dan
diskusi sangatlah penting karena itu merupakan kunci utama dalam menciptakan
lingkungan kerja yang produktif dan inovatif. Rapat ditutup dengan Penandatanganan
Perjanjian Kinerja dan Pakta Integritas Bapppeda Tahun 2025.
GORONTALO - Plt Kepala Bapppeda Provinsi Gorontalo, Nalienly Grace F.
Rawung Sp, M.Si secara simbolis menyerahkan penghargaan Satya Lancana Karya
Satya kepada sejumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) Lingkup Badan Perencanaan,
Penelitian Pembangunan Daerah Provinsi Gorontalo, atas pengabdian masa kerja
selama 20 tahun.
Penyerahan dilakukan usai pelaksanan Apel
Kerja Pagi Senin, 09 Desember 2024 yang dilaksanakan di Halaman Kantor Bapppeda
Provinsi Gorontalo.
Satya Lancana Karya Satya adalah tanda
kehormatan yang diberikan atau yang dianugerahkan kepada Pegawai Negeri Sipil
sebagai penghargaan atas dedikasi pelaksanaan tugasnya yang telah menunjukan
kesetiaan, pengabdian, kecakapan, kejujuran dan kedisiplinan serta telah
bekerja secara terus menerus sekurang-kurangnya 10 tahun, 20 tahun atau 30
tahun. Satyalancana Karya Satya diperuntukan bagi para PNS yang dalam waktu
yang cukup lama untuk setia terhadap Negara, cakap dan rajin dalam melaksanakan
tugasnya sehingga dapat dijadikan sebagai teladan bagi Pegawai yang lain.
“Semoga Dengan diterimahnya Penghargaan Satya
Lancana ini tidak mengurangi semangat kerja Pegawai melainkan menambah semangat
untuk pengabdian dengan tulus Kepada Negara dan Daerah Tercinta” Tutup
Nalienly,.
Berikut Daftar nama-nama Penerima Penganugrahan
Tanda Kehormatan Satya Lancana Karya Satya :
Kabupaten
Gorontalo, – Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) bekerja sama dengan Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah (Bapppeda) Provinsi Gorontalo, Badan Pengawas Obat dan
Makanan (BPOM) Provinsi Gorontalo, serta Pemerintah Daerah di 3 (Tiga)
Kabupaten terpilih.
Setelah sebelumnya sukses di
Kabupaten Pohuwato dan Kabupaten Boalemo. Hari ini pelatihan dilaksanakan di
Desa Pongongalia Kecamatan Pulubala Kabupaten Gorontalo. Pelatihan ini bertujuan
untuk meningkatkan keterampilan masyarakat lokal dalam memanfaatkan potensi
kelapa yang melimpah di daerah tersebut. Disisi lain diharapkan peserta dapat
mengembangkan usaha mikro berbasis pengolahan minyak kelapa, yang dapat
menunjang ekonomi keluarga dan meningkatkan kualitas produk lokal.
Dalam sambutannya, perwakilan
BRIN, Agus Sucipto menyatakan bahwa pelatihan ini merupakan bagian dari program
pemberdayaan masyarakat berbasis inovasi yang diinisiasi oleh BRIN. “Kami
berharap pelatihan ini tidak hanya menghasilkan produk berkualitas tinggi,
tetapi juga membuka peluang usaha baru bagi masyarakat di Desa Pongongalia dan
sekitarnya,” ujarnya.
Kepala Bapppeda Provinsi
Gorontalo dalam hal ini diwakili oleh Kepala Bidang Riset dan Inovasi, Titi
Iriani Datau juga menambahkan bahwa kolaborasi ini adalah langkah penting untuk
mendorong pembangunan berkelanjutan di tingkat lokal. “Kami berkomitmen untuk
terus mendukung inisiatif-inisiatif seperti ini, yang sejalan dengan visi
pembangunan Provinsi Gorontalo, khususnya dalam sektor industri rumahan yang
ramah lingkungan,” ungkapnya.
Selain BRIN dan Bapppeda, BPOM
Provinsi Gorontalo turut memberikan pendampingan dalam aspek keamanan dan
kualitas produk. Mereka memastikan bahwa produk minyak kelapa yang dihasilkan
oleh masyarakat memenuhi standar kesehatan yang telah ditetapkan, sehingga
layak dipasarkan secara luas.
Para peserta pelatihan, yang
terdiri dari warga Desa Pongongalia dan beberapa desa sekitar, sangat antusias
mengikuti kegiatan ini. Mereka berharap ilmu yang diperoleh bisa diaplikasikan
dan membawa dampak positif bagi ekonomi keluarga mereka. Bahkan mereka
beranggapan bahwa inovasi pembuatan minyak kelapa dari BRIN ini lebih efektif
dari aspek waktu karena lebih cepat proses fermentasinya. Irma salah satu
peserta merasa bahwa ilmu yang didapatkan tentang cara membuat minyak kelapa
semakin bertambah. “ Saya rasa yang kami peroleh dalam pelatihan ini lebih
efektif dari segi waktu karena hanya 1 jam proses pengendapan (fermentasi)
sudah bisa langsung dimasak, biasanya di endapkan semalaman” pungkasnya dengan
gembira.
Para peserta juga diberikan panduan teknis mengenai pengemasan dan pemasaran produk, guna meningkatkan daya saing produk minyak kelapa lokal di pasar yang lebih luas.
