Sekretariat
SDGs Provinsi Gorontalo menyelenggarakan workshop penyusunan Rencana Aksi
Daerah (RAD) SDGs 2025–2030, yang difokuskan pada pembahasan capaian,
tantangan, dan strategi pelaksanaan Pilar Sosial serta Pilar Hukum dan Tata
Kelola.
Kegiatan ini
menjadi bagian penting dari tahapan penyusunan dokumen RAD SDGs, yang akan
menjadi pedoman arah kebijakan pembangunan berkelanjutan Provinsi Gorontalo
untuk lima tahun ke depan. Kegiatan workshop dibuka secara resmi oleh Kepala
Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bappeda Provinsi Gorontalo, Abd
Wahab Otaya.
Dalam
sambutannya, Abdul Wahab menyampaikan bahwa penyusunan RAD SDGs bukan sekadar
memenuhi komitmen global, tetapi juga menjadi upaya bersama untuk memastikan
pembangunan daerah mampu menjawab isu-isu prioritas lokal, terutama di bidang
sosial dan tata kelola pemerintahan.
“Sinergi
lintas sektor menjadi kunci dalam memastikan SDGs tidak berhenti pada dokumen,
tetapi hadir dalam aksi nyata yang dirasakan masyarakat,” ujarnya.
Sementara itu,
Penanggung jawab kegiatan Wiwik Junus Ismail menyampaikan, bahwa diskusi
berlangsung interaktif dan produktif, menghasilkan berbagai masukan strategis
untuk memperkuat kebijakan dan program pada Pilar Sosial serta Pilar Hukum dan
Tata Kelola.
“Beberapa isu
yang mengemuka meliputi Indikator Prevalence of Undernourishment (POU) yang
mengukur persentase populasi yang mengalam kekurangan gizi dan kalori. Selain
itu juga terkait Anak tidak Sekolah, peningkatan kualitas pelayanan sosial
dasar, penguatan kelembagaan dan partisipasi masyarakat, serta pengembangan
tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel,” jelasnya.
Melalui kegiatan
ini, Sekretariat SDGs Provinsi Gorontalo menegaskan komitmennya untuk
memperkuat kolaborasi antar pemangku kepentingan dalam penyusunan RAD SDGs
2025–2030.
Dokumen ini
diharapkan menjadi instrumen strategis, yang tidak hanya mendukung pencapaian
target SDGs di tingkat provinsi, tetapi juga mempercepat transformasi
pembangunan yang inklusif, adaptif, dan berkelanjutan bagi masyarakat
Gorontalo.
Workshop ini dihadiri oleh perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Gorontalo, instansi vertikal, serta mitra pembangunan. Narasumber berasal dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Gorontalo dan kalangan akademisi, yang memberikan paparan mengenai kondisi capaian indikator sosial dan tata kelola serta pendekatan kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy) dalam mendukung implementasi SDGs. (Adv)
Kepala Bidang Perekonomian dan SDA, Max
Moerad, SE, MM Memimpin rapat pembahasan rencana kerja mitra OPD Bidang
Perekonomian dan SDA Tahun 2025 di dampingi Ketua TIM sektor Bidang
Perekonomian dan SDA, Pejabat Fungsional Perencana Ahli Madya dan Pejabat
Fungsional Perencana Ahli Muda serta pelaksana di Bidang Perekonomian dan SDA.
Rapat penajaman rencana kerja (RENJA) Tahun
2025 OPD Mitra Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam Bapppeda Provinsi
Gorontalo dilksanakan mulai Tanggal 3 Mei 2024 sd 13 Mei 2024 di Ruang Rapat
LT.2 Bapppeda Provinsi Gorontalo
Pada pertemuan pertama pembahasan renja
mitra OPD Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo bahwa rapat ini tindak lanjut
dari hasil Musrenbang RKPD Provinsi Gorontalo pada tanggal 23 ssampai dengan 25
April Tahun 2024 di Hotel Aston Kota Gorontalo, bahwa Tahun 2025 itu yang
menjadi pijakan pembagunan perencanaan, oleh karena itu perencanaan Tahun 2025
itu adalah awal tahun perencanaan 20 Tahun, 2025-2045 Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah (RPJPD) selaras dengan RPJMN dalam rangka pencapaian
Indonesia Emas.
Oleh karena itu menetapkan tema RKPD Tahun 2025 Tahun pertama pelaksana RPJPD
Tahap pertama sehingga tema sudah mulai diselaraskan dengan tahapan pembangunan
RPJPD sehingga inilah “transformasi Sosial Ekonomi Hilirisasi Sumber Daya Alam
Berkelanjutan” yang didukung Tata Kelola Pemerintahan.Ungkap Max Moerad.
Sehingga tujuan dilaksanakannya
Penajaman Rencana Kerja Mitra OPD adalah digunakan sebagai dasar penyusunan
Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah untuk penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
dengan sebagai dasar pengusulan Program/Kegiatan yang akan dibaiayi APBD
Provinsi dan APBN.
