Sekretariat
SDGs Provinsi Gorontalo menyelenggarakan workshop penyusunan Rencana Aksi
Daerah (RAD) SDGs 2025–2030, yang difokuskan pada pembahasan capaian,
tantangan, dan strategi pelaksanaan Pilar Sosial serta Pilar Hukum dan Tata
Kelola.
Kegiatan ini
menjadi bagian penting dari tahapan penyusunan dokumen RAD SDGs, yang akan
menjadi pedoman arah kebijakan pembangunan berkelanjutan Provinsi Gorontalo
untuk lima tahun ke depan. Kegiatan workshop dibuka secara resmi oleh Kepala
Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bappeda Provinsi Gorontalo, Abd
Wahab Otaya.
Dalam
sambutannya, Abdul Wahab menyampaikan bahwa penyusunan RAD SDGs bukan sekadar
memenuhi komitmen global, tetapi juga menjadi upaya bersama untuk memastikan
pembangunan daerah mampu menjawab isu-isu prioritas lokal, terutama di bidang
sosial dan tata kelola pemerintahan.
“Sinergi
lintas sektor menjadi kunci dalam memastikan SDGs tidak berhenti pada dokumen,
tetapi hadir dalam aksi nyata yang dirasakan masyarakat,” ujarnya.
Sementara itu,
Penanggung jawab kegiatan Wiwik Junus Ismail menyampaikan, bahwa diskusi
berlangsung interaktif dan produktif, menghasilkan berbagai masukan strategis
untuk memperkuat kebijakan dan program pada Pilar Sosial serta Pilar Hukum dan
Tata Kelola.
“Beberapa isu
yang mengemuka meliputi Indikator Prevalence of Undernourishment (POU) yang
mengukur persentase populasi yang mengalam kekurangan gizi dan kalori. Selain
itu juga terkait Anak tidak Sekolah, peningkatan kualitas pelayanan sosial
dasar, penguatan kelembagaan dan partisipasi masyarakat, serta pengembangan
tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel,” jelasnya.
Melalui kegiatan
ini, Sekretariat SDGs Provinsi Gorontalo menegaskan komitmennya untuk
memperkuat kolaborasi antar pemangku kepentingan dalam penyusunan RAD SDGs
2025–2030.
Dokumen ini
diharapkan menjadi instrumen strategis, yang tidak hanya mendukung pencapaian
target SDGs di tingkat provinsi, tetapi juga mempercepat transformasi
pembangunan yang inklusif, adaptif, dan berkelanjutan bagi masyarakat
Gorontalo.
Workshop ini dihadiri oleh perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Gorontalo, instansi vertikal, serta mitra pembangunan. Narasumber berasal dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Gorontalo dan kalangan akademisi, yang memberikan paparan mengenai kondisi capaian indikator sosial dan tata kelola serta pendekatan kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy) dalam mendukung implementasi SDGs. (Adv)
Gorontalo – 4 Juni 2025, Pemerintah
Provinsi Gorontalo terus mendorong peningkatan pengelolaan lingkungan,
khususnya dalam pengelolaan limbah lindi di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA)
Talumelito. Hal ini ditandai dengan dilaksanakannya Rapat Pembahasan Teknis Rencana
Pengelolaan Limbah Lindi TPA Talumelito, pada Rabu, 4 Juni 2025, bertempat di
ruang rapat lantai 1 Kantor Bapppeda Provinsi Gorontalo.
Rapat ini merupakan bagian dari
implementasi kerja sama antara Pemerintah Provinsi Gorontalo dan Ehime
Prefecture, Jepang, yang menghadirkan solusi teknologi terbaru dari Jepang,
yaitu Teknologi Aiken Kakoki dalam pengelolaan limbah lindi.
Rapat dibuka secara resmi oleh
Kepala Bapppeda Provinsi Gorontalo, Dr. Wahyudin A. Katili, S.STP, MT. Dalam
sambutannya, Dr. Wahyudin menegaskan bahwa penggunaan teknologi Aiken Kakoki
diharapkan menjadi solusi konkret dalam mengurangi dampak lingkungan dari
limbah lindi yang dihasilkan TPA Talumelito.