Dengan terselenggaranya pelatihan
ini, kolaborasi antara BRIN, Bapppeda, BPOM, dan Pemerintah Daerah Kabupaten setempat
diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan perekonomian
daerah, sekaligus mendorong inovasi di sektor pengolahan produk lokal.
Gorontalo,
1 Oktober 2024 – Sebagai bentuk rencana aksi kerjasama city to city
antara Pemerintah Provinsi Gorontalo dan Prefecture Ehime, Jepang, Tim Ehime
melakukan survey dan focus group discussion tentang Kualitas Ikan Tuna
yang baik dan Budidaya Jeruk yang juga merupakan komoditi unggulan di
Prefecture Ehime.
Lokasi
pertama yang dikunjungi adalah tempat pelelangan ikan di Kelurahan Tenda,
wilayah pesisir Tanjung Kramat dan beberapa Unit Pengolahan Ikan Tuna di Kota
Gorontalo. Tim Ehime Prefecture yang didampingi oleh Tim Japan Nus, Pemimpin
Uwajima Project dan NS Corporation, telah melihat langsung bagaimana
proses penanganan ikan tuna dimulai dari pendaratan, pengangkutan ke Unit Pengolahan
Ikan dan kemudian proses pembersihan dan penyimpanan. Pada FGD yang
dilaksanakan di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Gorontalo tanggal 25
September 2024, Tim Ahli Ehime menjelaskan tentang bagaimana menjaga kualitas
ikan tuna di Gorontalo. Beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk menaikkan
kualitas ikan tuna adalah meningkatkan kesadaran dan kerja sama dari nelayan,
pembeli, pelaku pasar dan pabrik pengolahan. Melalui upaya semua pihak dan
kerjasama yang baik bisa menciptkan produk yang bagus dan menguntungkan semua
pihak, ujar Kawamura, dari Tim Japan Nus.
Pada bidang pertanian, Tim melakukan survey perkebunan jeruk di Desa Wonosari Kabupaten Boalemo. Di lokasi tersebut, tim menjelaskan tentang cara pruning yang tujuannya supaya pohon menjadi rendah sehingga memudahkan proses pemanenan dan penyinaran matahari merata. Selain itu ada juga proses “Tekika” yaitu pemetikan/pengurangan biji jeruk di pohon. Kalau proses ini tidak dlakukan, tahun berikutnya pohon jeruk tidak akan berbuah atau buahnya sedikit. Dengan pengurangan buah jeruk, tahun berikutnya panen jeruk akan tetap stabil, sehingga pendapatan petani jeruk pun tetap stabil. Pada pelaksanaan FGD tanggal 27 September 2024 yang berlangsung di Dinas Pertanian Provinsi Gorontalo, Mulyadi selaku kepala Dinas Pertanian Provinsi Gorontalo memberikan apresiasi terhadap kegiatan ini. Provinsi Gorontalo juga memeiliki komoditi unggulan yaitu padi dan kami berharap kedepannya, komoditi padi ini dapat menjadi tema pelaksanaan FGD maupun pelatihan bagi petani padi dimulai dari budidaya, pengolahan pasca panen dan diversifikasi produk. Sehingga akan lebih banyak yang menerima manfaat dari kerjasama ini, ujar Mulyadi.
GORONTALO - Bappeda Provinsi
Gorontalo sekarang ini tengah melaksanakan kegiatan pengukuran Indeks Kualitas
Perencanaan Kabupaten Kota se-Provinsi Gorontalo yang telah diawali dengan
kegiatan Sosialisasi secara roadshow ke kabupaten kota baru-baru ini.
Pengukuran Indeks itu sendiri bertujuan untuk memastikan kualitas perencanaan
yang telah disusun oleh seluruh instansi pemerintah berbasis dampak (outcome)
yang menjamin kebermanfaatan terhadap masyarakat serta seluruh pihak terkait.
Apresiasi Kabupaten
Kota atas respon cepat Bapppeda Provinsi Gorontalo dalam menjawab keinginan
Kabupaten Kota terkait dengan pengisian angka Indeks Kualitas Perencanaan dalam
Portal Nasional Reformasi Birokrasi karena sebagaimana diketahui dengan
keluarnya Surat Edaran Kementerian Bappenas No. 3 tahun 2023 tentang Pedoman
Penilaian Perencanaan Pembangunan Nasional/K/L/Pemerintah Dareah dimana dalam
isi edarannya menyatakan dengan jelas bahwa penilaian Indeks Kualitas
Perencanaan tidak dilakukan secara mandiri yang artinya secara berjenjang Provinsi
di nilai oleh Kementerian dan Kabupaten Kota dinilai oleh Provinsi. Adapun IKP
Provinsi Gorontalo tahun 2023 adalah predikat baik dengan nilai 87,64 yang
disertai dengan beberapa rekomendasi untuk menjadi masukkan dalam meningkatkan
kualitas perencanaan pembangunan daerah.
Dengan tetap mengacu dalam Surat Edaran Bappenas, instrumen yang digunakan terdapat sedikit penyesuaian pada beberapa subindikator dan data tambahan sesuai kebutuhan daerah. Kegaitan ini pula turut di dukung penuh oleh SKALA Provinsi Gorontalo. ( Hamid Ibrahim)