KOTA GORONTALO,
BAPPPEDA- Kepala Bapppeda Provinsi Gorontao Budiyanto Sidiki berbagi pengalaman
terkait tata kelola dan management SDGs di Provinsi Gorontalo pada acara
Worksop yang dilaksanakan oleh GIZ Jerman yang merupakan mitra kerjasama
internasional. Kegiatan yang dibuka oleh Kepala Sekretariat Nasional SDGs yang
juga Staf Ahli Bidang Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Bappenas Bapak
Pungkas Bahjuri Ali ini diselenggarakan di Hotel Aloft Jakarta pada Senin 13
Mei 2024. Event ini dihadri langsung oleh Principal Advisor Bapak Zulazmi dari
GIZ dan tim GFA bersama secretariat SDGs dan SDGs Center dari 4 provinsi pilot.
Provinsi
Gorontalo menjadi salah satu dari 4 provinsi yang dipilih oleh GIZ menjadi provinsi
pilot untuk implementasi proyek kerjasama pembangunan Indonesia-Jerman dengan
nama Strengthening Capacity for Policy Planning for the Implementation of
the 2030 agenda in Indonesia and in the Global South (SDGs-SSTC). Proyek
ini berlangsung selama periode 2020-2024.
Dalam
paparannya, Kepala Bapppeda sekaligus Kepala Sekretariat SDGs Provinsi
Gorontalo ini menyampaikan progress tata Kelola SDGs di Provinsi Gorontalo selama
intervensi proyek ini. Perubahan yang terjadi antara lain perubahan struktur
sekretaiat yang telah menggambarkan tugas dan fungsi yang dijalankan. Selain
itu juga peningkatan keterlibatan aktor non pemerintah pada pencapaian tujuan
pembangunan berkelanjutan. “Sekretariat SDGs Provinsi Gorontalo juga telah
melakukan pengelolaan pengetahuan berupa pendokumentasian hasil kerja melalui
media sosial dan Web Gorontalo SDGs”, ujar Budiyanto.
Wiwik Junus
Ismail selaku Sekretaris pada Sekretariat SDGs Provinsi Gorontalo Juga
Menambahkan ‘’Meski demikian, beberapa
tantangan yang masih perlu menjadi perhatian, diantaranya komitmen para
pengambil kebijakan yang belum terbangun secara merata, sumber daya pengelola
SDGs juga masih perlu untuk ditingkatkan serta memastikan keterlibatan
pemerintah kabupaten dan kota dalam penyelenggaraan SDGs di masing-masing
wilayah.
Gorontalo Utara - Bapppeda
Provinsi Gorontalo dan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) resmi memulai
kolaborasi pembentukan dan penguatan Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA)/Badan
Perencanaan, Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA) sebagai bagian
dari upaya memperkuat riset dan inovasi di tingkat daerah. Bapppeda Provinsi
Gorontalo, yang diwakili oleh Peneliti Ahli Muda Bidang Riset dan Inovasi
Daerah, Mahyudin Humalanggi, menyatakan bahwa pembentukan BRIDA merupakan
langkah strategis untuk meningkatkan kualitas penelitian dan pengembangan
inovasi yang sesuai dengan kebutuhan lokal.
Dalam
Rapat Koordinasi Pembentukan dan Penguatan BRIDA di Kabupaten Gorontalo Utara yang
dihadiri oleh Kepala-Kepala OPD Kabupaten Gorontalo Utara, tanggal 08 mei 2024,
Mahyudin Humalanggi menekankan pentingnya riset dan inovasi sebagai kunci
pembangunan daerah. "Dengan BRIDA, kita harapkan dapat mengoptimalkan
potensi daerah melalui riset yang intensif dan inovasi yang relevan, guna
mendukung pengambilan kebijakan yang lebih tepat berdasarkan kajian
mendalam,"
Selain
itu, Badan Riset dan Inovasi yang diwakili oleh Deliyanti Ganesha selaku
Perekayasa Ahli Muda Bidang Riset dan Inovasi Daerah BRIN, menyatakan
dukungannya terhadap pembentukan BRIDA di Gorontalo. "BRIN siap mendukung
setiap daerah yang berkomitmen membentuk BRIDA. Ini adalah langkah penting
untuk memastikan setiap kebijakan daerah berbasis pada data dan penelitian yang
solid."
Proses
pembentukan BRIDA di Gorontalo saat ini sedang dalam tahap surat pertimbangan
dan sudah selesai. BRIDA diharapkan dapat menjadi motor penggerak utama dalam
mengatasi berbagai tantangan daerah melalui inovasi dan penelitian yang
aplikatif.
Dengan adanya BRIDA, Provinsi Gorontalo diharapkan mampu meningkatkan daya saingnya dan mendorong pembangunan yang lebih berkelanjutan dan inovatif, serta memberikan kontribusi signifikan terhadap kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia. (Agustinus)