“Kami berkomitmen untuk
memastikan bahwa kerja sama ini tidak hanya seremonial, tetapi benar-benar
menghasilkan dampak nyata terhadap kualitas pengelolaan sampah di Provinsi
Gorontalo,” ujarnya.
Lebih lanjut, Kepala Bapppeda
juga menegaskan bahwa ada lima hal penting yang harus dipastikan kepada pihak
Aiken Kakoki sebelum implementasi proyek dilanjutkan:
1.
Klarifikasi
pekerjaan tahap pertama, apakah pekerjaan tersebut akan dilaksanakan sesuai
dengan perencanaan yang telah di presentasikan sesuai hasil survei lapangan dan
kajian pada tahun 2024. “Ini penting untuk menentukan ruang lingkup kegiatan
yang akan dilakukan di tahap awal,” jelasnya.
2.
Kepastian
bahwa kedua pihak (provinsi gorontalo dan ehime prefecture) harus melakukan
Penandatanganan Kerja Sama (PKS) sebelum pekerjaan dilaksanakan.
3.
Memastikan
bahwa pada fase kedua, kedua belah pihak telah menyiapkan proses perencanaan
sejak awal sebagai dasar untuk tahapan berikutnya.
4.
Proses
pengadaan harus direncanakan dengan tepat dan sesuai regulasi, agar tidak
menghambat kelanjutan pekerjaan.
5.
Di
tahun 2025, pekerjaan minimal yang harus dicapai adalah pekerjaan mengatasi overtopping,
sebagai bentuk output fisik awal dari proyek ini.
Rapat ini turut dihadiri oleh
perwakilan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi
Gorontalo, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Gorontalo, Biro Pengadaan Barang dan
Jasa Setda Provinsi Gorontalo, serta Kepala UPT TPA Talumelito. Masing-masing
instansi memberikan masukan teknis terkait kesiapan pelaksanaan konstruksi dan
sistem pengadaan yang akan ditempuh.
Diskusi berlangsung dinamis
dengan menitikberatkan pada kesiapan teknis lahan, anggaran pembangunan, proses
lelang pengadaan barang/jasa, hingga mekanisme operasional pasca implementasi
teknologi.
Dengan sinergi lintas perangkat
daerah dan dukungan mitra internasional dari Jepang, diharapkan proses
pembangunan instalasi pengolahan limbah lindi ini dapat berjalan sesuai rencana
dan menjadi model pengelolaan limbah yang berkelanjutan di Gorontalo.
(Agustinus BM)
Gorontalo, 2 Juni 2025 – Mahasiswa Universitas Negeri Gorontalo (UNG) dari Jurusan Akuntansi dan Jurusan Administrasi Publik melaksanakan presentasi akhir kegiatan magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) pada hari Senin, 2 Juni 2025, bertempat di ruang rapat Bidang Riset dan Inovasi, Bapppeda Provinsi Gorontalo.
Kegiatan ini dipimpin langsung
oleh Tity Iriani Datau, STP, M.Si selaku Kepala Bidang Riset dan Inovasi, Bapppeda
Provinsi Gorontalo. Dalam kesempatan tersebut, para mahasiswa memaparkan
berbagai capaian, pengalaman, serta kontribusi yang telah mereka berikan selama
masa magang yang berlangsung selama 5 (lima) bulan.
Presentasi ini juga dihadiri
oleh Fungsional Peneliti Ahli Muda, Pengelola Data dan Staff dari Bidang Riset
dan Inovasi, yang turut memberikan masukan dan evaluasi terhadap kegiatan yang
telah dilakukan oleh para mahasiswa.
Kegiatan magang ini merupakan
bagian dari program MBKM yang bertujuan memberikan pengalaman kerja nyata
kepada mahasiswa di lingkungan instansi pemerintah. Mahasiswa terlibat dalam
berbagai kegiatan administratif, pengolahan data, serta mendukung kegiatan
penelitian dan inovasi daerah yang menjadi bagian dari tugas Bapppeda Provinsi
Gorontalo.
Pada magang kali ini bidang
riset dan inovasi mengembangkan metode baru berdasarkan evaluasi kegiatan
magang mahasiswa sebelumnya dimana kampus kesulitan dalam melakukan konversi
hasil magang mahasiwa kedalam mata kuliah di ampuh, yaitu dengan melakukan
presentasi di awal waktu magang, selanjutnya mengarahkan, melakukan
pendampingan, monitoring terhadap peserta magang untuk melakukan tugas-tugas
yang relevan.
Kepala Bidang Riset dan Inovasi
dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas dedikasi para mahasiswa selama
menjalani masa magang, serta berharap pengalaman ini dapat menjadi bekal
berharga bagi mereka saat memasuki dunia kerja. Ia juga menekankan pentingnya
kolaborasi antara perguruan tinggi dan pemerintah daerah dalam membentuk sumber
daya manusia yang berkualitas dan siap menghadapi tantangan pembangunan daerah
ke depan. (ABM)
PEMPROV — Pemerintah Provinsi Gorontalo melalui Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bappeda) menggelar kegiatan Verifikasi Rancangan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2025–2029.
Kegiatan ini dilaksanakan pada Kamis, 29 Mei 2025, dan dibuka secara resmi oleh Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo, Drs. H. Sofian Ibrahim, M.Si. Kegiatan ini turut dihadiri oleh para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) se-Provinsi Gorontalo.
Dalam sambutannya, Sekretaris Daerah menegaskan pentingnya proses verifikasi ini dalam menjamin konsistensi perencanaan daerah.
“Substansi utama dari kegiatan ini adalah untuk memastikan bahwa perumusan Renstra OPD selaras dengan Rancangan RPJMD Provinsi Gorontalo Tahun 2025–2029. Dengan demikian, target kinerja yang telah ditetapkan bisa dicapai secara optimal, sesuai dengan visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur, Gusnar Ismail dan Idha Syahidah Rusli Habibie,” ujar Sofian Ibrahim.
Sementara itu, Kepala Bappeda Provinsi Gorontalo, Wahyudin Katili, menjelaskan bahwa verifikasi ini juga menjadi bentuk evaluasi teknis terhadap kualitas dokumen Renstra OPD.
“Verifikasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa dokumen Renstra telah disusun sesuai ketentuan dalam Instruksi Mendagri Nomor 2 Tahun 2025. Di dalamnya harus termuat data dan informasi sektoral, isu strategis, permasalahan pembangunan, tujuan, sasaran, kebijakan, serta program dan indikator kinerja yang relevan,” jelas Wahyudin Katili.
Ia juga menambahkan bahwa proses ini dilaksanakan selama tiga hari melalui sistem pembagian desk berdasarkan bidang masing-masing.
“Kami membagi proses verifikasi ini ke dalam tiga kelompok besar sesuai bidang mitra, yaitu: Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam, Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, serta Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan,” lanjutnya.
Verifikasi ini menjadi bagian penting dalam proses perencanaan jangka menengah daerah yang strategis, sebagai landasan dalam menentukan arah pembangunan Provinsi Gorontalo lima tahun ke depan. (Wan)
Gorontalo,
27 Mei 2025
— Bidang Riset dan Inovasi Bapppeda Provinsi Gorontalo menggelar kegiatan Fasilitasi dan Bimbingan Teknis (Bimtek) Penyusunan Proposal Inovasi pada
Aplikasi SINOVIK, Selasa, 27 Mei 2025, bertempat di Manna
Caffe, Kota Gorontalo.
Kegiatan
ini secara resmi dibuka oleh Kepala Bapppeda Provinsi Gorontalo, Dr. Wahyudin A. Katili, S.STP, MT, yang menekankan
pentingnya pemahaman terhadap kriteria inovasi pelayanan publik. “Proposal
inovasi harus disusun dengan baik, mengacu pada kriteria utama seperti
kebaruan, efektivitas, kemanfaatan, kemudahan replikasi, serta keberlanjutan,”
ujarnya. Ia juga berharap agar proses pendampingan dilakukan secara intensif
hingga tahap akhir agar proposal yang dihasilkan benar-benar siap berkompetisi
secara nasional melalui aplikasi SINOVIK
milik Kementerian PAN-RB.
Dalam
kegiatan ini, turut hadir narasumber utama, Dr.
Hijrah Lahaling, S.H.I., M.H., yang membawakan materi "Penyusunan Proposal
Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) Provinsi Gorontalo Tahun 2025".
Ia menekankan bahwa ringkasan proposal harus mampu merangkum inti sari
keseluruhan isi inovasi dengan menonjolkan hal-hal penting dari setiap bagian
secara singkat namun bermakna, sehingga juri dapat dengan cepat memahami ide
utama, pelaksanaan inovasi, serta manfaat konkret yang ditimbulkan secara tajam
dan meyakinkan.
Dr.
Hijrah juga mengingatkan bahwa meski waktu penyusunan hanya tersedia selama tujuh hari,
peserta harus menyisihkan minimal dua hari khusus untuk
proses pengunggahan dokumen secara daring, guna menghindari kendala teknis di hari-hari terakhir.
Empat
Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menjadi peserta dalam kegiatan ini,
yaitu, Dinas Kesehatan, Dinas
Perhubungan, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik, SLB Negeri Paguyaman dan SMK
PPN.
Dari
keempat OPD tersebut, tercatat terdapat tujuh inovasi
yang difasilitasi untuk disusun proposalnya dan siap didorong menuju ajang Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) Tahun 2025.
Melalui
kegiatan ini, Bapppeda Provinsi Gorontalo berharap dapat meningkatkan kualitas
proposal inovasi daerah, mendorong pertukaran gagasan inovatif, dan memperkuat
daya saing Provinsi Gorontalo di tingkat nasional. (Agustinus)
Gorontalo,
21 Mei 2025 – Dalam
upaya menyelaraskan arah riset dengan kebutuhan nyata di sektor pendidikan,
Pemerintah Provinsi Gorontalo melalui Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
Daerah (Bapppeda) Provinsi Gorontalo menggelar kegiatan Brainstorming
Identifikasi Penentuan Judul Riset Pendidikan yang Bersuai dengan Kebutuhan
Provinsi Gorontalo di Sektor Pendidikan, Rabu (21/5), bertempat di Aula
Lantai 3 Kantor Bapppeda Provinsi Gorontalo.
Kegiatan ini
dibuka secara resmi oleh Kepala Bapppeda Provinsi Gorontalo Dr. Wahyudin A.
Katili, S.STP, MT, yang dalam sambutannya menekankan pentingnya penyusunan
agenda riset yang relevan dan berdampak langsung terhadap perbaikan mutu
pendidikan di daerah. Ia juga mengapresiasi keterlibatan berbagai pihak dalam
menyukseskan forum ini.
Hadir
sebagai narasumber utama, Dr. Hamid Patilima, S.Krim., M.Si.P – pakar
pendidikan anak dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
(KemenPPPA) sekaligus akademisi dari Universitas Panca Sakti Bekasi – yang
memberikan pandangan mendalam terkait urgensi pembangunan sumber daya manusia
(SDM) berbasis perlindungan dan pemenuhan hak anak.
“Jika kita
ingin menyiapkan Generasi Emas Gorontalo, maka kita harus mulai dari pemetaan
aspirasi, kerentanan, dan potensi remaja sebagai dasar transformasi kebijakan
SDM berbasis hak anak. Inilah yang menjadi fondasi dari arah riset pendidikan ke
depan,” tegas Dr. Hamid dalam paparannya.
Turut
memberikan pemikiran strategis, dari Koordinator Pengawas Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Provinsi Gorontalo - Hamka Manoppo, juga menyampaikan pentingnya
kolaborasi lintas sektor dalam membangun sistem pendidikan yang adaptif
terhadap tantangan zaman.
Kegiatan ini
diikuti oleh peserta dari berbagai sekolah, OPD, dan stakeholder terkait di
Provinsi Gorontalo. Dalam forum ini, berbagai gagasan riset bermunculan, mulai
dari topik seputar peningkatan kompetensi guru, digitalisasi pendidikan, hingga
pendidikan inklusif dan vokasional.
Rangkaian
hasil brainstorming ini akan dirumuskan menjadi daftar judul riset prioritas
yang akan menjadi referensi dalam agenda riset daerah, mendukung perumusan
kebijakan pendidikan yang lebih responsif dan berbasis kebutuhan riil
masyarakat Gorontalo.
/Agus